Mukbang Anti Narkoba di Nawa Kerti, BNNP Bali Masak Porsi 300 Orang untuk Edukasi Pelajar

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mengemas edukasi bahaya narkotika dengan cara berbeda. Bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) BNNP Bali dan jajaran, BNNP Bali menggelar Mukbang Anti Narkoba melalui kegiatan memasak dalam porsi besar yang menyasar pelajar di Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Karangasem, Sabtu (5/9).

Kegiatan yang dikemas dalam konsep “MUKBANG TON” tersebut menjadi bagian dari upaya BNNP Bali menyampaikan pesan pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada generasi muda melalui pendekatan soft power dan humanis.

Sebanyak 200 siswa dari SDN 2 Nawakerti dan SMPN 5 Abang menjadi sasaran kegiatan tersebut. Untuk kegiatan makan bersama, makanan yang dimasak disiapkan dalam porsi untuk sekitar 300 orang.

Kegiatan tersebut sekaligus merupakan rangkaian kunjungan kerja Kepala BNN Provinsi Bali ke Kabupaten Karangasem yang dipusatkan di Desa Nawa Kerti, serta dirangkaikan dengan bakti sosial.

Jargon BNN, “War on Drugs for Humanity”, menjadi salah satu landasan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Perang melawan narkotika tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan hukum, tetapi juga sebagai panggilan moral untuk menyelamatkan masa depan manusia, khususnya generasi muda.

Program tersebut juga menjadi implementasi program prioritas BNN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yakni Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika Dimulai dari Anak Bersih Narkoba), yang digagas Kepala BNN RI Komjen Pol Dr (H.C) Suyudi Ario, S.I.K., S.H., M.Si.

Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol Dr Putu Putera Sadana, S.I.K., M.Hum., M.M., mengatakan edukasi bahaya narkotika tidak harus dilakukan secara konvensional. Menurutnya, pesan pencegahan dapat disampaikan melalui kegiatan yang menyentuh masyarakat secara langsung sekaligus memberikan manfaat.

“Acara ini dibuat bukan hanya edukasi dengan cara konvensional, namun dikemas dengan kegiatan yang dapat menyentuh masyarakat langsung dan memberikan kebermanfaatan, sehingga kehadiran negara dalam hal ini BNN dapat dirasakan langsung masyarakat,” ujarnya.

Putu Putera Sadana menegaskan, keberhasilan perang melawan narkotika tidak semata-mata diukur dari banyaknya barang bukti yang berhasil disita. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang tidak kalah penting adalah berapa banyak generasi muda yang dapat diselamatkan dari penyalahgunaan narkotika melalui pencegahan sejak dini.

“Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari seberapa banyak barang bukti yang disita, melainkan dari seberapa banyak jiwa dan generasi muda yang berhasil diselamatkan melalui pencegahan dini,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mengapresiasi dipilihnya Desa Nawa Kerti sebagai lokasi kunjungan kerja dan bakti sosial BNNP Bali. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda kelembagaan, tetapi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dan BNN di tengah masyarakat.

Parwata menilai persoalan narkotika merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Dampaknya tidak hanya menyentuh individu, tetapi juga keluarga, lingkungan sosial, hingga masa depan generasi muda.

Karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak dapat hanya dibebankan kepada BNN dan aparat penegak hukum. Pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh komponen masyarakat harus mengambil bagian.

“Pencegahan yang paling kuat dimulai dari keluarga yang peduli, desa yang peduli, dan masyarakat yang tidak membiarkan narkoba mendapatkan ruang di lingkungannya,” kata Parwata.

Pemkab Karangasem sendiri telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut Parwata, keberadaan perda tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Karangasem dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika secara terpadu dan berkelanjutan hingga tingkat desa.

Ia juga mengajak para orang tua memberikan perhatian lebih kepada anak-anak. Anak, kata Parwata, perlu dibentengi bukan hanya dengan larangan, tetapi juga kasih sayang, komunikasi, pendidikan, kegiatan positif, serta keteladanan di lingkungan keluarga.

Kepada generasi muda Karangasem, Parwata berpesan agar tidak pernah mencoba narkoba.

“Jangan pernah mencoba narkoba. Masa depan kalian terlalu berharga untuk dikorbankan karena narkotika,” tegasnya.

Melalui kegiatan Mukbang Anti Narkoba dan bakti sosial tersebut, sinergi antara BNNP Bali, BNN Kabupaten Karangasem, Pemkab Karangasem, aparat kewilayahan, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, produktif, dan memiliki ketahanan terhadap ancaman narkotika. (Ami)

Viral Video Penganiayaan di Susuan Karangasem, Korban Dipukul Balok hingga Tak Sadarkan Diri

KARANGASEM, Bali – Video dugaan penganiayaan yang terjadi di Jalan Sermanatih, Lingkungan Susuan, Kabupaten Karangasem, Bali, viral di media sosial. Dalam kejadian tersebut, seorang pria berinisial CA diduga menjadi korban pemukulan hingga terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri., Sabtu ( 6/9/2026).

Peristiwa tersebut terjadi di depan Warung Hoki milik Ibu Yani. Berdasarkan informasi, kasus ini bermula saat korban datang ke wilayah Susuan setelah menghadiri undangan dengan mengenakan pakaian adat.

Di lokasi, korban sempat berbincang dengan seorang pria yakni berinisial CT. Keduanya kemudian terlibat percakapan yang diduga berkaitan dengan tantangan.

Korban selanjutnya meninggalkan lokasi dan pergi ke tempat minum. Sekitar 15 menit kemudian, korban kembali bersama empat orang temannya.

Setibanya di lokasi, korban disebut meneriaki CT dengan panggilan “Tuk, Tuk” sambil mengangkat tangan. Kelompok yang saat itu sedang berada di dekat TKP, kemudian menghampiri korban.

Kelompok korban kemudian berjalan menuju Warung Hoki. Namun, kelompok lainnya disebut kembali mencari korban hingga ke depan warung tersebut.

Di lokasi inilah dugaan penganiayaan terjadi. Di sinilah pelaku diduga memukul korban menggunakan balok kayu yang diarahkan ke bagian wajah.

Akibat pukulan tersebut, korban terjatuh tersungkur dan sempat tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa ke UGD RSUD Karangasem menggunakan mobil yang kebetulan melintas di lokasi kejadian.

Polisi yang menerima informasi mengenai video viral tersebut kemudian melakukan penyelidikan. Personel Unit I Satreskrim Polres Karangasem mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang diamankan berupa satu bilah bambu dan satu bilah balok kayu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan.

Polisi juga masih mendalami rangkaian kejadian serta meminta keterangan pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Pelaku kemudian berhasil diamankan dirumahnya pada Dini hari.

Bersepeda Bersama Komunitas, Bupati Sanjaya Tinjau Pembangunan Penataan Area Kota Singasana

Tabanan , Bali Kini  – Kegiatan bersepeda bersama komunitas dimanfaatkan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., untuk melihat secara langsung kondisi sejumlah kawasan sekaligus perkembangan pembangunan di wilayah perkotaan Tabanan, Jumat (4/9). Berangkat dari Kantor Bupati Tabanan, Bupati Sanjaya bersama komunitas menyusuri sejumlah kawasan, mulai dari Kantor Bupati Tabanan, menuju Jalan Gajah Mada, kawasan Taman Bung Karno, Lapangan Alit Saputra, hingga Taman Perjuangan Singasana, sebelum kembali ke Kantor Bupati Tabanan. 

Didampingi Sekda, para Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait, Sanjaya melihat langsung progres pembangunan Taman Tugu Singasana yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Tabanan seluas kurang lebih 10 are. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perhatian Sanjaya terhadap pembangunan ruang publik yang memiliki nilai sejarah dan filosofi bagi Kabupaten Tabanan. Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tugu Singasana dirancang tidak sekadar sebagai sebuah bangunan, namun memiliki makna yang berkaitan dengan perjalanan Kabupaten Tabanan dari masa lalu, masa kini hingga masa yang akan datang. Tugu tersebut akan dilengkapi dengan tiga ruang yang masing-masing membawa narasi perjalanan Tabanan.

“Kita bangun Singasana ini untuk untuk masyarakat Tabanan, dimana di dalam Tugu Singasana ini ada tiga ruang. Dimana di ruang yang pertama ini nanti akan ada relief yang menceritakan bagaimana sejarah Tabanan masa lalu, relief yang menceritakan bagaimana Tabanan masa kini dan relief yang terakhir bagaimana menceritakan bagaimana visi misi Tabanan 100 tahun ke depan” ujar Politisi asal Dauh Pala Tabanan.

Lebih lanjut, Dikatakannya pembangunan Tugu Singasana juga mengandung filosofi Aman, Unggul dan Madani yang diwujudkan melalui tiga tingkatan bangunan. Masing-masing tingkatan memiliki ketinggian 10 meter, sehingga total mencapai 30 meter, ditambah satu meter pada bagian atas yang dimaknai sebagai hubungan dengan alam semesta. Filosofi tersebut kemudian menghasilkan angka 31 yang dimaknai melalui 3+1 menjadi angka 4 sebagai simbol Singasana atau kursi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

 

Selain memiliki filosofi pembangunan, lokasi Taman Tugu Singasana juga dikatakan memiliki nilai sejarah yang kuat. Kawasan tersebut berkaitan dengan keberadaan Tangsi yang menjadi gudang senjata Belanda pada masa perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. “Di tempat yang sangat bersejarah ini kita bangun Tugu untuk bagaimana kita mengenang Tabanan masa lalu yang sangat heroik, Tabanan masa kini yang sangat subur dengan wilayah agraris dan bagaimana anak-anak kita menuju ke depan, menuju kemajuan untuk membangun daerah kita ini,” imbuh Sanjaya.

 

Saat ini, progres pembangunan Taman Tugu Singasana telah mencapai sekitar 30 persen. Bupati Sanjaya menyampaikan akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan Tugu Singasana, Patung Catur Muka, Penataan Lapangan Alit Saputra termasuk Taman Bunda PAUD serta penataan Taman Perjuangan Singasana. Pihaknya akan melihat progresnya secara rinci dan berkala agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan Bangunan ini nantinya diharapkan dapat menjadi bagian dari ruang publik sekaligus media untuk mengenang sejarah, menggambarkan kondisi Tabanan saat ini, serta menyampaikan visi pembangunan daerah bagi generasi Tabanan di masa mendatang. 

Sementara itu, pembuat relief Taman Perjuangan Singasana, Wayan Endra, menjelaskan bahwa relief yang tengah dikerjakan menggambarkan perjuangan rakyat Bali melawan Belanda. Konsep relief tersebut dimulai dari pesisir hingga menuju Margarana, yang menjadi bagian dari narasi sejarah perjuangan yang diangkat dalam Taman Tugu Singasana. Pengerjaan relief tersebut ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Kemudian dari pihak CV. Ari Mustika yang menggarap penataan Taman Bunda PAUD di lapangan Alit Saputra mengatakan, progres pembangunan sudah mencapai 11 persen dan selesai kira-kira pada bulan Desember mendatang.

Dukung UMKM Karangasem dan Perkuat Sinergi PKK se-Bali, Bunda Rai Hadir di Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali

Tabanan , Bali Kini  – Semangat berbagi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kembali mempertemukan gerak PKK se-Bali. Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, bersama jajaran dan Kepala Perangkat Daerah terkait, hadir dan berpartisipasi langsung dalam Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” ke-7 Tahun 2026 PKK Provinsi Bali yang digelar di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Chandrabuana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9). Pasar Rakyat turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, beserta jajaran, Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali beserta jajaran, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem. 

 

Kehadiran Bunda Rai sekaligus menjadi wujud konsistensi Tabanan dalam memperkuat sinergi dan mendukung program-program TP PKK Provinsi Bali yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dimana Ny. Putri Suastini Koster dalam sambutannya menjelaskan, “Berbelanja dan Berbagi” ini merupakan salah satu aksi sosial yang dirancang TP PKK Provinsi Bali, di samping berbagai juga adalah kegiatan sosialisasi. 

 

Konsep Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” tidak sekadar menjadi ruang pertemuan dan silaturahmi, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Hasil bumi, produk UMKM dan IKM serta berbagai produk pertanian yang dibeli dalam kegiatan tersebut selanjutnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui giat ini, setiap Kabupaten/Kota dapat menghadirkan petani dan pedagang lokal, sehingga masyarakat memperoleh produk dengan harga dari petani, sementara para pelaku usaha mendapatkan ruang berjualan tanpa biaya.

 

Sebagai tuan rumah, Kabupaten Karangasem menghadirkan 124 pelaku usaha, terdiri atas 19 pelaku IKM yang menampilkan berbagai produk tenun khas seperti gringsing, endek dan songket, 66 pedagang kuliner dengan sajian khas seperti belayag, nasi sela dan pepesan telengis, serta 39 pedagang hasil pertanian dan olahan pangan. Potensi unggulan Karangasem seperti salak Bali turut menjadi bagian dari kekayaan lokal yang diperkenalkan dalam pasar rakyat tersebut.

 

Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan dukungan TP PKK Provinsi Bali serta seluruh TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali yang turut berpartisipasi. “Atas nama masyarakat Karangasem, kami mengucapkan terima kasih setulusnya atas bantuan dan perhatian yang diberikan, terutama kepada masyarakat kami yang membutuhkan. Semoga kita selalu kompak dan terus menebarkan kebaikan,” ungkapnya.

 

Bagi Bunda Rai, keterlibatan TP PKK Kabupaten Tabanan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk terus bergerak bersama dalam setiap program yang diinisiasi TP PKK Provinsi Bali. Ia menilai, “Berbelanja dan Berbagi” menghadirkan keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi dan kepedulian sosial, karena produk masyarakat ikut dipasarkan sekaligus hasil belanja dikembalikan dalam bentuk bantuan bagi warga yang membutuhkan.

 

Dalam aksi sosial ke-7 ini, sebanyak 100 Orang penerima manfaat mendapatkan bantuan. Kabupaten Karangasem menyerahkan 20 tas belanja, sementara delapan Kabupaten lainnya, termasuk Tabanan, turut menyerahkan masing-masing 10 tas belanja. TP PKK Provinsi Bali juga menyerahkan 20 tas belanja yang dilengkapi paket sembako berupa beras, telur, minyak kelapa, sayur-mayur dan bahan olahan makanan yang berguna bagi masyarakat.

 

Bunda Rai juga memberikan apresiasi atas keberlanjutan program yang dinilainya mampu mempertemukan berbagai potensi daerah dengan kebutuhan masyarakat secara langsung. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Berbelanja dan Berbagi ini. Ini merupakan langkah yang sangat baik, karena tidak hanya menggerakkan perekonomian masyarakat, tetapi juga menguatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat secara merata,” tuturnya. 

 

Melalui aksi ini, Bunda Rai juga menegaskan komitmen Tabanan untuk terus memperkuat kolaborasi bersama TP PKK Provinsi Bali dan seluruh kabupaten/kota. Semangat “Berbelanja dan Berbagi” pun menjadi ruang bersama untuk mengangkat potensi lokal, memperkuat pelaku UMKM dan IKM, sekaligus memastikan gerakan pemberdayaan dan kepedulian sosial benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Karhutla Meluas di Sejumlah Kawasan Gunung Jawa Timur, BNPB-BPBD dan Tim Gabungan Perkuat Penanganan*

JAKARTA , BALI KINI  - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Timur. Berdasarkan pemantauan hingga Jumat (4/9) pukul 12.00 WIB, kebakaran terpantau di kawasan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Gunung Wilis di wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kediri, Gunung Ungup-Ungup di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Pasuruan, serta Bukit Sariwani di Kabupaten Probolinggo. Tim gabungan dari BPBD, TNBTS, Tahura R. Soerjo, Perhutani, TNI/Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau.

Di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, kebakaran yang pertama kali dilaporkan pada Rabu (26/8) masih memerlukan penanganan hingga hari ini. Titik kebakaran berada di sekitar Blok Ranukembang, Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, termasuk kawasan Pos 1 jalur pendakian serta wilayah barat Ranu Kumbolo yang secara administratif berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

Pemantauan melalui udara menggunakan helikopter PK-DAP sebelumnya mendeteksi tiga titik api di sekitar Ranu Kumbolo. Hingga saat ini, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.888,91 hektare dan masih dalam pendataan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun laporan warga terdampak akibat kejadian tersebut.

Upaya penanganan karhutla Gunung Semeru menghadapi tantangan medan berupa tebing dengan kemiringan sangat terjal serta kondisi angin yang cukup kencang sehingga berpotensi mempercepat perambatan api. 

Helikopter PK-DAP yang dikerahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung penanganan saat ini berada di Lanud Abdulrachman Saleh karena mengalami kendala pada sistem kelistrikan dan sedang menjalani perbaikan oleh tim teknis. Selain itu, kendala pada bucket helikopter menyebabkan operasi water bombing belum dapat dimaksimalkan. Kendati demikian, sambil menunggu dukungan udara dapat kembali dioperasikan, tim gabungan melanjutkan pemadaman secara manual serta pembuatan sekat bakar untuk menghambat perambatan api.

Sebagai langkah mitigasi terhadap risiko keselamatan pengunjung, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Lumajang dan petugas TNBTS juga terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Karhutla juga terjadi di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Kebakaran yang dilaporkan sejak Minggu (30/8) tersebut berada di sejumlah petak kawasan hutan, termasuk Petak 109 RPH Parang dan Petak 144 RPH Kanyoran.

Tim gabungan melakukan penyisiran terhadap titik api di wilayah yang dapat dijangkau. Area terbakar sementara diperkirakan sekitar 5 hektare di Kabupaten Nganjuk dan 11 hektare di Kabupaten Kediri, dengan vegetasi terdampak berupa serasah, ranting, rumput, ilalang, serta tanaman lainnya. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. BPBD setempat bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di kawasan Gunung Wilis.

Sementara itu, kebakaran hutan di kawasan Gunung Ungup-Ungup, Kabupaten Banyuwangi, yang dilaporkan pada Kamis (3/9), terpantau melebar hingga memasuki wilayah Kabupaten Bondowoso pada Jumat (4/9). Luas area terbakar sementara diperkirakan sekitar 20 hektare.

Tim gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Banyuwangi, BPBD Kabupaten Bondowoso, BKSDA Wilayah Banyuwangi dan Perhutani melakukan penanganan darat pada lokasi yang masih memungkinkan untuk dijangkau. Medan yang terjal, licin, dan berbahaya menjadi kendala dalam menjangkau sejumlah titik api.

Untuk meminimalkan risiko terhadap pengunjung, Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ditutup sementara mulai Jumat (4/9) hingga waktu yang belum ditentukan. Petugas juga terus melakukan pemantauan di jalur pendakian Kawah Ijen guna mengantisipasi pergerakan api yang berpotensi mengarah ke kawasan wisata maupun jalur pendakian.

Di Kabupaten Pasuruan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Gunung Arjuno Welirang sejak Kamis (3/9). Hingga Jumat (4/9), masih teramati kepulan asap di kawasan tersebut. Tim gabungan melakukan penyisiran dan pembasahan di wilayah Lembah Kidang, sementara BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Pasuruan bersama petugas Tahura terus melakukan pemantauan. Penanganan melalui jalur darat akan dilanjutkan bersama relawan pada lokasi yang memungkinkan untuk dijangkau. Luas area terdampak masih dalam pendataan dan tidak terdapat korban jiwa.

Kebakaran hutan juga dilaporkan terjadi pada Jumat (4/9) di wilayah Bukit Sariwani, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kepulan asap masih teramati dari lereng bukit. Kondisi medan yang terjal menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan penanganan melalui jalur darat. 

BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo telah menuju lokasi untuk melakukan koordinasi dan asesmen dengan pihak terkait serta memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan. Apabila titik api dapat dijangkau, petugas akan melakukan pemadaman secara manual. Tidak terdapat korban jiwa dan luas area terdampak masih dalam pendataan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan pegunungan, untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api atau kepulan asap di kawasan hutan kepada petugas terdekat agar dapat ditangani sedini mungkin. Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berencana melakukan aktivitas di kawasan pegunungan, agar mematuhi seluruh ketentuan dan penutupan kawasan yang ditetapkan pengelola demi keselamatan bersama.

BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus memonitor perkembangan karhutla di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, arah angin, keselamatan personel, serta potensi perambatan api. Masyarakat diharapkan tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah serta instansi berwenang.

Berton SP Panjaitan, Ph.D.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Facebook: @InfoBencanaBNPB

Twitter: @BNPB_Indonesia

Instagram: @bnpb_indonesia

YouTube: BNPB Indonesia

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah

Foto : Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD, Rabu (2/9) siang di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Denpasar , Bali Kini - Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dalam laporannya menyampaikan:

1. Hari ini saya merasa senang karena dapat berjumpa kembali dengan sahabat lama saya, Bapak Gubernur Bali, yang dahulu juga pernah bersama-sama di DPR RI.

2. Kehadiran kami di Bali dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

4. Selain melaksanakan kunker spesifik di Bali, pada waktu yang bersamaan Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunker spesifik di Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan.

5. Kehadiran kami di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

6. Aset daerah bukan sekadar angka, tetapi merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan mampu memberikan nilai tambah. Karena itu, pengawasan terhadap aset daerah tidak cukup hanya dengan melakukan pencatatan, tetapi juga harus memastikan keberadaan fisiknya, status hukum, penguasaan, sertifikasi, serta pemanfaatannya secara optimal.

7. Kerangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah diperkuat.

8. Tidak boleh ada aset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan. Aset dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

9. Kami ingin memperoleh gambaran aktual pada semester pertama tahun 2026 mengenai jumlah dan nilai BMD, status sertifikasi aset, aset yang bermasalah atau dikuasai pihak lain, aset yang belum dimanfaatkan, maupun aset yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

10. Permasalahan aset harus dapat dipetakan dan dibedakan dengan baik, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara terukur.

11. Pengawasan terhadap BMD tidak dapat dipisahkan dari kekayaan daerah yang disahkan melalui penyertaan modal kepada BUMD. Provinsi Bali memiliki sejumlah badan usaha daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya.

12. Pengelolaan BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

13. Kami ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi BUMD Provinsi Bali sampai saat ini, termasuk apakah penyertaan modal yang diberikan telah menghasilkan return yang sepadan, apakah aset telah dikelola secara produktif, serta apakah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Untuk BUMD yang belum sehat, kami juga ingin mengetahui langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.

14. Dalam pengamanan aset, Kanwil BPN Provinsi Bali memiliki peran yang sangat strategis. Sertifikasi tidak boleh berhenti pada proses administrasi, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan aset pemerintah terlindungi dari sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun tumpang tindih hak.

15. Komisi II DPR RI tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan kekayaan daerah terlindungi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami meyakini bahwa, dengan pengalaman pemerintahan yang telah cukup lama dijalankan oleh Bapak Gubernur, serta berdasarkan pemberitaan publik yang kami lihat, tata kelola pemerintahan di Bali telah berjalan cukup baik.

16. Kami berharap kunjungan ini dapat menghasilkan hasil yang konkret, disertai komitmen penyelesaian yang terukur dan memiliki batas waktu yang jelas. Hal tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi Komisi II DPR RI untuk mengambil langkah lanjutan bersama pemerintah pusat di Jakarta, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

17. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka memperkuat tata kelola aset daerah.

18. Dari kunjungan ini, kami akan sampaikan kepada mitra kerja agar ditindaklanjuti dengan baik

19. Apresiasi atas apa yang telah disampaikan terkait aset yang dimiliki oleh daerah

20. Pada akhirnya, aset daerah harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik dan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan:

1. Provinsi Bali memiliki aset tanah yang cukup banyak, yakni sebanyak 5.436 bidang dengan luas keseluruhan 3.101,309 hektare.

2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.919 bidang telah bersertifikat, sedangkan 517 bidang belum bersertifikat.

3. Mulai tahun 2026, kami merancang inventarisasi barang milik daerah, meliputi gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, termasuk objek berupa alat angkutan.

4. Mewujudkan data BMD yang akurat, mutakhir, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengamanan aset daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, dan pengambilan kebijakan pengelolaan BMD.

5. Pemanfaatan aset daerah akan dilakukan melalui pola sewa dan kerja sama pemanfaatan, sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih optimal bagi daerah.

6. Kami melakukan appraisal/penilaian aset untuk mendapatkan nilai atau harga terbaik.

7. Kami telah menerapkan proses penilaian terhadap tarif sewa maupun kerja sama pemanfaatan aset dengan bantuan Tim Penilai Pemerintah dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara maupun KJPP, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

8. Upaya tersebut dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

9. Kami memiliki lahan yang sangat strategis di kawasan Nusa Dua dengan luas sekitar 39,89 hektare.

10. Sebelum saya menjabat sebagai Gubernur Bali, tanah tersebut dikerjasamakan dengan nilai sekitar Rp7 miliar per tahun.

11. Saat ini, kerja sama tersebut telah diperbarui dan nilai pemanfaatannya jauh lebih tinggi. Setelah dilakukan pembaruan kerja sama, nilai pemanfaatan lahan tersebut kini jauh lebih tinggi yakni Rp57 miliar per tahun.

12. Pemerintah Provinsi Bali memiliki sejumlah BUMD dan perusahaan patungan, yakni:

* Perumda Kerta Bali Saguna;

* PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali);

* PT Jamkrida Bali Mandara;

* Perusahaan Patungan RS Puri Raharja;

* Perusahaan Patungan PT Askrida;

* PT Jasamarga Bali Tol;

* Perumda Kerthi Bali Santhi; dan

* Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.

12. Dari sejumlah BUMD tersebut, BPD Bali merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar.

13. Perumda Kerthi Bali Santhi diarahkan untuk mengelola sektor pariwisata. Pengelolaan dilakukan melalui sistem satu pintu dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya agen perjalanan (travel agent), sehingga dapat meningkatkan pendapatan Provinsi Bali.

14. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali bergerak dalam pengelolaan kawasan seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Bali.

15. Bali membutuhkan wahana atau fasilitas yang memadai sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya Bali bertaraf internasional.

16. Hal-hal tersebut merupakan upaya yang telah kami lakukan dalam pengelolaan aset dan potensi daerah di Bali. Memang belum maksimal, tetapi sudah berjalan dengan cukup baik.

17. Melalui pertemuan ini, Kami berharap agar pengelolaan aset daerah ke depan dapat dilakukan secara lebih matang, optimal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Kesimpulan Disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker):

1. Tata kelola aset diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

2. Komisi II DPR RI mendesak dan meminta agar tata kelola aset yang memberikan kontribusi dari sektor pariwisata dapat diarahkan untuk mendukung pelestarian budaya.

3. Terkait proses tata kelola aset yang dilengkapi dengan aspek kemanfaatan serta pengalokasiannya oleh daerah, Komisi II DPR RI meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan kebijakan yang manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh daerah, khususnya terkait dengan dana perimbangan kontribusi kepada daerah.

4. Terkait tata kelola aset yang selama ini masih berupa tanah/bidang tanah, Komisi II DPR RI berharap kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi yang selama ini sudah baik agar dapat ditingkatkan lebih optimal.

5. Terhadap permasalahan aset yang masih muncul dalam bentuk sengketa atau perselisihan lahan, diharapkan dapat diselesaikan melalui mediasi antara masyarakat/warga yang bersengketa, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Komisi II DPR RI juga berharap BPK maupun BPKP tidak hanya menyampaikan laporan temuan, tetapi juga dapat berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

6. Komisi II DPR RI, dalam aspek kebijakan, memandang bahwa pengembangan dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi bagian penting dalam kunjungan kerja spesifik ini. Terkait kebijakan keuangan, hubungan pusat dan daerah, serta dana transfer ke daerah, Komisi II DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri dan segera ditindaklanjuti.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cindera mata berupa kain tenun Endek Bali oleh Gubernur Koster kepada Ketua Tim Kunker DPR RI dan juga anggota.

Hadir juga pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Bali, Bupati Buleleng, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Karangasem, Wakil Bupati Tabanan, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal, serta undangan lainnya.(*)

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri Pasar Rakyat “

Ket foto : Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri 

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar TP. PKK Provinsi Bali di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9).

TP PKK Denpasar Berbelanja dan Berbagi di Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali.

Karangasem, Bali Kini - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Denpasar turut berpartisipasi dalam Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar TP. PKK Provinsi Bali di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9).

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, didampingi Sekretaris II TP PKK Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, Bupati Klungkung I Made Satria, serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” menjadi ruang untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Kegiatan ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal yang memasarkan beragam produk, mulai dari kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga berbagai produk olahan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa turut menyerahkan bantuan berupa 10 tas belanja kepada 10 penerima dari masyarakat Kabupaten Karangasem. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan yang dibeli dari produk UMKM dan pedagang lokal yang berpartisipasi dalam Pasar Rakyat.

Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, konsep “Berbelanja dan Berbagi” memiliki nilai ganda karena tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memasarkan produknya, tetapi juga menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya berbelanja dan mendukung produk masyarakat lokal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Semangat kebersamaan seperti ini sangat penting untuk terus kita jaga, karena dari belanja produk masyarakat, manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan yang mempertemukan TP PKK dari seluruh kabupaten/kota se-Bali tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Kami tentu senang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain mempererat kebersamaan antar-TP PKK kabupaten/kota, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan dukungan terhadap UMKM serta pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mengatakan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” tidak sekadar menjadi kegiatan transaksi jual beli, tetapi merupakan gerakan bersama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membangun kepedulian sosial.

“Berbelanja dan Berbagi ini bukan hanya tentang transaksi jual beli. Kita ingin menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Apa yang kita belanjakan hari ini berasal dari masyarakat dan kemudian kita bagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ny. Putri Koster menjelaskan, konsep kegiatan tersebut mengedepankan perputaran ekonomi secara langsung. Pengurus TP PKK Provinsi Bali bersama TP PKK kabupaten/kota berbelanja berbagai hasil panen dan produk usaha milik pedagang lokal. Selanjutnya, hasil belanja tersebut disalurkan kembali dalam bentuk paket bantuan pangan kepada masyarakat prasejahtera dan balita di Kabupaten Karangasem.

Menurut Ny. Putri Koster, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi dan tatap muka bagi jajaran TP PKK se-Bali. Melalui pertemuan tersebut, koordinasi dan kolaborasi antardaerah dapat terus diperkuat, termasuk dalam menyosialisasikan berbagai program prioritas pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.

“TP PKK harus hadir di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kebersamaan, membangun kepedulian, sekaligus memastikan program-program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan, gerakan “Berbelanja dan Berbagi” menjadi salah satu bentuk kehadiran TP PKK dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Selain membantu menggerakkan roda perekonomian, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kolaborasi TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota, Pasar Rakyat 

“Berbelanja dan Berbagi” diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung produk lokal, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. (Ayu).

Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Tambang 5,8 Hektare di Kampial, Aktivitas Ditutup Sementara

BADUNG , BALI KINI – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Kampial, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (4/9/2026). Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP bersama jajaran pemerintah daerah memutuskan agar aktivitas di lokasi tersebut ditutup sementara hingga kelengkapan dokumen dan aspek legalitasnya dapat dipastikan.

Sidak dipimpin Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai, SH, didampingi Wakil Sekretaris Pansus TRAP Dr. Somvir, Anggota Pansus TRAP I Wayan Tagel Winarta, serta jajaran Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Penutupan sementara dilakukan setelah tim menemukan sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama menyangkut perizinan kegiatan pertambangan serta dasar hukum pengelolaan lahan dan aktivitas di lokasi.

Dewa Nyoman Rai mengatakan, Pansus TRAP ingin memastikan setiap aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut memiliki dasar hukum dan perizinan yang jelas.

“Yang kami inginkan adalah memperjelas izin, termasuk apa yang menjadi dasar dan kriteria dari kegiatan ini. Hari ini kami sudah berdiskusi untuk menjalankan sesuai ranah hukum. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa apa yang berlaku di sini harus sesuai dengan aturan hukum yang ada,” tegasnya.

Menurut Dewa Nyoman Rai, dari hasil pengecekan di lapangan, pihaknya belum memperoleh kejelasan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang menjadi dasar kegiatan pertambangan.

Selain persoalan perizinan, Pansus juga mempertanyakan dokumen putusan pengadilan yang disebut menjadi salah satu dasar pengelolaan lokasi. Saat dimintai penjelasan, amar putusan yang dimaksud belum dapat diperlihatkan secara jelas kepada tim di lapangan.

“Ketika saya tanyakan perizinan berupa izin usaha pertambangan belum ada, begitu juga SIPB. Memang ada yang menyebut mengenai izin atau putusan pengadilan, tetapi ketika kami tanyakan amar putusannya, tidak bisa ditunjukkan,” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Pansus adalah luas kawasan yang mencapai sekitar 5,8 hektare. Dewa Nyoman Rai mempertanyakan apabila kegiatan tersebut dikategorikan sebagai usaha berskala rendah atau mikro, sementara luasan kawasan dan aktivitas yang berlangsung menunjukkan skala yang cukup besar.

“Ini tambang besar dengan luas sekitar 5,8 hektare. Kalau dikatakan usaha rendah atau mikro, tentu harus jelas dasar dan kriterianya. Ini yang perlu kami pastikan,” ujarnya.

Tutup Sementara, Tunggu Kelengkapan Dokumen

Dewa Nyoman Rai menegaskan, keputusan penutupan sementara bukan berarti aktivitas tersebut tidak dapat dilanjutkan selamanya. Pihak pengelola masih memiliki kesempatan untuk melengkapi seluruh dokumen dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pansus TRAP, kata dia, akan membawa persoalan tersebut ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif dari seluruh pihak terkait.

“Untuk sementara kami sepakati ditutup. Nanti setelah RDP, kalau ketentuan-ketentuan yang kami minta sudah lengkap dan seluruh aspek hukumnya jelas, tentu bisa dibuka kembali. Tetapi sebelum itu harus kami periksa dan pastikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Pansus juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama karena aktivitas di kawasan tersebut telah menjadi perhatian dan menimbulkan aspirasi dari masyarakat sekitar.

Dr Somvir: Pemerintah dan Masyarakat Harus Saling Menghormati

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, mengatakan pihak pengelola pada prinsipnya telah menghormati keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga pemerintah. Jika seluruh izin dan dokumen yang dipersyaratkan nantinya telah lengkap, aktivitas dapat dipertimbangkan untuk dibuka kembali sesuai ketentuan.

“Karena beliau sudah menghormati keputusan untuk sementara. Bilamana izin-izin sudah lengkap, tentu bisa dibuka. Kami hanya ingin mengetahui secara jelas karena ada aspirasi dari masyarakat. Kita sama-sama lembaga pemerintah, jadi harus saling menghormati,” kata Somvir.

Ia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang terbuka mengenai kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.

“Yang menjadi hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yang terbuka. Kami hadir untuk memastikan semuanya jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.

Somvir juga menyoroti luasan kawasan yang mencapai sekitar 5,8 hektare. Menurutnya, luasan tersebut perlu menjadi bagian dari kajian dalam menentukan klasifikasi dan legalitas kegiatan yang dilakukan.

“Ini hampir 5,8 hektare. Kalau nantinya surat-suratnya sudah lengkap dan seluruh ketentuannya terpenuhi, kami persilakan untuk dibuka kembali,” ujarnya.

Status Pengelolaan Berubah

Dalam sidak tersebut terungkap bahwa pengelolaan lokasi saat ini mengalami perubahan. Sebelumnya lokasi disebut dikelola oleh CV Puspa, sedangkan saat ini CV Puspa disebut hanya menyewakan alat. Pengelolaan kegiatan di lokasi kemudian disebut berada di bawah kurator yang ditunjuk melalui proses pengadilan.

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian didalami Pansus TRAP, terutama berkaitan dengan kewenangan pengelolaan, dasar hukum kegiatan, serta hubungan antara putusan pengadilan dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung di lapangan.

Pansus menilai seluruh rangkaian dokumen tersebut perlu diperiksa secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola lokasi dan dalam kapasitas apa kegiatan tersebut dilakukan.

Tagel Winarta Dorong Semua Dokumen Dibuka

Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, I Wayan Tagel Winarta, menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, persoalan utama yang harus dijawab bukan semata-mata mengenai siapa yang mengelola lokasi, tetapi apakah seluruh aktivitas yang berlangsung telah memiliki dasar hukum dan perizinan yang sesuai.

Tagel menekankan pentingnya seluruh pihak membuka dokumen yang menjadi dasar kegiatan, sehingga tidak muncul keraguan maupun persepsi berbeda di tengah masyarakat.

“Prinsipnya sederhana, kalau seluruh dokumen dan perizinannya lengkap serta sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk mempersoalkannya. Tetapi kalau masih ada dokumen yang belum jelas, tentu harus diperiksa terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurutnya, langkah penutupan sementara merupakan bagian dari proses pengawasan agar seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ridwan selaku pengawas kurator menyatakan kesediaannya mengikuti arahan Pansus TRAP DPRD Bali. Ia juga menyatakan sepakat dengan keputusan untuk menutup sementara aktivitas di lokasi, sembari menunggu proses pemeriksaan dan kelengkapan dokumen serta aspek legalitas yang diperlukan.

Ridwan menegaskan, keputusan tersebut akan dihormati sebagai bagian dari proses pengawasan dan penataan agar seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawas Tambang Ditanya ID Card, Hanya Tunjukkan Surat Tugas

Sementara itu, dalam dialog di lapangan, ketika wartawan mempertanyakan identitas dan legalitas petugas yang mengaku sebagai pengawas kegiatan pertambangan.

Saat ditanya mengenai ID card pengawas, petugas tersebut tampak ragu dan belum dapat menunjukkan kartu identitas pengawas yang secara jelas menerangkan status dan kewenangannya.

Petugas kemudian menyampaikan bahwa dirinya memiliki surat tugas. Ketika kembali ditanyakan mengenai kartu identitas atau ID pengawas, yang dapat ditunjukkan di lapangan adalah dokumen berupa surat tugas.

Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Pansus karena identitas, kewenangan, dan dasar penugasan pengawas harus dapat dipastikan secara jelas, terlebih aktivitas yang diawasi berkaitan dengan kegiatan pertambangan di kawasan seluas 5,8 hektare.

Petugas tersebut kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengawas yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi yang dikelola oleh kurator berdasarkan penunjukan pengadilan.

Namun, penjelasan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi, termasuk dasar penunjukan, kewenangan pengawasan, serta hubungan surat tugas dengan putusan pengadilan yang menjadi dasar pengelolaan lokasi.

Pansus Akan Dalami di RDP

Pansus TRAP DPRD Bali memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada sidak. Seluruh temuan di lapangan akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut melalui RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Pemeriksaan akan diarahkan untuk memastikan sejumlah aspek, mulai dari status lahan, kewenangan pengelolaan, dasar putusan pengadilan, kelengkapan izin pertambangan, status pengawas, hingga kesesuaian aktivitas dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.

Dengan keputusan penutupan sementara tersebut, Pansus TRAP menegaskan bahwa aktivitas di lokasi belum dapat berjalan seperti biasa sebelum aspek legalitas dan administrasinya benar-benar terang.

Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha di Bali tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen semata, tetapi harus memastikan kewenangan, perizinan, kegiatan di lapangan, dan dasar hukumnya benar-benar saling bersesuaian.

Pansus TRAP berharap proses selanjutnya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjawab keresahan masyarakat mengenai aktivitas di kawasan Kampial tersebut.(*)

WISATAWAN ASAL POLANDIA DITEMUKAN MENINGGAL DUNIA PADA HARI KETIGA OPERASI SAR

JEMBRANA  , Bali Kini -- Operasi SAR terhadap seorang wisatawan yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, memasuki hari ketiga pada Selasa (2/9/2026). Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian melibatkan SRU laut, SRU darat dan SRU udara.

Korban diketahui bernama Marcin Dawid (44), laki-laki, warga negara Polandia. Sebelumnya, korban diduga terseret arus di Pantai Tembles pada Minggu (30/8/2026) malam. Info awal yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menyebutkan korban adalah WNA Inggris, namun di hari kedua terkonfirmasi bahwa Marcin adalah warga negara Polandia sesuai tercantum dalam kartu identitasnya. 

Dugaan tersebut bermula ketika sepeda motor serta sejumlah barang milik korban ditemukan di sekitar Pantai Tembles. Berdasarkan informasi yang diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada Senin (31/8/2026) pagi, pukul 05.55 Wita, korban diketahui tiba di Pantai Tembles sekitar pukul 18.00 Wita. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR Gabungan melaksanakan operasi pencarian dengan melibatkan sejumlah unsur SAR. Pada hari ketiga operasi, pukul 07.00 Wita, tim SAR gabungan langsung melaksanakan briefing serta pembagian tugas untuk menentukan pola dan sektor pencarian.

Pada pukul 07.40 Wita, Tim SAR Gabungan melakukan pencarian melalui jalur laut menggunakan satu unit rubber boat Basarnas yang diawaki empat personel. Pencarian dilakukan ke arah barat dari Pantai Tembles sesuai dengan rencana operasi SAR. Pencarian kemudian diperluas melalui jalur udara dengan menggunakan drone thermal. 

Hingga pukul 10.00 Wita, pencarian melalui jalur laut dan udara belum membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan kemudian melanjutkan pencarian pada sore hari dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai ke arah barat dari lokasi kejadian. Pencarian juga kembali didukung penggunaan drone thermal.

Kurang lebih pada pukul 17.20 Wita, tim SAR gabungan menerima informasi bahwa ada penemuan jenasah terdampar di Pantai Yeh Kuning, Jembrana, sekitar 7,5 kilometer ke arah barat dari lokasi kejadian (Pantai Tembles). Sesosok tubuh dalam keadaan sudah kaku dilihat pertama kali oleh warga setempat, dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. "Sempat dapat informasi dari rekan-rekan di Pantai Air Kuning, disampaikan bahwa penemuan mayat yang ada di pinggir Pantai Air Kuning," ungkap Dewa Hendri Gunawan, selaku Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju RSU Negara menggunakan ambulans Bidokes Polres Jembrana untuk proses penanganan lebih lanjut.

Adapun unsur SAR Gabungan yang terlibat dalam operasi ini meliputi: Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, Samapta Polres Jembrana, Polsek Mendoyo, Bhabinkamtibmas Desa Penyaringan, Babinsa Desa Penyaringan, TNI AL Pos Pengambengan, Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Bali, Polair Polres Jembrana, PMI Kabupaten Jembrana dan masyarakat setempat. (ayu)

Bupati Gus Par Ajak Warga Kubu Jadi Garda Terdepan Cegah Kebakaran Lahan“Mencegah Satu Percikan Api Jauh Lebih Mulia daripada Memadamkan Kobaran Api”

KUBU, KARANGASEM , BALI KINI - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, S.E., yang akrab disapa Bupati Gus Par, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Upaya Mencegah Kebakaran Lahan di Kecamatan Kubu, yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kubu, Senin (31/8/2026).

Dalam arahannya, Bupati Gus Par menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kecamatan Kubu yang memiliki karakteristik lahan kering dan rentan terhadap kebakaran saat musim kemarau.

Menurutnya, pencegahan kebakaran lahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai terjadinya kebakaran.

Bupati Gus Par mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi penerus.

“Mari kita bertanya pada nurani masing-masing: apakah kita akan membiarkan tanah ini berubah menjadi lautan api dan langit kita tertutup pekatnya asap? Setiap kali kebakaran lahan terjadi, yang terbakar bukan hanya semak belukar dan pepohonan, melainkan harapan masa depan anak-anak kita.

 Kebakaran lahan bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan bencana yang bisa kita hentikan bersama dengan kesadaran penuh dari dalam hati,” tegas Bupati Gus Par.

Sinergi Lintas Sektor, Desa dan Adat Jadi Benteng Terdepan

Bupati Gus Par mengapresiasi kehadiran dan kesiapsiagaan para Perbekel, Bendesa Adat, Kelihan Desa Adat, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satlinmas, Pecalang, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) se-Kecamatan Kubu.

Ia menilai unsur pemerintahan desa, masyarakat, serta tokoh adat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi kebakaran.

“Kalau kita ingin mencegah kebakaran, maka benteng pertahanan pertama ada di desa. Karena masyarakat yang paling cepat melihat, mengetahui dan merespons ketika ada potensi api,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber, di antaranya dari Kodim 1623/Karangasem, Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

Materi yang diberikan mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan awal kebakaran, kepastian hukum, hingga strategi pengelolaan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Bupati Gus Par kembali mengingatkan agar seluruh pihak tidak menunggu api membesar untuk bertindak.

“Mari kita balikkan keadaan. Jangan tunggu api membesar baru kita bergerak! Mencegah satu percikan api hari ini jauh lebih mulia daripada memadamkan kobaran api besok.

 Rapatkan barisan, buktikan desa-desa di Kecamatan Kubu tangguh, sigap, dan bebas dari bahaya kebakaran demi terwujudnya visi Karangasem AGUNG, Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, Gemah Ripah Loh Jinawi,” seru Bupati Gus Par.

Kejadian Kebakaran Lahan Terus Menurun

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, Artha Negara, S.STP., M.A.P., dalam laporannya menyampaikan bahwa angka kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Karangasem menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat:

Tahun 2024: 92 kejadian, dengan 64 kejadian di Kecamatan Kubu.

Tahun 2025: 39 kejadian, dengan 31 kejadian di Kecamatan Kubu.

Tahun 2026 hingga 29 Agustus: 23 kejadian, dengan 14 kejadian di Kecamatan Kubu.

Penurunan tersebut menjadi indikator positif dari semakin kuatnya upaya pencegahan dan kesadaran masyarakat.

 Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, khususnya di Kecamatan Kubu yang memiliki kondisi geografis dengan banyak wilayah lahan kering dan berpotensi mudah terbakar pada musim kemarau.

Perkuat Edukasi dan REDKAR di Tingkat Desa

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkab Karangasem mendorong tiga langkah utama dalam memperkuat pencegahan kebakaran lahan.

Pertama, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Tanpa Membakar (PLTB) sebagai upaya mengurangi risiko munculnya sumber api.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dan pemadaman api pada tahap awal, sehingga potensi kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas.

Ketiga, mempercepat legalitas dan aktivasi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa melalui Surat Keputusan (SK) Perbekel.

Pembentukan dan penguatan REDKAR tersebut diarahkan di seluruh desa di Kecamatan Kubu, meliputi Desa Kubu, Dukuh, Tulamben, Baturinggit, Sukadana, Tianyar, Tianyar Tengah, dan Tianyar Barat.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, unsur adat, TNI-Polri, serta perangkat daerah terkait, Pemkab Karangasem berharap upaya pencegahan kebakaran lahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

“Mari kita jaga Karangasem bersama. Jangan biarkan kelalaian sesaat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dampaknya harus kita tanggung bersama.

 Pencegahan adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Bupati