Walikota Jaya Negara Ngaturang Bhakti Penyineban di Pura Luhur Uluwatu.

Ket foto : Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara melaksanakan persembahyangan sekaligus penyineban serangkaian Karya Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Dang Kahyangan Luhur Uluwatu bertepatan dengan Anggara Paing Pujut, Selasa (14/7).

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Ketua TP PKK Kota Denpasar, Ny. Antari Jaya Negara melaksanakan persembahyangan sekaligus penyineban serangkaian Karya Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Dang Kahyangan Luhur Uluwatu bertepatan dengan Anggara Paing Pujut, Selasa (14/7).

Pengempon Pura Luhur Uluwatu yang merupakan Panglingsir Puri Agung Jro Kuta, IGN Jaka Pratidnya yang akrab dipanggil Turah Joko mengatakan setelah Puncak Karya Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Dang Kahyangan Luhur Uluwatu dilaksanakan dengan bakti penganyar. Rangkaian upacara penyineban dipuput Ida Peranda Gede Sari Arimbawa dari Griya Sari Denpasar.

"Dengan melakukan srada bhakti kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, astungkara mudah-mudahan kita di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dijauhkan dari bencana serta diberikan kekuatan dan keselamatan sehingga semua umat bisa rahayu," ujar IGN Jaka Pratidnya.

Lebih lanjut dikatakan Melalui bhakti ini, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa menganugerahkan keselamatan dan perlindungan bagi umat di Bali dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga mengimbau agar dalam pelaksanaan upacara ini menghindari penggunaan plastik sekali pakai, guna menjaga kelestarian alam.

Sementara, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan bahwa pujawali ini merupakan momentum bagi seluruh umat dan  masyarakat untuk selalu eling dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa menjadikan sebuah momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana.

"Dengan pelaksanaan Karya Padudusan Agung lan Tawur Balik Sumpah Agung di Pura Dang Kahyangan Luhur Uluwatu ini mari kita tingkatkan rasa sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana," ujar Jaya Negara. (Ays).

PP Kompetensi Numerasi Guru, Pemkab Bangli Tutup Pelatihan Metode GASING dan Gelar Seminar Bersama Prof. Yohanes Surya

BANGLI , BALI KINI – Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) resmi menutup rangkaian Pelatihan Guru Pandai Berhitung dengan Metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) Tahun 2026. Acara penutupan ini dirangkaikan dengan Seminar GASING nasional yang menghadirkan tokoh pakar numerasi terkemuka Indonesia, Prof. Yohanes Surya, Ph.D., bertempat di Gedung BMB Kantor Bupati Bangli, pada Kamis (16/7/2026)

Rangkaian program peningkatan kapasitas tenaga pendidik sekolah dasar ini telah berlangsung secara intensif sejak tanggal 30 Juni 2026 hingga 16 Juli 2026. Program strategis ini terselenggara berkat kerja sama sinergis antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya dengan tujuan utama untuk mentransformasi metode pembelajaran matematika tingkat dasar agar lebih interaktif, mudah dipahami, dan menyenangkan bagi anak-anak di Bangli.

Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dalam kesempatannya menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan, salah satunya melalui peningkatan kompetensi para tenaga pendidik secara berkelanjutan. Beliau meyakini bahwa pondasi utama untuk mewujudkan kemajuan daerah berakar dari kualitas pendidikan yang diberikan kepada generasi muda. "Pemerintah Kabupaten Bangli berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program pengembangan kompetensi guru. Kami meyakini bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Bangli yang maju, berdaya saing, dan sejahtera," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wayan Diar menyampaikan bahwa metode pembelajaran matematika yang inovatif seperti GASING ini diharapkan mampu mengubah paradigma belajar anak, dari yang semula menakutkan menjadi proses yang menyenangkan. Keberhasilan pelatihan ini pun ditegaskan tidak hanya diukur dari sertifikat yang diperoleh, melainkan dari dampaknya secara nyata saat diimplementasikan di ruang kelas. "Pelatihan ini bukan sekadar kegiatan peningkatan kompetensi, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bangli. Melalui Metode GASING, kita berharap pembelajaran matematika tidak lagi menjadi mata pelajaran yang menakutkan, melainkan menjadi proses belajar yang mudah dipahami, menyenangkan, dan mampu menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik," tambahnya.

Puncak acara penutupan hari ini diisi dengan Seminar GASING yang dipandu langsung oleh Prof. Yohanes Surya, Ph.D. Dalam pemaparannya, Prof. Yohanes Surya menjabarkan bagaimana teknik visualisasi dan pendekatan logika sederhana dari metode GASING mampu menstimulasi kemampuan berhitung anak dengan sangat cepat tanpa membebani mental anak secara akademik.

Acara ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Bangli, perwakilan instansi vertikal, serta ratusan guru perwakilan se-Kabupaten Bangli.

Dengan berakhirnya pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli optimistis rapor mutu pendidikan daerah, khususnya pada indikator numerasi literasi, akan mengalami lompatan positif signifikan ke depan demi menyongsong generasi emas Bangli yang cerdas, unggul, dan kompetitif.(*)

Perkuat Kemanunggalan TNI-Rakyat , TMMD ke-129 Kodim 1626/Bangli Resmi Dibuka

BANGLI , BALI KINI - Bupat Bangli Sang Nyoman Sedana Arta  membuka secara resmi Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 Kodim 1626/Bangli  di Desa Sekardadi, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Rabu (15/7/2026). Kegiatan yang mengusung tema "TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa" ini menjadi bukti nyata sinergi antara Pemerintah Daerah,TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, Sekda Bangli  I Dewa Bagus Riana Putra, Kasi Ter Korem 163/Wira Satya Kolonel Inf Dindin Nasrudin,Dandim 1626/Bangli Letkol Inf Yugi Prastawa, Kapolres Bangli AKBP James Irianov Syaloom Rajagukguk, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli Yetty Herawaty, Ketua Pengadilan Negeri Bangli Hilarius Grahita Setya Atmaja, para Kabalak Kodam IX/Udayana, Dandim jajaran Korem 163/Wira Satya, para Kepala PD di Lingkungan  Pemkab Bangli, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, serta sekitar 300 peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan penandatanganan naskah penyerahan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Bangli kepada Dansatgas TMMD, penyematan tanda peserta dan penyerahan toolkit kepada perwakilan TNI dan masyarakat, hingga pernyataan resmi pembukaan TMMD Ke-129 Tahun 2026 yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Bangli.

Dalam sambutannya, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan apresiasi kepada TNI yang selama ini terus hadir membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan hingga ke pelosok desa. "Program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang telah terbukti memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh komponen masyarakat, kita mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa," ujar Sedana Arta.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Desa Sekardadi untuk ikut berpartisipasi aktif menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan TMMD.

"Saya mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama mendukung, menjaga semangat kebersamaan, dan merawat seluruh hasil pembangunan yang nantinya diwujudkan melalui program TMMD ini. Apa yang dibangun harus menjadi aset bersama yang memberikan manfaat bagi generasi mendatang serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.

Sementara itu, Dandim 1626/Bangli Letkol Inf Yugi Prastawa, selaku Dansatgas TMMD Ke-129 Tahun 2026 mengatakan bahwa TMMD merupakan program lintas sektoral yang bertujuan mempercepat pembangunan daerah serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.

"TMMD bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Melalui sinergi inilah kita berharap seluruh sasaran fisik maupun nonfisik dapat terlaksana secara optimal sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Sekardadi," ungkap Dandim.

Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa selama 30 hari pelaksanaan TMMD akan dikerjakan lima sasaran fisik, 12 kegiatan nonfisik, serta berbagai program unggulan TNI AD.

"Selain pembangunan fisik, kami juga melaksanakan program tambahan berupa pembangunan lima unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehabilitasi lima unit MCK, penyediaan lima titik TNI AD Manunggal Air Bersih (TMAB), percepatan penurunan stunting, pembersihan fasilitas umum dan fasilitas sosial, ketahanan pangan, serta penanaman pohon melalui program TNI AD Bersatu Dengan Alam. Seluruh program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan," jelas Letkol Inf Yugi Prastawa.

Program TMMD Ke-129 Kodim 1626/Bangli akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain lima sasaran fisik dan dua belas kegiatan nonfisik, program ini juga mencakup berbagai sasaran tambahan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, kesehatan, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat Desa Sekardadi(*)

TPPU Willy Akasaka Rampung, Berkas Sudah Sampai Denpasar

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini - Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Terpidana seumur hidup, Abdulrahman Willy alias Willy Bin Ng Leng Kong, eks Manager Marketing Akasaka, berkasnya telah dituntaskan. Dengan rampungnya berkas perkara ini, Mabes Polri sudah melimpahkannya ke Kejari Denpasar. 

Pelimpahan berkas dari Mabes Polri ini dibenarkan Kasiintel Kejari Denpasar Achmad Wahyudi. Kata Kasintel, untuk pelimpahan tersangka pada tahap II dilakukan secara Virtual. "Saat ini terpidana Willy sedang menjalani tahanan di Lapas Nusakambangan, maka tahap II untuk tersangka ini dilakukan secara virtual," Singkatnya. 

Ditegaskannya, bahwa untuk perkara TPPU yang menjerat eks petinggi Akasaka itu adalah masih terkait kasus narkoba yang menjeratnya Seumur Hidup. "Untuk sangkaan TPPU kasus narkoba," Lanjutnya. 

Salah satu pasal yang disangkakan, diterangkan Wahyudi, adalah Pasal 137 UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari kejahatan narkotika.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya perkara yang mengantar Willy hingga harus mendekam di Nusa Kambangan adalah perkara 19 ribu butir pil ekstasi, yang diungkap Mabes Polri. Dalam perkara yang menjeratnya, Willy mengaku bergerak tidak sendirian. 

Dari Pengadilan Denpasarnyang menyidangkan kala itu, disebutkan ada terpidana lain Budi Liman alias Budi Bin Sujono Liman Santoso, Iskandar Halim alias Ko'i Bin Muslim Halim, dan Dedi Setiawan alias Cipeng Bin Alex, dimana masing-masing diganjar hukuman berbeda.

Menghidupkan Koperasi Multi-Pihak untuk Menjaga Kedaulatan Pangan Lokal".

Laporan Reporter: I Nengah Muliarta

Bali Kini - Tantangan pangan Indonesia hari ini tidak lagi sekadar urusan perut, melainkan masalah kedaulatan yang mendesak. Perubahan iklim yang tidak menentu, fenomena cuaca ekstrem, serta alih fungsi lahan pertanian yang masif terus menggerus kapasitas produksi pangan lokal. Sawah dan ladang berganti rupa menjadi kawasan beton, sementara petani yang menjadi tulang punggung produksi justru semakin menua tanpa regenerasi yang memadai. Realitas ini menempatkan ketahanan pangan nasional pada posisi yang sangat rentan terhadap gejolak global.

Kerentanan tersebut diperparah oleh rantai pasok konvensional yang terlalu panjang dan tidak efisien. Petani lokal sering kali berada pada posisi paling lemah, terombang-ambing oleh permainan harga tengkulak. Hasil panen dihargai murah di tingkat ladang, namun melonjak drastis saat mencapai meja makan konsumen. Pola ini tidak hanya memiskinkan produsen, tetapi juga memicu inflasi yang membebani masyarakat luas. Kelembagaan pertanian lama terbukti gagal memberikan proteksi karena bergerak secara parsial tanpa integrasi.

Fauzin dalam sebuah artikel berjudul “Pengaturan Impor Pangan Negara Indonesia Berbasis pada Kedaulatan Pangan” yang dipublikasikan di Jurnal Pamator pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa ketergantungan terhadap arus impor untuk komoditas pokok juga menjadi bom waktu. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan diversifikasi pangan lokal yang luar biasa, mulai dari umbi-umbian, jagung, hingga buah-buahan endemik. Sayangnya, potensi besar ini kerap terabaikan akibat kebijakan yang seragam dan berorientasi instan. Mengandalkan pasokan luar negeri di tengah ketidakpastian geopolitik dunia adalah langkah yang penuh risiko.

Menghadapi situasi pelik ini, jalan keluar tidak bisa lagi menggunakan cara lama. Pemenuhan kebutuhan pangan harus bergeser dari sekadar konsep ketahanan yang bertumpu pada ketersediaan fisik, menuju kedaulatan pangan sejati. Masyarakat harus memiliki kuasa penuh untuk menentukan sistem pangan secara mandiri, ramah lingkungan, dan berbasis potensi lokal. Langkah awal menuju ke sana membutuhkan perombakan total pada aspek kelembagaan ekonomi di tingkat tapak. Perubahan radikal inilah yang mendasari urgensi kehadiran model korporasi baru yang lebih adil dan integratif.

Kelembagaan ekonomi konvensional pada sisi lain sering kali terjebak dalam sekat-sekat kepentingan yang saling menegasikan. Petani berjalan sendiri tanpa jaminan pasar, sementara pelaku teknologi dan pemasar hanya mencari keuntungan masing-masing. Koperasi konvensional yang satu dimensi juga kerap gagal menjawab tantangan modernisasi pertanian karena keterbatasan modal dan keahlian manajemen. Kelemahan struktural ini menuntut hadirnya model baru yang mampu menyatukan berbagai elemen ekosistem pangan dalam satu wadah yang setara.

Koperasi Multi-Pihak hadir sebagai jawaban inovatif atas kebuntuan tata kelola tersebut. Model kelembagaan ini mendesain ulang struktur kepemilikan koperasi dengan mengizinkan berbagai kelompok anggota masuk dalam satu badan hukum sekaligus. Kelompok produsen, penyedia teknologi, pemasar, investor, hingga konsumen kini tidak lagi berdiri berseberangan sebagai mitra luar yang saling mencurigai. Semua pihak bertransformasi menjadi pemilik bersama yang memiliki hak suara dan andil langsung dalam setiap keputusan strategis organisasi.

Penyatuan berbagai kelompok kepentingan ini secara otomatis menyelaraskan insentif ekonomi dari hulu ke hilir. Konflik klasik seperti harga beli yang terlalu rendah bagi petani atau harga jual yang terlampau mahal bagi konsumen dapat dijembatani secara adil melalui musyawarah internal. Transparansi informasi menjadi pilar utama karena seluruh rantai nilai pangan terbuka lebar bagi seluruh anggota. Efisiensi tinggi langsung tercipta begitu perantara yang tidak memberikan nilai tambah berhasil dipangkas dari jalur distribusi pangan.

Pengelolaan koperasi modern ini menuntut kepemimpinan yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi digital. Masuknya kelompok profesional, peneliti, serta akademisi sebagai anggota koperasi membawa angin segar bagi tata kelola organisasi. Keputusan bisnis kini diambil berdasarkan analisis data yang akurat, bukan sekadar intuisi atau kebiasaan masa lalu yang usang. Pola kerja yang dinamis ini membuat koperasi jauh lebih lincah merespons perubahan pasar sekaligus mempercepat adopsi inovasi pertanian ramah lingkungan.

Kekuatan modal kolektif dalam wadah baru ini juga membuka akses yang jauh lebih luas terhadap skema pembiayaan dan teknologi modern. Kepercayaan lembaga keuangan komersial meningkat pesat karena koperasi terbukti memiliki ekosistem bisnis yang stabil dan terintegrasi secara kuat. Langkah progresif ini pada akhirnya melahirkan demokratisasi ekonomi yang sesungguhnya di tingkat tapak. Kemandirian pangan lokal bukan lagi sekadar impian, melainkan hasil nyata dari gotong royong modern yang terstruktur secara cerdas dan profesional.

Strategi Integrasi dari Hulu ke Hilir

Penguatan kedaulatan pangan lokal membutuhkan langkah konkret yang menghubungkan kerja keras di sawah dengan kebutuhan meja makan konsumen. Koperasi Multi-Pihak menerjemahkan kebutuhan ini melalui strategi integrasi vertikal yang memangkas sekat-sekat operasional. Pendekatan ini memastikan setiap proses produksi, pengolahan, hingga distribusi berjalan dalam satu komando sistem yang padu. Keberhasilan model ini bertumpu pada kemampuan mengelola seluruh rantai nilai secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Sektor hulu menjadi fondasi awal dengan menerapkan standarisasi budi daya berbasis pertanian ramah lingkungan. Petani anggota mendapatkan jaminan pasokan pupuk organik berkualitas, benih unggul lokal, serta pendampingan teknis secara berkala dari para ahli. Penerapan metode pertanian minim input luar ini tidak hanya memulihkan kesehatan ekosistem tanah, tetapi juga menekan biaya produksi secara signifikan. Produktivitas lahan terjaga secara alami, menghasilkan komoditas pangan yang lebih sehat, aman, dan memiliki nilai tawar tinggi.

Fase pascapanen dikelola secara kolektif untuk meminimalkan risiko kehilangan hasil pertanian yang sering merugikan petani. Koperasi membangun fasilitas pengolahan bersama di dekat sentra produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk siap konsumsi. Diversifikasi produk ini memperpanjang masa simpan komoditas lokal sekaligus melipatgandakan nilai tambahnya di pasar. Proses pengolahan yang higienis dan modern memastikan produk lokal mampu bersaing dengan barang-barang impor di rak-rak jaringan ritel.

Sektor hilir dikuasai dengan memanfaatkan platform teknologi digital untuk memotong jalur pemasaran tradisional yang rumit. Koperasi menghubungkan produk olahan petani langsung ke jaringan konsumen akhir, restoran, hotel, hingga instansi pemerintah melalui sistem kemitraan strategis. Kepastian pasar dan harga yang adil tercipta karena transaksi dilakukan tanpa melalui perantara pihak ketiga yang kerap menekan produsen. Konsumen pun mendapatkan kepastian pasokan pangan segar dengan harga yang wajar serta kualitas yang terjamin.

Siklus integrasi ini ditutup dengan penerapan prinsip ekonomi sirkular tanpa limbah di seluruh lini usaha. Sisa hasil pertanian dan limbah pengolahan pangan tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah kembali menjadi pupuk kompos atau pakan ternak berkualitas. Hasil olahan limbah ini dikembalikan lagi kepada petani anggota untuk menyuburkan kembali lahan-lahan mereka pada musim tanam berikutnya. Pola sirkularitas ini menciptakan kemandirian sarana produksi sekaligus menegaskan peran koperasi sebagai pelopor kedaulatan pangan yang ramah bumi.

Keberlanjutan Pangan dan Kejayaan Ekonomi Bangsa

Integrasi menyeluruh dari hulu ke hilir pada akhirnya bermuara pada kokohnya fondasi ekonomi nasional. Kedaulatan pangan yang tangguh membuat ketergantungan terhadap impor komoditas pokok perlahan dapat dikikis habis. Ketahanan bangsa tidak lagi rapuh oleh gejolak politik global atau pembatasan ekspor dari negara lain karena kebutuhan dasar warga negara telah terpenuhi secara mandiri. Langkah strategis ini memperkuat kedaulatan negara sekaligus menyelamatkan devisa yang selama ini mengalir keluar.

Kemandirian yang tercipta di tingkat tapak secara otomatis mendorong keadilan ekonomi yang lebih merata. Petani lokal kini menikmati kesejahteraan nyata karena posisi mereka telah naik kelas menjadi pemilik saham dalam ekosistem koperasi. Pendapatan yang stabil dan adil di pedesaan memperkecil ketimpangan sosial serta menahan laju urbanisasi secara alami. Perputaran uang yang sehat di sektor pertanian ini menghidupkan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru yang produktif.

Penerapan prinsip sirkular dalam produksi pangan terbukti mampu melestarikan lingkungan sekaligus menghidupkan kembali keragaman pangan lokal yang sempat terpinggirkan. Tanah yang subur secara alami tanpa ketergantungan pupuk kimia menjadi warisan berharga untuk kelangsungan hidup bangsa. Pemanfaatan potensi komoditas endemik yang adaptif terhadap perubahan iklim ini memperkaya identitas pangan nusantara. Koperasi hijau menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup dapat berjalan selaras menjaga keseimbangan ekosistem tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Keberhasilan gerakan koperasi ini merupakan manifestasi nyata dari sistem Ekonomi Pancasila yang modern dan inklusif. Gotong royong tidak lagi sekadar jargon sosial, melainkan menjelma menjadi model bisnis profesional yang berdaya saing tinggi. Indonesia yang berjaya bukan lagi angan-angan, melainkan hasil logis dari kemandirian pangan rakyat yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan. Melalui jalur hijau koperasi, bangsa ini siap melangkah mantap menuju masa depan yang adil, makmur, dan disegani dunia.

Sinergi Eksekutif-Legislatif: Bupati Klungkung Hadiri Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025

Klungkung ,Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung, pada Jumat (17/7/2026).

Rapat paripurna kali ini fokus membahas agenda krusial, yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sidang penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, didampingi Wakil Ketua I Wayan Baru dan Tjokorda Gede Agung, serta dihadiri oleh segenap anggota legislatif Klungkung.

Dalam persidangan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas secara marathon yakni :

1. Pemaparan Awal: Penyampaian realisasi anggaran dan kinerja keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.

2. Pandangan Umum Fraksi: Penyampaian catatan, gagasan, masukan, serta evaluasi dari masing-masing fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3. Jawaban Eksekutif: Tanggapan dan jawaban langsung dari Bupati Klungkung atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi.

Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kerja sama dan sinergi yang ditunjukkan oleh pihak legislatif. Menurutnya, peran aktif DPRD sangat krusial dalam mengawal jalannya pemerintahan, khususnya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, jajaran perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Klungkung, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.(Klk)

Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali ke-5 Digelar di Bangli, Perkuat Ekonomi Lokal dan Wujudkan Semangat Berbagi.

BANGLI , Bali Kini – Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali "Berbelanja dan Berbagi" ke-5 Tahun 2026 sukses digelar di Alun-alun Kota Bangli, Rabu (8/7/2026). Kegiatan yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan aksi sosial ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan diikuti ratusan pelaku usaha lokal.

Sejak pagi, masyarakat memadati lokasi untuk berbelanja berbagai kebutuhan pokok, hasil pertanian, produk UMKM, hingga kuliner khas Bangli yang dijual langsung oleh petani dan produsen dengan harga lebih terjangkau. Suasana semakin semarak dengan kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali yang berbaur bersama masyarakat mengunjungi setiap stan. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Saniasih Giri Prasta, turut meninjau seluruh stan UMKM

Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sebagai tuan rumah Pasar Rakyat PKK Provinsi Bali tahun ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Sariasih Sedana Arta juga menjelaskan bahwa Pasar Rakyat  Kabupaten Bangli yang biasanya dilaksanakan  tanggal 10 dimajukan menjadi 8 Juli agar bertepatan dengan agenda TP PKK Provinsi Bali. Tahun ini, kegiatan melibatkan 108 pelaku usaha yang terdiri dari 27 pedagang , 65 pelaku UMKM, serta 16 petani dan produsen.

Menurutnya, seluruh komoditas pertanian dan pangan yang dipasarkan berasal langsung dari petani dan produsen binaan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Kabupaten Bangli. Hal tersebut membuat harga jual lebih murah sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 dibandingkan harga pasar sehingga mampu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Selain itu, Pasar Rakyat juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk unggulan Kabupaten Bangli, termasuk asparagus yang kini telah dibudidayakan secara lokal. Ia berharap produk-produk asli Bangli semakin dikenal luas dan mampu menembus pasar di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pasar Rakyat "Berbelanja dan Berbagi" merupakan program yang telah berjalan sejak 2018–2023 dan kini kembali dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, TP PKK Provinsi Bali memberikan dukungan anggaran sebesar Rp200 juta yang bersumber dari BKK Provinsi yang di berikan kepada setiap kabupaten yang menjadi tuan rumah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak membebani anggaran daerah.

Ia menyebutkan, program tersebut mampu menciptakan perputaran ekonomi yang besar. Di beberapa kabupaten, nilai transaksi bahkan mencapai Rp500 juta hingga Rp800 juta dalam satu hari. Untuk pelaksanaan di Kabupaten Bangli, dengan partisipasi sekitar 109 pedagang, pihaknya optimistis omzet penjualan dapat melampaui Rp500 juta.

Tak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, kegiatan ini juga mengusung semangat berbagi. Seluruh pengurus TP PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota membeli produk lokal dari para petani dan pelaku UMKM, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan terang nya. 

Sebanyak 100 warga kurang mampu yang telah didata TP PKK Kabupaten Bangli menerima bantuan berupa paket pangan dan paket belanja. Bantuan dari TP PKK Provinsi Bali terdiri atas 20 kilogram beras, dua krat telur atau 60 butir, satu liter minyak tanusan, serta satu paket belanja untuk setiap penerima. Selain itu, TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali turut menyerahkan 100 paket belanja, dengan rincian Kabupaten Bangli sebanyak 20 paket, sedangkan Kabupaten Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan Kota Denpasar masing-masing menyerahkan 10 paket.

Usai penyerahan bantuan secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama seluruh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali. Ketua TP PKK Provinsi Bali kemudian kembali mengunjungi stan kuliner untuk mencicipi sekaligus mempromosikan produk pangan khas Bangli. 

Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali ke-5 di Kabupaten Bangli resmi ditutup pada pukul 16.00 WITA. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen TP PKK dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku UMKM, sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat melalui semangat berbelanja dan berbagi.(*)

Bangli Siap Jadi Pelopor Nasional, Deklarasikan 1.000 Guru Pengguna AI pada Smartboard

​BANGLI , Bali Kini — Kabupaten Bangli mengambil langkah konkret dan visioner dalam memimpin transformasi digital pendidikan di Indonesia. Bertempat di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli, dilaksanakan Sosialisasi Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Smartboard (perangkat IFP) kepada Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD dan SMP se-Kabupaten Bangli, Kegiatan ini  menghadirkan narasumber ahli, Putu Sudiarta, yang merupakan Konsultan Government Technology (GovTech) pada Rabu (8/7/2026).

​Acara yang dihadiri oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dan menjadi momentum penting di mana 1.000 guru di Kabupaten Bangli mendeklarasikan kesiapan mereka untuk mengadopsi teknologi AI dalam proses pembelajaran harian. Langkah besar ini dioptimalkan melalui pemanfaatan sekitar 250 unit smartboard yang merupakan bantuan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dengan gerakan ini, Bangli secara resmi bersiap menjadi model percontohan implementasi AI dalam dunia pendidikan bagi kabupaten/kota lain di seluruh Indonesi. ​Transformasi di Bangli digerakkan oleh komitmen untuk memastikan bahwa investasi besar pemerintah pusat pada perangkat teknologi tidak sekadar menjadi pajangan, melainkan memberikan dampak nyata setiap hari.​Melalui sistem operasi ClassOS (AI Classroom Operating System), smartboard bantuan presiden tersebut tidak lagi berfungsi sebagai layar digital biasa. Perangkat ini kini bertransformasi menjadi pusat ekosistem belajar interaktif yang mengintegrasikan sekolah, guru, siswa, perangkat mobile, cloud, data, hingga kecerdasan buatan (AI)​.

Salah satu keunggulan gerakan di Kabupaten Bangli adalah kecepatan adaptasinya yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Bangli sukses mengeksekusi tiga jalur adaptasi serentak.

​Akselerasi ini terjadi berkat sinergi kuat dan komitmen bersama antara Bupati Bangli, Dinas Pendidikan, kepala sekolah, para guru, dan tim transformator. Gerakan ini juga selaras dengan arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menegaskan bahwa AI adalah game changer bagi masa depan Indonesia.

​Dalam arahannya, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan rasa bangga sekaligus menekankan pentingnya integrasi teknologi ini secara menyeluruh di sekolah-sekolah se-Kabupaten Bangli.

​"Teknologi AI ini tidak diperkenalkan untuk menggantikan peran guru, melainkan sebagai alat bantu hebat (super tool) untuk meningkatkan kualitas mengajar. Integrasi AI di sekolah-sekolah ini harus memberikan manfaat yang luas. Tidak hanya meningkatkan kecerdasan dan kreativitas  ribuan siswa kita, tetapi juga menjadi batu loncatan yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Bangli secara keseluruhan di era digital," ujar Bupati Sedana Arta.

​Beliau juga menambahkan bahwa keberhasilan model Bangli ini akan membuka jalan bagi pemantauan pemanfaatan teknologi secara real-time dan transparan. Pemerintah tidak hanya tahu berapa alat yang dibagikan, tetapi bisa mengukur secara presisi seberapa aktif sekolah, guru, dan siswa berpartisipasi dalam ekosistem digital ini.

​Deklarasi 1.000 guru  ini bukanlah akhir dari program, melainkan titik awal. Kabupaten Bangli telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinan yang berkomitmen dan guru yang siap bergerak bersama, inovasi masa depan dapat diwujudkan di ruang kelas hari ini juga.

Bupati Kembang Tegaskan Agen Perlinsos Wajib Sampaikan Hasil dan Buka Ruang Sanggah

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, memberikan pengarahan tegas kepada seluruh Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Kabupaten Jembrana di Ballroom Gedung Kesenian Ir. Soekarno, Rabu (15/7/2026). Dalam arahannya, Ia menekankan pentingnya transparansi, di mana para agen wajib menyampaikan hasil pendataan kepada masyarakat serta membuka ruang sanggah yang objektif.

Langkah tegas ini diambil setelah Bupati Kembang turun langsung ke desa-desa pada Selasa (14/7/2026) untuk memantau proses pendataan Perlinsos. Bahkan, orang nomor satu di Jembrana tersebut ikut bertindak langsung sebagai agen untuk mendata warga. Dari pantauan lapangan tersebut, ia menemukan fakta bahwa banyak warga yang kebingungan dan tidak mengetahui status kelayakan mereka karena sejumlah agen belum menyampaikan hasil pendataan.

"Kita datang ke desa melibatkan semua agen Perlinsos, kita data ulang dan validasi data kemiskinan ini. Karena jujur kita katakan, di lapangan banyak data yang tidak valid. Yang mestinya dapat bantuan, malah tidak dapat. Hari ini kita ambil keputusan harus berdasarkan data yang akurat, baik di tingkat kabupaten maupun desa," ujar Bupati Kembang di hadapan para agen.

Bupati Kembang mengapresiasi kinerja para agen yang berhasil membawa Jembrana menduduki peringkat ke-3 tercepat di Bali dan peringkat ke-5 di Indonesia dalam proses pendataan. Sebanyak 1.549 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN , perangkat kewilayahan serta  petugas PKH dikerahkan untuk mendata 102.722 Keluarga. Kendati demikian, Bupati Kembang menegaskan bahwa kecepatan kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas data.

"Dari sisi kuantitas kita cepat, tapi saya berharap kualitas. Saya tidak mau hanya sekadar menjadi yang tercepat dalam urusan laporan. Saya mau kualitasnya baik. Agen-agen ini harus bekerja dengan teliti, hati-hati, valid, dan objektif. Yang paling penting adalah hasil akhirnya," tegasnya.

Menyikapi temuan di lapangan terkait adanya agen yang tidak menyampaikan status kelayakan warga, Bupati Kembang menginstruksikan seluruh agen untuk bersikap transparan. Warga harus diberi tahu secara jelas mengapa mereka dikategorikan layak atau tidak layak menerima bantuan sosial (bansos).

Transparansi ini dinilai penting untuk membuka ruang bagi warga yang ingin mengajukan sanggahan, terutama bagi mereka yang sebelumnya menerima bantuan namun kini dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

"Setelah semua data dimasukkan, hasilnya apa, sampaikan. Informasikan kalau warga itu layak atau tidak layak karena alasan apa. Nah, bagi yang tadinya dapat lalu dinyatakan tidak dapat, pasti mereka akan menyanggah. Setelah menyanggah, tentu harus ada kunjungan ulang ke rumah (verifikasi lapangan). Jangan sampai tidak dikunjungi ketika ada yang menyanggah. Saya berharap sekali sampaikan itu supaya jelas," imbuh Bupati Kembang.

Di akhir arahannya, Bupati Kembang juga menginstruksikan Kepala Bappeda untuk melakukan validasi ulang secara ketat, khususnya menyinkronkan data warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan namun kini statusnya berubah, demi memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan.

(*)

Sanur Gelar Uji Redaman Kabel, SJUT Masih Belum Dimanfaatkan Warga

Denpasar , Bali Kini  - Pemerintah Kota Denpasar melalui Perumda Bhukti Praja Sewakadarma terus menata kabel provider yang semrawut melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (SJUT IPT) di kawasan Sanur, khususnya di jalur Jalan Tamblingan, Rabu (15/7).

Penurunan kabel atas ke bawah tanah ini ditargetkan rampung secara total pada pertengahan Desember 2026. Meski SJUT-IPT telah selesai pengerjaan, namun sampai saat ini belum ada provider yang memanfaatkan jaringan ini.

Dikarenakan ada surat dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Apjatel) terkait keraguan teknis SJUT-IPT ini. 

Direktur Utama Perumda, I Nyoman Putrawan, memastika Perumda bersama tim teknis terkait dan provider telah melakukan pengujian teknis redaman kabel. Namun hasilnya belum ada warga Sanur yang memanfaatkan. Padahal, sebut Putrawan, terdapat sekitar 15 provider internet yang memanfaatkan jalur Tamblingan, Sanur.  

"Dari pengecekan yang dilakukan dilapangan, belasan provider tersebut rupanya belum mengantongi Rekomendasi Teknis (Recomtek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar terkait penggelaran kabel dan penanaman tiang," Sebutnya.

Dikatakan Putrawan, para pengusaha provider memang memiliki izin Kominfo untuk penyelenggaraan internet. Tetapi untuk penggelaran kabel dan penanaman tiang, kebetulan sesuai data belum mengantongi Recomtek dari pemerintah kota melalui PUPR.

Lanjutnya, infrastruktur SJUT di Sanur sebenarnya telah rampung dibangun pada Desember lalu. Begitu pula payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) juga sudah resmi terbit. "Sudah pada langkah sosialisasi hingga pertemuan tatap muka dengan pihak asosiasi maupun provider pun telah dilakukan guna membahas persoalan teknis,".akunya.

Menanggapi adanya surat keraguan tekni, seperti masalah redaman kabel yang dilayangkan oleh Apjatel, Putrawan menyatakan Pemkot Denpasar bersama tim teknis langsung turun tangan untuk melakukan uji coba bersama demi membuktikan keandalan sistem.

Saat jalur SJUT ini rampung, kami sudah mengundang para provider untuk uji coba tapi teman-teman provider dan Apjatel tidak datang. "Sekarang, atas arahan Pak Wali Kota dan Pak Sekda, kami sepakati untuk langsung membuktikannya di lapangan. Tim teknis kami hari ini membuktikan sejauh mana keraguan teknis itu bisa terjawab," tegasnya.

Dijelaskan juga terkait pengenaan tarif one-time charge (pembayaran di awal) yang dinilai memberatkan oleh sebagian provider. Dirinya meluruskan bahwa jika dihitung secara jangka panjang, skema ini justru jauh lebih murah dan memberikan kepastian bisnis yang aman selama 15 tahun ke depan. 

"Kelihatannya saja angkanya besar di awal. Tapi sesungguhnya kalau dibagi per tahun, jatuhnya kecil. Jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang pembayarannya dicicil per tahun memang kelihatan kecil di awal, tapi siapa yang menjamin di pertengahan jalan tarifnya tidak dinaikkan? Kalau di Denpasar, tarif ini sudah melalui kajian FS dan nilainya stabil sekali. Ini aman untuk bisnis mereka," jelas Putrawan.

Mengingatkan bahwa selama sekian tahun, para provider sudah menikmati keuntungan berbisnis di Denpasar tanpa retribusi penataan kabel yang jelas. Kini saatnya para pengusaha mendukung penuh upaya pemerintah dalam menata wajah kota.

Sesuai dengan ketentuan Perda, setelah infrastruktur diserahterimakan ke Perumda, pemanfaatan SJUT ini wajib dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan. Sehingga, penurunan kabel udara semestinya sudah mulai dieksekusi mulai Agustus ini. Adapun batas akhir pembersihan total kabel-kabel di tiang tersebut jatuh pada 15 Desember. 

Untuk mengantisipasi terjadinya blackout bagi pelanggan, Putrawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Sanur untuk mulai bersikap selektif. Jika provider yang digunakan masyarakat saat ini tidak mau ikut masuk ke SJUT, kami harapkan masyarakat segera bermigrasi ke provider lain yang sudah ikut SJUT ini. 

"Kami akan informasikan secara berkala provider apa saja yang sudah masuk. Ini penting, agar saat kabel udara dipotong nanti, layanan internet masyarakat tidak terganggu," katanya.

Sementara itu, Lurah Sanur, Ida Bagus Made Windhu Segara menyampaikan harapannya agar seluruh penyedia layanan internet dapat mendukung dan mengikuti program penataan kabel bawah tanah ini. Langkah ini dinilai sangat positif karena membuat lingkungan menjadi lebih rapi dengan dipindahkannya kabel-kabel udara ke bawah tanah. 

"Apalagi keberadaan internet saat ini dinilai sangat krusial bagi warga untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan pekerjaan hingga kebutuhan sekolah anak-anak. Warga menginginkan lingkungan yang lebih rapi tanpa adanya kabel yang semrawut di atas kepala mereka," Demikian Lurah Sanur, IB Windhu.(*)