5 Anak Binaan LPKA Karangasem Terima Remisi Hari Anak Nasional 2026Bupati Gus Par: Momentum Bangun Masa Depan yang Lebih Baik

Karangasem, Bali Kini - Sebanyak 5 Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem menerima Pengurangan Masa Pidana (PMP) dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026. Penyerahan remisi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem I Ketut Sedana Merta bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Aula LPKA Kelas II Karangasem, Kamis (23/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Karangasem membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Anak Nasional Tahun 2026 mengusung tema "Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan", sebagai wujud komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak, termasuk Anak Binaan yang tetap berhak memperoleh pembinaan, pendidikan, perlindungan, serta kesempatan untuk memperbaiki masa depannya.

Menteri juga menegaskan bahwa pemberian Pengurangan Masa Pidana merupakan bentuk apresiasi negara kepada Anak Binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Remisi diharapkan menjadi motivasi agar mereka terus meningkatkan kualitas diri, mempersiapkan masa depan, serta kembali ke tengah keluarga dan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Di LPKA Kelas II Karangasem, sebanyak 5 Anak Binaan menerima Pengurangan Masa Pidana Hari Anak Nasional Tahun 2026. Sementara secara nasional, pemerintah memberikan Pengurangan Masa Pidana kepada 1.050 Anak Binaan, terdiri atas 990 penerima PMP HAN I dan 60 penerima PMP HAN II yang langsung bebas setelah menerima pengurangan masa pidana.

Bupati Gus Par menyampaikan apresiasi kepada jajaran LPKA Kelas II Karangasem yang terus memberikan pembinaan secara optimal kepada Anak Binaan. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk membangun karakter, meningkatkan keterampilan, serta menata masa depan yang lebih baik.

"Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Semoga remisi ini menjadi penyemangat untuk terus belajar, berperilaku baik, dan kembali ke masyarakat sebagai generasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah dan bangsa," ujar Bupati.

Bupati Gus Par menyebutkan melalui momentum Hari Anak Nasional Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan terhadap proses pembinaan Anak Binaan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter dan siap menyongsong masa depan yang lebih cerah. (Ami)

Rapat Forkopimda Jadi Momentum Sertijab Dandim 1623/Karangasem, Bupati Dorong Sinergi TNI dan Pemda

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Forkopimda yang dirangkaikan dengan ramah tamah serah terima jabatan Komandan Kodim (Dandim) 1623/Karangasem, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, jabatan Dandim 1623/Karangasem resmi diserahterimakan dari Letkol Inf. Gurbasa Samosir kepada Letkol Inf. I Putu Gede Widiarta, S.Hub.Int. Acara turut dihadiri Danrem 163/Wira Satya Brigadir Jendral TNI Brigadir Ida Idewa Agung Hadisaputra,SH, Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa, Ketua DPRD Kabupaten Karangasem,I Wayan Swastika, Sekretaris Daerah I Ketut Sedana Merta, jajaran Forkopimda, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Gus Par menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan di lingkungan TNI merupakan bagian dari proses regenerasi organisasi yang bertujuan memperkuat kualitas pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, pergantian jabatan bukan sekadar alih tugas, tetapi menjadi momentum untuk melanjutkan sinergi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan daerah.

"Karangasem memiliki karakteristik wilayah yang unik, mulai dari kawasan pegunungan, pesisir, desa adat, hingga daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana. Karena itu, dibutuhkan koordinasi yang kuat serta kehadiran pemerintah bersama aparat keamanan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Bupati.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem dan seluruh masyarakat, Bupati Gus Par menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Letkol Inf. Gurbasa Samosir atas dedikasi selama memimpin Kodim 1623/Karangasem. Menurutnya, selama masa kepemimpinannya, Kodim telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban, mendukung penanganan bencana, melaksanakan pembinaan teritorial, hingga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

Bupati juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol Inf. I Putu Gede Widiarta, S.Hub.Int. sebagai Dandim yang baru. Ia optimistis pengalaman dan kapasitas yang dimiliki akan semakin memperkuat sinergi antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

"Forkopimda memiliki peran strategis sebagai ruang koordinasi dan komunikasi. Melalui kebersamaan, setiap tantangan dapat dihadapi secara cepat dan komprehensif sehingga mampu memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Dandim 1623/Karangasem yang baru, Letkol Inf. I Putu Gede Widiarta, S.Hub.Int., mengaku bersyukur mendapat amanah memimpin Kodim 1623/Karangasem. Perwira lulusan Akademi Militer Tahun 2006 tersebut memulai karier militernya di Jambi dan Palembang, kemudian bertugas sebagai Komandan Kompi Taruna Akademi Militer, dilanjutkan penugasan di Ambon, Bojonegoro, hingga Kodam IX/Udayana setelah menyelesaikan pendidikan Seskoad.

Putra kelahiran Negara, Bali, itu menyampaikan komitmennya untuk mengabdi sepenuh hati di Kabupaten Karangasem. Ia juga memohon dukungan dari Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda agar dapat menjalankan tugas secara optimal sekaligus mendukung visi pembangunan daerah.

"Kami diciptakan oleh negara untuk mengabdi. Kami hadir secara murni untuk mengabdikan diri di sini. Harapannya, ketika Karangasem kuat, bersatu, dan damai, maka Indonesia Raya akan semakin jaya," ujarnya.

Di sisi lain, Letkol Inf. Gurbasa Samosir yang kini mendapat penugasan baru sebagai Kasiren Grup 6 Kopassus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda dan masyarakat Karangasem atas dukungan yang diberikan selama masa tugasnya. Ia juga memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama memimpin Kodim 1623/Karangasem.

Dalam pesannya, ia mengajak seluruh unsur pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan kebersamaan. Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat mendukung peningkatan sarana Makodim 1623/Karangasem agar semakin representatif dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Menutup kegiatan tersebut, Bupati Karangasem mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan, meningkatkan ketahanan wilayah, dan mendukung pembangunan demi terwujudnya Karangasem AGUNG (Aman, Gigih, Unggul, dan Nyaman) sebagai fondasi menuju masyarakat yang sejahtera, harmonis, dan berdaya saing. (Ami)

Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali

Karangasem, Bali Kini - Kontingen TP PKK Kabupaten Kontingen Karangasem Raih Juara II Lomba Senam, Ny. Mas Parwata Hadiri Puncak HKG PKK ke-54 Provinsi Bali

Kontingen TP PKK Kabupaten Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Prestasi tersebut disaksikan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, yang hadir didampingi Sekretaris TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Pandu Prapanca Lagosa, bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Karangasem, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem, serta masing-masing 15 orang perwakilan TP PKK Desa dari setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem yang turut memeriahkan sekaligus memberikan dukungan pada puncak peringatan tersebut.

Ny. Mas Parwata menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta yang telah mengharumkan nama Kabupaten Karangasem. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin latihan, dan kekompakan tim.

"Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas, serta mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK demi terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera," ujar Ny. Mas Parwata.

Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 mengusung tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045" dan diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota beserta jajaran kader PKK se-Bali.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video kegiatan TP PKK Provinsi Bali, doa bersama, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Mars HKG PKK, dilanjutkan tari penyambutan, penayangan sejarah singkat Gerakan PKK serta kaleidoskop kegiatan TP PKK Provinsi Bali Tahun 2025–2026, kemudian laporan Ketua Panitia HKG PKK ke-54 Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Penghargaan Adhi Bhakti Pratama, hadiah berbagai perlombaan dalam rangka HKG PKK ke-54, termasuk penyerahan piala dan piagam kepada para pemenang lomba.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa Hari Kesatuan Gerak PKK bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen seluruh kader dalam memberdayakan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Bali dan ditandai pemotongan tumpeng sebagai simbol Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026. Kegiatan ditutup dengan penampilan hiburan dari para juara lomba, termasuk penampilan Juara I, II, dan III Lomba Senam, Juara I Lomba Paduan Suara, serta Rajapala Band.

Keberhasilan meraih Juara II pada Lomba Senam diharapkan semakin memacu semangat kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus berprestasi, memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.Karangasem kembali menorehkan prestasi membanggakan pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali. Tim Lomba Senam perwakilan Kabupaten Karangasem dari SMAN 2 Amlapura berhasil meraih Juara II pada ajang yang digelar di Panggung Terbuka Ardha Candra, UPTD Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (24/7/2026).

Prestasi tersebut disaksikan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Mas Parwata, yang hadir didampingi Sekretaris TP PKK Kabupaten Karangasem, Ny. Pandu Prapanca Lagosa, bersama jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Karangasem, Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Karangasem, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem, serta masing-masing 15 orang perwakilan TP PKK Desa dari setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem yang turut memeriahkan sekaligus memberikan dukungan pada puncak peringatan tersebut.

Ny. Mas Parwata menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh peserta yang telah mengharumkan nama Kabupaten Karangasem. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin latihan, dan kekompakan tim.

"Prestasi ini menjadi motivasi bagi seluruh kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus berkarya, meningkatkan kualitas, serta mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK demi terwujudnya keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera," ujar Ny. Mas Parwata.

Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 mengusung tema "Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045" dan diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten/Kota beserta jajaran kader PKK se-Bali.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video kegiatan TP PKK Provinsi Bali, doa bersama, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan Mars HKG PKK, dilanjutkan tari penyambutan, penayangan sejarah singkat Gerakan PKK serta kaleidoskop kegiatan TP PKK Provinsi Bali Tahun 2025–2026, kemudian laporan Ketua Panitia HKG PKK ke-54 Provinsi Bali.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Penghargaan Adhi Bhakti Pratama, hadiah berbagai perlombaan dalam rangka HKG PKK ke-54, termasuk penyerahan piala dan piagam kepada para pemenang lomba.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tito Karnavian, yang menegaskan bahwa Hari Kesatuan Gerak PKK bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum memperkuat komitmen seluruh kader dalam memberdayakan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Bali dan ditandai pemotongan tumpeng sebagai simbol Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026. Kegiatan ditutup dengan penampilan hiburan dari para juara lomba, termasuk penampilan Juara I, II, dan III Lomba Senam, Juara I Lomba Paduan Suara, serta Rajapala Band.

Keberhasilan meraih Juara II pada Lomba Senam diharapkan semakin memacu semangat kader TP PKK Kabupaten Karangasem untuk terus berprestasi, memperkuat implementasi 10 Program Pokok PKK, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.(ami/rls)

Ciptakan Kamtibmas Kondusif, Polres Karangasem Gelar Apel Kesiapan Pasukan Operasi Pekat Agung 2026

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini — Guna menekan angka kriminalitas dan memberantas penyakit masyarakat, Polres Karangasem menggelar Apel Kesiapan Pasukan Operasi Pekat Agung 2026 di Lapangan Pesat Gatra Polres Karangasem pada Rabu (22/7/2026)

Apel kesiapan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Karangasem, AKBP I Made Santika, S.H., S.I.K., M.I.K., serta dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polres Karangasem, para Kapolsek jajaran, personel yang tersprin Ops Pekat Agung 2026, dan seluruh jajaran personel Polres Karangasem.

Dalam amanatnya, Kapolres Karangasem menyampaikan bahwa Operasi Pekat Agung 2026 merupakan operasi kewilayahan yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, didukung penegakan hukum serta bantuan operasional. Operasi ini dijadwalkan berlangsung selama 16 hari, terhitung mulai 22 Juli hingga 6 Agustus 2026, dengan menerjunkan 50 personel terukur.

Langkah ini diambil mengingat perkembangan zaman yang kian pesat tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga memunculkan tantangan sosial. Terlebih, data mencatat adanya kenaikan gangguan kamtibmas sebesar 8 persen pada Semester I Tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Operasi Pekat Agung 2026 bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menekan angka kriminalitas, serta memberantas penyakit masyarakat seperti perjudian, prostitusi, peredaran minuman keras ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kami ingin melindungi generasi muda dari pergaulan bebas serta memberikan efek jera melalui penegakan hukum," tegas AKBP I Made Santika.

Melalui operasi ini, seluruh personel diinstruksikan untuk memetakan dan menginventarisasi potensi gangguan kamtibmas di titik-titik vital dan pusat aktivitas publik. Kawasan yang menjadi prioritas pengawasan meliputi: Pelabuhan dan terminal, Pusat perbelanjaan, Tempat hiburan malam, Destinasi wisata serta lokasi rawan kejahatan lainnya

Menutup arahannya, Kapolres menekankan kepada seluruh anggota untuk senantiasa meningkatkan keimanan, mengintensifkan deteksi dini, melakukan patroli rutin pada jam rawan, serta menggelar razia sesuai prosedur. Personel juga diminta aktif memberikan imbauan kepada masyarakat dan menjaga profesionalisme tanpa melakukan pelanggaran.

"Dengan semangat Presisi, saya berharap seluruh personel dapat melaksanakan tugas secara optimal, profesional, dan humanis, sehingga mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Karangasem," pungkasnya. (Ami)

Jagabaya Dituduh Aniaya Seorang Pemuda, Ratusan Warga dan Jagabaya Desa Bugbug Datangi Polres Karangasem

 

Laporan tim

Karangasem, Bali Kini -Seorang anggota Jagabaya Desa Adat Bugbug, Karangasem, dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah seorang pemuda berusia sekitar 16-17 tahun dan dilaporkan oleh salah satu oknum warga desa setempat ke Polres Karangasem. Imbas laporan tersebut, Alit anggota Jagabaya yang dilaporkan itu dipanggil oleh penyidik Polres Karangasem untuk dimintai klarifikasi. 

Sementara itu, sebagai dukungan moril terhadap anggota Jagabaya yang dilaporkan atas tuduhan penganiayaan yang tidak pernah dilakukannya itu, ratusan anggota Jagabaya dan warga Desa Bugbug, mendatangi Polres Karangasem. 

Kepada awak media, Klian Desa Adat (KDA) Bugbug hasil pemilihan langsung, Jro Komang Ari Sumartawan Selasa (21/7/2026) menyampaikan, kedatangan ratusan warganya bersama Jagabaya tersebut untuk memberikan dukungan moril terhadap salah satu anggota Jaga Baya yang tengah diperiksa oleh penyidik atas laporan tuduhan penganiayaan oleh salah satu oknum warga.

Kasus tuduhan yang menimpa anggota Jagabaya tersebut berawal dari salah seorang warganya bernama Sri Sukanadi sedang dalam perjalanan pulang menuju kejrumahnya. Namun saat itu warganya tersebut mampir di Banjar Darma Laksana untuk buang air kecil, tidak berselang lama saudaranya yang bernama Alit datang. Namun saat itu tiba-tiba muncul seorang pemuda yang masih berusia sekitar 16-17 tahun petantang-petenteng dan menantang Jagabaya. 

Alit yang juga seorang anggota Jagabaya sempat marah sehingga terjadi adu mulut. Karena situasi saat itu ramai, Ketua Jagabaya kemudian meminta sejumlah anggota Jagabaya untuk datang ke lokasi guna melerai agar keributan tidak meluas. “Warga dan sejumlah saksi di lokasi kejadian menyebutkan jika ketika itu sama sekali tidak saling dorong apalagi pemukulan terhadap pemuda berusia 17 tahun tersebut. Nah kakeknya si pemuda tersebut juga ada disana dan saat itu sempat didamaikan oleh polisi,” ungkap Jro Komang Ari Sumartawan. 

Ditegaskannya saat itu permasalahan seharusnya sudah selesai karena sudah didamaikan oleh anggota Polisi. Namun entah kenapa, kog tiba-tiba ada panggilan dari Polres Karangasem terhadap anggota Jagabayanya tersebut untuk klarifikasi. 

“Saat itu seharusnya sudah selesai. Nah kog tiba-tiba ada panggilan polisi untuk klarifikasi, padahal sudah jelas tidak ada yang dorong apalagi pemukulan. Dan saat itu di lokasi juga ada warga lain yang sudah sebelumnya melerai,” sebutnya.

Keterangan dari anggota Jagabaya lainnya yakni Pageh, saat itu dirinya dihubungi oleh Ketua Jagabaya untuk merapat ke lokasi guna melerai dan agar tidak terjadi keributan. “Saat itu Pageh sudah memegang si Alit. Pun dari keterangan semua saksi yang dipanggil hari itu  menyatakan tidak ada yang melihat ada yang  menyentuh anak itu (Pemuda berusia 17 tahun tersebut,red)” tandasnya. 

Yang lebih aneh lagi lanjut dia, waktu di Polres Karangasem, pihak penyidik tiba-tiba mengatakan kalau ada hasil visum. Mendengar pernyataan penyidik tersebut, kuasa hukum saksi terpanggil yakni Ida Bagus Putu Agung langsung menanyakan dan meminta penyidik menunjukan hasil visum tersebut. 

“Cuman ketika kuasa hukum saksi terpanggil ingin melihat hasil visumnya tidak dikasih oleh penyidik,” lontarnya. Padahal tegas dia, sudah jelas bahwa dari keterangan semua saksi menyatakan tidak ada yang melihat ada yang menyentuh atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Warga saat itu malah ribut dengan yang melerai.

“Yang menjadi pertanyaan sekarang, lalu siapa yang memukul anak ini sampai ada visum? Kemudian Visum itu untuk apa? Apakah hasil visum itu berupa memar atau trauma otot atau apa? Nah itulah yang ingin dilihat oleh rekan saya. Tetapi kita minta agar dihadirkan Ketua Jagabaya dan adiknya,” bebernya. (Arn)

8 Poin Catatan Rekomendasi Dewan Terhadap Raperda Provinsi Bali 2025

Denpasar , Bali Kini - Dari sekian kalinya sidang paripurna yang di gelar Dewan di Gedung Utama DPRD Bali tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD SB TA 2025. Sampai pada Dewan memberikan beberapa poin Rekomendasi  yang dapat disimpulkan untuk menjadi catatan Gubernur Bali terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD yang disampaikan pada sidang Paripurna sebelumnya. 

Setidaknya ada Delapan poin catatan atau Rekomendasikan yang disampaikan, sebagaimana dibacakan ; Pertama, Perlunya Pemprov.Bali untuk terus melakukan upaya-upaya terobosan termasuk pembenahan regulasi, guna lebih memaksimalkan penerimaan PWA. Selanjutnya, Kedua, Dewan mendorong Pemprov. Bali untuk membuat target Zero Rumah tidak layak huni di tahun 2029,3. 

Ketiga, Perlunya dilakukan kajian mendalam terkait pemanfaatan ruang diatas dan dibawah tanah (menyangkut maksimal ketinggian bangunan), mengingat pemanfaatan ruang secara horizontal akan sangat berdampak pada alih fungsi lahan. Keempat, Sudah saatnya Pemprov. Bali memikirkan dan mengkaji secara mendalam sebuah kebijakan yang orientasinya untuk pemerataan (afirmasi policy), mengingat ketimpangan yang ada di Bali (Indeks Gini menurun sangat lambat walau ada di posisi ketimpangan sedang 0,35 – 0,50). Fakta yang ada PDRB Perkapita Kab. Bangli 23,94%, Kab. Karangasem 30,28%, Kab. Buleleng 38,02% dari PDRB Perkapita Kab. Badung serta IPM Denpasar, Badung dan Gianyar masuk kategori sangat tinggi > 80% sementara Karangasem dan Bangli masih dikisaran < 74%.

Dan yang Kelima, Perlunya Pemprov. Bali melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk bisa memanfaatkan lebih baik lagi sampai kealih pemilikan terkait Bangunan-bangunan yang terbengkalai milik Pemerintah Pusat yang tersebar dibeberapa titik Kota Denpasar dan kota lainnya di Bali (korban krisis ekonomi 2008). Enam, Dewan Mendorong Pemerintah Provinsi Bali agar menyusun Regulasi guna memfasilitasi perjanjian kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagai dasar implementasi mekanisme pembayaran imbal jasa lingkungan.

Tujuh, Pemerintah Provinsi Bali supaya bisa mengkoordinir steakholder dunia pariwisata guna pemasangan CCTV di beberapa titik untuk mencegah terjadinya kriminalitas. Terakhir, Poin Kedelapan, Dewan menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan SE 2026.!(*)

Lantik 9 Perbekel, Bupati Sedana Arta Tegaskan Komitmen 'Super Team' dan Percepatan Digitalisasi Data Desa.

BANGLI, BALI KINI - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, resmi melantik sekaligus memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) sembilan Perbekel (Kepala Desa) beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa hasil Pemilihan Perbekel (Pilkades) serentak di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kintamani. Acara berlangsung di Gedung Bukthi Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Selasa (21/7/2026).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, jajaran Anggota Forkopimda, Sekda Bangli, para Pimpinan Perangkat Daerah Terkait, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Sekretaris I TP PKK, para Camat, serta undangan terkait lainnya.

Adapun sembilan Perbekel yang resmi dilantik yakni I Ketut Librata Jaya Perbekel Desa Bunutin, I Ketut Pasek Sentana Perbekel Desa Abang Batudinding,I Wayan Agus Sudimawan Perbekel Desa Belantih I Ketut Sugita Perbekel Desa Binyan, I Ketut Putra Indrawan Perbekel Desa Bonyoh, I Gede Ariada Perbekel Desa Dausa,I Ketut Sumartika Perbekel Desa Kintamani,I Wayan Sersan Perbekel Desa Pinggan, I Nyoman Jonoarta Perbekel Desa Subaya. 

Dalam sambutannya, Bupati Sedana Arta menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat karena pelaksanaan Pilkades berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Menurutnya, hal ini mencerminkan demokrasi yang semakin matang di Kabupaten Bangli.

"Perbedaan pilihan saat Pilkades adalah hal yang wajar. Setelah proses selesai, saatnya kita kembali bersatu. Saya minta para Perbekel yang baru dilantik segera merangkul seluruh komponen masyarakat dan mengoptimalkan potensi desa masing-masing," ujar Sedana Arta.

Ia juga menegaskan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan desa ke depan semakin kompleks. Oleh sebab itu, para Perbekel dituntut menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Salah satu fokus utama yang ditekankan Bupati adalah percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui sistem Single Identity (Satu Data). Bangli saat ini dipercaya menjadi pilot project di Bali dalam integrasi data penerima bantuan pemerintah secara digital.

Untuk menyukseskan program prioritas ini, Bupati memberikan instruksi tegas berupa tenggat waktu dua minggu kepada seluruh desa untuk menuntaskan pendataan.

"Saya berikan target dalam dua minggu ke depan seluruh desa harus menuntaskan pendataan digital ini. Data tersebut akan langsung terhubung dengan kementerian dan lembaga di pusat sehingga bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang tepat sasaran," tegasnya.

Selain digitalisasi data, Sedana Arta mengulas perjuangan Pemkab Bangli dalam memperoleh Imbal Jasa Lingkungan (IJL) atas pemanfaatan sumber daya air Bangli oleh daerah lain di Bali. Kajian ilmiah menunjukkan Bangli merupakan kawasan resapan dan penyimpan air utama di Bali, sehingga layak mendapatkan kompensasi berpayung hukum regulasi Provinsi Bali.

"Prinsipnya Bapak Gubernur dan seluruh fraksi di DPRD Bali telah memberikan dukungan agar Perda atau Pergub terkait Imbal Jasa Lingkungan segera diterbitkan. Hasil kompensasi nantinya akan dikembalikan untuk konservasi alam, reboisasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar masyarakat," jelasnya.

Bupati juga memaparkan berbagai lompatan capaian pembangunan Bangli, di antaranya Peningkatan fasilitas layanan RSUD Bangli (pengadaan CT-Scan, layanan kemoterapi, dan penguatan layanan penyakit jantung). Rencana strategis pendirian Fakultas Kedokteran Umum. Pengembangan kawasan olahraga terpadu GOR Anak Agung Kapten Mudita menuju standar internasional.

Mengakhiri arahannya, Sedana Arta mengimbau seluruh Perbekel baru, TP PKK Desa, dan jajaran perangkat daerah untuk mengikis sekat-sekat birokrasi dan memupuk semangat kolaborasi.

"Bangli tidak membutuhkan Super-Man, melainkan Super-Team. Mari kita tumbuhkan rasa jengah untuk bekerja bersama membangun desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli," pungkasnya.(*)

Mantapkan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkab Bangli Gelar Bimtek dan Persiapan Monev KIP 2026

​BANGLI , BALI KININ– Pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik di Ruang Krisna Setda Kantor Bupati Bangli pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memantapkan pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus mempersiapkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) KIP Tahun 2026.

​Bimtek yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali yakni Ni Ketut Dharmayanti Laksmi dan I Wayan Darma ini diikuti oleh para Sekretaris bersama  staf Pengelola Informasi dan Dokumentasi dari 10 Badan Publik se-Kabupaten Bangli, yang terdiri dari unsur Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa.

​Dalam sambutan pembukanya, Sekretaris Diskominfosan Kabupaten Bangli, Ni Made Ayu Wiratningsih, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

​"Saat ini banyak terjadi sengketa informasi karena belum optimalnya pemahaman maupun kesiapan sarana prasarana pengolahan informasi publik di tingkat badan publik. Melalui Bimtek ini, kami berharap peran PPID dapat terus diperkuat. Target kita bersama di tahun 2026 adalah seluruh Badan Publik di Kabupaten Bangli mampu meraih predikat Informatif," ujar Ni Made Ayu Wiratningsih.

​Lebih lanjut Sekdis Kominfosan juga menekankan agar Badan Publik yang pada evaluasi sebelumnya masih berada pada kualifikasi "Menuju Informatif" dapat membenahi kekurangan, mulai dari penyediaan ruangan/fasilitas layanan, penyusunan SOP alur informasi, hingga pemutakhiran data secara berkala.

​Dalam pemaparannya, I Wayan Darma menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menuju Zona Integritas melalui revitalisasi dan reaktualisasi Sumber Daya Manusia (SDM). Beliau menjelaskan bahwa hak masyarakat untuk tahu mencakup akses informasi yang akurat, pengawasan melalui SP4N Lapor, hingga pengajuan sengketa informasi. Oleh karena itu, Badan Publik memiliki kewajiban mutlak untuk mengelola, mengumumkan, dan memilah informasi publik secara akurat.

​Terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus pembenahan Badan Publik, di antaranya: ​Komitmen Pimpinan dan PPID untuk mengoptimalisasi struktur kelembagaan, pembentukan Forum PPID, Maklumat Pelayanan, dan penyusunan SOP Layanan, Pengelolaan Dokumen Informasi untukPenyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) serta pelaksanaan uji konsekuensi untuk menetapkan Informasi yang Dikecualikan (DIK), Optimalisasi Website Resmi: Penyediaan akses informasi terbuka (berkala, serta-merta, dan setiap saat) melalui website yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

​Pelaksanaan MONEV KIP tahun ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, menilai konsistensi pelayanan informasi, serta mengevaluasi kesiapan implementasi standar layanan di lapangan.

​Melalui sinergi antara Komisi Informasi Provinsi Bali dan Badan Publik di Kabupaten Bangli, Bimtek ini diharapkan tidak hanya mendorong pemenuhan hak asasi masyarakat atas informasi yang sah dan akurat, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bangli yang bersih, transparan, efektif, dan bebas dari korupsi.(*)

Tak Boleh Ada yang Tertinggal Saat Bencana, Karangasem Bentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem resmi meluncurkan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) pada Senin (20/7/2026) sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui unit ini, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan kebijakan kebencanaan.

Peluncuran ULD-PB dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem, organisasi penyandang disabilitas (Opdis), ULD-PB Provinsi Bali, serta didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam pengelolaan risiko bencana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, mengatakan pembentukan ULD-PB merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan yang setara ketika terjadi bencana.

“Kehadiran unit ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan penanggulangan bencana yang inklusif, adil, dan berpihak kepada seluruh masyarakat,” ujarnya usai mengukuhkan pengurus ULD-PB Kabupaten Karangasem.

Karangasem dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Selain ancaman erupsi Gunung Agung, wilayah ini juga berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan hingga kebakaran hutan. Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling rentan karena sering menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, evakuasi, maupun layanan dasar.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karangasem, I Made Aditya Sugiharta, menjelaskan ULD-PB dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh proses penanggulangan bencana memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

“Pembentukan ULD-PB ini sebagai media koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, dengan menjamin aksesibilitas, keterlibatan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan sistem layanan,” katanya.

Selain peluncuran, pada kesempatan tersebut juga disahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan ULD-PB Kabupaten Karangasem. Pengurusnya melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berperan langsung dalam penyusunan kebijakan dan program kebencanaan.

Ketua PERTUNI Karangasem yang juga menjadi anggota ULD-PB, I Ketut Parwata, berharap kehadiran unit tersebut mampu menghadirkan sistem penanggulangan bencana yang lebih ramah bagi seluruh masyarakat.

“Besar harapan saya melalui peluncuran ULD-PB ini kita bisa bersama-sama mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif,” ucapnya.

Sebagai pedoman pelaksanaan, ULD-PB Karangasem telah menyusun roadmap yang meliputi penguatan kelembagaan, penguatan data dan kapasitas, pengembangan layanan yang inklusif, peningkatan kolaborasi antarinstansi, hingga evaluasi berkelanjutan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025, terdapat sekitar 2.542 penyandang disabilitas di Kabupaten Karangasem. Keberadaan ULD-PB diharapkan mampu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang setara terhadap informasi peringatan dini, jalur evakuasi, bantuan kemanusiaan, hingga proses pemulihan pascabencana.

Head of Sub-National Program SIAP SIAGA, Deswanto Marbun, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPBD, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar tidak ada warga yang tertinggal saat bencana terjadi.

“Kami berharap kemitraan yang telah terbangun antara Program SIAP SIAGA, BPBD, pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus berlanjut, sehingga Kabupaten Karangasem menjadi daerah yang semakin tangguh, inklusif, dan mampu memastikan tidak seorang pun yang tertinggal,” ujarnya.

Melalui pembentukan ULD-PB, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan bahwa ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana tidak hanya diukur dari kecepatan respons, tetapi juga dari kemampuan melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. (Ami)

Para Jukir di Kawasan Sekolah Denpasar Disidak

Denpasar , Bali Kini  - Perumda Bhukti Praja Sewakadarma bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait layanan parkir dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pembinaan terhadap petugas jasa layanan parkir di sejumlah kawasan sekolah di Kota Denpasar, Senin (20/7).

Sidak tersebut menyasar titik-titik layanan parkir di sekitar sekolah yang kerap mengalami kepadatan, khususnya pada jam mengantar dan menjemput siswa. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menciptakan ketertiban lalu lintas di lingkungan sekolah.

Direktur Operasional Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, Cokorda Gede Pramaitha, mengatakan sidak dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya kawasan parkir di depan SMP Negeri 3 Denpasar, SMP Negeri 1 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar, SD Saraswati 1, SD Cipta Dharma, SD Santo Yoseph, SMP Santo Yoseph, SMA Santo Yoseph, serta SMP Negeri 10 Denpasar.

Menurutnya, dalam sidak tersebut petugas diberikan pembinaan dan penegasan terkait penerapan standar operasional prosedur (SOP) layanan parkir. Selain itu, petugas juga diingatkan agar menerapkan tarif parkir sesuai ketentuan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, serta mengatur parkir dan arus lalu lintas di sekitar area sekolah agar tetap tertib dan aman.

"Beberapa hal yang kami tekankan dalam sidak kali ini meliputi pelaksanaan SOP layanan, penerapan tarif parkir sesuai ketentuan kepada pengguna jasa yang telah mendapatkan layanan, serta pengaturan parkir dan lalu lintas di sekitar area sekolah," ujar Cokorda Gede Pramaitha.

Lebih lanjut, ia menjelaskan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma tengah menyiapkan program penataan parkir di kawasan sekolah melalui pembentukan zona pemberhentian cepat bebas parkir (drop-off zone). Program ini diperuntukkan bagi kendaraan yang hanya mengantar atau menjemput penumpang maupun barang, khususnya di sekolah-sekolah yang tidak memiliki lahan parkir memadai.

Realisasi program tersebut akan dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan masing-masing pihak sekolah. Diharapkan keberadaan zona pemberhentian cepat dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan siswa saat naik dan turun kendaraan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

Melalui sidak dan pembinaan yang dilakukan secara berkala, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma berharap kualitas pelayanan parkir di Kota Denpasar semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat, khususnya di kawasan pendidikan.