8 Poin Catatan Rekomendasi Dewan Terhadap Raperda Provinsi Bali 2025

Denpasar , Bali Kini - Dari sekian kalinya sidang paripurna yang di gelar Dewan di Gedung Utama DPRD Bali tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB TA 2025. Sampai pada Dewan memberikan beberapa poin Rekomendasi  yang dapat disimpulkan untuk menjadi catatan Gubernur Bali terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD yang disampaikan pada sidang Paripurna sebelumnya. 

Setidaknya ada Delapan poin catatan atau Rekomendasikan yang disampaikan, sebagaimana dibacakan ; Pertama, Perlunya Pemprov.Bali untuk terus melakukan upaya-upaya terobosan termasuk pembenahan regulasi, guna lebih memaksimalkan penerimaan PWA. Selanjutnya, Kedua, Dewan mendorong Pemprov. Bali untuk membuat target Zero Rumah tidak layak huni di tahun 2029,3. 

Ketiga, Perlunya dilakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang diatas dan dibawah tanah (menyangkut maksimal ketinggian bangunan), mengingat pemanfaatan ruang secara horizontal akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Keempat, Sudah saatnya Pemprov. Bali memikirkan dan mengkaji secara mendalam sebuah kebijakan yang orientasinya untuk pemerataan (afirmasi policy), mengingat ketimpangan yang ada di Bali (Indeks Gini menurun sangat lambat walau ada di posisi ketimpangan sedang 0,35 – 0,50). Fakta yang ada PDRB Perkapita Kab. Bangli 23,94%, Kab. Karangasem 30,28%, Kab. Buleleng 38,02% dari PDRB Perkapita Kab. Badung serta IPM Denpasar, Badung dan Gianyar masuk kategori sangat tinggi > 80% sementara Karangasem dan Bangli masih dikisaran < 74%.

Dan yang Kelima, Perlunya Pemprov. Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai kealih pemilikan terkait Bangunan-bangunan yang terbengkalai milik Pemerintah Pusat yang tersebar dibeberapa titik Kota Denpasar dan kota lainnya di Bali (korban krisis ekonomi 2008). Enam, Dewan Mendorong Pemerintah Provinsi Bali agar menyusun Regulasi guna memfasilitasi perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagai dasar implementasi mekanisme pembayaran imbal jasa lingkungan.

Tujuh, Pemerintah Provinsi Bali supaya bisa mengkoordinir steakholder dunia pariwisata guna pemasangan CCTV di beberapa titik untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Terakhir, Poin Kedelapan, Dewan menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan SE 2026.!(*)

Lantik 9 Perbekel, Bupati Sedana Arta Tegaskan Komitmen 'Super Team' dan Percepatan Digitalisasi Data Desa.

BANGLI, BALI KINI - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, resmi melantik sekaligus memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) sembilan Perbekel (Kepala Desa) beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa hasil Pemilihan Perbekel (Pilkades) serentak di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kintamani. Acara berlangsung di Gedung Bukthi Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Selasa (21/7/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, jajaran Anggota Forkopimda, Sekda Bangli, para Pimpinan Perangkat Daerah Terkait, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Sekretaris I TP PKK, para Camat, serta undangan terkait lainnya.

Adapun sembilan Perbekel yang resmi dilantik yakni I Ketut Librata Jaya Perbekel Desa Bunutin, I Ketut Pasek Sentana Perbekel Desa Abang Batudinding,I Wayan Agus Sudimawan Perbekel Desa Belantih I Ketut Sugita Perbekel Desa Binyan, I Ketut Putra Indrawan Perbekel Desa Bonyoh, I Gede Ariada Perbekel Desa Dausa,I Ketut Sumartika Perbekel Desa Kintamani,I Wayan Sersan Perbekel Desa Pinggan, I Nyoman Jonoarta Perbekel Desa Subaya. 

Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat karena pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Menurutnya, hal ini mencerminkan demokrasi yang semakin matang di Kabupaten Bangli.

"Perbedaan pilihan saat Pilkades adalah hal yang wajar. Setelah proses selesai, saatnya kita kembali bersatu. Saya minta para Perbekel yang baru dilantik segera merangkul seluruh komponen masyarakat dan mengoptimalkan potensi desa masing-masing," ujar Sedana Arta.

Ia juga menegaskan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan desa ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, para Perbekel dituntut menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Salah satu fokus utama yang ditekankan Bupati adalah percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui sistem Single Identity (Satu Data). Bangli saat ini dipercaya menjadi pilot project di Bali dalam integrasi data penerima bantuan pemerintah secara digital.

Untuk menyukseskan program prioritas ini, Bupati memberikan instruksi tegas berupa tenggat waktu dua minggu kepada seluruh desa untuk menuntaskan pendataan.

"Saya berikan target dalam dua minggu ke depan seluruh desa harus menuntaskan pendataan digital ini. Data tersebut akan langsung terhubung dengan kementerian dan lembaga di pusat sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang tepat sasaran," tegasnya.

Selain digitalisasi data, Sedana Arta mengulas perjuangan Pemkab Bangli dalam memperoleh Imbal Jasa Lingkungan (IJL) atas pemanfaatan sumber daya air Bangli oleh daerah lain di Bali. Kajian ilmiah menunjukkan Bangli merupakan kawasan resapan dan penyimpan air utama di Bali, sehingga layak mendapatkan kompensasi berpayung hukum regulasi Provinsi Bali.

"Prinsipnya Bapak Gubernur dan seluruh fraksi di DPRD Bali telah memberikan dukungan agar Perda atau Pergub terkait Imbal Jasa Lingkungan segera diterbitkan. Hasil kompensasi nantinya akan dikembalikan untuk konservasi alam, reboisasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat," jelasnya.

Bupati juga memaparkan berbagai lompatan capaian pembangunan Bangli, di antaranya Peningkatan fasilitas layanan RSUD Bangli (pengadaan CT-Scan, layanan kemoterapi, dan penguatan layanan penyakit jantung). Rencana strategis pendirian Fakultas Kedokteran Umum. Pengembangan kawasan olahraga terpadu GOR Anak Agung Kapten Mudita menuju standar internasional.

Mengakhiri arahannya, Sedana Arta mengimbau seluruh Perbekel baru, TP PKK Desa, dan jajaran perangkat daerah untuk mengikis sekat-sekat birokrasi dan memupuk semangat kolaborasi.

"Bangli tidak membutuhkan Super-Man, melainkan Super-Team. Mari kita tumbuhkan rasa jengah untuk bekerja bersama membangun desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli," pungkasnya.(*)

Mantapkan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bangli Gelar Bimtek dan Persiapan Monev KIP 2026

​BANGLI , BALI KININ– Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Krisna Setda Kantor Bupati Bangli pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memantapkan pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) KIP Tahun 2026.

​Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yakni Ni Ketut Dharmayanti Laksmi dan I Wayan Darma ini diikuti oleh para Sekretaris bersama  staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari 10 Badan Publik se-Kabupaten Bangli, yang terdiri dari unsur Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa.

​Dalam sambutan pembukanya, Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Bangli, Ni Made Ayu Wiratningsih, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

​"Saat ini banyak terjadi sengketa informasi karena belum optimalnya pemahaman maupun kesiapan sarana prasarana pengolahan informasi publik di tingkat badan publik. Melalui Bimtek ini, kami berharap peran PPID dapat terus diperkuat. Target kita bersama di tahun 2026 adalah seluruh Badan Publik di Kabupaten Bangli mampu meraih predikat Informatif," ujar Ni Made Ayu Wiratningsih.

​Lebih lanjut Sekdis Kominfosan juga menekankan agar Badan Publik yang pada evaluasi sebelumnya masih berada pada kualifikasi "Menuju Informatif" dapat membenahi kekurangan, mulai dari penyediaan ruangan/fasilitas layanan, penyusunan SOP alur informasi, hingga pemutakhiran data secara berkala.

​Dalam pemaparannya, I Wayan Darma menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menuju Zona Integritas melalui revitalisasi dan reaktualisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau menjelaskan bahwa hak masyarakat untuk tahu mencakup akses informasi yang akurat, pengawasan melalui SP4N Lapor, hingga pengajuan sengketa informasi. Oleh karena itu, Badan Publik memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola, mengumumkan, dan memilah informasi publik secara akurat.

​Terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus pembenahan Badan Publik, di antaranya: ​Komitmen Pimpinan dan PPID untuk mengoptimalisasi struktur kelembagaan, pembentukan Forum PPID, Maklumat Pelayanan, dan penyusunan SOP Layanan, Pengelolaan Dokumen Informasi untukPenyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta pelaksanaan uji konsekuensi untuk menetapkan Informasi yang Dikecualikan (DIK), Optimalisasi Website Resmi: Penyediaan akses informasi terbuka (berkala, serta-merta, dan setiap saat) melalui website yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

​Pelaksanaan MONEV KIP tahun ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, menilai konsistensi pelayanan informasi, serta mengevaluasi kesiapan implementasi standar layanan di lapangan.

​Melalui sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Bali dan Badan Publik di Kabupaten Bangli, Bimtek ini diharapkan tidak hanya mendorong pemenuhan hak asasi masyarakat atas informasi yang sah dan akurat, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangli yang bersih, transparan, efektif, dan bebas dari korupsi.(*)

Tak Boleh Ada yang Tertinggal Saat Bencana, Karangasem Bentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada Senin (20/7/2026) sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui unit ini, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan kebijakan kebencanaan.

Peluncuran ULD-PB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem, organisasi penyandang disabilitas (Opdis), ULD-PB Provinsi Bali, serta didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam pengelolaan risiko bencana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengatakan pembentukan ULD-PB merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan yang setara ketika terjadi bencana.

“Kehadiran unit ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh masyarakat,” ujarnya usai mengukuhkan pengurus ULD-PB Kabupaten Karangasem.

Karangasem dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Selain ancaman erupsi Gunung Agung, wilayah ini juga berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga kebakaran hutan. Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, evakuasi, maupun layanan dasar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, I Made Aditya Sugiharta, menjelaskan ULD-PB dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penanggulangan bencana memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Pembentukan ULD-PB ini sebagai media koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, dengan menjamin aksesibilitas, keterlibatan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sistem layanan,” katanya.

Selain peluncuran, pada kesempatan tersebut juga disahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan ULD-PB Kabupaten Karangasem. Pengurusnya melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan langsung dalam penyusunan kebijakan dan program kebencanaan.

Ketua PERTUNI Karangasem yang juga menjadi anggota ULD-PB, I Ketut Parwata, berharap kehadiran unit tersebut mampu menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang lebih ramah bagi seluruh masyarakat.

“Besar harapan saya melalui peluncuran ULD-PB ini kita bisa bersama-sama mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif,” ucapnya.

Sebagai pedoman pelaksanaan, ULD-PB Karangasem telah menyusun roadmap yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan data dan kapasitas, pengembangan layanan yang inklusif, peningkatan kolaborasi antarinstansi, hingga evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025, terdapat sekitar 2.542 penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem. Keberadaan ULD-PB diharapkan mampu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi peringatan dini, jalur evakuasi, bantuan kemanusiaan, hingga proses pemulihan pascabencana.

Head of Sub-National Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal saat bencana terjadi.

“Kami berharap kemitraan yang telah terbangun antara Program SIAP SIAGA, BPBD, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus berlanjut, sehingga Kabupaten Karangasem menjadi daerah yang semakin tangguh, inklusif, dan mampu memastikan tidak seorang pun yang tertinggal,” ujarnya.

Melalui pembentukan ULD-PB, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan bahwa ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kemampuan melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. (Ami)

Para Jukir di Kawasan Sekolah Denpasar Disidak

Denpasar , Bali Kini  - Perumda Bhukti Praja Sewakadarma bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait layanan parkir dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pembinaan terhadap petugas jasa layanan parkir di sejumlah kawasan sekolah di Kota Denpasar, Senin (20/7).

Sidak tersebut menyasar titik-titik layanan parkir di sekitar sekolah yang kerap mengalami kepadatan, khususnya pada jam mengantar dan menjemput siswa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah.

Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, Cokorda Gede Pramaitha, mengatakan sidak dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan parkir di depan SMP Negeri 3 Denpasar, SMP Negeri 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, SD Saraswati 1, SD Cipta Dharma, SD Santo Yoseph, SMP Santo Yoseph, SMA Santo Yoseph, serta SMP Negeri 10 Denpasar.

Menurutnya, dalam sidak tersebut petugas diberikan pembinaan dan penegasan terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan parkir. Selain itu, petugas juga diingatkan agar menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mengatur parkir dan arus lalu lintas di sekitar area sekolah agar tetap tertib dan aman.

"Beberapa hal yang kami tekankan dalam sidak kali ini meliputi pelaksanaan SOP layanan, penerapan tarif parkir sesuai ketentuan kepada pengguna jasa yang telah mendapatkan layanan, serta pengaturan parkir dan lalu lintas di sekitar area sekolah," ujar Cokorda Gede Pramaitha.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tengah menyiapkan program penataan parkir di kawasan sekolah melalui pembentukan zona pemberhentian cepat bebas parkir (drop-off zone). Program ini diperuntukkan bagi kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput penumpang maupun barang, khususnya di sekolah-sekolah yang tidak memiliki lahan parkir memadai.

Realisasi program tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan masing-masing pihak sekolah. Diharapkan keberadaan zona pemberhentian cepat dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan siswa saat naik dan turun kendaraan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui sidak dan pembinaan yang dilakukan secara berkala, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berharap kualitas pelayanan parkir di Kota Denpasar semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan pendidikan.

Walikota Jaya Negara Hadiri Malam Apresiasi Puncak HUT Ke-79 KoperasiKukuhkan Pengurus KD-KMP, Perkuat Peran Koperasi di Denpasar

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan menghadiri Malam Apresiasi Puncak Peringatan HUT Ke-79 Koperasi Indonesia yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Minggu (19/7).

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri Malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Koperasi Indonesia yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Minggu (19/7). Mengusung tema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya", kegiatan tersebut turut dihadiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar Wayan Sutama, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Denpasar.

Pada kesempatan itu, Jaya Negara mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Penggerak Percepatan Berusaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD-KMP) Kota Denpasar. Selain itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, juga melantik Pengurus Dekopinda Kota Denpasar. Prosesi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan koperasi agar semakin mampu berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar.

Di sela-sela kegiatan Walikota Jaya Negara menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat sinergi dengan gerakan koperasi. Menurutnya, momentum Hari Koperasi Indonesia Ke-79 menjadi langkah bersama dalam membangun koperasi yang sehat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendukung terwujudnya Denpasar Maju dan Indonesia Berjaya. Pemerintah, kata Jaya Negara, akan terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh insan koperasi demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Jaya Negara menjelaskan, saat ini Kota Denpasar memiliki sekitar 1.200 koperasi, dengan sekitar 520 koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Keberadaan koperasi tersebut mampu menyerap hampir 2.400 tenaga kerja serta mengelola aset mencapai sekitar Rp.3,4 triliun. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis kerakyatan," ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara mendorong seluruh koperasi agar memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, termasuk program penjaminan kredit daerah melalui Jamkrida. Jaya Negara mengungkapkan, hingga saat ini baru 87 koperasi yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena itu, Pemerintah Kota Denpasar bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan terus mendorong optimalisasi akses pembiayaan guna memperkuat permodalan koperasi dan UMKM sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih luas.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus didampingi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Made Parama Dyaksa, mengatakan rangkaian HUT Ke-79 Koperasi diisi berbagai kegiatan edukatif, mulai dari sosialisasi perkoperasian, pameran produk unggulan, workshop transformasi digital, hingga pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi. 

Sementara Ketua Dekopinda Kota Denpasar, Ida Ayu Made Dwijayanthi, juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi digital koperasi. 

Pada malam apresiasi tersebut juga diserahkan penghargaan kepada koperasi berprestasi tahun 2026 dalam berbagai kategori, termasuk Organizational Value, Business Value, Social Value, peningkatan kelembagaan, dan operasional Koperasi Merah Putih. Kegiatan ditutup dengan peluncuran aplikasi Siwa Kerti, sebuah inovasi digital yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan integrasi jaringan koperasi di seluruh Kota Denpasar. (Pur)

Bupati Kembang Sambangi Korban Kebakaran di Pekutatan

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Minggu (12/7) pagi turun langsung mengunjungi warga yang menjadi korban musibah kebakaran di Kecamatan Pekutatan. 

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus memastikan para korban mendapatkan penanganan dan bantuan yang dibutuhkan.

Setibanya di lokasi, Bupati Kembang melihat secara langsung kondisi rumah milik keluarga Kadek Duwi,  korban di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.

Ia juga berdialog dengan keluarga untuk mendengarkan kronologi kejadian serta memberikan dukungan moril atas musibah yang terjadi.

“Kami turut prihatin atas musibah ini. Semoga keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar bantuan yang diperlukan bisa segera disalurkan,” ujar Bupati Kembang.

Dengan kejadian ini, Bupati Kembang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan penggunaan peralatan rumah tangga dilakukan secara aman.

“Kita semua tentu tidak menginginkan musibah seperti ini terjadi. Karena itu, saya mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan aspek keselamatan di lingkungan masing-masing,” katanya.

Selain itu, Bupati Kembang juga menekankan kepada petugas pemadam kebakaran untuk merespons dengan cepat setiap laporan kebakaran dan juga sigap dalam penanganan kebakaran di lokasi.

Hal itu diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran. 

“Saya apresiasi kinerja tim Damkar Jembrana, dengan cepat datang ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Termasuk juga dari rekan-rekan Satpol PP Jembrana, dari kecamatan dan perangkat desa secara bergotong royong membantu membersihkan puing-puing pasca terjadinya kebakaran," ungkapnya.

Disisi lain, musibah kebakaran yang menimpa warga di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, terjadi pada Sabtu (11/7/2025) malam tepatnya pada pukul 21.15 WITA.

Adapun objek yang terbakar yakni bangunan rumah khususnya kamar tidur, bangunan bale sari dan dapur. 

Kasatpol PP Jembrana adalah I Ketut Eko Susilo Artha Permana mengatakan tidak ada korban jiwa atas musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta.

"Api berhasil dikendalikan secara total setelah tim Damkar Jembrana menerjunkan 4 unit armada pemadam kebakaran dibantu peran serta masyarakat setempat. Selain itu, hari ini juga kita Satpol PP Jembrana bersama kecamatan dan perangkat desa juga melaksanakan giat gotong royong membantu korban untuk membersihkan puing-puing bangunan yang sudah rusak,"'pungkasnya. (*)

Tinjau MPLS, Bupati Kembang Minta Ciptakan Suasana Sekolah yang Ramah dan Bebas Perploncoan

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan langsung ke sekolah untuk meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7/2026) di SDN 3 Dauhwaru dan SMPN 1 Negara. Kunjungan ini sengaja dilakukan guna memastikan proses adaptasi bagi siswa baru berjalan dengan nyaman, dan menyenangkan.

Bupati Kembang menekankan pentingnya peran aktif para guru dalam membimbing siswa baru. Ia meminta pihak sekolah tidak hanya mengenalkan fasilitas internal, tetapi juga lingkungan di sekitar sekolah agar para siswa memiliki pemahaman yang utuh.

"Para guru diharapkan memperkenalkan lingkungan sekolah secara detail kepada siswa baru. Tidak hanya lingkungan di dalam sekolah, tetapi juga perkenalkan lingkungan di sekitar sekolah agar anak-anak kita betul-betul mengenali tempat mereka belajar. Termasuk juga mengenal para guru satu per satu," ujarnya di sela-sela kunjungannya.

Bupati Kembang juga memberikan motivasi besar kepada para siswa baru agar tidak takut untuk menggantungkan mimpi setinggi langit sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.

​"Adik-adik harus bisa bermimpi besar, harus punya cita-cita yang tinggi. Saya berharap dari tempat ini kelak lahir orang-orang yang sukses," tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati Kembang memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pendidik untuk mengubah paradigma lama masa orientasi sekolah. Ia menginstruksikan agar segala bentuk kekerasan verbal maupun fisik dihilangkan dari dunia pendidikan.

"Saya berharap kepada para guru, ciptakan suasana yang ramah. Tidak seperti dulu yang identik dengan galak, apalagi sampai ada perploncoan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang nyaman bagi anak-anak kita," tegasnya.

Pihaknya juga memberikan instruksi khusus kepada panitia OSIS agar menjadi pelindung bagi adik kelas mereka. "Ciptakan suasana yang ramah. Tidak ada lagi bullying (perundungan) atau perploncoan, agar adik-adik kita senang bersekolah dan akhirnya cita-cita mereka bisa tercapai," tutupnya.

Dengan dimulainya MPLS yang edukatif dan ramah anak ini, Pemerintah Kabupaten berharap mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan, dimulai dari kesan pertama yang positif bagi para siswa baru di hari pertama mereka bersekolah.(*)

HUT Koperasi ke-79: Bupati Kembang Dorong Insan Koperasi Rambah Platform Digital

Jembrana , Bali Kini -  Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Jembrana tidak hanya menjadi ajang refleksi sosial dan lingkungan, tetapi juga momentum besar untuk mendorong koperasi lokal merambah dunia digital. Berpusat di area parkir Pura Rambutsiwi pada Sabtu (18/7), acara bertema "Jembrana Bersih, Koperasi Sehat, Anggota Sejahtera" ini memadukan aksi sosial—seperti bersih-bersih sampah, penanaman pohon, dan layanan kesehatan gratis—dengan seruan kuat untuk memodernisasi ekonomi kerakyatan.

​Hadir langsung dalam acara tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi. Di hadapan ratusan insan koperasi yang memadati lokasi, Bupati Kembang menegaskan bahwa filosofi gotong royong koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi digital yang inklusif.

​"Kalau kita ingin maju pesat, maka kita harus jalan bersama-sama. Dan itulah sejatinya filosofi koperasi. Berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk saling menguatkan," ujarnya.

​Namun, berjalan bersama saja tidak lagi cukup di era saat ini. Bupati Kembang menyoroti tantangan modernisasi dan tren keviralaran di media sosial. Ia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi gagap teknologi. Pola pendekatan konvensional dari pintu ke pintu kini wajib diakselerasi dengan pemanfaatan platform digital dan media sosial guna meraih pasar yang lebih luas dan mempertahankan kepercayaan publik.

​Koperasi masa kini dituntut menjadi urat nadi perekonomian Jembrana yang modern, yang mampu mengangkat derajat para petani, pedagang kecil, dan nelayan melalui ekosistem digital yang transparan.

​"Di era kekinian, anak muda kalau berbelanja sekarang gemar menggunakan aplikasi. Koperasi harus bisa juga menyesuaikan. UMKM sekarang, semua penjualan lewat online. Kita harus juga bisa! Koperasi harus modern, koperasi harus upgrade. Anggota direkrut yang betul-betul memahami administrasi dan teknologi," tegas Bupati Kembang.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT Koperasi ke-79 Kabupaten Jembrana, Gede Nastra, menyampaikan laporan terkait perkembangan positif gerakan koperasi di Bumi Makepung. Berdasarkan data terkini, dari total 354 koperasi yang tercatat di Kabupaten Jembrana, sebanyak 288 koperasi dinyatakan dalam kondisi sehat.

"Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Jembrana masih sangat mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, memberikan pelayanan optimal kepada anggota, serta berkontribusi nyata dalam derap pembangunan daerah," ungkap Gede Nastra.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Jembrana, serta seluruh instansi terkait atas bimbingan dan dukungan moral yang terus mengalir. Secara khusus, ia menyoroti dampak positif dari kebijakan strategis Pemkab Jembrana terkait penyaluran dana talangan atau dana pinjaman daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan semua ASN di Jembrana. Dengan cairnya dana talangan atau dana pinjaman daerah tersebut, koperasi kini mampu menyerap hasil panen wilayah subak secara optimal. Di sisi lain, pelayanan terhadap ASN juga berjalan baik melalui penyaluran beras lokal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, Sisa Hasil Usaha (SHU), serta memajukan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Jembrana secara berkelanjutan," pungkasnya.

(*)

Satreskrim Polres Karangasem Selidiki Pencurian Modul BTS, Kerugian Ditaksir Rp77,5 Juta

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Satreskrim Polres Karangasem melalui Unit I Tim Opsnal Tohlangkir tengah menyelidiki kasus dugaan pencurian sejumlah modul perangkat Base Transceiver Station (BTS) di dua tower telekomunikasi di wilayah Kecamatan Karangasem. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp77,5 juta.

Kasatreskrim Polres Karangasem, AKP Rifqi Abdillah, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

Berdasarkan laporan informasi yang diterima pada 14 Juli 2026, peristiwa diketahui pada Senin, 13 Juli 2026, setelah sistem BTS mendeteksi alarm Board Not In Position yang mengindikasikan hilangnya perangkat UBBP (Unit Baseband Processing) dan SFP (Small Form-factor Pluggable).

Tim kemudian melakukan pemeriksaan di dua lokasi. Di BTS XL Axiata yang berada di Tower TBG, Lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta, ditemukan empat unit UBBP dan tujuh unit SFP telah hilang dari perangkat BTS.

Pengecekan dilanjutkan ke Tower Protelindo di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan dua unit UBBP dan tujuh unit SFP telah hilang.

Korban dalam kasus ini adalah PT Huawei Tech Investment, selaku pengelola perangkat BTS milik operator XL Axiata.

AKP Rifqi Abdillah menjelaskan, setelah menerima laporan, personel Satreskrim Unit I Tim Opsnal Tohlangkir langsung menerima pengaduan, mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memintai keterangan pelapor dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti.

“Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, melengkapi administrasi penyelidikan, mencari alat bukti, serta meruntun rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap pelaku,” ujar AKP Rifqi Abdillah.

Polisi menduga aksi pencurian dipicu oleh minimnya pengawasan di area tower. Hingga kini identitas pelaku masih dalam penyelidikan dan kasus tersebut masih didalami oleh Satreskrim Unit I Tim Opsnal Tohlangkir Polres Karangasem. (Ami)