Eksekutif-Legislatif Kompak, Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Resmi Disepakati

Jembrana , Bali Kini  - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 resmi disepakati dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana, Senin (13/7/2026).

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan memastikan pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil persetujuan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Ni Made Sri Sutharmi di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana itu menjadi penanda tuntasnya pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2025 sebelum memasuki tahapan berikutnya.

Kembang menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan. 

Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting sehingga pembahasan dapat berjalan lancar.

"Pemerintah Daerah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti proses Ranperda ini menuju tahapan selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," ujar Kembang Hartawan.

Ia menegaskan, pengesahan Ranperda tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang paripurna turut dihadiri Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna, perwakilan Forkopimda Jembrana, Kepala OPD serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Jembrana.

Dengan disepakatinya Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah berharap proses selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal. 

Regulasi tersebut diharapkan semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan Kabupaten Jembrana. (R1a)

DPRD Karangasem Setujui Ranperda APBD 2025, Soroti Tingginya SiLPA Rp165,47 Miliar

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – DPRD Kabupaten Karangasem menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (14/7/2026). Meski seluruh fraksi menyatakan menerima, sejumlah catatan kritis disampaikan, terutama terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp165,47 miliar.

Laporan Gabungan Komisi DPRD menyebutkan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,815 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1,792 triliun, sehingga menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp23,38 miliar. Sementara penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp146,08 miliar, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4 miliar, dengan pembiayaan neto sebesar Rp142,08 miliar. Dari realisasi tersebut, SiLPA tercatat sebesar Rp165,47 miliar.

Dalam pembahasannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti besarnya SiLPA yang dinilai mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Fraksi juga menilai rendahnya realisasi belanja modal berdampak terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pariwisata, retribusi, pajak daerah, BUMD, digitalisasi sistem pemungutan, serta pengawasan terhadap sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Fraksi Demokrat mengapresiasi pengelolaan keuangan daerah dan berharap evaluasi terhadap kinerja OPD terus dilakukan agar pengelolaan APBD semakin baik. Fraksi Gerindra menekankan agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran.

Sementara itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI, sedangkan Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan PAD, optimalisasi penerimaan sektor MBLB, serta percepatan realisasi belanja modal agar manfaat APBD lebih dirasakan masyarakat.

Usai rapat paripurna, Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika mengatakan DPRD akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten Karangasem meningkatkan PAD, khususnya dari sektor MBLB yang pada tahun 2025 menurun.

Menurut Suastika, berdasarkan pengamatan pihak legislatif, menurunnya penerimaan dari sektor tersebut disebabkan masih lemahnya pengawasan di lapangan. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah segera mengoptimalkan digitalisasi sistem portal pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Perda, sehingga aktivitas pengangkutan dan pembayaran pajak MBLB dapat dipantau secara lebih efektif serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah.

Menanggapi persetujuan DPRD, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi atas kerja sama seluruh pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan Ranperda tersebut.

“Dengan disetujuinya Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini, proses selanjutnya akan diajukan untuk dievaluasi oleh Gubernur Bali. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras, pengawasan, dukungan, dan kemitraan strategis yang telah terjalin dengan baik,” ujarnya.

Bupati menegaskan pertanggungjawaban APBD merupakan wujud penerapan prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“APBD bukan sekadar angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan amanah rakyat dan instrumen untuk menghadirkan perubahan. Setiap kebijakan anggaran harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Karangasem,” katanya.

Ia menjelaskan, selama Tahun Anggaran 2025 pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan, serta penanganan berbagai isu strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pengangguran, stunting, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan.

Meski demikian, menurutnya berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan fiskal hingga meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak boleh menyerah. Karangasem memiliki masyarakat yang pekerja keras dan semangat gotong royong. Semangat itulah yang menjadi kekuatan kita dalam membangun daerah ini,” tegasnya.

Bupati juga mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

“Kritik dan saran yang konstruktif bukan hambatan, melainkan energi untuk memperbaiki kebijakan. Mari kita utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya dan bersama-sama mewujudkan Karangasem yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, pemerintahan yang semakin dipercaya, serta pembangunan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya. (Ami)

Bupati Kembang Dampingi Wagub Giri Prasta Ngupasaksi Karya Agung Mupuk Pedagingan lan Ngenteg Linggih Pura Desa lan Puseh Desa Adat Pangyangan wa

Jembrana , Bali Kini  – Semangat gotong royong krama Desa Adat Pangyangan, Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan dalam melangsungkan Karya Memungkah, Mupuk Pedagingan, Mepedudusn Alit, Wraspati Kalpa Utama, lan Ngusaba Desa di Pura Desa dan Puseh mendapat apresiasi yang luar biasa dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.

Kehadiran orang nomor dua di Bali itu menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya Bali yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Kehadiran Wakil Gubernur Bali bersama Anggota DPD RI, I Komang Merta Jiwa disambut oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan didampingi Ny. Drg Ani Setiawarini bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi bersama anggota, Camat, Prebekel, Bendesa, bersama seluruh krama, rahina Anggar Kasih Medangsia, Selasa (7/7).   

Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat kebersamaan krama Desa Adat Pangyangan dalam menyukseskan rangkaian upacara. 

Menurutnya, nilai gotong royong yang terus dijaga masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera.   

“Terbukti, titiang baru masuk, melihat parahyangannya niki becik pisan, upakara/upacaranya memargi, bagus dan luar biasa Karya Ngenteg linggih ini,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat keberadaan pura sebagai pusat spiritual sekaligus warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Keberadaan pura, menurutnya, harus terus dijaga agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas masyarakat Bali.

“Pura bukan hanya tempat persembahyangan, tetapi juga simbol jati diri dan warisan leluhur yang harus kita rawat bersama untuk anak cucu kita di masa depan,” ucapnya seraya menyerahakan punia sebesar Rp. 25 juta yang diterima langsung oleh Bendesa Adat Pangyangan, I Ketut Rena. 

Sementara itu, Bendesa Adat Pangyangan, I Ketut Rena yang juga sebagai Ketua Panitia Karya menyampaikan pada awal pembangunan pura ini, difasilitasi oleh bapak I Made Kembang Hartawan yang kini sebagai Bupati Jembrana mengajukan proposal kepada Bapak Giri Prasta yang saat itu menjabat sebagai Bupati Badung.

“Astungkara dengan bantuan BKK Badung saat itu, Pura Desa lan Puseh Desa Adat Panyangan kini sudah berdiri dan saat ini sedang berlangsung upacara Ngenteg Linggih. Sekali lagi, atas nama krama masyarakat desa Pangyangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub Bali dan Bupati  Jembrana beserta jajaran semuanya,” ungkapnya.

Disisi lain, Ketut Rena menyampaikan rangkaian Karya Agung Mupuk Pedagingan lan Ngenteg linggih sudah dimilai sejak 5 Juni lalu dan nanti penyineban akan dilaksanakan pada 15 Juli 2026. “Kurang lebih eed yadnya berlangsung selama 1 setengan bulan. Astungkara seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancer, labda karya, ngemolihan kerahayuan untuk seluruh krama Desa Adat Pangyangan,” pungkasnya. (Pro *)

Wawali Arya Wibawa: Kreativitas Anak Muda Harus Terus Tumbuh dan Berkelanjutan

Ket foto : Suasana meriah pada hari terakhir pelaksanaan Denpasar Youth Festival (D'Youth Fest) 6.0 Tahun 2026 di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (12/7) malam.

Penampilan Ary Kencana, Bagus Wirata hingga Ari Lesmana Tutup Gelaran D'Youth Fest 6.0,

Denpasar, Bali Kini - Hari terakhir pelaksanaan Denpasar Youth Festival (D'Youth Fest) 6.0 Tahun 2026 berlangsung meriah di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar, Minggu (12/7) malam. Penampilan Skoozy, Ary Kencana, Dialog Dini Hari, dan Ari Lesmana sukses menggetarkan panggung utama yang mengusung konsep 360 derajat. Tak kalah semarak dari hari pertama, hari terakhir gelaran tahunan bagi pemuda Denpasar ini juga berhasil menghadirkan ribuan penonton yang memadati kawasan tersebut.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna, dan Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sutamai, hadir langsung berbaur dengan masyarakat. Sembari menikmati sajian UMKM khas Denpasar, para pengunjung tampak antusias menikmati suguhan musik bernuansa senja yang menjadi ciri khas festival tersebut.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyampaikan apresiasi atas suksesnya pelaksanaan D'Youth Fest 6.0 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi capaian positif dalam menghadirkan ruang kreativitas bagi generasi muda Kota Denpasar.

"Tentu kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan serta partisipasinya. Berbagai kekurangan yang masih ada akan terus kami evaluasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan kegiatan ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, Arya Wibawa mengatakan bahwa meskipun pelaksanaan D'Youth Fest 6.0 telah berakhir, semangat dan kreativitas anak muda Denpasar harus terus tumbuh dan berkelanjutan. Dengan demikian, D'Youth Fest dapat menjadi puncak ekspresi kreativitas generasi muda Kota Denpasar setiap tahunnya.

"D'Youth Fest memberikan ruang kreativitas bagi generasi muda untuk menciptakan aksi, memberikan reaksi, dan menghasilkan kreasi dalam mengembangkan potensi diri sehingga mampu mewujudkan generasi muda yang unggul," jelasnya.

Arya Wibawa menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Melalui penyelenggaraan yang semakin berkualitas, D'Youth Fest diharapkan menjadi momentum kolaborasi yang selaras dengan visi Pemerintah Kota Denpasar, yakni Denpasar Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.

"Harapan kami, acara ini menjadi salah satu ruang bagi anak muda untuk terus berkreativitas sekaligus menjadi momentum kebangkitan kreativitas dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini akan rutin dilaksanakan setiap tahun dengan kualitas yang terus ditingkatkan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Luh Putu Ryastiti, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, AA Ngurah Mahendra Putra, mengatakan bahwa malam puncak D'Youth Fest 6.0 menghadirkan beragam atraksi unggulan yang memadukan seni budaya, kreativitas modern, ekonomi kreatif, serta hiburan musik dari musisi lokal dan nasional. Kolaborasi spektakuler Ogoh-Ogoh Gajah karya ST. Yowana Saka Bhuwana, Banjar Taensiat, bersama Kedux Garage, Palawara Music Company, dan Manubada Art bertajuk "Tumbuh Kembali di Tengah Reruntuhan Semesta" sukses memukau ribuan penonton pada malam sebelumnya.

Selain penampilan kolaborasi tersebut, sederet musisi turut memeriahkan festival, di antaranya Ari Lesmana, Tika Pagraky, Bagus Wirata, Dialog Dini Hari, Ary Kencana, Harmonia, Leeyonk Sinatra, Skoozy, hingga Wet Project. Selain itu, sedikitnya 20 pelaku UMKM kuliner dan lima unit food truck juga dilibatkan sebagai upaya memperkuat promosi produk lokal sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Rangkaian D'Youth Fest 6.0 telah berlangsung sejak pertengahan Juni hingga Juli 2026 melalui berbagai kegiatan kreatif, seperti Operet This Week, Bimbingan Teknis Penyiaran, Heritage Ride, Glory of Youth, Earthsy Day, Bali Fashion Bike, Mural Exhibition, Area Creator, Makin Dekat Film Fest, Community Paradise, Bali Screen Printing Community, hingga malam puncak festival yang melibatkan puluhan komunitas kreatif lintas sektor sebagai bentuk penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Denpasar.

Pada penyelenggaraan tahun ini, D'Youth Fest juga memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Dengan menggandeng Komunitas Eling Ring Pertiwi, D'Youth Fest berhasil menerapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi selama festival berlangsung. Langkah tersebut menjadi bagian dari edukasi budaya sadar lingkungan kepada generasi muda sekaligus mendukung penyelenggaraan festival yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ryastiti menambahkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berharap D'Youth Fest 6.0 mampu menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan kreativitas, budaya, inovasi, dan semangat kewirausahaan generasi muda sehingga mampu melahirkan karya-karya yang memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

"D'Youth Fest bukan sekadar festival hiburan, melainkan ruang bersama bagi generasi muda untuk berkarya, berkolaborasi, dan menunjukkan identitas kreatif Kota Denpasar. Kami berharap semangat yang lahir dari festival ini terus tumbuh menjadi energi positif dalam memperkuat ekonomi kreatif, melestarikan budaya, serta mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif yang inklusif, inovatif, dan berdaya saing," tutup Luh Putu Ryastiti. (*)

Walikota Jaya Negara Tanda Tangani Perjanjian MoU Sister City Dengan Kota Piraeus

Ket. Foto : Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara saat melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City sebagai bentuk kerja sama "sister city" dengan Pemerintah Kota Piraeus, Yunani dilaksanakan secara hybrid di Kantor Walikota Denpasar, pada Senin (13/7).

Buka Peluang Kolaborasi di Berbagai Bidang

Denpasar , Bali Kini - - Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Piraeus, Yunani melaksanakan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Sister City sebagai bentuk kerja sama "sister city" antara kedua pihak. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan secara hybrid di Kantor Walikota Denpasar, Senin (13/7).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama  Pemerintah Kota Piraeus. Kegiatan ini turut disaksikan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Ahmad Fajri, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, kesepakatan Sister City merupakan wujud komitmen kedua kota untuk membangun hubungan yang lebih erat, saling mendukung, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program kolaboratif.

"Kami turut berterimakasih atas kerja sama yang kami sepakati dengan Pemerintah Kota Piraeus, Yunani," ujar Walikota Jaya Negara.

Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menjelaskan bahwa penandatangan kesepakan kerja sama ini untuk memperluas kolaborasi serta mempromosikan dan mengembangkan hubungan baik antara dua kota yang efektif dan saling menguntungkan. Melalui kemitraan tersebut, kedua kota diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah serta memperkuat hubungan persahabatan.

"Sekali lagi kami turut mengucapkan terimakasih karena proses penandatangan kerjasama tersebut bisa berjalan lancar dan baik. Meskipun dilakukan secara hybrid dan melalui MoU ini kami berharap kedepannya ada peningkatan kerjasama baik dibidang sosial, pembangunan, pemerintahan, pemajuan pariwisata, maupun kebudayaan yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat" pungkas Jaya Negara.

Sementara Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemendagri, Ahmad Fajri berharap kerjasama ini dapat terjalin dengan baik sesuai apa yang diusulkan serta dapat mendukung pemahaman bersama dan saling membina antar kedua belah pihak dengan harapan nantinya dapat meningkatkan kerjasama guna memperluas kolaborasi antar kota.

"Kerja sama ini tidak hanya memperkuat hubungan antarpemerintah daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama, memperluas kolaborasi, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang saling menguntungkan bagi kedua kota," ujarnya. (Humasdps/Arm)

Wali Kota Jaya Negara Harapkan Momentum Ini Perkuat Ekosistem Seni Budaya Berkelanjutan

Ket. Foto : Hadiri Penutupan PKB XLVIII Tahun 2026

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Gubernur Bali Wayan Koster hadir pada Penutupan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 sekaligus Pembukaan Festival Seni Bali Jani Tahun 2026 di Panggung Terbuka Ardha Candra Art Center, Denpasar pada Sabtu (11/7) malam. 

Digelar dari tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026, perhelatan budaya terbesar di Pulau Dewata tahun 2026 ini mengusung tema "Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha" yang berarti Memuliakan Jiwa Paripurna melalui keseimbangan spiritual dan pemurnian jiwa. Menampilkan beragam kegiatan pentas seni dan budaya. 

Dalam kesempatan tersebut turut pula hadir Bupati se- Bali, Forkopimda, para pegiat Seni, Budayawan serta undangan terkait lainnya.

Selain seremonial penutupan PKB 2026, malam itu sekaligus juga diumumka tema PKB Tahun 2027 mendatang, yakni Wana Kerthi Byana Sandharana Loka memiliki makna "Hutan Penyangga Kehidupan".

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut, juga diserahkan Piagam Penghargaan Adi Sewaka Nugraha Tahun 2026 kepada 12 seniman yang telah berjasa dalam melestarikan, mengembangkan dan memajukan seni budaya Bali dan juga apresiasi kepada para pemenang Wimbakara PKB Tahun 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyebut PKB menjadi motor pelestarian budaya dan penggerak kemajuan perekonomian di Bali. PKB adalah sarana untuk menjaga budaya, adat, dan istiadat Bali. Sehingga, eksistensi keunikan budaya Bali di mata dunia tetap terjaga.

"Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah di Bali terus mengupayakan ekosistem seni budaya di Bali bertumbuh serta mengapresiasi para seniman yang telah mencurahkan dediksinya dalam menggarap karya seni," kata Wayan Koster.

Terkait partisipasi seniman di PKB Tahun 2026, lanjut Koster, tercatat 673 lembaga seni atau sekehe seni yang aktif berpartisipasi. Dengan jumlah pengunjung PKB di tahun ini mencapai sekitar 1.822.857 dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 5.743 wisatawan mancanegara. 

Sementara di sektor Stand kuliner berjualan 74 stand dengan omzet penjualan 5 Milyar dan jumlah Stand IKM kerajinan Bali sebanyak 124 Stand dengan Omzet Penjualan sekitar 11 Milyar. 

"Rampungnya Pesta Kesenian Bali tahun ini harapannya semoga seniman yang akan berpartisipasi langsung bergerak untuk membuat karya, kreasi, dan inovasi untuk Pesta Kesenian Bali tahun 2027 agar semakin maju dan berkualitas," tambah Gubernur Wayan Koster. .

Sementara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara atas nama Pemerintah Kota Denpasar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Bali, seluruh seniman, budayawan, sekehe seni, masyarakat, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026.

"Partisipasi para seniman dan duta kesenian Kota Denpasar menjadi bukti nyata komitmen dalam melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Bali sebagai warisan adiluhung yang menjadi identitas masyarakat Bali," ungkap Jaya Negara.

Pihaknya juga mengharapkan semangat yang tumbuh selama pelaksanaan PKB tidak berhenti pada malam penutupan ini. "Jadikan momentum ini sebagai energi untuk terus berkarya, berinovasi, dan memperkuat ekosistem seni budaya yang berkelanjutan, sehingga Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya tetap menjadi rumah yang nyaman bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas para seniman," ujar Jaya Negara. (humas.dps/esa-wahdodik)

Kolaborasi Pemkot Denpasar dan Eling Ring Pertiwi, D'Youth Fest 6.0 Buktikan Sampah Event Bisa Tuntas dari Sumber.

Ket foto : Suasana pengolahan sampah berbasis sumber pada pelaksanaan D'Youth Fest 6.0 di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denasar, Sabtu (11/7). 

Denpasar,Bali Kini - Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan penyelenggaraan kegiatan yang ramah lingkungan terus diperkuat. Setelah berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber pada Denpasar Festival (Denfest) 2025, pola serupa kembali diimplementasikan dalam gelaran D'Youth Fest 6.0 Tahun 2026 yang dipusatkan di Kawasan Lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denasar, Sabtu (11/7) hingga Minggu (12/7). Berkolaborasi dengan Komunitas Eling Ring Pertiwi, seluruh sampah yang dihasilkan selama kegiatan dipilah dan diolah langsung di lokasi, sehingga mampu meminimalkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Perwakilan Komunitas Eling Ring Pertiwi, Anak Agung Ngurah Srijaya Widiada saat dijumpai disela pembukaan D'Youth Fest 6.0, Sabtu (11/7) menjelaskan bahwa pengelolaan sampah telah dilakukan sejak awal kegiatan dengan melibatkan puluhan relawan dan pelajar. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 54 siswa dan 38 relawan diterjunkan untuk melakukan edukasi, pemilahan, hingga pengolahan sampah di setiap titik kegiatan. Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah pada hari kedua guna mengoptimalkan pengelolaan sampah selama berlangsungnya festival.

"Sampah yang dihasilkan tidak dibiarkan menumpuk, tetapi langsung dipilah dan dikelola di sumbernya. Sampah organik kami olah melalui Teba Modern, sampah anorganik disalurkan ke Bank Sampah agar dapat didaur ulang, sedangkan sampah residu selanjutnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Dengan sistem ini, kami optimistis volume sampah dari pelaksanaan D'Youth Fest yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan," ujar Agung Ngurah.

Lebih lanjut dijelaskannya, keterlibatan masyarakat, pelajar, komunitas, hingga pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah berbasis sumber. Menurutnya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, D'Youth Fest 6.0 menjadi ruang edukasi sekaligus pembuktian bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan.

"Permasalahan sampah merupakan persoalan yang bersifat holistik. Semua harus memiliki kemauan untuk ikut mengambil peran sesuai kapasitasnya. Ketika kesadaran itu tumbuh bersama, kami yakin pengelolaan sampah berbasis sumber akan berhasil dan mampu menjadi budaya baru dalam setiap penyelenggaraan kegiatan," tambahnya.

Keberhasilan penerapan sistem ini di D'Youth Fest 6.0 diharapkan menjadi contoh bagi berbagai penyelenggaraan kegiatan lainnya, baik di tingkat banjar, desa, maupun kota. Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber dinilai tidak hanya mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, tetapi juga mendorong terbentuknya ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai guna. 

"Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Denpasar terus menunjukkan komitmennya mewujudkan kota yang bersih, hijau, dan berkelanjutan melalui aksi nyata yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya. (*).

Fraksi GERINDRA-PSI Kritisi Pengelolaan Sampah Sudah Ada Pada Fase “KRISIS

Denpasar , Bali Kini  - Pandangan Umum Fraksi  GERINDRA dan PSI DPRD Bali dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Terhadap Catatan dan Rekomendasi BPK RI sesuai LHP BPK RI Atas LKPD Provinsi Bali Tahun 2025, dari hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025 memuat 13 Catatan Pemeriksaan dengan 38 rekomendasi. Terhadap hal tersebut kami Fraksi Gerindra-PSI mendorong untuk segera menindaklanjuti sesuai rencana aksi (action plan). 

Tentunya, dengan memperhatikan batas waktu yang diatur dalam perundang-undangan yaitu selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP BPK RI diserahkan kepada DPRD. "Termasuk beberapa isu aktual atau setidak-tidaknya masih aktual untuk disampaikan dan masih menjadi perhatian Fraksi Gerindra-PSI," Sentil GEDE HARJA ASTAWA, SH.MH  dalam membacakan pandangan umum dari Fraksi Gerindra-PSI. 

Hal lain, Persoalan sampah yang memperparah dampak banjir justru berasal dari persoalan klasik yakni sampah yang tidak pernah ditangani tuntas. Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan, melainkan ancaman nyata bagi daya dukung lingkungan dan keselamatan manusia. 

Pengelolaan sampah sudah ada pada fase “KRISIS” karena tidak didukung oleh infrastruktur pengolahan yang mampu menampung volume sampah harian yang terus meningkat. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan di daerah aliran sungai, sehingga sampah plastik, organik, hingga material konstruksi menumpuk dan menjadi sumbatan fatal saat hujan ekstrem melanda. 

"Sebagai ketua Fraksi Gerindra-PSI, saya hanya ingin kembali mengingatkan bahwa hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja dengan kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan. Konsekuensi atas pengaturan hubungan ini dalam hukum positif seharusnya dua lembaga ini mesti saling mendukung dalam membuat kebijakan, dua lembaga ini juga bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing, mesti berasal dari warna politik yang berbeda," Demikian Fraksi Geridra-PSI DPRD Provinsi Bali.(jroari)

Fraksi Demokrat-Nasdem Meminta Pelayanan Kesehatan di Karangasem Disetarakan Dengan Daerah Lainn

Denpasar , Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Fraksi ini memandang Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 6,66 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 7,41 Triliun Lebih atau 105,82 persen. Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 7,41 dengan realisasi sebesar Rp 6,55 Triliun Lebih atau 88,42 persen. Pembiayaan Daerah, dimana Penerimaan ditargetkan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih dengan realisasi sebesar Rp 620,67 Miliar Lebih atau 53,79 persen.

Pengeluaran ditargetkan sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 401,46 Miliar Lebih atau 99,99 persen. Sehingga Pembiayaan Neto menjadi Rp620,67 Miliar Lebih dikurangi Rp 401,46 Miliar Lebih menjadi sebesar Rp 219,21Miliar Lebih. Dengan demikian Realisasi APBD Provinsi Bali Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai ; Realisasi Pendapatan Rp7,04 Triliun Lebih.

Realisasi Belanja Rp 6,55 Triliunan Lebih. Surplus Rp493, 66 Miliar Lebih. Pembiayaan Neto Rp219, 21 Miliar Lebih. SILPA Rp712, 87 Miliar Lebih. Dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 tersebut, maka Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan, mengusulkan dan menyarankan hal-hal sebagai berikut ; 

Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa realisasi PAD 9,77 persen diatas target, terutama disebabkan oleh realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp 909,59 Miliar Lebih dari target sebesar Rp 439,46 Miliar Lebih atau 206,97 persen. "Apakah hal ini terjadi karena kesalahan data pada saat proses penyusunan target ? Mohon penjelasan, " Tegas I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos.,M.A.P. membacakan. 

Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa Belanja Daerah tidak mencapai target disebabkan oleh karena Belanja Modal hanya terealisasi sebesar 80,44 persen, dan terutama sekali disebabkan oleh realisasi Belanja Modal Tanah dari target sebesar Rp 31,06 Miliar Lebih hanya terealisasi sebesar Rp 1,18 Miliar Lebih atau 3,80 persen. Kenapa realisasinya sangat kecil sekali, dan apakah dengan pengeluaran Kas tersebut sudah mencapai realisasi obyek tanah sesuai dengan luas tanah yang direncanakan?

"Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp 325,31 Miliar Lebih dengan realisasi sebesar Rp 280,60 Miliar Lebih atau 86,25 persen. Kenapa hal ini terjadi dan apakah tidak ada Kabupaten/Kota yang pelaksanaan APBD-nya terdampak atas keterlambatan transfer tersebut?" Sentil Fraksi Demokrat-Nasdem. 

Dalam Pembiayaan Daerah, Fraksi Demokrat Nasdem melihat bahwa target penerimaan sebesar Rp 1,15 Triliun Lebih terdapat rencana Pinjaman Daerah sebesar Rp 530,07 Miliar Lebih. Namun dengan terjadinya Surplus Pembiayaan Neto sebesar Rp 219,21 Miliar Lebih, maka Pinjaman Daerah tersebut tidak dilaksanakan. Dengan berpijak kepada pengalaman beberapa tahun yang lalu bahwa kebijakan anggaran dengan cara membuat rencana pinjaman daerah untuk menutupi perkiraan difisit, realitanya belum pernah dilakukan. 

Bahkan bila hal tersebut benar dilakukan maka sudah tentu akan memberatkan beban APBD tahun berikutnya, sebab akan berakibat terjadinya Restrukturisasi APBD seperti tahun 2023 dan 2024, maka untuk itu Fraksi Demokrat-Nasdem menyarankan agar tidak menerapkan kebijakan anggaran seperti tersebut diatas lagi.

Fraksi Demokrat-Nasdem mengharapkan Saudara Gubernur dapat menekan besaran SILPA, melalui perencanaan yang lebih akurat, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak terlalu banyak tertunda menjadi saldo akhir tahun anggaran. 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian, Memperhatikan BKK Provinsi Bali yang dianggarkan untuk Kabupaten Karangasem Tahun 2026 sebesar Rp. 18 Miliar Lebih turun sebesar Rp. 7 Miliar lebih dari tahun 2025 sebesar Rp. 25 Miliar Lebih, padahal Karangasem mengusulkan sebesar Rp. 90 Miliar lebih termasuk usulan untuk Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem. 

"Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat Bali, maka Fraksi Demokrat-Nasdem mengusulkan agar Saudara Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangsem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan semua Kabupaten/Kota lainnya di Bali dengan memberikan BKK untuk Rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah disampaikan, mengingat dengan adanya SILPA tahun 2026 sebesar Rp. 712 Miliar Lebih," Demikian Mas Sumatri, menyudahi membacakan. (jroari)

PDIP Menegaskan Raperda Untuk Memperkuat Komitmen Bersama Antara Eksekutif Dan Legislatif

 Denpasar, Bali Kini - Pandangan Umum Fraksi dari Partai yang dikomandoi Gubernur Bali selaku ketua DPD Bali, dalam menyikapi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD BALI tahun anggaran 2025. Disampaikan pada RAPAT PARIPURNA KE-43 DPRD Bali Masa Persidangan III 2025-2026, Jumat 10 Juli 2026.

Selaras dengan ruang lingkup perumusan dan pemanfaatan APBD yang akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, serta tetap berada dalam koridor prinsip kehati-hatian dan seluas-luasnya berorientasi pada hasil.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengelolaan APBD Provinsi Bali ke depan perlu mulai mengakomodasi kebijakan keadilan fiskal berbasis jasa lingkungan sebagai bentuk penghargaan terhadap daerah yang menjalankan fungsi konservasi sumber daya alam.

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa tata kelola pembangunan daerah yang akuntabel juga perlu diwujudkan melalui penguatan kebijakan fiskal yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup. Fraksi mengapresiasi inisiatif Kabupaten Bangli yang telah menyusun kajian mengenai Imbal Jasa Lingkungan sebagai upaya memperkuat perlindungan kawasan hulu dan menjaga keberlanjutan sumber daya air di Bali.

"Sekaligus menegaskan peran strategis Kabupaten Bangli sebagai kawasan resapan yang menopang sistem hidrologi Pulau Bali. Serta meyakini bahwa inisiatif tersebut patut memperoleh dukungan Pemerintah Provinsi Bali sekurang-kurangnya melalui penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan/atau Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum implementasi mekanisme Pembayaran Imbal Jasa Lingkungan lintas kabupaten/kota secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan," Beber Fraksi PDIP DPRD Bali yang dibacakan Anak Agung Gede Agung Suyoga,S.H.,M.Kn di ruang sidang Paripurna. 

Dilanjutnya, bahwa hal tersebut dipandang perlu agar tercipta kepastian hukum serta sinergi antardaerah dalam pengelolaan sumber daya alam. "Kebijakan tersebut tentu sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sekaligus memperkuat konservasi sumber daya air bagi generasi sekarang dan mendatang," Tegas Agung Suyoga, membacakan. 

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek normatif dan administratif, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan Bali yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(jroari*)