Modul BTS di Tiga Tower Karangasem Dicuri, Kerugian Ditaksir Rp7,5 Juta

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Karangasem tengah menyelidiki dugaan pencurian modul perangkat Base Transceiver Station (BTS) di tiga lokasi tower telekomunikasi di wilayah Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem.

Kasatreskrim Polres Karangasem, AKP Rizky Abdillah, Sabtu (18/7), membenarkan pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pencurian tersebut dan saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya.

Peristiwa diketahui pada Senin, 13 Juli 2026, setelah sistem alarm dari BTS mendeteksi hilangnya sejumlah perangkat. Berdasarkan laporan yang diterima polisi pada 14 Juli 2026, pelapor kemudian melakukan pengecekan ke beberapa tower bersama petugas pengelola.

Di tower DMT yang berada di Lingkungan Jasri Kelod, petugas mendapati satu unit modul UBBP dan lima unit SFP sudah tidak berada di dalam rak BTS. Selanjutnya, pengecekan dilakukan di tower Protelindo di kawasan yang sama dan ditemukan satu unit UBBP serta dua unit SFP juga hilang dari dalam perangkat BTS.

Selain dua lokasi tersebut, pencurian juga dilaporkan terjadi di tower Temega dan tower Pantai Jasri/Sampiyang dengan barang yang hilang berupa modul UBBP dan SFP. Ketiga kejadian diketahui berdasarkan alarm sistem yang aktif pada 13 Juli 2026 sekitar pukul 11.14 Wita hingga 12.15 Wita.

Korban dalam kasus ini merupakan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, yakni PT Indosat Tbk, serta turut dilaporkan berdampak pada perangkat milik operator lain, yaitu XL dan Huawei.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar Rp7,5 juta.

AKP Rizky Abdillah mengatakan, penyidik telah menerima laporan, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, mencatat keterangan saksi-saksi, serta melakukan klarifikasi terhadap pelapor.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami juga melakukan pengumpulan keterangan saksi dan penyisiran rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap pelaku pencurian,” ujar AKP Rizky Abdillah.

Hingga kini, identitas pelaku masih dalam penyelidikan dan polisi mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. (Ami)

Pemkab Karangasem Benahi Tiga Pasar, Anggarkan Rp850 Juta untuk Perbaikan Fasilitas

Laporan reporter : Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) mulai melakukan penataan terhadap tiga pasar tradisional pada tahun 2026. Program tersebut didukung anggaran sebesar Rp850,4 juta dan ditargetkan selesai pada September mendatang.

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Karangasem, I Wayan Wisma, mengatakan tiga pasar yang menjadi sasaran penataan yakni Pasar Menanga, Pasar Amlapura Barat, dan Pasar Hewan Bebandem. Masing-masing pasar mendapat penanganan berbeda sesuai kondisi kerusakan yang ada.

Dari total anggaran yang dialokasikan, Pasar Menanga memperoleh Rp379,6 juta, Pasar Amlapura Barat sebesar Rp374,3 juta, dan Pasar Hewan Bebandem Rp99,5 juta.

Menurut Wisma, Pasar Menanga menjadi salah satu prioritas karena masih mengalami dampak kebakaran yang terjadi beberapa tahun lalu. Melalui anggaran tersebut, pemerintah memperbaiki sejumlah kios dan los pedagang yang mengalami kerusakan.

Sementara di Pasar Amlapura Barat, penataan difokuskan pada perbaikan los yang kondisinya telah rusak dan terlihat kumuh. Selain meningkatkan kualitas fasilitas pasar, proyek ini juga bertujuan menambah daya tampung pedagang. Sekitar 15 pedagang lama akan kembali menempati los yang telah diperbaiki, sedangkan pedagang yang selama ini berjualan di luar area pasar karena belum memiliki tempat akan diprioritaskan menempati los baru.

“Penataan di Pasar Amlapura Barat selain untuk pedagang lama, juga untuk menambah pedagang baru. Sehingga pedagang yang selama ini berjualan di luar dan belum memiliki tempat bisa menempati los yang disediakan,” ujar Wisma, (16/7/2026)

Adapun di Pasar Hewan Bebandem, perbaikan dilakukan pada los panjang yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon.

“Untuk Pasar Hewan Bebandem, penataan kami lakukan pada los panjang yang sebelumnya rusak akibat tertimpa pohon,” katanya.

Saat ini pekerjaan penataan telah mulai dilaksanakan. Pemerintah berharap seluruh proses dapat selesai sesuai target pada September 2026 sehingga para pedagang dapat kembali beraktivitas di kios dan los yang lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. (Ami)

DPRD Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Gus Par Tekankan Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

KARANGASEM, Bali Kini – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika, Selasa (14/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang terjalin selama proses pembahasan hingga Ranperda dapat disepakati bersama.

“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas kerja sama, ketekunan, dan kerja kerasnya dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, perda ini akan kami proses untuk memperoleh evaluasi dari Gubernur Bali,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Par.

Menurutnya, penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Gus Par menegaskan bahwa APBD tidak hanya dipandang sebagai dokumen berisi pendapatan dan belanja daerah, tetapi menjadi amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

“APBD bukan hanya sekadar angka pendapatan dan belanja. APBD adalah amanah rakyat, instrumen perjuangan untuk menghadirkan perubahan, dan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Karangasem,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sepanjang Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah terus mengakselerasi berbagai program prioritas, di antaranya pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain membahas pertanggungjawaban APBD, pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan pencabutan sejumlah Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, Gus Par optimistis pembangunan di Kabupaten Karangasem dapat terus berjalan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Tantangan memang tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Masyarakat Karangasem memiliki sejarah panjang tentang ketangguhan, semangat gotong royong, dan kemampuan bangkit menghadapi berbagai tantangan. Semangat itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus membangun Karangasem,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Gus Par mengajak seluruh masyarakat memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan Karangasem yang semakin maju dengan semangat “Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa.”

“Mari kita lanjutkan perjuangan membangun Karangasem dengan semangat Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa. Ini bukan sekadar slogan, melainkan tekad dan keyakinan bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan doa, setiap tantangan dapat kita ubah menjadi peluang menuju Karangasem yang Agung,” pungkasnya. (Ami)

Semarak Harkopnas ke-79, Pemkab Karangasem Gelar Jalan Sehat dan Beragam Aksi Sosial

Laporan tim: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem, Bali Kini - Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79, Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menggelar kegiatan Jalan Sehat Berhadiah di Taman Jagath Karana, Jalan Veteran, Amlapura, Minggu (5/7/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” ini dihadiri Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, perwakilan Dekopinwil Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Karangasem, Ketua Dekopinda Karangasem, serta jajaran kepala OPD terkait.

Semarak Harkopnas diikuti gerakan koperasi se-Kabupaten Karangasem bersama ratusan masyarakat yang antusias mengikuti jalan sehat. Bupati Karangasem secara resmi melepas peserta yang menempuh rute dari Jalan Veteran ke arah timur hingga ujung jalan, kemudian berbalik menuju ujung barat sebelum kembali ke lokasi acara.

Selain mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat, peringatan Harkopnas ke-79 juga dirangkaikan dengan aksi donor darah, penyerahan 50 paket sembako dari Dekopinwil Provinsi Bali kepada masyarakat di delapan wilayah koordinasi (Korwil), serta hiburan yang menambah semarak kegiatan.

Antusiasme peserta semakin tinggi dengan adanya pengundian doorprize yang menyediakan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa satu unit sepeda listrik merupakan dukungan dari KSP Sari Sedana Bali Peringsari Selat. Selain itu, tersedia hadiah lain berupa satu unit sepeda gunung, satu unit telepon genggam, satu unit mesin cuci, dan satu unit kompor gas yang disponsori oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten Karangasem juga menyiapkan puluhan hadiah hiburan yang dibagikan melalui undian kupon peserta.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama gerakan koperasi berharap semangat berkoperasi semakin tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan mendukung visi Karangasem AGUNG. (Ami)

Pesan Hasis, Ganja, Kokain dan Mefedron, WNA Belarusia ini Dituntut 9 Tahun

Denpasar , Bali Kini - Banyaknya barang bukti narkoba jenis Hasish, Kokain, Ganja hingga Mefedron tidak terlihat terdakwa asal Republic Of Belarus atau Belarusia dari Eropa Timur ini terlihat resah menghadapi Tuntutan JPU Kejari Badung. Itu nampak saat Pria 33 tahun ini mendengarkan pembacaan tuntutan di Ruang Candra sidang PN Denpasar.

Dalam amar Penuntut Umum, bahwa terdakwa Siarhei Nikalayeu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Kesatu pasal 60 ayat (2) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. "Menuntut agar terdakwa dihukum pidana penjara selama Sembilan Tahun," sebut JPU Fisher Valen dalam persidangan.

Tuntutan terhadap pemilik No Pasport : AB3572598 juga ada pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- "Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 170 hari," tegas JPU.

Terdakw sendiri diamankan pada tanggal 30 Desember 2025 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di pinggir Jl. Betaka, Gg. Kamboja, Dalung Kuta Utara, Badung. Saat diamankan, petugas menyita 2 buah plastik klip bening berisi serbuk putih Narkotika jenis Kokain dengan berat total Brutto 1,35 gram atau Netto 1,03 gram.

Diamankan pula 1 buah plastik klip bening berisi serbuk coklat muda diduga Mefedron berat total Brutto 1,19 gram atau Netto 1,03 gram. 7 buah Plastik klip bening yang didalamnya berisi Daun Kering Ganja berat total Brutto 8,48 gram atau Netto 7,08 gram. Serta, 4 buah Plastik klip bening berisi Kristal Coklat Jenis MDMA dengan berat total Brutto 5,65 gram atau Netto 4,91 gram.

Bahwa pada saat dilakukannya interogasi oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Badung terhadap terdakwa, mengakui membeli narkotika jenis kokain, mefedron, ganja, dan MDMA  dari akun Telegram yang bernama PIRATES BAY (DPO) dengan harga 1000 USDT sekitar Rp. 16.746.944 yang ditransfer melalui Crypto USDT.

Bupati Satria Hadiri Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Sepakati Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025

Klungkung , Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri Rapat Paripurna II Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Kabupaten Klungkung, pada Kamis (16/7/2026).

Rapat paripurna ini berfokus pada agenda krusial, yaitu Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sidang penting tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, didampingi Wakil Ketua II Tjokorda Gede Agung, serta dihadiri oleh segenap anggota legislatif Klungkung. Turut hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, jajaran perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam sambutannya, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan atas kerja kerasnya sehingga seluruh tahapan pembahasan Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan. 

Dinamika yang berkembang selama pembahasan baik berupa pendapat, kritik, usul, maupun saran dinilai sebagai proses demokrasi yang sangat positif.

"Selanjutnya, Ranperda ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai amanat undang-undang sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini, secara formal kita dapat mengetahui target pembangunan yang telah terlaksana serta hal-hal yang belum berhasil dicapai pada tahun 2025," ujar Bupati I Made Satria.

Bupati menambahkan, hasil evaluasi dan catatan dari pelaksanaan APBD TA 2025 ini akan menjadi acuan penting bagi jajaran eksekutif dalam memantapkan pelaksanaan tugas, meningkatkan kualitas pembangunan, dan mengoptimalkan pelayanan publik ke depan sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 yang telah disepakati, berikut adalah rincian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Klungkung: Pendapatan Daerah Total realisasi mencapai Rp 1,4 triliun lebih, dengan rincian: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 495 miliar lebih. Pendapatan Transfer: Rp 913 miliar lebih. Lain-lain Pendapatan yang Sah: Rp 14 juta lebih.

Belanja Daerah

Total realisasi mencapai Rp 1,4 triliun lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi: Rp 1,1 triliun lebih (Belanja Pegawai Rp 706 miliar lebih; Belanja Barang dan Jasa Rp 374 miliar lebih; Belanja Bunga Rp 3 miliar lebih; Belanja Hibah Rp 95 miliar lebih; Belanja Bantuan Sosial Rp 3 miliar lebih).

Belanja Modal: Rp 118 miliar lebih (Belanja Modal Tanah Rp 9,9 juta lebih; Peralatan & Mesin Rp 27 miliar lebih; Gedung & Bangunan Rp 38 miIiar lebih; Jalan, Jaringan & Irigasi Rp 48 miliar lebih; Aset Tetap Lainnya Rp 4,6 miIiar lebih; Aset Lainnya Rp 164 juta lebih). Belanja Tak Terduga (BTT): Rp 1,8 miIiar lebih. Belanja Transfer: Rp 148 miIiar lebih.

Pembiayaan Daerah & SiLPA, Pembiayaan Netto: Direalisasikan sebesar Rp 72,9 miliar lebih, yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 82,2 miIiar lebih dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 9,3 miIiar lebih. Berdasarkan perhitungan realisasi tersebut, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp 30,2 miliar lebih.

SiLPA tersebut dijelaskan telah dipasang untuk mendanai kegiatan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya akan dicermati bersama nilainya dalam penyusunan Perubahan APBD TA 2026 mendatang.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama antara Bupati Klungkung dan Pimpinan DPRD Kabupaten Klungkung, menandai komitmen bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung.(*)

Setengah Abad Kopmen Rejeki RSUD Klungkung: Resmikan Kantor Baru, Bupati Satria Dorong Inovasi Digital

Klungkung, Bali Kini - Bupati Klungkung, I Made Satria, menghadiri puncak peringatan Hari Jadi Koperasi Konsumen (Kopmen) Rejeki ke-50 dan peresmian gedung kantor baru Koperasi Konsumen Rejeki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung, Kamis (16/7). 

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria memberikan apresiasi yang tinggi atas konsistensi Kopmen Rejeki yang mampu bertahan dan terus berkembang hingga mencapai usia emas setengah abad. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti nyata pengelolaan koperasi yang didasari komitmen tinggi, transparansi, dan rasa kekeluargaan yang erat.

"Setengah abad bukanlah waktu yang singkat. Bertahan dan terus berkembang selama 50 tahun membuktikan bahwa koperasi ini telah menjadi saksi dan penggerak kesejahteraan bagi para anggotanya di lingkungan RSUD Kabupaten Klungkung," ujar Bupati I Made Satria.

Terkait dengan peresmian gedung kantor yang baru, Bupati menegaskan bahwa fasilitas ini harus dimaknai sebagai simbol semangat baru untuk meningkatkan pelayanan. Ia berharap pengurus koperasi dapat bekerja lebih profesional, akuntabel, serta mampu melahirkan inovasi usaha yang adaptif.

Di era modern saat ini, Bupati I Made Satria juga mendorong gerakan koperasi untuk mulai merambah ke arah pelayanan digital. Langkah ini dinilai penting agar pelayanan koperasi dapat berjalan dengan lebih cepat, mudah, dan terpercaya bagi seluruh anggota serta masyarakat di lingkungan RSUD Klungkung.

Pemerintah Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya untuk terus mendukung tumbuh kembangnya koperasi yang sehat dan mandiri di wilayahnya. Mengakhiri arahannya, Bupati berpesan agar seluruh pengurus dan anggota senantiasa menjaga kepercayaan (trust) yang telah dibangun selama 50 tahun terakhir, mengingat modal utama dari sebuah koperasi adalah kepercayaan anggotanya.(*)

Bupati Kembang Bantu Tuntaskan Impian Rumah Layak Bapak Ali

JEMBRANA , BALI KINI – Di balik dinding bata yang baru setengah berdiri di Kelurahan Loloan Barat, tersimpan harapan besar seorang kepala keluarga untuk memiliki hunian yang aman dan nyaman. Harapan itu dirasakan langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, saat turun langsung meninjau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah tersebut pada Jumat 17/7/2026.

​Program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) senilai Rp20 juta per unit ini sejatinya menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, bagi Bapak Sugeng Ali Purnomo, perjalanan mewujudkan rumah impiannya tidaklah mudah. Di tengah keterbatasan ekonomi, ia sempat terbentur tembok kesulitan; tabungannya belum cukup untuk merampungkan bagian atas rumah khususnya kap dan genteng agar keluarganya bisa segera berteduh dari hujan dan terik matahari.

​

Mendengar langsung keluh kesah dan melihat perjuangan warganya, Bupati Kembang Hartawan tidak tinggal diam. Dengan penuh kehangatan, beliau mengulurkan bantuan spontan berupa dana tunai senilai Rp2,5 juta untuk menutup kekurangan biaya pembelian genteng, lengkap dengan 2 paket bingkisan sembako untuk mencukupi kebutuhan pangan harian keluarga Bapak Ali.

​Bupati Kembang menyampaikan bahwa bantuan ini bukan sekadar tentang membangun fisik rumah, melainkan tentang membangun kembali semangat dan martabat sebuah keluarga.

​

"Semoga setelah rumahnya selesai, Bapak Ali memiliki tempat yang layak dan bisa lebih semangat untuk mencari nafkah bagi keluarganya," harap Bupati Kembang dengan senyum hangat.

​Rasa haru sekaligus lega terpancar jelas dari wajah Bapak Ali. Baginya, kehadiran dan kepedulian nyata dari pemimpin daerahnya adalah berkat yang luar biasa di tengah kebingungannya menyelesaikan pembangunan rumah.

​

"Terima kasih banyak atas bantuan Bapak Bupati Jembrana atas kekurangan biaya dari pembangunan rumah saya, semoga Bapak Bupati sehat selalu," ucap Bapak Ali tulus, menyalami erat tangan Bupati.

​Kini, dengan atap yang segera terpasang, Bapak Sugeng dan keluarga bisa menatap hari esok dengan senyum yang lebih lebar dan rasa aman yang selama ini mereka impikan.

Aktif Dorong Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Budaya, Gubernur Koster Diundang jadi Pembicara Nusa Dua Forum

DENPASAR , BALI KINI– Gubernur Bali Wayan Koster menerima undangan resmi untuk menghadiri dan menjadi pembicara dalam Nusa Dua Forum 2026, forum investasi internasional bergengsi yang diselenggarakan oleh South China Morning Post (SCMP) bersama Danantara Indonesia di The St. Regis Bali Resort, Nusa Dua, Kabupaten Badung, pada 17 Juli 2026.

Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Publisher & Chief Executive SCMP Tammy Tam dalam Audiensi yang dilakukan di Jayasabha, Denpasar pada Kamis (16/7).

Forum eksklusif ini dirancang sebagai jembatan strategis yang menghubungkan pusat-pusat modal utama Asia, khususnya Hong Kong dan kawasan Greater Bay Area (GBA), dengan pasar-pasar berkembang di Asia Tenggara yang dipimpin Indonesia.

Tam menyebut Nusa Dua Forum 2026 sebagai inisiatif investasi swasta unggulan yang mempertemukan pemilik kelompok usaha keluarga, generasi penerus bisnis, investor institusional, sovereign wealth fund, hingga pengambil keputusan investasi dari berbagai negara Asia untuk membangun kolaborasi investasi jangka panjang di Indonesia.

Kehadiran Gubernur Wayan Koster dinilai penting mengingat Bali saat ini menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis budaya, lingkungan, dan ekonomi hijau. Di bawah kepemimpinan Koster, Bali juga telah menjadi tuan rumah berbagai forum internasional yang mempertemukan pemimpin dunia, investor, akademisi, dan pelaku industri untuk membahas isu pembangunan global.

Forum yang hanya diikuti sekitar 80 hingga 100 peserta terpilih ini akan menghadirkan sejumlah tokoh penting dunia usaha dan investasi. Di antaranya Deputi Sekretaris Kehakiman Pemerintah Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Horace Cheung, anggota Executive Council HKSAR Jeffrey Lam, Chief Executive Officer Blue Pool Capital Oliver Weisberg, CEO Hong Kong Investment Corporation Clara Chan, Presiden dan Co-Founder Gaw Capital Kenneth Gaw, serta sejumlah pemimpin investasi lainnya dari kawasan Asia.

Dari Indonesia, sejumlah nama yang telah dikonfirmasi hadir antara lain CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia Rosan Roeslani, Deputy CEO MNC OTT Network Clarissa Tanoesoedibjo, serta pimpinan sejumlah perusahaan nasional terkemuka.

Penyelenggaraan Nusa Dua Forum 2026 di Bali dinilai sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun 2025-2125. Haluan tersebut merupakan fondasi pembangunan Bali yang menempatkan Pulau Dewata sebagai pusat peradaban dunia yang berlandaskan nilai-nilai budaya Bali, berdaya saing global, serta berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

Di bawah visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali", Gubernur Wayan Koster terus mendorong transformasi ekonomi Bali agar tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata, tetapi juga berkembang pada sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, investasi berkualitas, energi bersih, pertanian modern, industri berbasis budaya, dan penguatan sumber daya manusia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis seperti pembangunan infrastruktur terintegrasi, pengembangan energi bersih, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, penguatan ekonomi kerakyatan, digitalisasi pelayanan publik, hingga program pengelolaan sampah berbasis sumber yang kini menjadi perhatian berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.

 Gubernur Koster juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Bali harus sejalan dengan prinsip pembangunan yang menjaga keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai filosofi Sad Kerthi. Karena itu, forum internasional seperti Nusa Dua Forum menjadi momentum penting untuk memperkenalkan arah pembangunan Bali kepada para investor global sekaligus membuka peluang kerja sama yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam agenda forum, peserta akan mengikuti berbagai sesi strategis yang membahas masa depan investasi dan transformasi ekonomi kawasan Asia. Salah satu sesi utama adalah keynote bertajuk "Bridging Mandates: What Sovereign Capital and Private Wealth Can Learn From Each Other", yang membahas sinergi antara modal negara dan kekayaan swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Forum juga akan menghadirkan sesi pleno bertema "Capital Crossroads – Sovereign Capital as Catalyst: How Southeast Asia's State-Directed Funds Are Redrawing the Investment Map", yang menyoroti peran dana investasi negara dalam membentuk peta investasi baru di kawasan.

Berbagai panel diskusi lainnya akan membahas peluang investasi Indonesia bagi keluarga-keluarga investor Asia, perkembangan industri kecerdasan buatan (AI), pembangunan rantai pasok baterai dan industri digital, pengembangan ASEAN Power Grid, serta peran generasi penerus dalam mengelola dan mengembangkan modal keluarga di Asia.

Penyelenggara menilai forum ini menjadi kesempatan langka bagi para peserta untuk berinteraksi langsung dengan para pembuat kebijakan Indonesia, mengakses peluang investasi melalui pipeline Danantara Indonesia, serta membangun jejaring dengan pengelola modal keluarga terbesar dan investor terkemuka di kawasan Asia.

Acara akan  dirancang sebagai ruang diskusi informal antara investor, pengambil kebijakan, dan pemimpin dunia usaha.

Kehadiran forum internasional tersebut semakin memperkuat posisi Bali sebagai pusat pertemuan global (global meeting hub) yang tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai ruang dialog strategis untuk membahas investasi, ekonomi hijau, transformasi digital, dan masa depan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.(*)

Hadiri IIC 2026, Gubernur Koster Harapkan Kualitas Kepastian Hukum Investasi Semakin Meningkat

Denpasar , Bali Kini  - Gubernur Wayan Koster menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Bali tengah bergerak maju dalam mewujudkan Visi Pembangunan Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru". Visi yang  mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan Alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala-sekala. Visi ini menjadi landasan dalam menjaga Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026, di The Meru Sanur, Kamis (16/7).

Disampaikan Gubernur Wayan Koster bahwa Bali memiliki kekhasan dalam cara pandang terhadap pembangunan karena pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan, dan tata kelola yang baik, serta keharmonisan sosial. 

Dalam kerangka visi pembangunan daerah, Bali berkomitmen mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing melalui prinsip-prinsip keberlanjutan, penguatan tata kelola, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal. 

Karena itu, ketika konferensi internasional ini membahas restrukturisasi dan kepailitan lintas batas, Pemrov Bali melihatnya sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan dan koordinasi antar lembaga, serta memperluas kesiapan Indonesia termasuk Bali sebagai lokasi penyelenggaraan konferensi untuk berkontribusi dalam mewujudkan standar praktik internasional.

Sesuai tema pada hari ini "Embracing the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency as a Roadmap for the Future of Restructuring & Insolvency Practice". Tema ini sangat strategis, karena pada kenyataannya aktivitas bisnis saat ini bergerak semakin maju lintas negara. Persoalan tentang restrukturisasi dan kepailitan pun tidak lagi dapat dipandang sebagai urusan lokal semata, melainkan membutuhkan standar yang kooperatif, terprediksi, dan efisien agar tercipta kepastian hukum serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dalam wawancaranya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan saat ini sedang disusun regulasi dalam bentuk Undang-Undang, sehingga pemerataan dan pergeseran pembangunan ke wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat dapat dilakukan,  karena investasi hotel dan property di Bali sangat tinggi, dan tentu saja dalam kegiatan ini terdapat potensi permasalahan yang harus di tangani lintas negara. Sehingga Bali sebagai tuan rumah yang dipilih dapat member peran yang aktif dan bermanfaat bagi pembangunan ke depan.

Kerangka UNCITRAL (United Nations Commission on Internasional) Model Law, pada dasarnya hadir untuk memberi jawaban pada masalah yang selama ini menjadi tantangan sebagaimana untuk memastikan proses restrukturisasi dan insolvency di satu negara dapat dipahami, dikoordinasikan, serta yang paling penting adalah dapat berjalan dengan kepastian hukum yang lebih baik ketika menyangkut keterkaitan para pihak dan aset lintas negara.

 Konferensi ini bukan sekadar pertemuan ilmiah atau diskusi teknis tetapi merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis mampu menjawab kebutuhan zaman seperti ekonomi yang semakin terkoneksi, transaksi yang lintas negara, serta jaringan kreditur, aset, dan kepentingan yang tidak lagi berada dalam satu yurisdiksi negara saja.

Melalui semangat "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" memiliki komitmen untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, tata kelola yang baik, dan keberlanjutan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam konteks itu, Pemprov Bali memandang penguatan sistem restrukturisasi adalah bagian dari upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif karena dunia usaha membutuhkan proses yang jelas, penanganan perkara yang profesional, serta mekanisme penyelesaian yang memberikan kepastian bagi kreditor, investor, debitor, dan seluruh pihak terkait.

Sepakat dengan Gubernur Bali, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa kegiatan yang di prakarsai oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini sangat penting, bahwa Indonesia harus membuka diri terkait bagaimana pelaksanaan putusan kepailitan yang bisa diterima di berbagai Negara, dan Indonesia juga mulai menyesuaikan hukum itu, dan ini adalah salah satu forum komunikasinya dengan berbagai organisasi kepailitan di Asia Pasifik.

 Sehingga dengan diterapkannya UNCITRAL (United Nations Commission on Internasional) Model Law di Indonesia kepastian hukum berbisnis di Indonesia sangat mendukung dan bisa meningkatkan nilai investasi dan meningkatkan harapan pemerintah Indonesia.

 “Yang kita butuhkan dalam iklim investasi adalah konteks yang berkaitan dengan kepastian, kepastian dalam pelayanan perijinan, dan juga kepastian dalam hal legalisasi serta hukum saat investor menjalankan bisnis di Indonesia, termasuk Bali”, ungkapnya.

Oleh sebab itu, aspek sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan menjadi sangat penting, karena perubahan kerangka hukum akan dapat efektif bila ada kesiapan standar prosedur, kemampuan teknis, dan budaya kerja yang mendukung kerja sama.(*)