Sedana Arta Kukuhan Ketua TP PKK , Pembuna Pasyandu Dan Ketua Dekranasda Kab Bangli

Laporan Reporter : Tim Lpt Bangli 

Bali Kini - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengukuhkan serta melantik Kepengurusan Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda dan Ketua Posyandu Kabupaten Bangli yang dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan se Kabupaten Bangli Masa Bakti 2025-2030 pada Rabu (19/3/2025) di Gedung Bhukti Mukti Bhakti Kantor Bupati Bangli. 

Acara tersebut dihadiri , Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli , Sekretaris TP PKK, Ketua DWP, Ketua GOW, Ketua Persit, Ketua Bayangkari, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Camat se-Kabupaten Bangli serta pengurus TP PKK Kabupaten dan Kecamatan.

Pengukuhan  Pengurus Tim Penggerak PKK dan Dekranasda juga dirangkaikan  dengan pelantikan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bangli dalam memperkuat peran serta masyarakat pada program-program pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas kesehatan, terutama pada tingkat akar rumput.

Sariasih Sedana Arta sangat berharap kepada semua anggota Penggerak PKK Kab. Bangli  untuk bersama sama berkontribusi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jelas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli  sekaligus Ketua Pembina Posyandu dan Dekranasda Kab. Bangli tersebut.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah daerah, PKK dan Posyandu dapat berjalan semakin solid dan efektif, guna memperkuat program-program pembangunan di Kabupaten Bangli terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Ia pun berharap seluruh elemen masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya. Sebab, keterlibatan masyarakat, terutama dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, merupakan kunci penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat.

Sedana Arta dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan pengukuhan pengurus Tim Penggerak PKK, Dekranasda dan Posyandu Kabupaten Bangli. Hal ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Saya harap, pengurus yang baru dilantik mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab", harap Bupati dua periode tersebut.

Sedana Arta juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan yang harus bersandar pada kearifan lokal. 

"Harapannya semoga semua program bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana, sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Bangli", pungkasnya

Pemprov dan DPRD Bali Bahas Raperda Perubahan Pungutan Wisatawan Asing

Laporan Reporter : Arna/ris

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Provinsi dan DPRD Bali mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan.

"Rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan soal pungutan wisman ini akan mencakup beberapa hal, seperti pemberian insentif bagi pihak ketiga yang membantu pengumpulan retribusi hingga pemberian sanksi bagi wisatawan yang tidak membayar Rp150 ribu itu," kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam rancangan yang disampaikan kepada DPRD, Pemprov Bali mencantumkan materi soal kerja sama antara pemerintah dengan pihak lain berbentuk perjanjian kerja sama.

Selanjutnya akan ada imbal jasa bagi seseorang atau kelompok yang membantu penyelenggaraan pungutan wisman ini.

"Seseorang atau kelompok yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan pungutan bagi wisatawan asing dapat diberikan imbal jasa paling tinggi 3 persen dari besaran dan jumlah transaksi pungutan," ucap Koster.

Dalam raperda perubahan itu, muatan ini diselipkan dalam Bab V A Kerja sama dan Bab V B Imbal Jasa, yaitu pada pasal 13 A dan 13 B.

Menurut Koster, langkah memperbarui peraturan ini karena adanya kendala dalam pemungutan retribusi sejak 14 Februari 2024.

 Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali pada tahun 2024 sebanyak 6.333.360 wisatawan, baru 2.121.388 wisatawan yang membayar pungutan atau sekitar 33,5 persen.

Koster menambahkan, selain memberi insentif bagi pihak yang membantu, untuk mengoptimalkan program ini,  muatan mengenai sanksi administrasi bagi wisman yang tidak membayar.

Tertulis dalam Bab VIII A Pasal 16 A poin 2, yakni sanksi yang dimaksud berupa teguran lisan dan dicatat dalam sistem Love Bali, teguran tertulis yang disampaikan kepada yang bersangkutan, hingga tidak mendapat pelayanan di daya tarik wisata.

Ny. Putri Koster Apresiasi GPM untuk Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Jelang Hari Raya

Laporan Reporter : Tim Lpt Bangli 

Bali Kini - Ketua TP PKK yang juga sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyambut baik pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang hari raya keagamaan. Hal itu diutarakannya saat mengunjungi kegiatan GPM di Halaman Kantor TVRI Bali, Rabu (19/3/2025).

GPM yang diselenggarakan serentak di 22 titik stasiun TVRI pusat dan daerah ini juga dihadiri oleh Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.

Setibanya di lokasi, Ny. Putri Koster menyambangi stan yang menjual berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, telur, buah-buahan, hingga olahan makanan seperti nasi bungkus dan keripik. Seperti biasa, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali ini memborong berbagai produk yang ditawarkan. Selanjutnya, barang belanjaan tersebut dibagikan kepada staf TVRI Bali.

Ny. Putri Koster menilai kegiatan ini sangat positif karena memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berjualan berbagai kebutuhan pokok. Ke depan, ia berharap kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menghadirkan langsung para petani.

"Waktu zaman pemulihan Covid, kita kan sempat menggelar pasar gotong-royong. Itu bagus, dapat mendorong semangat petani kita," ucapnya.

Usai mengunjungi GPM, pendamping orang nomor satu di Bali ini berkesempatan bertatap muka dengan pegawai TVRI. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Ia menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber telah diterbitkan enam tahun lalu. Namun, sejauh ini Ny. Putri Koster menilai belum ada pola yang efektif dalam menyelesaikan masalah sampah. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari semua pihak, khususnya jajaran TVRI Bali, untuk turut serta dalam gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Salah satu pola yang disarankannya adalah dengan membuat teba modern di area kantor.

"Caranya sederhana, buat lubang sedalam dua meter menggunakan bis (buis beton,red) yang ditumpuk. Sampah organik nanti bisa ditampung di situ," ujarnya.

Sambutan positif terhadap GPM juga disampaikan oleh Ny. Seniasih Giri Prasta. Menurutnya, kegiatan ini memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga menjelang hari raya keagamaan.

Ia berharap kegiatan GPM dapat diperbanyak dan diperluas agar hasil pertanian semakin banyak terserap.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menginformasikan bahwa GPM dilaksanakan secara serentak dari pusat hingga daerah, termasuk di Provinsi Bali.

"Tujuannya adalah untuk mengintervensi gejolak harga yang naik turun di pasar menjelang hari raya," ucapnya.

Dengan melibatkan 20 pedagang, berbagai produk ditawarkan dalam GPM, seperti beras, minyak goreng, buah, dan makanan olahan. Sunada menambahkan bahwa GPM mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih murah dibanding harga di pasaran. 

Dukung Kelancaran Arus Mudik , Bupati Kembang Hartawan minta penerangan jalan berfungsi baik

Laporan Reporter : Tim Lpt Jembrana 

Bali Kini  - Menjelang hari raya Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Jembrana melaksanakan upaya ekstra dalam membantu Polres Jembrana dalam menjaga ketertiban dan kelancaran arus mudik lebaran.

Sejumlah kesiapan dilakukan pemerintah Kabupaten Jembrana mulai dari memastikan lampu-lampu penerangan jalan berfungsi dengan baik, serta kantong-kantong parkir untuk bisa menampung masyarakat yang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman.

"Titik-titik lampu penerangan terutama pada jalan yang rawan kita pastikan hidup jangan sampai jalanya gelap. Dan juga lahan-lahan penampungan parkir kita siapkan," ucap Bupati Kembang usai mengikuti Apel Gelar Pasukan Ketupat Agung, Kamis (20/3) di Halaman Belakang Stadion Kresna Jvara.

Untuk membantu menjaga ketertiban saat perayaan Nyepi dan kelancaran perjalan mudik, Bupati Kembang juga mengerahkan anggota Satpol PP dan petugas BPBD untuk bersiap-siap siaga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

"Dari Satpol-PP kita kerahkan maksimal dan dari BPBD kita terus pantau untuk mengantisipasi cuaca, termasuk juga kerawanan pohon-pohon. Kita lihat untuk pohon yang rawan kita potong, karena jika terjadi sesuatu bisa menyebabkan kemacetan," sambungnya.

Tak hanya itu, Bupati Kembang juga meminta kepada sekaa truna se-Kabupaten Jembrana terutama yang melakukan pengarakan ogoh-ogoh melalui jalan Nasional dalam prosesi pengarakan ogoh-ogoh agar tidak terlalu lama agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

"Kami menghimbau kepada sekaa taruna untuk melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh agar bisa dipercepat tanpa mengurangi makna," harapnya.

Sementara Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan untuk Operasi Ketupat Agung 2025, Polres Jembrana mengerahkan 270 personil untuk melakukan pengamanan baik pada saat perayaan hari raya Nyepi dan rangkaiannya atau pun dalam rangka pengamanan lebaran Idul Fitri 1446 hijriah.

Pihaknya mengatakan membuat sejumlah pos-pos pengamanan dan pelayanan untuk menjaga keamanan dan membantu masyarakat yang sedang dalam perjalanan mudik.

"Ada pos pengamanan yang kami buat. Ada 4 pengamanan dan 1 pos pelayanan serta 1 pos terpadu. Jadi 4 pos pengamanan ini tujuannya adalah untuk menampung kendaraan-kendaraan khususnya kendaraan sumbu 3 atau kendaraan barang yang mungkin masih beroperasi padalah SKB sudah berjalan," ucapnya.

Selain itu, Kapolres Endang Tri Purwanto juga menambah sejumlah rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan CCTV dalam memantau arus lalu lintas yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

"Kita informasikan melalui media sosial maupun akun-akun di Jembrana, maupun Denpasar dan sekitarnya sehingga bisa memonitor dan memastikan kapan berangkat untuk melaksanakan mudik, tapi saran kami hindari mudik di tanggal 28 atau 27, mudik lebih awal itu lebih baik," ucapnya. 

Kadis DPMPTSP Buleleng Ditetapkan Tersangka Rumah Bersubsidi

Laporan Reporter : Jero Ari

Denpasar , Bali Kini - Dari hasil penyidikan yang dilakukan tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali, terhadap dugaan tindak pidana korupsi Pemerasan Dalam Proses Perijinan Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rumah Bersubsidi) di Buleleng.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka yaitu Sdr. IMK dengan sangkaan melanggar Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  

Penetapan tersangka setelah adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, serta dari tersanga adanya alat bukti Petunjuk, disimpulkan tersangka IMK selaku Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng telah melakukan pemerasan. 

Tindakan pemerasan dilakukan terhadap beberapa pengembang rumah bersubsidi dalam proses perijinan KKKPR, PKKPR dan PBG terkait Pembangunan rumah bersubsidi untuk Masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Buleleng. Bahwa terhadap tersangka IMK penyidik melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan. 

Penyidikan tersebut dilakukan mengingat bantuan rumah bersubsidi sangat diperlukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program tersebut bersentuhan langsung dengan Masyarakat, serta seiring dengan program pemerintah untuk penyediaan rumah dengan kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sumber anggarannya dari BP Tapera. 

Namun dalam proses perijinan terkait Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rumah Bersubsidi) terdapat perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat sehingga dapat menghambat program Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rumah Bersubsidi) tersebut. 

Dengan alasan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan tsk IMK telah meminta kepada para pemohon PKKPR/KKKPR dan PBG untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah keseluruhan yang telah dipungut oleh tsk sekitar dua milyar  rupiah. 

"Apabila para pemohon tidak membayar sejumlah uang yang diminta tsk, maka proses perijinan tersebut dihambat atau dipersulit," Demikian kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kepala Seksi Penerangan Hukum Putu Agus Eka Sabana P,S.H.,M.H. terkait hal yang dilakukan oleh tersangka. 

Penyidikan yang sedang dilakukan oleh Tim Penyidik Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali tersebut diharapkan sebagai efek jera dan perbaikan tata Kelola terkait proses perijinan sehingga tidak menghambat program pemerintah untuk penyediaan rumah, sehingga kedepan pelaksanaan Program pemerintah untuk penyediaan rumah dapat berjalan dengan lancar, serta secara umum agar tidak terjadi lagi praktik mempersulit dan pemerasan dalam proses perijinan

PUTING BELIUNG ROBOHKAN PELINGGIH DI PURA PUSEH DESA ADAT MUNTIGUNUNG

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Angin kencang atau puting beliung melanda wilayah Desa Adat Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada Rabu (19/3/2025)sekitar pukul 10.30 WITA. Peristiwa ini mengakibatkan robohnya dua pelinggih di Pura Puseh, yakni Meru Tumpang 11 dan Bale Tunjuk.

Menurut laporan, kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi, Ni Ngh. Sri Tileh, yang hendak melaksanakan persembahyangan dalam rangka matur piuning di Pura Puseh. Saat tiba di lokasi, ia mendapati pelinggih dalam keadaan roboh. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas Desa Tianyar Barat dan diteruskan ke Polsek Kubu.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, Ida Bagus Putra Arimbawa, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait bencana tersebut dan segera melakukan koordinasi untuk penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Karangasem, IPTU I Gede Sukadana mengatakan banyak kerugian yang dialami pengempon Pura. "Akibat kejadian ini, pengempon Pura Puseh Desa Adat Muntigunung mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp600 juta," Katanya. 

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Hadiri Kick Off Program Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat dan Bebas Gerak

 

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri kick off program bebas nyamuk, keluarga sehat dan bebas gerak yang digelar Enesis Group berkolaborasi dengan Provinsi Bali di Pendopo Inna Bali Heritage Hotel, Kamis (20/3). 

Wawali Arya Wibawa Dukung Kerjasama Pemprov Bali dan Enesis Group

Laporan Reporter : Eka 

Denpasar , Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan komitmennya untuk mendukung program bebas nyamuk dan cegah DBD di Provinsi Bali. Hal tersebut tertuang dalam kegiatan kick off program bebas nyamuk, keluarga sehat dan bebas gerak yang digelar Enesis Group berkolaborasi dengan Provinsi Bali di Pendopo Inna Bali Heritage Hotel, Kamis (20/3). 

Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta ditandai dengan pemukulan gong. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Direktur Enesis Group, Bambang Cahyono serta undangan lainnya. 

Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Wagub Giri Prasta menekankan bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan evaluasi serta peningkatan program melalui APBD akan dilakukan demi manfaat bersama. 

"Bali telah menjadi role model dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kami optimis bahwa dengan gerakan ini, tidak akan ada lagi jentik nyamuk yang mengancam kesejahteraan kita, " ujarnya.

 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa sangat mengapresiasi kegiatan ini. Program ini dilihat sebagai investasi jangka panjang dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari ancaman DBD.

Pihaknya juga mendukung kerja sama yang terjalin antara Enesis Group dan Pemerintah Provinsi Bali, tidak hanya memberikan dampak positif bagi penanggulangan DBD, tetapi juga menggambarkan tekad bersama untuk menjadikan kesehatan dan pendidikan sebagai hak yang harus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 

"Dengan semangat gotong royong dan inovasi, diharapkan gerakan “Bebas Nyamuk, Keluarga Sehat dan Bebas DBD” menjadi momentum awal menuju perubahan perilaku hidup yang lebih sehat di masa depan," ujarnya.

Sementara Direktur Enesis Group, Bambang Cahyono mengatakan pihaknya  ingin mempermudah hidup masyarakat dan lewat CSR pihaknya ingin membantu pemerintah melindungi masyarakat dari DBD. Kegiatan ini menyasar keluarga sebagai unit vital dalam pemberantasan DBD serta menerapkan pendekatan edukasi secara langsung di tingkat desa/kelurahan.

Ratusan kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) yang telah terlatih siap turun ke lapangan. Mereka akan mengunjungi 27 rumah untuk menyebarkan informasi dan memberikan edukasi mengenai upaya pencegahan DBD melalui penerapan 3M Plus. 

" Selain itu, melalui gerakan Jumantik, diharapkan kesadaran akan pentingnya pencegahan DBD bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari masyarakat Bali," ujarnya. 

Gotong Royong Percepat Pembangunan Daerah, Bupati Tabanan Hadiri Penutupan TMMD ke-123

Laporan Reporter : Tim Lpt Tabanan

Bali Kini   – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 Tahun Anggaran 2025 di Lapangan Dusun Sarinbuana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, Kamis (20/3). Acara ini menandai selesainya program TMMD yang telah berlangsung selama satu bulan, berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Saat itu Bupati Sanjaya didampingi oleh Sekda dan para OPD terkait di lingkungan Pemkab, saat itu pihaknya disambut langsung oleh Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, S.H. I., dan Komandan Kodim 1619/Tabanan, Letkol Riza Taufiq Hasan, S.I.P.

Di kesempatan itu, Bupati Sanjaya mengapresiasi peran TNI dalam membangun infrastruktur di Kabupaten Tabanan. “Saya sebagai Bupati Tabanan mewakili masyarakat Tabanan yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya TMMD ke-123 di Kabupaten Tabanan tahun 2025. Kami merasa bersyukur dan melihat secara nyata bagaimana peranan TNI yang sudah tiap tahun dilaksanakan di Kabupaten Tabanan, buktinya adalah membangun infrastruktur jalan,” ungkapnya.

TMMD ke-123 ini melibatkan 150 personel TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta instansi terkait lainnya. Sasaran utama kegiatan ini adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, termasuk pelebaran jalan dari 3 meter menjadi 5 meter sepanjang 600 meter, pembukaan jalan baru sepanjang 575 meter, serta pengerasan dan betonisasi jalan dengan total panjang lebih dari 1.000 meter. Selain itu, tiga unit gorong-gorong, saluran drainase sepanjang 1.175 meter, dan pemasangan batu senderan juga telah diselesaikan.

Bupati Sanjaya juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan yang telah dilakukan. “Tadi sudah ada serah terima dari Pak Danrem kepada kami di Kabupaten Tabanan. Jadi, harapan kami kepada komponen masyarakat, ketika sudah selesai infrastruktur jalan yang bagus ini, kami himbau untuk bantu rawat. Budaya tedun, tiap bulan minimal 1-2 kali budaya tedun itu dilaksanakan. Peranan masyarakat inilah yang kami butuhkan. Jaga, rawat sama-sama jalan yang kita miliki ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gotong-royong adalah semangat utama yang harus terus dijaga dalam pembangunan daerah. “Semua komponen masyarakat bekerja sama untuk membangun wilayah, ini memang yang membanggakan. Jadi ada partisipasi yang luar biasa, dan inilah yang namanya gotong-royong yang memang sudah diamanatkan oleh para leluhur. Kami berharap berlanjut terus, bukan hanya TMMD, karya bakti pun kami siap bekerja sama, karena masyarakat sangat mendambakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat,” tambahnya.

Komandan Kodim 1619/Tabanan, Letkol Riza Taufiq Hasan, S.I.P., dalam laporannya menekankan, bahwa program ini bertujuan mempercepat pembangunan daerah dan memperkuat sinergi antara TNI dan masyarakat. “Kegiatan TMMD ke-123 TA 2025 yang telah dilaksanakan selama 30 hari, terhitung dari 19 Februari hingga 20 Maret 2025, dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah, guna mewujudkan rak juang yang tangguh dan meningkatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat,” jelasnya.

Selain infrastruktur jalan, TMMD ke-123 juga mencakup berbagai program sosial bagi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pembagian paket sembako dan pemasangan pompa hydram air bersih bagi 160 kepala keluarga di Banjar Anyar dan Banjar Kayupuring, Desa Sangketan. Program lainnya mencakup pembangunan 10 titik sumur bor, ketahanan pangan Kodim 1619/Tabanan, penghijauan di areal Pura Muncak Sari, pembersihan Pasar Bajera dan Sungai Yeh Otan, serta renovasi satu unit rumah tidak layak huni. 

Penyampaian LKPJ Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Rapat Paripurna ke-10 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu (19/3), dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

(LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Dimana penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing dan Raperda Rencana Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan LKPJ kepada DPRD Bali sebagai laporan atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintah menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

"Selanjutnya Dewan yang terhormat, melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi, sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya," ujarnya.

Lebih lanjut Koster memaparkan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055 ini memiliki nilai strategis dan sangat penting sebagai landasan 

hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali. "Apalagi ditengah pesatnya perkembangan penduduk serta kompleksnya permasalahan 

lingkungan hidup yang kita hadapi. Berbagai permasalahan lingkungan hidup tersebut jika tidak ditangani secara serius 

dan komprehensif dapat membawa dampak negatif terhadap ekosistem lingkungan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup," jelas orang nomor satu di Bali ini. 

Ditegaskannya, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Provinsi Bali menjadi tanggungjawab bersama, karena merupakan aset masyarakat Bali dan warisan yang harus dilestarikan demi masa depan generasi mendatang. Sehingga kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali. 

"Kebijakan ini juga sebagai wujud komitmen dan keseriusan kami dalam mengimplementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru," ujarnya. 

"Saya berharap Anggota Dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan penyempurnaan terkait Raperda ini, untuk selanjutnya dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan mendapat 

persetujuan bersama," sambungnya, menyudahi.

Bupati Jembrana Ajak Masyarakat Melapor Jika menemukan kejahatan penyelundupan satwa

Laporan Reporter : Tim Lpt Jembrana 

Bali Kini – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana menunjukkan komitmen penuh dalam pelestarian satwa laut, khususnya penyu yang merupakan salah satu satwa dilindungi dan banyak ditemukan di perairan Jembrana. Pada Selasa (18/3/2025), lima ekor penyu hijau yang sebelumnya diamankan oleh polisi dari kasus penyelundupan di Pesisir Pantai Teluk Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, dilepasliarkan ke habitat alaminya. Pelepasan ini dilakukan oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto.

Penyu-penyu tersebut sebelumnya dititipkan di Kelompok Konservasi Penyu (KKP) Kurma Asih yang terletak di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana. Berdasarkan hasil identifikasi, penyu-penyu yang dilepasliarkan memiliki ukuran rata-rata kerapas 82 cm x 88 cm, terdiri dari dua ekor jantan dan tiga ekor betina.

Usai melepas liarkan penyu, Bupati I Made Kembang Hartawan memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolres dan jajarannya yang telah berhasil menangani kasus penyelundupan satwa dilindungi ini. “Saya tidak berkomentar banyak, cukup dengan kata-kata ‘ubur-ubur ikan lele’, Kapolres dan jajarannya top banget lee,” ujar Bupati Kembang dengan penuh semangat.

Bupati juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, menyarankan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kejahatan penyelundupan satwa dilindungi. “Jangan sungkan-sungkan untuk melapor. Jika tidak berani terbuka, Pak Kapolres menjamin kerahasiaan laporan. Partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan untuk menciptakan keamanan yang lebih baik,” ujarnya.

Disisi lain  Kapolres Jembrana, AKBP Endang Tri Purwanto, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penegakan hukum terkait penyelundupan satwa dilindungi, meskipun masa jabatannya akan segera berakhir. “Saya akan tetap berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan satwa dilindungi, seperti penyu hijau, hingga masa jabatan saya berakhir. Semoga Kapolres Jembrana berikutnya juga akan terus melanjutkan komitmen ini,” ujarnya.

Kapolres juga mengapresiasi keberadaan konservasi Kurma Asih yang telah banyak membantu dalam pengelolaan satwa liar di Jembrana. "Alhamdulillah, di Jembrana ada konservasi yang terus bekerja sama dengan Polres Jembrana. Setiap ada kasus, kami tinggal menitipkan penyu ke mereka, dan mereka siap merawatnya," tambahnya.

Kepala Balai KSDA Bali, Ratna Hendratmoko, juga berharap pelepasan penyu ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa penyu adalah simbol dari panjang umur, kekuatan, dan keseimbangan, serta memiliki makna mendalam bagi kehidupan. 

Pelepasan penyu ini diharapkan menjadi langkah positif untuk konservasi satwa dan pelestarian alam di Jembrana, serta memberikan bekal yang baik bagi Kabupaten Jembrana dalam mewujudkan keberlanjutan ekosistem laut yang sehat.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa berkah. Kebahagiaan satwa adalah ketika mereka hidup di alam dan habitatnya,” tandasnya