DPRD Karangasem Soroti Tingginya Kasus Bunuh Diri, Desak Pemkab Sediakan Psikolog

KARANGASEM, Bali Kini – Komisi IV DPRD Karangasem menggelar rapat kerja bersama jajaran eksekutif yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem pada Selasa (2/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Karangasem, Kadek Weisya Kusmia Dewi.

Dalam rapat tersebut, Weisya menyoroti tingginya kasus bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Karangasem dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, persoalan kesehatan mental dan perlindungan perempuan serta anak tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah sepele.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji penambahan tenaga psikolog, khususnya dalam layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya keberadaan psikolog di setiap puskesmas guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental di masyarakat.

“Kasus bunuh diri yang tinggi menjadi perhatian serius. Jangan sampai Karangasem menjadi pusat perhatian ketika kasus-kasus seperti ini ramai di media sosial. Pemerintah harus memiliki langkah nyata dan antisipasi yang jelas agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.

Weisya juga meminta agar regulasi daerah yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dikaji kembali. Menurutnya, perda yang disusun pada tahun 2019 perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan dari pemerintah pusat sehingga tetap relevan dan efektif dalam pelaksanaannya.

Menanggapi hal tersebut, pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sepel, membenarkan bahwa hingga saat ini Karangasem belum memiliki tenaga psikolog. Selama ini, penanganan kasus yang membutuhkan pendampingan psikolog masih dilakukan melalui rujukan ke Denpasar.

“Kami memang belum memiliki psikolog. Jika ada kasus yang memerlukan penanganan psikologis, selama ini kami masih merujuk ke Denpasar,” ujarnya.

Meski demikian, pihak eksekutif tetap melakukan penanganan awal melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bersama petugas terkait di lapangan. Setiap kasus yang muncul akan ditangani dan didampingi sesuai mekanisme yang berlaku sebelum dilakukan rujukan apabila diperlukan.

Rapat tersebut menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan mental. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem menyatakan akan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan tenaga psikolog di daerah. Dinas Kesehatan berharap pada tahun 2027 sudah tersedia psikolog di masing-masing puskesmas. Upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap, termasuk mendorong tenaga psikolog yang telah menyelesaikan pendidikan profesi untuk mengabdi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di Karangasem.

“Kami akan berjuang agar ke depan ada psikolog di setiap puskesmas. Harapannya pada 2027 kebutuhan tersebut bisa terpenuhi sehingga layanan kesehatan mental masyarakat semakin optimal,” ujar perwakilan Dinas Kesehatan.

Dengan adanya dukungan tenaga psikolog di puskesmas, diharapkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan masalah kesehatan mental dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. (Ami)

Hari Lahir Pancasila di Jembrana, Bupati Kembang Ajak Perkokoh Persatuan dan Semangat Gotong Royong

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana menggelar apel peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Stadion Pecangakan, Jembrana, Senin (1/6). Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bertindak selaku inspektur upacara dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkokoh semangat persatuan serta gotong royong sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apel peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut diikuti berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Korpri, PGRI hingga para pelajar. Hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jembrana serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jembrana.

Dalam amanatnya, Bupati Kembang Hartawan mengingatkan kembali sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Ia menyampaikan bahwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno memperkenalkan pokok-pokok pikiran tentang dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila.

“Pancasila merupakan jiwa yang mempersatukan keberagaman Indonesia dalam satu cita-cita kebangsaan,” ujarnya.

Menurutnya, Bung Karno juga menjelaskan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila yang terdiri atas Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Selanjutnya Trisila diperas menjadi Ekasila, yakni Gotong Royong sebagai inti sari kehidupan berbangsa.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kembang Hartawan membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia dalam rangka Hari Lahir Pancasila Tahun 2026. Mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menjadi momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global. Keberagaman yang dimiliki Indonesia, dengan ribuan pulau dan ratusan kelompok etnis, mampu dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan yang kokoh.

“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting dalam menjembatani berbagai perbedaan serta meredam konflik di tingkat global.

Ia juga menyoroti kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia melalui pasukan perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.

Di akhir amanat, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai luhur Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan publik, sikap toleransi, dan semangat gotong royong.

“Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan. Mari teguhkan komitmen kebangsaan dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi persatuan, religiusitas, dan nilai-nilai kemanusiaan,” tegasnya. (*)

Wabup Bangli I Wayan Diar Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila

BANGLI , BALI KINI – Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, memimpin langsung Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Bangli yang dipusatkan di Alun-Alun Kota Bangli pada Senin (1/6/2026).

Peringatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Bangli, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli, pimpinan Perangkat Daerah, unsur TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelajar di lingkungan Kabupaten Bangli.

Menariknya, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dirangkaikan secara resmi dengan pembukaan Bulan Bung Karno ke-8 Tahun 2026. Kegiatan penghormatan terhadap Sang Proklamator ini akan berlangsung selama satu bulan penuh di Kabupaten Bangli dengan mengusung tema "Karya Atma Kerthi, Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator".

Saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Wabup I Wayan Diar menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar fondasi negara, melainkan jangkar moral bangsa sekaligus jawaban atas perdamaian dunia. Peringatan tahun ini sendiri mengusung tema nasional "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia".

"Nilai musyawarah dan Sila Kedua Pancasila telah lama menjadi fondasi diplomasi bebas aktif Indonesia. Peran nyata ini dibuktikan melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB serta aktif melakukan mediasi di berbagai konflik regional demi mewujudkan keadilan global," ujar Wabup Diar saat membacakan amanat.

Dalam pidato yang dibacakan tersebut, Kepala BPIP menitipkan dua poin mandat penting yang harus diimplementasikan di tingkat domestik dan daerah:

Bagi Generasi Muda: Diminta untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya sekadar teks sejarah yang dihafal.

Bagi Menteri dan Kepala Daerah: Diinstruksikan agar setiap kebijakan publik yang dilahirkan wajib berlandaskan keadilan sosial, berpihak pada perlindungan masyarakat kecil, serta tegas melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme.

Di sela-sela acara kepada awak media, Wabup Diar mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bangli untuk terus memperkuat persatuan dan membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar karena memegang teguh nilai-nilai kemanusiaannya.

"Mari kita bersama-sama untuk memaknai hari lahirnya Pancasila ini sebagai landasan hidup. Bagaimana Pancasila ini tetap menjadi ideologi bagi kita semua," ajaknya.

Secara khusus, Diar menitipkan pesan kepada generasi muda di Kabupaten Bangli sebagai penerus bangsa agar selalu memegang teguh Pancasila sebagai pedoman kehidupan, serta senantiasa mewaspadai segala macam informasi hoaks yang marak menyebar di media sosial.

"Peringatan Hari Lahir Pancasila adalah momentum emas bagi generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menangkal penyebaran berita hoaks. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, Anda memegang peran kunci dalam menjaga keutuhan bangsa, merawat persatuan, dan menciptakan ruang digital yang positif serta mencerdaskan," tutup Diar.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap masyarakat dapat menyerap api semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pansus TRAP DPRD Bali Minta Vila Ilegal di Kawasan Hutan Pejarakan Dibongkar

DENPASAR Bali Kini – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali merekomendasikan pembongkaran bangunan vila yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi tersebut muncul setelah pansus menemukan dugaan pelanggaran tata ruang, perizinan, hingga perusakan kawasan hutan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan pembangunan vila di kawasan hutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Kami berpendapat pembangunan pada kawasan hutan di Desa Pejarakan merupakan pembangunan ilegal atau melanggar hukum. Selain berpotensi menimbulkan dampak sosial, keberadaan bangunan tersebut juga mengancam kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan hutan,” tegas Supartha dalam rekomendasi resmi Pansus TRAP.

Pansus menemukan bangunan vila berdiri di tengah kawasan hutan tanpa didukung dokumen perizinan yang dipersyaratkan, termasuk dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/BKKPR). Padahal, secara fungsional kawasan tersebut tidak diperuntukkan bagi pembangunan permanen.

Menurut Supartha, keberadaan bangunan dengan konstruksi beton di kawasan hutan telah menimbulkan kekhawatiran terhadap perubahan bentang alam dan kerusakan lingkungan yang lebih luas apabila tidak segera ditertibkan.

“Kawasan hutan memiliki fungsi ekologis yang harus dijaga. Karena itu segala bentuk aktivitas pembangunan permanen yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan,” ujarnya.

Dalam rapat kerja yang dilaksanakan DPRD Bali, Pansus TRAP mencatat dua persoalan utama, yakni pembangunan vila di atas tanah negara dan/atau kawasan hutan serta perlunya pengembalian fungsi hutan yang telah mengalami perubahan akibat aktivitas pembangunan.

Pansus juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait status penguasaan lahan. Bahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng disebut belum dapat menunjukkan data dan dokumen yang menjelaskan alas hak kepemilikan bangunan yang berdiri di lokasi tersebut.

Atas temuan itu, Pansus TRAP merekomendasikan Gubernur Bali beserta instansi terkait untuk segera menghentikan seluruh aktivitas yang berlangsung di kawasan hutan Desa Pejarakan.

Selain itu, Satpol PP Provinsi Bali didorong melakukan pemasangan POL PP Line sebagai langkah awal penegakan sanksi administrasi.

“Kami juga meminta dilakukan proses hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka atau merusak POL PP Line yang telah dipasang oleh petugas,” kata Supartha.

Pansus turut meminta Satpol PP Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng dan OPD terkait melakukan penutupan kegiatan usaha serta pengosongan bangunan sebelum dilaksanakan pembongkaran.

Dalam rekomendasinya, pemilik bangunan diberikan kesempatan melakukan pembongkaran secara sukarela dengan biaya sendiri dalam jangka waktu satu bulan sejak rekomendasi diterbitkan.

“Pembongkaran sukarela merupakan bentuk tanggung jawab pemilik bangunan untuk mengembalikan kawasan tersebut ke kondisi semula dan menjaga kesucian kawasan hutan sesuai arah pembangunan Bali berkelanjutan,” jelasnya.

Apabila dalam batas waktu yang diberikan tidak ada tindakan pembongkaran, pemerintah daerah didorong mengambil langkah tegas berupa pembongkaran paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya itu, Pansus TRAP juga meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran tersebut, termasuk apabila ditemukan adanya unsur pembiaran atau keterlibatan pejabat dalam proses pembangunan.

“Penerapan sanksi pidana harus menjadi langkah terakhir terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di kawasan hutan Desa Pejarakan,” tegas Supartha.

Rekomendasi Pansus TRAP tersebut kini disampaikan kepada Ketua DPRD Bali untuk segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum.

Wali Kota Denpasar Jaya Negara Terima Kunjungan Kerja Bupati Kabupaten Barito Timur

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima kunjungan Bupati Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Yamin beserta jajaran di Kantor Wali Kota Denpasar, pada Selasa (2/6) pagi. 

Pertemuan antar keduanya diisi pembicaraan terkait berbagai hal di berbagai sektor, diantaranya pengembangan sektor pariwisata, pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM dan berbagai isu strategis lainnya. 

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengucapkan selamat datang di Kota Denpasar kepada Bupati Kabupaten Barito Timur, Muhammad Yamin beserta jajaran.

 

"Semoga pertemuan ini dapat menjadi wadah bertukar pikiran dan informasi antara Pemkot Denpasar dengan Kabupaten Barito Timur membahas berbagai isu strategis untuk kemajuan kedua daerah," ujar Jaya Negara.

Selebihnya, Jaya Negara juga mengatakan, Kota Denpasar baru saja mendapat kesempatan menjadi Tuan Rumah Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) 2026. Pihaknya juga ingin berbagi pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. 

"Semoga pertemuan ini, dapat mewujudkan kekompakan antara APEKSI dan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) untuk memajukan daerah masing-masing," kata Jaya Negara.

Bupati Kabupaten Barito Timur, Muhammad Yamin berterima kasih atas sambutan hangat Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara kepada jajarannya.

"Semoga dari pertemuan ini kami dapat mengambil berbagai hal positif di Kota Denpasar yang dapat kami terapkan untuk kemajuan daerah kami. Sekaligus juga mempererat silaturahmi antara kedua daerah untuk kemajuan bersama," ujarnya. (esa)

Walikota Jaya Negara Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila di Denpasar,

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6).

Ajak Semua Pihak Berkolaborasi, Amalkan Nilai Pancasila Menuju Denpasar Maju. 

Denpasar, , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan. 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Pimpinan OPD serta undangan lainya. Usai melaksanakan apel, Walikota Jaya Negara turut menyerahkan penghargaan bagi Paskibraka Kota Denpasar Tahun 2025 dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memasuki masa purna tugas. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Pancasila dinilai tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Bahkan Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan global. 

“Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” kutipnya.

Lebih lanjut, Indonesia disebut memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga perdamaian dunia. 

“Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan pengejawantahan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik, sekaligus memperkuat komitmen melawan intoleransi dan radikalisme. 

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam persatuan, dan kokoh karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi anak bangsa,” ujarnya.

Usai pelaksanaan apel, Walikota Jaya Negara menambahkan bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ini sejalan dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara. Hal ini juga selaras dengan rasa kebersamaan, kolaborasi dan gotong-royong dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. 

Lebih lanjut Jaya Negara mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa. Sehingga secara berkelanjutan, sinergitas dan kolaborasi semua pihak dapat tercipta guna mewujudkan pembangunan nasional, khususnya visi Kota Denpasar yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar MAJU (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul). 

“Pada momentum yang baik ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya masyarakat Kota Denpasar untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud implementasi sepirit Vasudhaiva Kutumbakam dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju,” ujar Jaya Negara. 

Untuk diketahui bahwa serangkaian Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni dan Wafatnya Bung Karno pada 21 Juni, Pemerintah Kota Denpasar bersama berbagai komunitas kembali mengahdirkan Bulan Bung Karno. Berbagai kreatifitas akan turut digelar, mulai dari lomba poster, lomba pidato, lomba pusi, aksi sosial hingga gelar budaya yang juga serentak digelar hingga desa/kelurahan. (Ags).

Jalan di Kawasan Kumuh Dipastikan Tertata Tahun Depan

Denpasar , Bali Kini  - Perbaikan jalan serta drainase di kawasan Jalan Karya Makmur, Ubung Kaja, Denpasar akan dilakukan Pemkot Denpasar di tahun 2027 mendatang. Perbaikan dilakukan untuk menjadikan Kota Denpasar sebagai daerah bebas kawasan kumuh. 

Untuk tahapan penataan ini akan dimulai pada APBD Perubahan 2026 berupa pembuatan DED. Hal itu diungkapkan Kadis Perkimta yang juga Plt Kadis PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Selasa (2/6). Perbaikan dan penataan ini merupakan tindaklanjut diserahkannya sertifikat lahan dari PT Karya Makmur dan juga milik perorangan ke Pemkot Denpasar pada Maret 2026 lalu.

"Dengan diserahkan lahan ke Pemkot Denpasar, berdasarkan peninjauan konsultan secara otomatis kawasan kumuhnya sudah nihil. Tapi masyarakat kan ingin melihat fisiknya dikerjakan,"kata Cipta Sudewa.

Untuk pengerjaan DED pada APBD Perubahan ini, PUPR Kota Denpasar menganggarkan Rp 100 juta. Untuk anggaran penataan, menurut Cipta Sudewa baru bisa diketahui setelah DED rampung. Di APBD Perubahan waktunya pendek, sehingga tahun ini DED saja dulu. Perbaikannya akan dilakukan tahun 2027," paparnya.

Luas lahan dari PT Karya Makmur yang diserahkan mencapai 1,7 hektar dan milik pribadi seluas 1,55 are. Sementara untuk panjang jalan di Jalan Karya Makmur ini sekitar 1 km. Cipta Sudewa menambahkan, proses penyelesaian kawasan kumuh di Karya Makmur dilakukan sejak 2023 lalu.

"Kami berupaya dengan humanis melakukan pendekatan, sehingga pemilik menyerahkan bahkan secara gratis kepada Pemkot Denpasar untuk kami tata," paparnya.

Pihaknya membentuk tiga Perda yakni Perda 6 tahun 2023 tentang  Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Rekomendasi Kavling, Perda 7 tahun 2023 tentang Perda PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), dan Perda 9 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Terdapat tujuh parameter kawasan kumuh yakni bangunan, jalan, drainase, air, limbah, sampah, dan air minum, termasuk juga listrik. Saat ini pihaknya akan berupaya mempertahankan agar di tahun berikutnya  tidak muncul lagi kawasan kumuh. 

"Sosialisasi terus-menerus kita akan lakukan. Karena untuk mempertahankan agar tak muncul lagi kawasan kumuh ini sangat sulit," paparnya.(Jr)

Tidak Hanya Siswa, di Denpasar MBG Juga Menyasar Bumil dan Balita

Denpasar , Bali Kini  - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Denpasar tidak hanya menyasar para siswa, tetapi juga diberikan guru/tenaga pendidik (tendik), ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Bahkan dari data pembagian MBG, telah mencapai 233.321 kotak. 

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, bahwa penyaluran MBG dilakukan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di masing-masing wilayah. 

"Di sekolah, program ini bertujuan mendukung pemenuhan gizi siswa, tenaga pendidik dan staf sekolah sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan. Dari data tercatat total untuk Drnpasar ada 233.321 orang penerima, " Bebernya. 

Dijabarkannya, untuk kategori Siswa mendominasi sebagai penerima manfaat terbesar dengan jumlah 196.503 orang dari jenjang TK hingga SMA/K. Berdasarkan kecamatan rinciannya yakni Denpasar Selatan 18.252 siswa, Denpasar Timur 21.806 siswa, Denpasar Utara 23.174 siswa, serta Denpasar Barat 43.756 siswa. 

Untuk guru atau tenaga pendidik yang telah disasar MBG sebanyak 14.726 orang. Dengan rinciannya yakni Denpasar Selatan 1.276 orang, Denpasar Timur 1.586 orang, Denpasar Utara 1.780 orang, serta Denpasar Barat 3.179 orang.

Selain itu, program ini juga menyasar 1.233 ibu hamil, 2.392 ibu menyusui, dan 18.917 balita. Sedangkan untuk sebaran SPPG di Denpasar yakni di Kecamatan Denpasar Selatan, terdapat 14 titik layanan SPPG, dengan 13 SPPG yang sudah beroperasional dan 1 SPGG masih dalam proses. SPPG di Denpasar Selatan ini telah melayani sebanyak 20.892 orang. 

Denpasar Timur terdapat sebanyak 12 SPPG dan telah melayani sebanyak 25.162 orang. Di Denpasar Utara terdapat sebanyak 12 SPPG dan telah melayani 28.949 orang. Serta di Denpasar Barat terdapat 11 SPPG, dimana yang telah beroperasi sebanyak 10 SPPG dengan total pelayanan 23.099 orang.

Sehingga total terdapat sebanyak 49 SPPG yang tersebar di Denpasar, dengan 2 di antaranya masih belum beroperasi. Dari jumlah SPPG tersebut, jumlah tenaga kerja meliputi pegawai sebanyak 1.842 orang dan tenaga keamanan sebanyak 35 orang.

Pemkab Tabanan Lepas Kontingen Pelajar ke Porjar Provinsi Bali 2026

Tabanan , Bali Kini  – Bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Kabupaten Tabanan melepas Kontingen Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Kabupaten Tabanan menuju Porjar Provinsi Bali Tahun 2026. Pelepasan dipimpin Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mewakili Bupati Tabanan di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Senin (1/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, para official, pelatih, undangan, serta atlet yang akan mewakili Kabupaten Tabanan pada ajang olahraga pelajar tingkat Provinsi Bali.

Dalam sambutan Bupati Tabanan yang dibacakan Wabup Dirga, disampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, official, sekolah, orang tua, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Kabupaten Tabanan.“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, official, sekolah, orang tua dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Kabupaten Tabanan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Provinsi Bali Tahun 2026,” ujarnya.

Dirga menegaskan bahwa Porjar bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan ajang pembentukan karakter, mental juara, disiplin, kerja keras, sportivitas, dan tanggung jawab. “Keikutsertaan saudara-saudara dalam Porjar bukan sekadar mengikuti sebuah kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ajang pembentukan karakter, mental juara, disiplin, kerja keras, sportivitas dan rasa tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Menurutnya, para atlet pelajar yang dilepas merupakan bagian penting dalam mewujudkan generasi muda Tabanan yang unggul dan berprestasi.

Kepada para atlet, Dirga berpesan agar bertanding dengan disiplin, penuh semangat, dan percaya diri. “Kalian adalah putra-putri terbaik Kabupaten Tabanan yang telah melalui proses seleksi pembinaan. Oleh karena itu, yakinlah pada kemampuan diri sendiri dan tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Utama, melaporkan bahwa Porjar Provinsi Bali Tahun 2026 akan berlangsung pada 5–10 Juni 2026 di berbagai venue olahraga di Denpasar dan Tabanan. Kontingen Kabupaten Tabanan berjumlah 801 orang yang terdiri atas 648 atlet pelajar, 125 official dan pelatih, serta 28 tim kesehatan dan panitia pelaksana.

Seluruh kontingen akan mengikuti pertandingan pada 32 cabang olahraga dari total 44 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porjar Provinsi Bali Tahun 2026. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, para atlet diharapkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Tabanan di tingkat Provinsi Bali

Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno VIII, Pemkab Tabanan Tegaskan Semangat Persatuan dan Nasionalisme

Tabanan , Bali Kini  – Mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yang mengusung tema nasional “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Pembukaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 tersebut berlangsung di Lapangan Alit Saputra, Tabanan, Senin (1/6).

 

Upacara dihadiri oleh Ida Cokorda Anglurah Tabanan, perwakilan Rindam X/Udayana, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten Setda, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, para camat se-Kabupaten Tabanan, pimpinan BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, serta peserta upacara lainnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Dirga membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia.

 

Menurut amanat yang dibacakan, tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” merupakan penegasan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

 

Wabup Dirga menyampaikan bahwa sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ia juga menekankan bahwa Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sementara nilai musyawarah dan mufakat menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

 

Lebih lanjut disampaikan, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi Indonesia dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan pengejawantahan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. “Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” demikian petikan amanat yang dibacakan.

 

Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong. Namun, kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral dapat menyesatkan. Karena itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penjaga masa depan, diajak menjadikan Pancasila sebagai living ideology. “Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah,” ujar Dirga saat membacakan amanat.

 

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, semangat persatuan, dan nilai-nilai kemanusiaan. “Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di republik yang kita cintai,” tegasnya.

 

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga memberikan penghargaan kepada para anggota Purna Paskibraka Tahun 2025 beserta pelatih dan tim kesehatan. Wabup Dirga menyampaikan bahwa sertifikat yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan bukti autentik dari komitmen, kedisiplinan, dedikasi, serta kerja keras yang telah ditunjukkan selama masa bakti. Penghargaan tersebut diharapkan menjadi pengingat akan tanggung jawab moral yang mereka emban sebagai generasi penerus bangsa.

 

Selain itu, Pemkab Tabanan juga melepas putra-putri terbaik daerah yang akan mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Bali dan tingkat nasional tahun 2026. Dalam amanatnya, Dirga memberikan motivasi kepada para peserta agar berjuang dengan penuh semangat dan membawa nama baik Tabanan di tingkat yang lebih tinggi.

 

Pemerintah Kabupaten Tabanan juga memberikan penghargaan kepada 42 orang PNS yang memasuki masa purna tugas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

 

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pembukaan Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 yang mengangkat tema “Kawya Atma Kerthi – Meraya Jiwa Perjuangan Proklamator”. Tema tersebut mengandung makna bahwa semangat perjuangan Bung Karno harus terus hidup dalam jiwa, karya, dan pengabdian seluruh masyarakat kepada bangsa dan negara. Semangat gotong royong, nasionalisme, persatuan, serta keberanian membangun Indonesia, khususnya Tabanan, diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini. Pembukaan resmi Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 ditandai dengan pelepasan balon ke udara.