Wali Kota Jaya Negara Apresiasi Semangat Gotong Royong Jaga Pantai, Wujudkan Pariwisata Berkualitas.

Ket foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Dandim 1611 Badung, Letkol Inf. Kadek Muliarsa, dan Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. I Wayan Winaya saat turun langsung melaksanakan aksi kebersihan di kawasan Pantai Semawang, Sanur, Jumat (6/11).

Sinergi Lintas Sektor Gelar Aksi Kebersihan di Sepanjang Pantai Denpasar,

Denpasar, Bali Kini - Sinergi lintas sektor yang melibatkan ASN Pemkot Denpasar, TNI, Polri, hingga masyarakat setempat turut ambil bagian dalam aksi kebersihan di sepanjang garis pantai Kota Denpasar, Jumat (6/11). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menangani penumpukan sampah kiriman di kawasan pesisir Pantai Sanur, sekaligus menjaga kebersihan dan keindahan pantai serta kualitas pariwisata di Kota Denpasar.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara turun langsung melaksanakan aksi kebersihan di kawasan Pantai Semawang, Sanur. Turut hadir Dandim 1611 Badung, Letkol Inf. Kadek Muliarsa, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. I Wayan Winaya, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, pimpinan OPD, ASN di lingkungan Pemkot Denpasar, jajaran TNI/Polri, hingga masyarakat setempat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di sela-sela aksi mengatakan bahwa memasuki musim penghujan dengan kondisi angin yang tidak menentu berpotensi menyebabkan kawasan pantai di Kota Denpasar menerima sampah kiriman. Karena itu, aksi pembersihan dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari ASN, TNI, Polri, hingga masyarakat setempat.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kawasan pantai agar tetap bersih. Kali ini, secara serentak dari berbagai unsur kita melaksanakan aksi kebersihan pantai di Kota Denpasar, mulai dari Pantai Biaung hingga Pantai Mertasari," ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut dijelaskan, hampir seluruh kawasan pantai di Kota Denpasar merupakan kawasan pariwisata. Karena itu, menjaga kebersihan pantai menjadi tanggung jawab bersama sebagai salah satu upaya mempertahankan kualitas pariwisata di Kota Denpasar.

"Kami mengucapkan terima kasih atas semangat gotong royong semua pihak, baik TNI, Polri, masyarakat, maupun ASN atas partisipasinya dalam mewujudkan kawasan pesisir pantai kembali bersih. Mari kita jaga bersama kebersihan pantai dan tidak membuang sampah sembarangan demi Denpasar yang bersih serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," ujarnya.

Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa mengatakan, proses pembersihan sampah kiriman di kawasan pantai wilayah Denpasar telah dilaksanakan sejak Senin (2/11). Hingga saat ini, sebanyak 57 truk sampah dengan total volume mencapai lebih dari 142,5 ton berhasil diangkut dari kawasan pesisir.

"Pembersihan akan terus kami laksanakan sehingga kawasan pantai di Kota Denpasar tetap bersih, indah, dan asri, serta tetap menjadi pilihan wisatawan untuk berwisata," ujar Gustra. (Ags).

Wali Kota Denpasar Jaya Negara Ikuti Rakor Pencegahan Korupsi,Paparkan Tata Kelola Pajak dan Aset di Denpasar

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola pada Pemda se-Wilayah Bali, Kamis (5/11) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memperkuat tata kelola aset daerah dan mengoptimalkan sektor pendapatan sebagai langkah nyata dalam pencegahan korupsi serta mewujudkan keuangan daerah yang sehat.

Berdasarkan data laporan performa capaian hingga kuartal akhir tahun 2026, sinergi program sertifikasi tanah, penelusuran fisik bangunan, hingga intensifikasi pajak terbukti memberikan dampak signifikan bagi penyelamatan keuangan daerah Kota Denpasar.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, dan bupati se-Bali, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola pada Pemda se-Wilayah Bali, Kamis (5/11) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Wali Kota Jaya Negara memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar, sebagai berikut:

Hingga Triwulan III tahun 2026, Pemkot Denpasar mencatatkan total penyelamatan keuangan daerah sebesar Rp3.469.030.359.666,83. Angka ini bersumber dari nilai 1.867 bidang tanah milik pemerintah daerah yang berhasil dilegalkan melalui kepemilikan sertifikat resmi atau mencapai 96,99 persen dari total 1.925 bidang tanah.

Rincian luasan tanah yang berhasil diselamatkan meliputi tanah jalan sebanyak 1.308 bidang tanah senilai Rp2,45 triliun, tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) sebanyak 180 bidang tanah senilai Rp65,17 miliar, dan tanah lainnya sebesar 379 bidang tanah senilai Rp951,58 miliar.

Sementara itu, untuk sisa 74 bidang tanah yang belum bersertifikat, Pemkot Denpasar menargetkan penyelesaian menyeluruh secara bertahap pada tahun 2026 dan 2027, selama dokumen pendukung lengkap dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

"Sebagai wujud transparansi, Pemkot Denpasar melaporkan total kepemilikan gedung dan bangunan sebanyak 2.374 unit dengan nilai aset mencapai Rp1,64 triliun," jelasnya.

Dalam penelusuran berkala, lanjut Jaya Negara, ditemukan 16 unit aset atau setara 0,67 persen dari total jumlah aset, senilai Rp3,16 miliar, yang tidak ditemukan keberadaan fisiknya karena mayoritas bangunan lama tersebut telah dibongkar. Aset tersebut tersebar di beberapa instansi, seperti Bagian Tata Pemerintahan Setda, Dinas Perumahan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.

Menyikapi hal ini, lanjut Jaya Negara, Pemkot Denpasar mengambil tindakan tegas dan akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dengan mereklasifikasi aset tersebut ke pos Aset Lain-lain serta membentuk SK Tim Peneliti Penghapusan Aset.

Di sektor pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menunjukkan performa yang solid. Hingga Oktober 2026, realisasi pajak daerah terkumpul sebanyak Rp1.699,74 miliar atau menembus 89,58 persen dari target sebesar Rp1.897,38 miliar.

Beberapa sektor pajak mencatatkan performa gemilang melebihi ekspektasi, di antaranya Pajak Reklame dengan capaian 109,72 persen atau realisasi Rp14,26 miliar, PBJT Jasa Parkir dengan capaian 100,59 persen atau realisasi Rp8,05 miliar, dan PBJT Jasa Perhotelan dengan capaian 95,98 persen atau realisasi Rp265,86 miliar.

Di samping itu, penagihan piutang pajak yang menumpuk per 31 Desember 2025 terus dikejar. Hingga Oktober 2026, Pemkot berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp89,30 miliar dari total piutang pajak Rp719,54 miliar, di mana sektor Pajak Restoran menjadi salah satu yang paling kooperatif dengan capaian penagihan mencapai 51,99 persen.

Lebih lanjut, Wali Kota Jaya Negara mengatakan, untuk strategi berkelanjutan ke depan, guna memaksimalkan sisa target di sisa tahun anggaran, Pemkot Denpasar menggencarkan program Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

"Langkah intensifikasi mencakup pemberian insentif fiskal berupa penghapusan denda administratif, pemberian reward PBB-P2, optimalisasi mobil keliling, hingga pemanfaatan klaster digital melalui alat rekam PBJT," ungkapnya.

Sedangkan untuk ekstensifikasi, Pemkot menjalin kerja sama erat dengan pihak desa/kelurahan serta Universitas Udayana guna melakukan verifikasi data lapangan terkait potensi objek PBB-P2 baru, termasuk mengidentifikasi tanah kosong yang kini telah beralih fungsi menjadi bangunan.

"Langkah ini selaras dengan semangat falsafah Vasudhaiva Kutumbakam, yakni Denpasar untuk Semua, demi mewujudkan kota yang maju, transparan, dan bebas korupsi," kata Jaya Negara.(ays)

KKKS Kota Denpasar Serahkan Bantuan Kursi Roda di Tiga Lokasi,

Ket foto : Ketua KKKS Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya saat menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa kursi roda di tiga lokasi, Kamis (5/11).

Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa Sebut Sebagai Wujud Kepedulian Antar Sesama.

Denpasar, Bali Kini - Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Denpasar bersinergi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan kembali menyerahkan bantuan alat kesehatan berupa kursi roda di tiga lokasi yang tersebar diwilayah Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kamis (5/11). Tiga lokasi tersebut yakni kediaman I Made Sura di wilayah Dusun Kaja, Kelurahan Pedungan, serta kediaman Ni Nyoman Nyomplong dan Ni Ketut Pagun di wilayah Dusun Dukuh Pesirahan, Kelurahan Pedungan.

Penyerahan bantuan dilaksanakan oleh Ketua KKKS Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, didampingi Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, Elly Widiani. Turut hadir Camat Denpasar Selatan, I Kadek Ermanto, beserta jajaran instansi terkait lainnya.

Ketua KKKS Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi KKKS bersama Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang sakit maupun memiliki keterbatasan mobilitas.

"Kehadiran kami untuk menyerahkan langsung bantuan kursi roda kepada lansia dan masyarakat yang sedang sakit, sekaligus melihat kondisi mereka secara langsung dan memberikan dukungan semangat. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian antar sesama," ujar Ayu Kristi.

Lebih lanjut disampaikan, bantuan kursi roda ini merupakan hasil sinergi Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan Cabang Denpasar. Program tersebut menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang bertujuan memberikan dukungan kepada individu dengan keterbatasan fisik, seperti penyandang disabilitas, lansia, maupun masyarakat dalam masa pemulihan yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

Dikatakannya, program ini berfokus pada penyediaan kursi roda maupun perangkat bantu mobilitas lainnya agar penerima manfaat dapat menjalani kehidupan secara lebih mandiri serta tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial.

"KKKS Kota Denpasar terus membangun sinergi bersama Dinas Sosial dan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Denpasar guna mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan sosial," ujarnya.

Ayu Kristi menambahkan, identifikasi kebutuhan bagi lansia dan penyandang disabilitas juga dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial untuk membantu menilai tingkat mobilitas serta menentukan jenis kursi roda yang paling sesuai bagi setiap penerima manfaat. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan bantuan serupa dapat mengajukan usulan melalui kepala dusun dan perbekel/lurah setempat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan asesmen sesuai ketentuan.

"Kami berharap bantuan kursi roda yang diserahkan kali ini dapat bermanfaat bagi para penerima manfaat dalam menunjang aktivitas sehari-hari di rumah," ujarnya.

Sementara itu, Ni Nyoman Nyomplong selaku salah satu penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas bantuan kursi roda yang diterimanya.

"Tentu bantuan ini sangat bermanfaat dalam melakukan aktivitas di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak, yakni KKKS, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Cabang Kota Denpasar," ujarnya. (Ags).

APBD Jembrana 2027 Disahkan, Bupati Kembang Tekankan Anggaran Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat⁰

Jembrana , Bali Kini – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Jembrana Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana, Jumat (6/11).

Bupati Jembrana menegaskan, kesepakatan APBD 2027 bukan sekadar penetapan angka-angka dalam dokumen anggaran. Lebih dari itu, APBD merupakan penegasan arah dan prioritas pembangunan daerah yang harus diperjuangkan bersama sepanjang tahun 2027.

Menurutnya, di balik setiap alokasi anggaran terdapat harapan masyarakat, kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi, serta cita-cita pembangunan Jembrana yang harus terus diwujudkan.

"Kita menyadari, perjalanan ke depan tidaklah mudah. Berbagai tantangan masih membentang dan keterbatasan masih harus kita hadapi. Namun, keadaan tidak boleh memadamkan harapan, tantangan tidak boleh menghentikan langkah, dan keterbatasan tidak boleh melemahkan tekad kita untuk terus membangun," tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan untuk tetap optimistis menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, masa depan Jembrana tidak hanya ditentukan oleh besarnya tantangan, tetapi juga oleh kuatnya tekad, persatuan, dan kerja nyata seluruh pihak.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jembrana yang telah berkontribusi dalam menuntaskan seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027. Berbagai pandangan, masukan, dan saran legislatif dinilai telah memperkaya pembahasan sekaligus menyempurnakan kebijakan anggaran agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Selain menyepakati Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, rapat paripurna tersebut juga menghasilkan kesepakatan terhadap Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.

Ranperda tersebut sebelumnya telah melalui proses pembahasan sejak masa persidangan terdahulu dan akhirnya dapat dituntaskan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bupati menilai, pencabutan sejumlah Perda tersebut menjadi bagian penting dari upaya penataan regulasi daerah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan produk hukum daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang perencanaan dan dukungan anggaran yang terarah, tetapi juga harus didukung landasan hukum yang tertib dan tepat.

"Melalui anggaran, kita menentukan prioritas dan membiayai program pembangunan. Melalui penataan regulasi, kita memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program tersebut berjalan dalam kerangka hukum yang jelas dan pasti," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan agar seluruh kesepakatan yang telah dicapai tidak berhenti sebagai keputusan formal yang tertuang dalam dokumen resmi. Sebaliknya, keputusan tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Dengan disepakatinya Ranperda APBD 2027 dan Ranperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan Jembrana yang terarah, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang direncanakan, dan setiap kebijakan yang ditetapkan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Jembrana," tandasnya. (*)

Pemkab dan DPRD Jembrana Gelar Bhakti Penganyar di Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo

Jembrana , Bali Kini - Jajaran Pemerintah Kabupaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana melaksanakan persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Luhur Giri Salaka, kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (5/11/2026) malam.

 

Persembahyangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna, serta Ketua DPRD Kabupaten Jembrana Ni Made Sri Sutharmi. 

Rangkaian persembahyangan berlangsung khusyuk dan khidmat diikuti oleh seluruh peserta. Bhakti Penganyar ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur sekaligus upaya spiritual untuk memohon kestabilan dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan bahwa persembahyangan bersama ini merupakan bagian dari komitmen menjaga keseimbangan antara upaya skala dan niskala dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Persembahyangan Bhakti Penganyar ini adalah momentum bagi kita semua untuk memohon kerahayuan, keselamatan, serta perlindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga seluruh masyarakat Jembrana senantiasa dianugerahi kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman," ujar Bupati Kembang.

Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif yang terjalin dalam kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah.

"Melalui doa bersama ini, kita memohon agar seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD senantiasa diberikan tuntunan, keteguhan hati, serta pemikiran yang jernih dalam mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tambahnya.

Rangkaian acara diawali dengan prosesi persembahyangan bersama yang diikuti oleh seluruh rombongan Pemkab dan DPRD Jembrana. Usai persembahyangan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dana punia oleh Bupati Jembrana dan ketua DPRD Jembrana kepada pengempon Pura Luhur Giri Salaka Alas Purwo sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pujawali.(*)

Jajaran Pemkab Tabanan Laksanakan Bhakti Penganyar di Pura Giri Salaka Alas Purwo Bertepatan dengan Hari Suci Pagerwesi

Tabanan ,Bali Kini  – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan persembahyangan Bhakti Penganyar di Pura Giri Salaka, Alas Purwo, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (4/11). Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Suci Pagerwesi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Dr. I Gede Susila, S.Sos., M.Si., beserta Ny. Santi Susila yang hadir mewakili Bupati Tabanan. Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta istri dan anggota DPRD, para Asisten Sekda, para Camat, serta para Kepala Perangkat Daerah beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Persembahyangan Bhakti Penganyar berlangsung dengan khidmat sebagai wujud sradha dan bhakti umat ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Rangkaian kegiatan dilaksanakan melalui persembahyangan bersama, yang dilanjutkan dengan penyerahan punia sebagai bentuk ketulusan dan dukungan terhadap keberlangsungan kegiatan keagamaan di Pura Giri Salaka.

Momentum Hari Suci Pagerwesi yang dimaknai sebagai hari untuk memperkuat keteguhan pikiran dan spiritualitas menjadi pengingat bagi umat Hindu agar senantiasa membentengi diri dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai dharma, serta kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Melalui momentum suci ini, diharapkan mampu meningkatkan sraddha dan bhakti serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan.

Pelaksanaan Bhakti Penganyar juga dimeriahkan dengan persembahan seni dan budaya Bali, yakni Tari Rejang Tridatu, Tari Dadong Rerod, serta tabuhan Sekaa Gong Wanita Kabupaten Tabanan. Persembahan tersebut menambah semarak sekaligus kekhidmatan suasana, serta menjadi wujud nyata pelestarian seni, adat, dan budaya Bali yang senantiasa berjalan selaras dengan kehidupan spiritual masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan berharap nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan sradha bhakti umat semakin kuat. Selain menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi keagamaan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat rasa persatuan serta menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan sesuai dengan ajaran Tri Hita Karana.(*)

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tabanan ,Bali Kini  – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., menghadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

 

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi. “Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah. “Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

 

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

 

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. “Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya.(*)

 

Bangun Ekosistem Inovasi dari Satuan Pendidikan hingga Perangkat Daerah, Pemkab Klungkung Gelar Bimbingan Teknis Agen Inovasi

Klungkung , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui budaya inovasi. Hal tersebut disampaikan saat Bupati Klungkung, I Made Satria membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para Agen Inovasi Daerah tahun 2026 di ruang rapat Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Jumat (6/11).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pendampingan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas para agen inovasi daerah. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya tuntutan pelayanan publik, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Inovasi tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar atau teknologi yang canggih. Saya mendorong seluruh pihak untuk memulai dari permasalahan sehari-hari, seperti menyederhanakan birokrasi, membenahi prosedur pelayanan, meningkatkan efektivitas kerja, hingga memanfaatkan teknologi informasi dan metode pembelajaran yang lebih kreatif,” tegas Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati Satria menyoroti pentingnya keterlibatan dunia pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Menurutnya, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga lingkungan yang menumbuhkan kreativitas, karakter, berpikir kritis, serta keberanian peserta didik dalam menemukan solusi. Peningkatan budaya inovasi ini menyasar kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik. "Setiap unit kerja harus menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, budaya belajar, dan budaya melayani. Upaya penguatan budaya inovasi ini sejalan dengan visi Kabupaten Klungkung, yaitu "Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera" melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, santun, dan inovatif,” ujarnya.

Bupati Satria juga berharap seluruh peserta bimtek tidak hanya menyerap materi, tetapi juga mampu melahirkan komitmen serta gagasan nyata yang dapat segera diterapkan di unit kerja maupun satuan pendidikan masing-masing. “Dengan semangat berbenah dan berinovasi secara berkelanjutan, Kabupaten Klungkung optimis mampu membangun ekosistem inovasi yang makin kuat demi kemajuan pembangunan daerah,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Klungkung, I Ketut Budiarta, menjelaskan bahwa bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan tenaga pendidik dalam mengolah ide kreatif menjadi inovasi yang bermanfaat, terukur, serta dapat diterapkan secara konkrit. Melalui Bimtek ini, setiap OPD dan satuan pendidikan ditargetkan mampu menghasilkan minimal satu rancangan inovasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Semoga melalui kegiatan bimtek ini tercipta komitmen bersama untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Klungkung yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Ketut Budiarta.(*)

Pemkab Bangli Dorong UMKM Naik Kelas melalui Bimtek dan Pendampingan Perizinan Berusaha di Susut

BANGLI , BALI KINI  – Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kemudahan pelayanan perizinan berusaha. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendampingan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Susut yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Kabupaten Bangli, I Made Ari Pulasari, mewakili Bupati Bangli, bertempat di Kay Resto, Banjar Sribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kamis (5/11/2026).

Bimtek ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam mengurus legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dengan memiliki perizinan yang sah, pelaku usaha diharapkan memperoleh kepastian hukum sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan usaha dan memperluas akses pasar.

Dalam sambutannya, Made Ari Pulasari menyampaikan bahwa legalitas usaha merupakan salah satu kebutuhan penting bagi pelaku UMKM untuk dapat berkembang dan meningkatkan daya saing. Menurutnya, pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan serta pendampingan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap para pelaku usaha semakin memahami pentingnya legalitas usaha dan mampu memanfaatkan sistem OSS dengan baik. Jangan sampai usaha masyarakat sudah berjalan dan memiliki potensi untuk berkembang, tetapi terkendala karena belum memiliki izin usaha," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, para pelaku usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha, tetapi juga terus meningkatkan kualitas produk, inovasi, dan profesionalisme dalam pengelolaannya.

"Kami berharap setelah mengikuti Bimtek ini, para pelaku usaha dapat segera melengkapi perizinannya. Pemerintah Kabupaten Bangli akan terus mendorong terciptanya pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari perangkat daerah terkait untuk memberikan pemahaman mengenai aspek perizinan sesuai bidang usaha, sekaligus pendampingan kepada peserta dalam proses pengurusan legalitas usaha.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli berharap semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas usaha, mampu meningkatkan daya saing, serta tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan berkelanjutan sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bangli.(*)

Wagub Giri Prasta Tinjau Bedah Rumah di Jembrana, Tekankan Kualitas Bangunan demi Kenyamanan Warga

JEMBRANA , BALI KINI – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, meninjau program bedah rumah Pemerintah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana, Kamis (5/11).

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah keluarga I Gede Yogi Agus Cahaya di Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi hunian penerima manfaat sekaligus memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bantuan Rp75 Juta untuk Pembangunan Rumah Layak Huni*

Program bedah rumah tersebut bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp75 juta.

Bantuan diperuntukkan bagi pembangunan rumah satu lantai seluas 30 meter persegi yang dilengkapi dua kamar tidur, teras, dan kamar mandi. Pembangunan rumah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hunian sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi keluarga penerima manfaat.

Kondisi Rumah Memprihatinkan, Sanitasi dan Akses Air Bersih Belum Memadai*

Saat meninjau kediaman I Gede Yogi Agus Cahaya, Wagub Giri Prasta mendapati kondisi rumah yang tergolong tidak layak huni. Salah satu kamar tidur juga difungsikan sebagai dapur, sementara atap genteng mengalami kebocoran dan lantai teras masih berupa tanah.

Kondisi sanitasi rumah tersebut juga belum memadai. Kamar mandi mengalami kerusakan berat dan tidak memiliki atap. Selain itu, rumah keluarga tersebut belum terhubung dengan jaringan air bersih PDAM sehingga masih mengandalkan sumur tradisional untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Wagub Tekankan Kualitas Pembangunan dan Kenyamanan Penerima Manfaat*

Melihat kondisi tersebut, Wagub Giri Prasta meminta agar pelaksanaan program bedah rumah benar-benar memperhatikan kualitas bangunan, mulai dari konstruksi hingga kelengkapan fasilitas dasar.

Ia menekankan bahwa pembangunan rumah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga harus memastikan hunian yang dihasilkan layak ditempati serta mampu memberikan rasa aman, sehat, dan nyaman bagi penghuninya.

Keluarga Penerima Manfaat Bersyukur atas Bantuan Pemprov Bali*

I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini, istri I Gede Yogi Agus Cahaya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan bedah rumah yang diterima keluarganya. Ia mewakili suaminya yang saat kunjungan berlangsung masih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

"Matur suksma, Bapak Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, atas bantuan bedah rumahnya. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami," ungkapnya saat berdialog dengan Wagub Giri Prasta dan Bupati Jembrana.

Dalam kesehariannya, I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini bekerja membuat perlengkapan upakara berupa tamas, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Keduanya berupaya memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan kondisi tempat tinggal yang belum layak.

Wagub Berikan Bantuan Pendidikan kepada Anak Penerima Manfaat*

Selain meninjau kondisi rumah, Wagub Giri Prasta juga memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp500.000 kepada Putu Bagus Andi Yoga Sulung, anak pasangan I Gede Yogi Agus Cahaya dan I Dewa Ayu Putu Mega Ariantini.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus motivasi agar Putu Bagus, yang saat ini duduk di kelas II SD Negeri Banyubiru, terus rajin belajar dan bersemangat menempuh pendidikan.

Melalui program bedah rumah ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya membantu masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.(*)