-->

Bali Kini

Ads

Kabar Denpasar

Kabar Tabanan

Kabar Klungkung

Kabar Jembrana

Senin, 20 Juli 2026

Tak Boleh Ada yang Tertinggal Saat Bencana, Karangasem Bentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada Senin (20/7/2026) sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui unit ini, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan kebijakan kebencanaan.

Peluncuran ULD-PB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem, organisasi penyandang disabilitas (Opdis), ULD-PB Provinsi Bali, serta didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam pengelolaan risiko bencana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengatakan pembentukan ULD-PB merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan yang setara ketika terjadi bencana.

“Kehadiran unit ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh masyarakat,” ujarnya usai mengukuhkan pengurus ULD-PB Kabupaten Karangasem.

Karangasem dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Selain ancaman erupsi Gunung Agung, wilayah ini juga berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga kebakaran hutan. Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, evakuasi, maupun layanan dasar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, I Made Aditya Sugiharta, menjelaskan ULD-PB dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penanggulangan bencana memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Pembentukan ULD-PB ini sebagai media koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, dengan menjamin aksesibilitas, keterlibatan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sistem layanan,” katanya.

Selain peluncuran, pada kesempatan tersebut juga disahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan ULD-PB Kabupaten Karangasem. Pengurusnya melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan langsung dalam penyusunan kebijakan dan program kebencanaan.

Ketua PERTUNI Karangasem yang juga menjadi anggota ULD-PB, I Ketut Parwata, berharap kehadiran unit tersebut mampu menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang lebih ramah bagi seluruh masyarakat.

“Besar harapan saya melalui peluncuran ULD-PB ini kita bisa bersama-sama mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif,” ucapnya.

Sebagai pedoman pelaksanaan, ULD-PB Karangasem telah menyusun roadmap yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan data dan kapasitas, pengembangan layanan yang inklusif, peningkatan kolaborasi antarinstansi, hingga evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025, terdapat sekitar 2.542 penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem. Keberadaan ULD-PB diharapkan mampu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi peringatan dini, jalur evakuasi, bantuan kemanusiaan, hingga proses pemulihan pascabencana.

Head of Sub-National Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal saat bencana terjadi.

“Kami berharap kemitraan yang telah terbangun antara Program SIAP SIAGA, BPBD, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus berlanjut, sehingga Kabupaten Karangasem menjadi daerah yang semakin tangguh, inklusif, dan mampu memastikan tidak seorang pun yang tertinggal,” ujarnya.

Melalui pembentukan ULD-PB, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan bahwa ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kemampuan melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. (Ami)

Para Jukir di Kawasan Sekolah Denpasar Disidak

Denpasar , Bali Kini  - Perumda Bhukti Praja Sewakadarma bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait layanan parkir dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pembinaan terhadap petugas jasa layanan parkir di sejumlah kawasan sekolah di Kota Denpasar, Senin (20/7).

Sidak tersebut menyasar titik-titik layanan parkir di sekitar sekolah yang kerap mengalami kepadatan, khususnya pada jam mengantar dan menjemput siswa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah.

Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, Cokorda Gede Pramaitha, mengatakan sidak dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan parkir di depan SMP Negeri 3 Denpasar, SMP Negeri 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, SD Saraswati 1, SD Cipta Dharma, SD Santo Yoseph, SMP Santo Yoseph, SMA Santo Yoseph, serta SMP Negeri 10 Denpasar.

Menurutnya, dalam sidak tersebut petugas diberikan pembinaan dan penegasan terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan parkir. Selain itu, petugas juga diingatkan agar menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mengatur parkir dan arus lalu lintas di sekitar area sekolah agar tetap tertib dan aman.

"Beberapa hal yang kami tekankan dalam sidak kali ini meliputi pelaksanaan SOP layanan, penerapan tarif parkir sesuai ketentuan kepada pengguna jasa yang telah mendapatkan layanan, serta pengaturan parkir dan lalu lintas di sekitar area sekolah," ujar Cokorda Gede Pramaitha.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tengah menyiapkan program penataan parkir di kawasan sekolah melalui pembentukan zona pemberhentian cepat bebas parkir (drop-off zone). Program ini diperuntukkan bagi kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput penumpang maupun barang, khususnya di sekolah-sekolah yang tidak memiliki lahan parkir memadai.

Realisasi program tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan masing-masing pihak sekolah. Diharapkan keberadaan zona pemberhentian cepat dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan siswa saat naik dan turun kendaraan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui sidak dan pembinaan yang dilakukan secara berkala, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berharap kualitas pelayanan parkir di Kota Denpasar semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan pendidikan.

Walikota Jaya Negara Hadiri Malam Apresiasi Puncak HUT Ke-79 KoperasiKukuhkan Pengurus KD-KMP, Perkuat Peran Koperasi di Denpasar

Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan menghadiri Malam Apresiasi Puncak Peringatan HUT Ke-79 Koperasi Indonesia yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Minggu (19/7).

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri Malam Apresiasi Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Koperasi Indonesia yang digelar di Lapangan Lumintang, Denpasar, Minggu (19/7). Mengusung tema "Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya", kegiatan tersebut turut dihadiri dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar Wayan Sutama, Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Denpasar.

Pada kesempatan itu, Jaya Negara mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Penggerak Percepatan Berusaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD-KMP) Kota Denpasar. Selain itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, juga melantik Pengurus Dekopinda Kota Denpasar. Prosesi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan koperasi agar semakin mampu berperan sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar.

Di sela-sela kegiatan Walikota Jaya Negara menegaskan komitmen Pemerintah Kota Denpasar untuk terus memperkuat sinergi dengan gerakan koperasi. Menurutnya, momentum Hari Koperasi Indonesia Ke-79 menjadi langkah bersama dalam membangun koperasi yang sehat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendukung terwujudnya Denpasar Maju dan Indonesia Berjaya. Pemerintah, kata Jaya Negara, akan terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh insan koperasi demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Jaya Negara menjelaskan, saat ini Kota Denpasar memiliki sekitar 1.200 koperasi, dengan sekitar 520 koperasi yang aktif menjalankan kegiatan usaha. Keberadaan koperasi tersebut mampu menyerap hampir 2.400 tenaga kerja serta mengelola aset mencapai sekitar Rp.3,4 triliun. "Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi berbasis kerakyatan," ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara mendorong seluruh koperasi agar memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, termasuk program penjaminan kredit daerah melalui Jamkrida. Jaya Negara mengungkapkan, hingga saat ini baru 87 koperasi yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena itu, Pemerintah Kota Denpasar bersama Dinas Koperasi dan UMKM akan terus mendorong optimalisasi akses pembiayaan guna memperkuat permodalan koperasi dan UMKM sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara lebih luas.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus didampingi Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, Made Parama Dyaksa, mengatakan rangkaian HUT Ke-79 Koperasi diisi berbagai kegiatan edukatif, mulai dari sosialisasi perkoperasian, pameran produk unggulan, workshop transformasi digital, hingga pemberian penghargaan kepada koperasi berprestasi. 

Sementara Ketua Dekopinda Kota Denpasar, Ida Ayu Made Dwijayanthi, juga menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta mempercepat transformasi digital koperasi. 

Pada malam apresiasi tersebut juga diserahkan penghargaan kepada koperasi berprestasi tahun 2026 dalam berbagai kategori, termasuk Organizational Value, Business Value, Social Value, peningkatan kelembagaan, dan operasional Koperasi Merah Putih. Kegiatan ditutup dengan peluncuran aplikasi Siwa Kerti, sebuah inovasi digital yang diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan integrasi jaringan koperasi di seluruh Kota Denpasar. (Pur)

Minggu, 19 Juli 2026

Bupati Kembang Sambangi Korban Kebakaran di Pekutatan

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Minggu (12/7) pagi turun langsung mengunjungi warga yang menjadi korban musibah kebakaran di Kecamatan Pekutatan. 

Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus memastikan para korban mendapatkan penanganan dan bantuan yang dibutuhkan.

Setibanya di lokasi, Bupati Kembang melihat secara langsung kondisi rumah milik keluarga Kadek Duwi,  korban di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan.

Ia juga berdialog dengan keluarga untuk mendengarkan kronologi kejadian serta memberikan dukungan moril atas musibah yang terjadi.

“Kami turut prihatin atas musibah ini. Semoga keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Pemerintah Kabupaten Jembrana akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar bantuan yang diperlukan bisa segera disalurkan,” ujar Bupati Kembang.


Dengan kejadian ini, Bupati Kembang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama dengan rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan penggunaan peralatan rumah tangga dilakukan secara aman.

“Kita semua tentu tidak menginginkan musibah seperti ini terjadi. Karena itu, saya mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu mengutamakan aspek keselamatan di lingkungan masing-masing,” katanya.


Selain itu, Bupati Kembang juga menekankan kepada petugas pemadam kebakaran untuk merespons dengan cepat setiap laporan kebakaran dan juga sigap dalam penanganan kebakaran di lokasi.


Hal itu diperlukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan akibat kebakaran. 


“Saya apresiasi kinerja tim Damkar Jembrana, dengan cepat datang ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Termasuk juga dari rekan-rekan Satpol PP Jembrana, dari kecamatan dan perangkat desa secara bergotong royong membantu membersihkan puing-puing pasca terjadinya kebakaran," ungkapnya.


Disisi lain, musibah kebakaran yang menimpa warga di Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan, terjadi pada Sabtu (11/7/2025) malam tepatnya pada pukul 21.15 WITA.

Adapun objek yang terbakar yakni bangunan rumah khususnya kamar tidur, bangunan bale sari dan dapur. 

Kasatpol PP Jembrana adalah I Ketut Eko Susilo Artha Permana mengatakan tidak ada korban jiwa atas musibah kebakaran tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai ratusan juta.

"Api berhasil dikendalikan secara total setelah tim Damkar Jembrana menerjunkan 4 unit armada pemadam kebakaran dibantu peran serta masyarakat setempat. Selain itu, hari ini juga kita Satpol PP Jembrana bersama kecamatan dan perangkat desa juga melaksanakan giat gotong royong membantu korban untuk membersihkan puing-puing bangunan yang sudah rusak,"'pungkasnya. (*)

Tinjau MPLS, Bupati Kembang Minta Ciptakan Suasana Sekolah yang Ramah dan Bebas Perploncoan

Jembrana , Bali Kini – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melakukan kunjungan langsung ke sekolah untuk meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (13/7/2026) di SDN 3 Dauhwaru dan SMPN 1 Negara. Kunjungan ini sengaja dilakukan guna memastikan proses adaptasi bagi siswa baru berjalan dengan nyaman, dan menyenangkan.

Bupati Kembang menekankan pentingnya peran aktif para guru dalam membimbing siswa baru. Ia meminta pihak sekolah tidak hanya mengenalkan fasilitas internal, tetapi juga lingkungan di sekitar sekolah agar para siswa memiliki pemahaman yang utuh.

"Para guru diharapkan memperkenalkan lingkungan sekolah secara detail kepada siswa baru. Tidak hanya lingkungan di dalam sekolah, tetapi juga perkenalkan lingkungan di sekitar sekolah agar anak-anak kita betul-betul mengenali tempat mereka belajar. Termasuk juga mengenal para guru satu per satu," ujarnya di sela-sela kunjungannya.

Bupati Kembang juga memberikan motivasi besar kepada para siswa baru agar tidak takut untuk menggantungkan mimpi setinggi langit sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah.

​"Adik-adik harus bisa bermimpi besar, harus punya cita-cita yang tinggi. Saya berharap dari tempat ini kelak lahir orang-orang yang sukses," tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati Kembang memberikan pesan tegas kepada seluruh jajaran pendidik untuk mengubah paradigma lama masa orientasi sekolah. Ia menginstruksikan agar segala bentuk kekerasan verbal maupun fisik dihilangkan dari dunia pendidikan.

"Saya berharap kepada para guru, ciptakan suasana yang ramah. Tidak seperti dulu yang identik dengan galak, apalagi sampai ada perploncoan. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang nyaman bagi anak-anak kita," tegasnya.

Pihaknya juga memberikan instruksi khusus kepada panitia OSIS agar menjadi pelindung bagi adik kelas mereka. "Ciptakan suasana yang ramah. Tidak ada lagi bullying (perundungan) atau perploncoan, agar adik-adik kita senang bersekolah dan akhirnya cita-cita mereka bisa tercapai," tutupnya.

Dengan dimulainya MPLS yang edukatif dan ramah anak ini, Pemerintah Kabupaten berharap mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan, dimulai dari kesan pertama yang positif bagi para siswa baru di hari pertama mereka bersekolah.(*)

HUT Koperasi ke-79: Bupati Kembang Dorong Insan Koperasi Rambah Platform Digital

Jembrana , Bali Kini -  Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kabupaten Jembrana tidak hanya menjadi ajang refleksi sosial dan lingkungan, tetapi juga momentum besar untuk mendorong koperasi lokal merambah dunia digital. Berpusat di area parkir Pura Rambutsiwi pada Sabtu (18/7), acara bertema "Jembrana Bersih, Koperasi Sehat, Anggota Sejahtera" ini memadukan aksi sosial—seperti bersih-bersih sampah, penanaman pohon, dan layanan kesehatan gratis—dengan seruan kuat untuk memodernisasi ekonomi kerakyatan.

​Hadir langsung dalam acara tersebut, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Ni Made Sri Sutharmi. Di hadapan ratusan insan koperasi yang memadati lokasi, Bupati Kembang menegaskan bahwa filosofi gotong royong koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi digital yang inklusif.

​"Kalau kita ingin maju pesat, maka kita harus jalan bersama-sama. Dan itulah sejatinya filosofi koperasi. Berjalan bersama-sama, bergandengan tangan untuk saling menguatkan," ujarnya.

​Namun, berjalan bersama saja tidak lagi cukup di era saat ini. Bupati Kembang menyoroti tantangan modernisasi dan tren keviralaran di media sosial. Ia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi gagap teknologi. Pola pendekatan konvensional dari pintu ke pintu kini wajib diakselerasi dengan pemanfaatan platform digital dan media sosial guna meraih pasar yang lebih luas dan mempertahankan kepercayaan publik.

​Koperasi masa kini dituntut menjadi urat nadi perekonomian Jembrana yang modern, yang mampu mengangkat derajat para petani, pedagang kecil, dan nelayan melalui ekosistem digital yang transparan.

​"Di era kekinian, anak muda kalau berbelanja sekarang gemar menggunakan aplikasi. Koperasi harus bisa juga menyesuaikan. UMKM sekarang, semua penjualan lewat online. Kita harus juga bisa! Koperasi harus modern, koperasi harus upgrade. Anggota direkrut yang betul-betul memahami administrasi dan teknologi," tegas Bupati Kembang.

Sementara itu, Ketua Panitia Peringatan HUT Koperasi ke-79 Kabupaten Jembrana, Gede Nastra, menyampaikan laporan terkait perkembangan positif gerakan koperasi di Bumi Makepung. Berdasarkan data terkini, dari total 354 koperasi yang tercatat di Kabupaten Jembrana, sebanyak 288 koperasi dinyatakan dalam kondisi sehat.

"Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi di Kabupaten Jembrana masih sangat mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, memberikan pelayanan optimal kepada anggota, serta berkontribusi nyata dalam derap pembangunan daerah," ungkap Gede Nastra.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Jembrana, serta seluruh instansi terkait atas bimbingan dan dukungan moral yang terus mengalir. Secara khusus, ia menyoroti dampak positif dari kebijakan strategis Pemkab Jembrana terkait penyaluran dana talangan atau dana pinjaman daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan semua ASN di Jembrana. Dengan cairnya dana talangan atau dana pinjaman daerah tersebut, koperasi kini mampu menyerap hasil panen wilayah subak secara optimal. Di sisi lain, pelayanan terhadap ASN juga berjalan baik melalui penyaluran beras lokal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan, Sisa Hasil Usaha (SHU), serta memajukan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) di Jembrana secara berkelanjutan," pungkasnya.
(*)

Satreskrim Polres Karangasem Selidiki Pencurian Modul BTS, Kerugian Ditaksir Rp77,5 Juta

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini – Satreskrim Polres Karangasem melalui Unit I Tim Opsnal Tohlangkir tengah menyelidiki kasus dugaan pencurian sejumlah modul perangkat Base Transceiver Station (BTS) di dua tower telekomunikasi di wilayah Kecamatan Karangasem. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp77,5 juta.

Kasatreskrim Polres Karangasem, AKP Rifqi Abdillah, mengatakan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku.

Berdasarkan laporan informasi yang diterima pada 14 Juli 2026, peristiwa diketahui pada Senin, 13 Juli 2026, setelah sistem BTS mendeteksi alarm Board Not In Position yang mengindikasikan hilangnya perangkat UBBP (Unit Baseband Processing) dan SFP (Small Form-factor Pluggable).

Tim kemudian melakukan pemeriksaan di dua lokasi. Di BTS XL Axiata yang berada di Tower TBG, Lingkungan Temega Pekarangan, Kelurahan Padangkerta, ditemukan empat unit UBBP dan tujuh unit SFP telah hilang dari perangkat BTS.

Pengecekan dilanjutkan ke Tower Protelindo di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan. Di lokasi tersebut, petugas kembali menemukan dua unit UBBP dan tujuh unit SFP telah hilang.

Korban dalam kasus ini adalah PT Huawei Tech Investment, selaku pengelola perangkat BTS milik operator XL Axiata.

AKP Rifqi Abdillah menjelaskan, setelah menerima laporan, personel Satreskrim Unit I Tim Opsnal Tohlangkir langsung menerima pengaduan, mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memintai keterangan pelapor dan saksi-saksi, serta mengumpulkan alat bukti.

“Saat ini penyidik masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi, melengkapi administrasi penyelidikan, mencari alat bukti, serta meruntun rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian untuk mengungkap pelaku,” ujar AKP Rifqi Abdillah.

Polisi menduga aksi pencurian dipicu oleh minimnya pengawasan di area tower. Hingga kini identitas pelaku masih dalam penyelidikan dan kasus tersebut masih didalami oleh Satreskrim Unit I Tim Opsnal Tohlangkir Polres Karangasem. (Ami)

Sabtu, 18 Juli 2026

Pemkab Karangasem Benahi Tiga Pasar, Anggarkan Rp850 Juta untuk Perbaikan Fasilitas

Laporan reporter : Gusti Ayu Purnamiasih 
KARANGASEM, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) mulai melakukan penataan terhadap tiga pasar tradisional pada tahun 2026. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp850,4 juta dan ditargetkan selesai pada September mendatang.

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Karangasem, I Wayan Wisma, mengatakan tiga pasar yang menjadi sasaran penataan yakni Pasar Menanga, Pasar Amlapura Barat, dan Pasar Hewan Bebandem. Masing-masing pasar mendapat penanganan berbeda sesuai kondisi kerusakan yang ada.

Dari total anggaran yang dialokasikan, Pasar Menanga memperoleh Rp379,6 juta, Pasar Amlapura Barat sebesar Rp374,3 juta, dan Pasar Hewan Bebandem Rp99,5 juta.

Menurut Wisma, Pasar Menanga menjadi salah satu prioritas karena masih mengalami dampak kebakaran yang terjadi beberapa tahun lalu. Melalui anggaran tersebut, pemerintah memperbaiki sejumlah kios dan los pedagang yang mengalami kerusakan.

Sementara di Pasar Amlapura Barat, penataan difokuskan pada perbaikan los yang kondisinya telah rusak dan terlihat kumuh. Selain meningkatkan kualitas fasilitas pasar, proyek ini juga bertujuan menambah daya tampung pedagang. Sekitar 15 pedagang lama akan kembali menempati los yang telah diperbaiki, sedangkan pedagang yang selama ini berjualan di luar area pasar karena belum memiliki tempat akan diprioritaskan menempati los baru.

“Penataan di Pasar Amlapura Barat selain untuk pedagang lama, juga untuk menambah pedagang baru. Sehingga pedagang yang selama ini berjualan di luar dan belum memiliki tempat bisa menempati los yang disediakan,” ujar Wisma, (16/7/2026)

Adapun di Pasar Hewan Bebandem, perbaikan dilakukan pada los panjang yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.

“Untuk Pasar Hewan Bebandem, penataan kami lakukan pada los panjang yang sebelumnya rusak akibat tertimpa pohon,” katanya.

Saat ini pekerjaan penataan telah mulai dilaksanakan. Pemerintah berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target pada September 2026 sehingga para pedagang dapat kembali beraktivitas di kios dan los yang lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. (Ami)

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Gus Par Tekankan Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 
KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, Selasa (14/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga Ranperda dapat disepakati bersama.

“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas kerja sama, ketekunan, dan kerja kerasnya dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, perda ini akan kami proses untuk memperoleh evaluasi dari Gubernur Bali,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Par.

Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gus Par menegaskan bahwa APBD tidak hanya dipandang sebagai dokumen berisi pendapatan dan belanja daerah, tetapi menjadi amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

“APBD bukan hanya sekadar angka pendapatan dan belanja. APBD adalah amanah rakyat, instrumen perjuangan untuk menghadirkan perubahan, dan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Karangasem,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sepanjang Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah terus mengakselerasi berbagai program prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD, pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan pencabutan sejumlah Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, Gus Par optimistis pembangunan di Kabupaten Karangasem dapat terus berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Tantangan memang tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Masyarakat Karangasem memiliki sejarah panjang tentang ketangguhan, semangat gotong royong, dan kemampuan bangkit menghadapi berbagai tantangan. Semangat itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus membangun Karangasem,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Gus Par mengajak seluruh masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Karangasem yang semakin maju dengan semangat “Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa.”

“Mari kita lanjutkan perjuangan membangun Karangasem dengan semangat Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa. Ini bukan sekadar slogan, melainkan tekad dan keyakinan bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan doa, setiap tantangan dapat kita ubah menjadi peluang menuju Karangasem yang Agung,” pungkasnya. (Ami)

Semarak Harkopnas ke-79, Pemkab Karangasem Gelar Jalan Sehat dan Beragam Aksi Sosial

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 
Karangasem, Bali Kini - Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar kegiatan Jalan Sehat Berhadiah di Taman Jagath Karana, Jalan Veteran, Amlapura, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” ini dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, perwakilan Dekopinwil Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, Ketua Dekopinda Karangasem, serta jajaran kepala OPD terkait.

Semarak Harkopnas diikuti gerakan koperasi se-Kabupaten Karangasem bersama ratusan masyarakat yang antusias mengikuti jalan sehat. Bupati Karangasem secara resmi melepas peserta yang menempuh rute dari Jalan Veteran ke arah timur hingga ujung jalan, kemudian berbalik menuju ujung barat sebelum kembali ke lokasi acara.

Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, peringatan Harkopnas ke-79 juga dirangkaikan dengan aksi donor darah, penyerahan 50 paket sembako dari Dekopinwil Provinsi Bali kepada masyarakat di delapan wilayah koordinasi (Korwil), serta hiburan yang menambah semarak kegiatan.

Antusiasme peserta semakin tinggi dengan adanya pengundian doorprize yang menyediakan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa satu unit sepeda listrik merupakan dukungan dari KSP Sari Sedana Bali Peringsari Selat. Selain itu, tersedia hadiah lain berupa satu unit sepeda gunung, satu unit telepon genggam, satu unit mesin cuci, dan satu unit kompor gas yang disponsori oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menyiapkan puluhan hadiah hiburan yang dibagikan melalui undian kupon peserta.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama gerakan koperasi berharap semangat berkoperasi semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan mendukung visi Karangasem AGUNG. (Ami)

Breaking News

warmadewa

warmadewa

Kabar Internasional

Kabar Karangasem

Kabar Tabanan

Kabar Nasional

© Copyright 2021 BALIKINI.NET | BERIMBANG, OBYEKTIF, BERBUDAYA | All Right Reserved