Warga Madura Banjarangkan Laksanakan Tradisi Kuno “Ngaro” di Tengah Malam

Klungkung, Bali Kini - Warga keturunan Madura di Pura Kawitan Dadia Arya Dalem Madura, Dusun Selat, Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, melaksanakan tradisi sakral “Ngaro” pada malam Purnama Kapat, Sabtu (26/9).

Tradisi Ngaro merupakan warisan leluhur kuno asal tanah Madura, Jawa, yang dilestarikan oleh keturunan Raja Madura di wilayah Banjarangkan. Berdasarkan sejarah, tradisi ini berawal dari ritual penebusan dosa leluhur yang dilakukan oleh penguasa Madura, yakni Adipati Arya Kuda Pinolih. Upacara besar tersebut turut mengundang sejumlah raja di bawah naungan kekuasaan Kerajaan Majapahit, termasuk Raja Bali pada masa itu, Dalem Ketut Sri Semara Kepakisan, yang hadir sebagai saksi.

Sejarah hubungan erat antara Bali dan Madura ini berlanjut dalam perjalanan pulang Raja Bali bersama Arya Kuda Pinolih menuju Bali. Di perairan laut Bali Selatan, keris milik Raja Bali terjatuh ke laut. Dengan sigap, Arya Kuda Pinolih menceburkan diri untuk mencarinya. Berkat bantuan seekor ikan barakuda (ikan kucul), keris tersebut akhirnya berhasil ditemukan di perairan sekitar Pantai Karang Intaran, Sanur. Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi tonggak awal pelaksanaan tradisi Ngaro.

Kelihan Pura Kawitan Dalem Madura Banjarangkan, I Wayan Juliawan, menjelaskan bahwa selain warga keturunan Madura di Intaran Sanur, warga Madura di Banjarangkan secara konsisten menjaga tradisi ini. Rangkaian upacara diawali dengan pembuatan banten dan persembahan sejak pukul 18.00 Wita hingga tengah malam.

Sebanyak 30 kepala keluarga (KK) warga Arya Madura Banjarangkan mengikuti prosesi dengan mengarak seluruh tapakan atau pretima dari pura dengan berjalan kaki menuju kawasan pantai. Mengingat kondisi abrasi di Pantai Tegal Besar, prosesi puncak persembahan sesajen dan banten dilaksanakan di Pantai Siut, Kabupaten Gianyar, tepat pukul 00.00 Wita yang dipuput oleh Jero Mangku setempat.

"Saat melaksanakan upacara, kami minim menggunakan gamelan maupun sinar lampu sebagai penerang. Setelah upacara selesai, persembahan berupa tumpeng dan banten lainnya akan dibagikan kepada warga Arya Madura maupun pemedek umum yang hadir," ujar I Wayan Juliawan.

Secara filosofis, tradisi Ngaro bertujuan untuk memohon keselamatan, kerahayuan (kerahayuan jagat) bagi warga Arya Madura dan masyarakat luas, sekaligus sebagai wujud syukur serta penghormatan kepada para leluhur yang menjadi cikal bakal keberadaan warga Arya Madura di Pulau Bali.(*)

Pemkab Bangli Percepat PBG dan SLF, Perkuat Kepastian Berusaha dan PAD

BANGLI , BALI KINI - Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif dengan memperkuat kepastian legalitas bangunan bagi pelaku usaha. Langkah tersebut diwujudkan melalui Forum Konsultasi Publik Optimalisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang digelar di Gedung Bhukti Mukti Bhakti (BMB), Jumat (25/9).

Forum yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli itu menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemerintah daerah, tenaga ahli, konsultan perencanaan, perangkat daerah teknis, dan pelaku usaha. Pembahasan diarahkan pada upaya mempercepat proses PBG dan SLF sekaligus memastikan pembangunan dan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan.

Dalam sambutannya, Sekda Bangli Riana Putra menekankan bahwa percepatan pelayanan perizinan tidak boleh dilepaskan dari aspek kepatuhan terhadap regulasi tata bangunan. PBG dan SLF, kata dia, bukan semata-mata dokumen administratif, tetapi memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, menjamin keselamatan serta kelayakan bangunan, dan menciptakan kepastian bagi dunia usaha.

“PBG dan SLF bukan hanya persoalan administrasi. Di dalamnya terdapat aspek kepastian hukum, keselamatan bangunan, serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, proses pelayanan harus terus didorong agar lebih cepat, mudah dan tetap sesuai ketentuan,” menjadi penekanan dalam forum tersebut.

Selain mendukung kepastian berusaha, optimalisasi PBG dan SLF juga berkaitan dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah melihat tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Forum tersebut diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli. Kepala DPMPTSP Bangli Jetet Hiberon, AP, M.Si. menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang PBG dan SLF.

Dari Tim Profesi Ahli (TPA), hadir Dr. Ir. Ar. Ngakan Ketut Acein Dwijendra, ST, SDs, MA, MH, MDs, IAI, IPU, AS, EAN, Eng, APEC, Eng, yang memaparkan materi mengenai peran TPA dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.

Sementara itu, Konsultan Perencanaan Andi Febrianta Pande Suryawidartha memberikan pemaparan mengenai fasilitasi perencanaan dalam mempercepat proses PBG dan SLF. Dari Dinas PUPR-Perkim Kabupaten Bangli, disampaikan materi mengenai strategi serta berbagai hambatan dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.

Kehadiran para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam forum tersebut. Pemerintah tidak hanya menyampaikan ketentuan dan prosedur, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam proses pengurusan legalitas bangunan.

Melalui komunikasi dua arah tersebut, pemerintah daerah berharap berbagai kendala yang selama ini muncul dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama. Dengan demikian, percepatan perizinan dapat berjalan seiring dengan pemenuhan standar teknis dan ketentuan tata bangunan.

Optimalisasi PBG dan SLF menjadi salah satu bagian dari upaya Pemkab Bangli membangun ekosistem pelayanan perizinan yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. Kemudahan serta kepastian proses perizinan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Pemerintah Kabupaten Bangli juga mendorong agar sinergi antara perangkat daerah, tenaga ahli dan dunia usaha terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan pelayanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki kepastian prosedur dan kualitas.

Dengan semakin tertibnya legalitas bangunan dan kegiatan usaha, Pemkab Bangli berharap pertumbuhan investasi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada saat yang sama, peningkatan kepatuhan terhadap perizinan diharapkan turut memperluas basis penerimaan daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Forum konsultasi publik ini pada akhirnya menjadi bagian dari upaya membangun pola pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, sekaligus memastikan setiap pembangunan di Kabupaten Bangli berjalan secara tertib, aman, legal, dan memberikan manfaat bagi kemajuan daerah.(Rls)

Peringati Hari Rabies Sedunia 2026:

Peringati Hari Rabies Sedunia 2026: Kolaborasi Lintas Sektor di Bangli Perkuat Pendekatan One Health dan Kesejahteraan Hewan

BANGLI, BALI KINI -  Memperingati Hari Rabies Sedunia (World Rabies Day) 2026, Pemerintah Kabupaten Bangli menggandeng Yayasan Bali Animal Welfare Association (BAWA) dan FOUR PAWS International untuk menggelar aksi kolaboratif bertajuk “Bersama Lebih Kuat (Stronger Together)”. Bertempat di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT KUMKM) Kabupaten Bangli, inisiatif ini mempertegas komitmen terpadu dalam memutus rantai penularan rabies di Pulau Dewata. 

Melalui pendekatan holistik One Health, kegiatan ini menjembatani keterkaitan erat antara kesehatan manusia, kesejahteraan hewan, dan kelestarian lingkungan. Upaya pengendalian tidak hanya berfokus pada percepatan cakupan vaksinasi dan respons cepat terhadap luka gigitan, tetapi juga menekankan edukasi kepemilikan hewan yang bertanggung jawab serta manajemen populasi berbasis perlakuan manusiawi. 

Rangkaian acara Hari Rabies Sedunia 2026 di Kabupaten Bangli dirancang ke dalam tiga pilar agenda strategis: 

Lokakarya Rabies dan Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare Workshop)

Mengusung tema “Dari Kesejahteraan Hewan Menuju Pemberantasan Rabies: Memperkuat Komunitas Melalui One Health”, forum ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor di lingkungan Pemkab Bangli termasuk Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Kesehatan; BAPPEDA; Disdikpora; Disparbud; BPBD; Satpol PP; Diskominfo; hingga Puskeswan Bangli dan Kintamani. Lokakarya ini menjadi sarana evaluasi strategis capaian penanganan rabies dari aspek kesehatan masyarakat maupun kesehatan hewan guna merumuskan langkah penanggulangan yang terpadu dan berkelanjutan. 

Kompetisi Edukasi Sekolah

Menyasar generasi muda sebagai agen perubahan, kegiatan bertajuk “Setiap Suara Berarti, Setiap Tindakan Berharga, Lebih Kuat Bersama!” ini melibatkan siswa Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Bangli. Edukasi interaktif dikemas melalui ragam kompetisi kreatif mulai dari Lomba Menggambar Poster, Mewarnai, Video Edukasi Rabies dan Kesejahteraan Hewan, hingga Lomba Yel-Yel Rabies. Inisiatif ini menanamkan kesadaran dini tentang pencegahan rabies, protokol pertolongan pertama pada luka gigitan, serta pencegahan penelantaran hewan peliharaan. 

Layanan Kesehatan Hewan Gratis

Mengangkat sub-tema “Bersama Lebih Kuat: Hewan Sehat, Keluarga Selamat”, tim medis veteriner menyelenggarakan program sterilisasi, kastrasi dan vaksinasi rabies gratis bagi anjing peliharaan maupun anjing komunitas di area parkir Gedung PLUT KUMKM Bangli. Intervensi 

araan maupun anjing komunitas di area parkir Gedung PLUT KUMKM Bangli. Intervensi medis ini menjadi wujud nyata komitmen pengendalian populasi anjing secara etis, berkelanjutan, dan efektif dalam membendung risiko penyebaran rabies. 

“Eliminasi rabies bukanlah perjuangan satu pihak semata, melainkan kerja bersama lintas disiplin dan lapisan masyarakat. Melalui sinergi One Health dan kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, kita sedang membangun benteng ketahanan kesehatan yang kokoh demi keselamatan seluruh warga Bangli,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli.

Melalui momentum ini, Pemkab Bangli bersama mitra mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengambil peran aktif: rutin memvaksinasi hewan peliharaan, memelihara dengan bertanggung jawab, serta segera mengakses fasilitas kesehatan terdekat apabila terjadi kasus gigitan hewan penular rabies (HPR). Target eliminasi rabies dapat terwujud nyata saat pemerintah, komunitas, dan warga bergerak selaras dan konsisten. 

Tentang Penyelenggara:

Peringatan Hari Rabies Sedunia 2026 di Kabupaten Bangli merupakan inisiatif kemitraan strategis antara Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli bersama jajaran OPD Pemkab Bangli, Yayasan BAWA (Bali Animal Welfare Association), dan FOUR PAWS International. Sinergi ini berdedikasi mewujudkan Bali bebas rabies melalui perlindungan kesehatan masyarakat serta penegakan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

Ribuan Pemedek Padati Rangkaian Aci Usabha Gumang di Bugbug, Berlangsung Tiga Hari

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini -  Ribuan pemedek memadati rangkaian Aci Usabha Gumang yang digelar selama tiga hari, 24–26 September 2026, di Pura Bukit Gumang dan Pura Bale Agung, Desa Adat Bugbug, Karangasem.

Pemedek yang hadir berasal dari Catur Desa, meliputi Desa Adat Bugbug, Bebandem, Datah, Ngis, dan Jasri. Selama pelaksanaan upacara, pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas dilakukan petugas gabungan Polres Karangasem, Polsek Karangasem, Dinas Perhubungan Karangasem bersama Pecalang Jagabaya Desa Adat Bugbug.

Penyarikan Gede Desa Adat Bugbug, I Nyoman Bagus Purna mengatakan, pada Kamis (24/9), Ida Bhatara dari Catur Desa melaksanakan prosesi menuju Pura Gumang. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas memberlakukan sistem buka tutup di sejumlah jalur yang dilalui iring-iringan warga yang mundut pralingga Ida Bhatara.

“Tanggal 24 itu merupakan Aci yang dilaksanakan di Pura Gumang. Mulai pukul 15.00 Wita Ida Bhatara dari Catur Desa, utamanya dari Bebandem, sudah hadir mengikuti aci yang berlangsung di Gumang. Prosesi ini berlangsung hingga pukul 23.00 Wita,” ujar Bagus Purna.

Setibanya di Pura Gumang, Ida Bhatara Bebandem melaksanakan upacara Mabiasa atau Mapurwadaksina bersama Ida Bhatara Gede Gumang. Prosesi dilakukan dengan mengelilingi mandala upacara sebanyak tiga kali, sebelum pralingga Ida Bhatara Bebandem distanakan di panggungan.

Selanjutnya, pralingga Ida Bhatara dari Desa Adat Ngis, Kecamatan Manggis, Desa Adat Jasri, Kecamatan Karangasem, serta Desa Adat Datah, Kecamatan Abang, tiba dan kemudian distanakan di panggungan.

Bagus Purna menjelaskan, Aci Usabha Gumang merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Dalam ritual Mabiasa tersebut, Ida Bhatara Gede Gumang tedun untuk Mapurwadaksina bersama Ida Bhatara Gede Bebandem, sementara Ida Bhatara lainnya menunggu.

Memasuki Jumat (25/9), jumlah pemedek yang datang untuk menghaturkan bakti semakin membludak. Pada hari tersebut, rangkaian Aci Usabha Gumang berlangsung di Pura Bale Agung.

Rangkaian diawali sekitar pukul 09.00 Wita ketika Ida Bhatara Gumang bersama Ida Bhatara dari Catur Desa tedun dari Pura Gumang dan memargi melewati wilayah Desa Adat Bugbug. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan ritual Mabiasa atau Ngambeng hingga tiba di Pura Bale Agung.

Setibanya di Pura Bale Agung, pralingga Ida Bhatara Gumang bersama Ida Bhatara dari Catur Desa melinggih di panggungan. Puluhan petugas kembali disiagakan di sepanjang jalur untuk mengatur pergerakan pemedek serta menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Sementara pada Sabtu (26/9), rangkaian Aci Usabha Gumang ditutup dengan prosesi Ida Bhatara Catur Desa mantuk menuju masing-masing desa. Pengamanan kembali dilakukan untuk memastikan iring-iringan warga yang mundut pralingga Ida Bhatara dapat berjalan lancar hingga tiba di desa masing-masing.

Berdasarkan sejumlah literatur, pelaksanaan Aci Usabha Gumang berkaitan dengan pasemetonan Ida Bhatara Gumang dengan Ida Bhatara Catur Desa. Ida Bhatara Lingsir atau Ida Bhatara Gede Gumang disebut memiliki empat keturunan, terdiri dari satu putra dan tiga putri, yakni Ida Bhatara Gede Manik, Ida Betari Ayu Made, Ida Betari Ayu Nyoman, dan Ida Betari Ayu Ketut.

Ida Betari Ayu Made disebut menikah dengan Ida Bhatara Gede Puseh dari Desa Pekraman Bebandem dan berstana di Pura Puseh Bebandem. Sementara Ida Bhatara Gede Manik juga berstana di Desa Pekraman Bebandem. Ida Betari Ayu Ketut kemudian menikah ke Desa Ngis dengan Betara Gede Dangin, sedangkan Ida Betari Ayu Nyoman menikah dengan Ida Betara Gede Pasisi dari Desa Jasri. (Ami)

Dewan Ingatkan Pemprov Saol Bantuan Desa Adat dan Subak

Denpasar, Bali Kini - Pendapat akhir pembahasan dan rekomendasi 

Dprd Provinsi bali terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi BALI tahun

anggaran 2026, Dewan secara tegas menyampaikan untuk kesekian kalinya mengingatkan serta mendorong Pemerintah Provinsi melakukan 

Kajian/Evaluasi secara menyeluruh terhadap bantuan Desa Adat dan Subak.

Itu disampaikan secara tegas dan keras disampaikan pada Rapat PARIPURNA KE-53 di Gedung DPRD Bali, Selasa (25/09) Renon, Denpasar. Dibacakan di muka sidang, Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026, WAKIL KETUA, I Kade Darma Susila, S.H dan KETUA, Drs. GEDE KUSUMA PUTRA, Ak, MBA, MM. 

Disampaikan dengan besarnya pembiayaan daerah netto adalah sebesar 739,409 M lebih (besarnya sama dengan rencana defisit) yang didapat dari 

penerimaan pembiayaan sebesar 1,502 T lebih dikurangi pengeluaraan pembiayaan sebesar 763,464 M lebih. Maka mengingat besarnya anggaran tersebut, maka berikut Rekomendasi Dewan ;

1. Mengingat keperluan Dana untuk melaksanakan Pembangunan yang selalu meningkat setiap tahun kami dewan tidak henti-henti untuk mengingatkan dan 

mendorong Pemerintah Provinsi Bali guna terus menggali dan

menciptakan sumber-sumber 

pendapatan yang baru termasuk pengelolaan semua aset yang ada, agar kapasitas fiskal keuangan daerah 

lebih baik. Jiwa enterprenuership (kewirausahaan) sudah seharusnya tidak hanya dimiliki seorang Kepala

Daerah, tetapi semua Kepala OPD juga harus mengikutinya. OPD-OPD yang ada harus berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.

2. Untuk kesekian kalinya Dewan mengingatkan serta mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan 

Kajian/Evaluasi secara menyeluruh terhadap bantuan

Desa Adat dan Subak.

Desa Adat dan Subak punya kemampuan dan beban 

yang berbeda, rasanya tidak ada keadilan jika diberikan BKK yang jumlahnya sama. Dana kisaran 

500 M tiap tahun untuk Desa Adat dan Subak se-Bali sudah saatnya dipikirkan untuk terdistribusi secara efektif.

3. Dengan tingkat kemiskinan 3,42% dari jumlah penduduk Bali dikisaran 4,4 juta jiwa berarti ada penduduk miskin dikisaran 150 rb jiwa.

"Kami Dewan meyakini masyarakat yang mampu atau 

berkecukupan bahkan sangat mampu jauh melebihi angka diatas, karenanya kami Dewan mendorong  Pemerintahan Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur dan jajaran (Minimal Eselon 2) serta Dewan 

membuat Gerakan Bersama untuk menjadi Bapak/Ibu Asuh Keluarga Miskin di Bali yang tentu juga melibatkan Pemerintahan Kabupaten/Kota," Tegas Dewan.

4. Dewan mengingatkan kembali serta mendorong Pemprov Bali untuk membuat target Zero rumah tidak layak huni di tahun 2029.

5. Dewan mendorong Pemprov. Bali untuk lebih greget melaksanakan Pergub No 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan

Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, mengingat masih banyak ada pelanggaran dilapangan.

"Demikianlah Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali disampaikan terkait pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026, dan pada prinsipnya dapat menerima Raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda," Tutup Dewan membacakan yang diwakili Darma Susila.(*)

Penanganan Galodo Solok, Kepala BNPB : Pencarian Korban dan Pendataan Jadi Prioritas

SOLOK , BALI KINI  – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M dampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (24/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan secara terpadu.

Sebelum menuju lokasi terdampak, rombongan tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan melanjutkan perjalanan darat menuju Arosuka, Kabupaten Solok. Setibanya di lokasi, Menko PMK bersama Kepala BNPB meninjau sejumlah titik terdampak, meliputi jembatan, kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan lokasi pengungsian.

Peninjauan jembatan dilakukan untuk melihat kondisi akses dan infrastruktur yang terdampak material galodo sekaligus memastikan akses masyarakat dan jalur distribusi bantuan dapat kembali berfungsi. Di kompleks Pemerintah Daerah, rombongan melihat langsung dampak material banjir bandang terhadap kawasan perkantoran dan fasilitas pemerintahan. Sementara di lokasi pengungsian, perhatian diarahkan pada kondisi masyarakat terdampak serta pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

Banjir bandang terjadi pada Senin (21/9) sekitar pukul 19.45 WIB di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Bencana bersumber dari hulu Sungai Batang Laso setelah bukit di sekitar aliran sungai mengalami longsor. Material pasir, batu, lumpur dan air kemudian menerjang kawasan sekitar Kantor Bupati Solok hingga meluap ke badan Jalan Raya Solok–Padang.

Kejadian tersebut didahului hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Solok sejak sore hari dan menyebabkan peningkatan aliran sejumlah sungai, khususnya di sekitar Jorong Kayu Aro, Kecamatan Gunung Talang. Intensitas hujan yang cukup tinggi kemudian memicu longsor pada bukit di sekitar kawasan Kantor Bupati Solok.

Berdasarkan data sementara per 24 September 2026, tercatat satu orang meninggal dunia, satu orang masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian, satu orang mengalami luka berat serta tiga orang mengalami luka ringan.

Sebanyak 474 jiwa mengungsi, terdiri dari 39 jiwa di Rumah Dinas Wakil Bupati Solok, 17 jiwa di Rumah Dinas Bupati, tujuh jiwa di Rumah Ladang dan 410 jiwa melakukan pengungsian secara mandiri yang tersebar.

Dari hasil pendataan sementara, tercatat 11 unit rumah rusak berat, satu unit rumah rusak sedang dan 32 unit rumah rusak ringan. Selain itu, dua kantor pemerintahan rusak berat, delapan kantor pemerintahan rusak ringan, kios/toko terdampak seluas 300 meter persegi, satu rumah ibadah, lima jalan dan dua jembatan mengalami kerusakan.

*Status Tanggap Darurat*

Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026. Status tersebut berlaku selama 14 hari, terhitung mulai 22 September hingga 5 Oktober 2026.

Penanganan selama masa tanggap darurat difokuskan pada percepatan operasi pencarian dan pertolongan, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan wilayah terdampak, pemulihan akses dan fasilitas umum serta pemulihan pelayanan pemerintahan.

Setelah peninjauan lapangan, Menko PMK Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang Kabupaten Solok di Posko Utama Kabupaten Solok. Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membahas perkembangan penanganan, kondisi masyarakat terdampak, kebutuhan selama masa tanggap darurat serta langkah pemulihan pascabencana.

Kepala BNPB turut memberikan arahan terkait aspek penanganan kebencanaan, khususnya percepatan pencarian korban, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan akses serta percepatan pendataan dampak bencana.

*Kepala BNPB: Pencarian Korban dan Pendataan Harus Dipercepat*

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan pencarian terhadap satu korban yang masih hilang menjadi prioritas dalam penanganan darurat Kabupaten Solok.

“Yang paling utama sekarang adalah pencarian satu korban yang masih belum ditemukan.”

Suharyanto meminta seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian bergerak maksimal. Selain pencarian korban, pendataan masyarakat terdampak, pengungsi, rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan juga perlu segera diselesaikan sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Semua yang berkaitan dengan tanggap darurat, masyarakat yang mengungsi, kemudian pendataan kondisi korban itu harus segera diselesaikan.”

Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TRC, TNI-Polri, perangkat nagari dan unsur terkait lainnya terus melakukan pencarian korban, evakuasi, asesmen serta pendataan dampak di lapangan.

Hingga perkembangan terakhir pada Kamis (24/9), tim SAR gabungan masih melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai untuk mencari satu korban yang masih dinyatakan hilang. Pembersihan material lumpur, batu dan sisa banjir juga terus dilakukan pada jalan, kawasan perkantoran, permukiman dan fasilitas umum.

Jembatan penghubung pada jalan utama Arosuka telah dapat dilalui secara buka-tutup setelah material galodo dan lumpur dibersihkan. Perbaikan jaringan kelistrikan yang terputus masih dilakukan oleh PLN, sementara normalisasi aliran sungai pascabencana galodo sedang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

BNPB bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait akan terus memperkuat penanganan darurat, memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, serta melakukan pemutakhiran data sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan berikutnya.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah, BPBD, BNPB dan BMKG.(Rls)

Tiga Cassa Caravan Semai Natrium Klorida di Langit Kalsel dan Kalteng

BANJAR BARU, BALI KINI — Langit daratan Pulang Pisau di Kalimantan Tengah menjingga. Asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan gambut membumbung ke angkasa. Pemandangan ini juga tampak di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Hujan menjadi harapan agar asap ini segera memudar.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tiga armada pesawat Cessna Caravan guna mengoptimalkan upaya hujan buatan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perkuatan armada ini dilaksanakan sejak Selasa (22/9). Tiga bandar udara disiagakan sebagai base operasi modifikasi cuaca yakni Bandara Tjilik Riwut di Kota Palangkaraya dan Bandara Iskandar di Kota Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah serta Bandara Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Optimalisasi OMC merupakan arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M. pada rapat evaluasi dan koordinasi penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah dan Selatan. 

"Asap ini tidak ada teknologi untuk menghilangkannya, hanya ada dua cara. Yang pertama angin, yang kedua hujan," jelas Kepala BNPB.

"Sekecil apapun potensi adanya awan hujan, kita akan maksimalkan untuk modifikasi cuaca, untuk mendatangkan hujan buatan," tegas Suharyanto.

Dari Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, armada Caravan PK-FPU terbang satu sortie pada Selasa (22/9) dan satu sortie  pada Rabu (23/9). Penerbangan sortie 1 dilakukan menggunakan pesawat PK-FPU dengan _Engine On/Off_ pada pukul 14.10 WIB hingga 16.24 WIB dengan wilayah penyemaian awan dilakukan di Kabupaten Murung Raya. Penyemaian awan dilakukan di ketinggian 11.000 - 12.000 feet dengan menghabiskan bahan semai Natrium Klorida (NaCl) sebanyak 1.000 kg.

Armada PK-YNA lepas landas dari Bandara Iskandar di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk penyemaian awan hujan dari sektor selatan Kalimantan Tengah. Selama dua hari operasi, PK-YNA telah melakukan penyemaian sebanyak dua sortie dengan total 1.600 kg NaCl. Pada penerbangan hari Rabu (23/9) target penyemaian di wilayah Pulang Pisau dan Tabalong dengan level ketinggian 10.000 - 11.000 feet dan ditemukan awan Cumulus dan Cumulus Congestus dengan base awan berkisar 6.000-7.000 ft dan top awan berkisar 14.000 - 16.000 ft. Penyemaian menghabiskan bahan semai NaCl sebanyak 800 kg. Selama proses penyemaian, arah angin dominan bertiup dari arah Tenggara dengan kecepatan 6 - 7 knot.

Sementara itu, pesawat caravan dengan nomor registrasi PK-SNK bergerak dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. Hingga Rabu (23/9), PK-SNK telah melaksanakan empat sortie penerbangan. Sebanyak 4.000 kilogram Natrium Klorida disemai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tapin.

Pasca operasi modifikasi cuaca, hujan dengan intensitas sedang dilaporkan turun di wilayah Kabupaten Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Desa Gunung Batu (Kalimantan Selatan), dan Desa Padangin (Kalimantan Selatan).

BNPB memastikan langkah-langkah modifikasi cuaca terus dilakukan secara terkoordinasi dan berbasis informasi cuaca terkini. Pelaksanaan OMC akan terus disesuaikan dengan kondisi cuaca, hasil pemantauan lapangan, serta kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.(Rls)

Dorong Hasil Panen Melimpah, Bupati Kembang Ajak Petani Maksimalkan PM-AAS

Jembrana , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mendukung transformasi sektor pertanian menuju sistem modern guna meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, dalam acara Panen Bersama Padi Penerapan PM-AAS (Pertanian Modern - Advanced Agricultural System) yang berlangsung di Subak Tibu Beleng, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kamis (24/9).

Sistem Pertanian Modern PM-AAS ini merupakan program strategis Kementerian Pertanian yang telah diterapkan di percontohan lahan seluas 100 hektar di 15 provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, hingga Papua, salah satunya di Kabupaten Jembrana.

Rangkaian kegiatan diawali dengan panen padi bersama di lahan percontohan (demplot) dan dilanjutkan dengan sesi tatap muka serta dialog bersama para krama subak yang diikuti oleh Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, Direktur Pembenihan Tanaman Pangan Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, Dandim 1617/Jembrana, para penyuluh pertanian (PPL) se-Kabupaten Jembrana, para tamu undangan serta Ketua Krama Subak se-Kabupaten Jembrana.

Bupati Kembang menyampaikan optimismenya terhadap efisiensi dan efektivitas penerapan teknologi modern PM-AAS. Menurutnya, inovasi ini terbukti memberikan dampak peningkatan hasil panen yang sangat nyata.

"Dengan sentuhan teknologi dan perlakuan yang berbeda, hasilnya sangat jauh berbeda. Dari sisi biaya operasional kenaikannya hanya sekitar 15%, namun hasilnya bisa meningkat hingga 50%. Dari yang biasanya 6–7 ton per hektar, kini dapat mencapai 10 hingga 11 ton per hektar," ujarnya.

Bupati Kembang menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari alsintan (combine harvester dan traktor), kepastian harga gabah yang menguntungkan, ketersediaan pupuk bersubsidi, pendampingan PPL, hingga dukungan penuh dari TNI dan Polri untuk mengawal ketahanan pangan.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan mindset dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kalangan petani, khususnya generasi muda.

"Petani sekarang harus keren dan mau meng-upgrade diri. Jika dulu kita mengolah tanah dengan tenggala (bajak tradisional) lalu berganti traktor, kini ada teknologi penanaman yang lebih baru lagi. Jangan ragu untuk mengikutinya," tambahnya.

Sejumlah kendala yang dialami oleh para petani juga disampaikan langsung oleh Bupati Kembang terutama kesulitan air di musim kemarau saat ini, selain itu alih fungsi lahan juga mendapat perhatian khusus darinya.

"Kerja sama dengan petani juga kami harapkan. Apabila ada yang merubah lahan sawah untuk perumahan, segera tegur, lapor ke desa, lapor ke Polprades, lapor ke camat. Jangan dibiarkan, karena sekarang aturannya ketat. Jadi para petani sudah di-backup oleh juga TNI/Polri. Ini untuk ketahanan pangan kita," tegasnya.

Dilain sisi, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, mengapresiasi kebersamaan kelompok tani di Subak Tibu Beleng yang mau menerapkan pola tanam berkelompok dan serentak guna menekan resiko serangan hama.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, Prof. Fadjry Djufry menegaskan kesiapan untuk menyalurkan bantuan benih gratis secara berkelanjutan bagi petani di Kabupaten Jembrana.

"Petani yang mau menerapkan sistem PM-AAS ini akan dibantu benih gratis sebanyak 70 kg per hektar dari pemerintah. Berapa pun kuota yang diminta Pak Bupati untuk Jembrana, kami siap alokasikan dan berikan semuanya," ujar Prof. Fadjry.

Melalui panen bersama dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, TNI/Polri, serta krama subak ini, Kabupaten Jembrana optimistis mampu menjadi salah satu lumbung pangan modern yang mandiri dan berkelanjutan di Provinsi Bali.

(*)

Beli Sabu Rp1,7 juta, Pria Aussie ini Dituntut 2 Tahun Bui

l

Denpasar , Bali Kini - Adalah terdakwa Sean Duncan Millar, pria asal Australia yang kedapatan menyimpan sabu berat 0,6 gram oleh JPU Kejari Denpasar dituntut Pasal pengguna dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Terdakwa 50 tahun kelahiran Subippaco tahun 1975 itu, langsung menghampiri kuasa hukumnya untuk mengajukan pembelaan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang menjeratnya.

Jaksa Putu Delia menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melawan hukum menyimpan dengan sengaja dan menggunakan narkotika jenis sabu yang beratnya 0,6 gram.

Dimana kristal bening itu dalam dakwaan terdakwa menyebut membelinya seharga Rp1,7 juta. Paket O,6 gram langsung diberikan oleh Made 'Roofair' dilokasi tempat terdakwa menginap di Jalan Gunung Payung Padangsambian, Denpasar.

"Menyatakan bahwa terdakwa Sean Duncan Millar terbukti secara sah bersalah telah melawan hukum narkotika dan memohon agar Majelis Hakim menghukum terdakwa pidana penjara selama 2 tahun," tutun Jaksa.

Dalam dakwaan, pemilik Paspor RA9190662 itu mengaku sudah sering memasan Sabu kepada Made (DPO) dan selalu hanya digunakan sendiri selama dirinya berada di Bali.

Namun naas saat itu, Minggu tanggal 05 April 2026 sekira pukul 09.00 WITA, usai menerim barang pesanan sabu langsung disergap petugas dari Polresta Denpasar saat dirinya sudah berada dalam kamar tempatnya tinggal.

"Selain barang bukti narkotika berupa sabu, petugas juga menemukan barang bukti lainnya berupa alat bong yang digunakan untuk menkonsumsi sabu dengan cara dibakar," sebut dalam dakwaan jaksa.(*)

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bazar Murah HUT Ke-81 TNI

Ket. Foto :

Wali Kota Jaya Negara Hadiri Bazar Murah HUT Ke-81 TNI, Perkuat Sinergi Dan Ketahanan Pangan 

Denpasar, Bali Kini - Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Bazar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI Tahun 2026 yang berlangsung di Area Parkir Timur Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar, Selasa (22/9) pagi.

Turut hadir Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Danlanal Denpasar Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, Kadister Lanud I Gusti Ngurah Rai Mayor Kal Gede Mangku Yasa, unsur Kepolisian, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, perwakilan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta undangan terkait lainnya.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara atas nama Pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI Tahun 2026. Ia juga mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Bazar Murah yang digelar dalam rangka memperingati HUT TNI tersebut.

"Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bazar Murah HUT ke-81 TNI ini juga selaras dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam, di mana semua pihak bersinergi membangun Kota Denpasar dengan semangat kekeluargaan. Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah harus terus diperkuat, bukan hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga di sektor pembangunan, penanganan bencana, pemberdayaan masyarakat, dan dalam konteks bazar murah ini, yakni ketahanan pangan," ungkap Jaya Negara.

Jaya Negara berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelaksanaan Bazar Murah TNI dengan sebaik-baiknya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung keberadaan produk lokal dan UMKM.

"Kepada masyarakat yang hadir, diharapkan dapat memanfaatkan Bazar Murah TNI ini dengan berbelanja berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung produk lokal dan UMKM," imbuhnya.

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto menjelaskan Bazar Murah dalam rangka HUT ke-81 TNI Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

"Bazar TNI ini melibatkan 20 stan pedagang dan UMKM yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Bahan kebutuhan yang dijual antara lain beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, serta berbagai produk UMKM," jelasnya.

Ia mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, serta kemanunggalan TNI bersama rakyat.

"Peringatan HUT ke-81 TNI ini diharapkan dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, serta kemanunggalan TNI bersama rakyat. Bazar Murah TNI ini merupakan bukti nyata TNI hadir di tengah masyarakat sekaligus membantu penguatan ekonomi kerakyatan," ucapnya. (esa)