Karhutla Meluas di Sejumlah Kawasan Gunung Jawa Timur, BNPB-BPBD dan Tim Gabungan Perkuat Penanganan*

JAKARTA , BALI KINI  - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di sejumlah kawasan pegunungan di Jawa Timur. Berdasarkan pemantauan hingga Jumat (4/9) pukul 12.00 WIB, kebakaran terpantau di kawasan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Gunung Wilis di wilayah Kabupaten Nganjuk dan Kediri, Gunung Ungup-Ungup di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Gunung Arjuno Welirang di Kabupaten Pasuruan, serta Bukit Sariwani di Kabupaten Probolinggo. Tim gabungan dari BPBD, TNBTS, Tahura R. Soerjo, Perhutani, TNI/Polri, Manggala Agni, dan relawan terus melakukan pemantauan serta penanganan di lokasi yang masih dapat dijangkau.

Di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, kebakaran yang pertama kali dilaporkan pada Rabu (26/8) masih memerlukan penanganan hingga hari ini. Titik kebakaran berada di sekitar Blok Ranukembang, Desa Ranupane, Kecamatan Senduro, termasuk kawasan Pos 1 jalur pendakian serta wilayah barat Ranu Kumbolo yang secara administratif berada di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 

Pemantauan melalui udara menggunakan helikopter PK-DAP sebelumnya mendeteksi tiga titik api di sekitar Ranu Kumbolo. Hingga saat ini, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.888,91 hektare dan masih dalam pendataan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa maupun laporan warga terdampak akibat kejadian tersebut.

Upaya penanganan karhutla Gunung Semeru menghadapi tantangan medan berupa tebing dengan kemiringan sangat terjal serta kondisi angin yang cukup kencang sehingga berpotensi mempercepat perambatan api. 

Helikopter PK-DAP yang dikerahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung penanganan saat ini berada di Lanud Abdulrachman Saleh karena mengalami kendala pada sistem kelistrikan dan sedang menjalani perbaikan oleh tim teknis. Selain itu, kendala pada bucket helikopter menyebabkan operasi water bombing belum dapat dimaksimalkan. Kendati demikian, sambil menunggu dukungan udara dapat kembali dioperasikan, tim gabungan melanjutkan pemadaman secara manual serta pembuatan sekat bakar untuk menghambat perambatan api.

Sebagai langkah mitigasi terhadap risiko keselamatan pengunjung, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Lumajang dan petugas TNBTS juga terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk mempercepat penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Karhutla juga terjadi di kawasan Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk dan Kediri. Kebakaran yang dilaporkan sejak Minggu (30/8) tersebut berada di sejumlah petak kawasan hutan, termasuk Petak 109 RPH Parang dan Petak 144 RPH Kanyoran.

Tim gabungan melakukan penyisiran terhadap titik api di wilayah yang dapat dijangkau. Area terbakar sementara diperkirakan sekitar 5 hektare di Kabupaten Nganjuk dan 11 hektare di Kabupaten Kediri, dengan vegetasi terdampak berupa serasah, ranting, rumput, ilalang, serta tanaman lainnya. Tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian ini. BPBD setempat bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di kawasan Gunung Wilis.

Sementara itu, kebakaran hutan di kawasan Gunung Ungup-Ungup, Kabupaten Banyuwangi, yang dilaporkan pada Kamis (3/9), terpantau melebar hingga memasuki wilayah Kabupaten Bondowoso pada Jumat (4/9). Luas area terbakar sementara diperkirakan sekitar 20 hektare.

Tim gabungan dari BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Banyuwangi, BPBD Kabupaten Bondowoso, BKSDA Wilayah Banyuwangi dan Perhutani melakukan penanganan darat pada lokasi yang masih memungkinkan untuk dijangkau. Medan yang terjal, licin, dan berbahaya menjadi kendala dalam menjangkau sejumlah titik api.

Untuk meminimalkan risiko terhadap pengunjung, Taman Wisata Alam Kawah Ijen yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso ditutup sementara mulai Jumat (4/9) hingga waktu yang belum ditentukan. Petugas juga terus melakukan pemantauan di jalur pendakian Kawah Ijen guna mengantisipasi pergerakan api yang berpotensi mengarah ke kawasan wisata maupun jalur pendakian.

Di Kabupaten Pasuruan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di kawasan Gunung Arjuno Welirang sejak Kamis (3/9). Hingga Jumat (4/9), masih teramati kepulan asap di kawasan tersebut. Tim gabungan melakukan penyisiran dan pembasahan di wilayah Lembah Kidang, sementara BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Pasuruan bersama petugas Tahura terus melakukan pemantauan. Penanganan melalui jalur darat akan dilanjutkan bersama relawan pada lokasi yang memungkinkan untuk dijangkau. Luas area terdampak masih dalam pendataan dan tidak terdapat korban jiwa.

Kebakaran hutan juga dilaporkan terjadi pada Jumat (4/9) di wilayah Bukit Sariwani, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kepulan asap masih teramati dari lereng bukit. Kondisi medan yang terjal menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan penanganan melalui jalur darat. 

BPBD Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo telah menuju lokasi untuk melakukan koordinasi dan asesmen dengan pihak terkait serta memperkuat pemantauan dan kesiapsiagaan. Apabila titik api dapat dijangkau, petugas akan melakukan pemadaman secara manual. Tidak terdapat korban jiwa dan luas area terdampak masih dalam pendataan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan pegunungan, untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila melihat titik api atau kepulan asap di kawasan hutan kepada petugas terdekat agar dapat ditangani sedini mungkin. Bagi masyarakat maupun wisatawan yang berencana melakukan aktivitas di kawasan pegunungan, agar mematuhi seluruh ketentuan dan penutupan kawasan yang ditetapkan pengelola demi keselamatan bersama.

BNPB bersama BPBD dan unsur terkait terus memonitor perkembangan karhutla di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan, arah angin, keselamatan personel, serta potensi perambatan api. Masyarakat diharapkan tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah serta instansi berwenang.

Berton SP Panjaitan, Ph.D.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Facebook: @InfoBencanaBNPB

Twitter: @BNPB_Indonesia

Instagram: @bnpb_indonesia

YouTube: BNPB Indonesia

Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah

Foto : Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI terkait Pengawasan terhadap Permasalahan Aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) dan Aset BUMD, Rabu (2/9) siang di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.

Denpasar , Bali Kini - Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, dalam laporannya menyampaikan:

1. Hari ini saya merasa senang karena dapat berjumpa kembali dengan sahabat lama saya, Bapak Gubernur Bali, yang dahulu juga pernah bersama-sama di DPR RI.

2. Kehadiran kami di Bali dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap permasalahan aset Pemerintah Daerah/Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

4. Selain melaksanakan kunker spesifik di Bali, pada waktu yang bersamaan Komisi II DPR RI juga melaksanakan kunker spesifik di Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan.

5. Kehadiran kami di daerah diharapkan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

6. Aset daerah bukan sekadar angka, tetapi merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan mampu memberikan nilai tambah. Karena itu, pengawasan terhadap aset daerah tidak cukup hanya dengan melakukan pencatatan, tetapi juga harus memastikan keberadaan fisiknya, status hukum, penguasaan, sertifikasi, serta pemanfaatannya secara optimal.

7. Kerangka pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) telah diperkuat.

8. Tidak boleh ada aset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan. Aset dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga sepanjang memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

9. Kami ingin memperoleh gambaran aktual pada semester pertama tahun 2026 mengenai jumlah dan nilai BMD, status sertifikasi aset, aset yang bermasalah atau dikuasai pihak lain, aset yang belum dimanfaatkan, maupun aset yang telah dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

10. Permasalahan aset harus dapat dipetakan dan dibedakan dengan baik, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara terukur.

11. Pengawasan terhadap BMD tidak dapat dipisahkan dari kekayaan daerah yang disahkan melalui penyertaan modal kepada BUMD. Provinsi Bali memiliki sejumlah badan usaha daerah yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaannya.

12. Pengelolaan BUMD tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

13. Kami ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi BUMD Provinsi Bali sampai saat ini, termasuk apakah penyertaan modal yang diberikan telah menghasilkan return yang sepadan, apakah aset telah dikelola secara produktif, serta apakah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan. Untuk BUMD yang belum sehat, kami juga ingin mengetahui langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.

14. Dalam pengamanan aset, Kanwil BPN Provinsi Bali memiliki peran yang sangat strategis. Sertifikasi tidak boleh berhenti pada proses administrasi, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan aset pemerintah terlindungi dari sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun tumpang tindih hak.

15. Komisi II DPR RI tidak datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan kekayaan daerah terlindungi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kami meyakini bahwa, dengan pengalaman pemerintahan yang telah cukup lama dijalankan oleh Bapak Gubernur, serta berdasarkan pemberitaan publik yang kami lihat, tata kelola pemerintahan di Bali telah berjalan cukup baik.

16. Kami berharap kunjungan ini dapat menghasilkan hasil yang konkret, disertai komitmen penyelesaian yang terukur dan memiliki batas waktu yang jelas. Hal tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi Komisi II DPR RI untuk mengambil langkah lanjutan bersama pemerintah pusat di Jakarta, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

17. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka memperkuat tata kelola aset daerah.

18. Dari kunjungan ini, kami akan sampaikan kepada mitra kerja agar ditindaklanjuti dengan baik

19. Apresiasi atas apa yang telah disampaikan terkait aset yang dimiliki oleh daerah

20. Pada akhirnya, aset daerah harus dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik dan masyarakat.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan:

1. Provinsi Bali memiliki aset tanah yang cukup banyak, yakni sebanyak 5.436 bidang dengan luas keseluruhan 3.101,309 hektare.

2. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.919 bidang telah bersertifikat, sedangkan 517 bidang belum bersertifikat.

3. Mulai tahun 2026, kami merancang inventarisasi barang milik daerah, meliputi gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, termasuk objek berupa alat angkutan.

4. Mewujudkan data BMD yang akurat, mutakhir, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengamanan aset daerah, penyusunan laporan keuangan daerah, dan pengambilan kebijakan pengelolaan BMD.

5. Pemanfaatan aset daerah akan dilakukan melalui pola sewa dan kerja sama pemanfaatan, sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih optimal bagi daerah.

6. Kami melakukan appraisal/penilaian aset untuk mendapatkan nilai atau harga terbaik.

7. Kami telah menerapkan proses penilaian terhadap tarif sewa maupun kerja sama pemanfaatan aset dengan bantuan Tim Penilai Pemerintah dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara maupun KJPP, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal.

8. Upaya tersebut dilakukan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

9. Kami memiliki lahan yang sangat strategis di kawasan Nusa Dua dengan luas sekitar 39,89 hektare.

10. Sebelum saya menjabat sebagai Gubernur Bali, tanah tersebut dikerjasamakan dengan nilai sekitar Rp7 miliar per tahun.

11. Saat ini, kerja sama tersebut telah diperbarui dan nilai pemanfaatannya jauh lebih tinggi. Setelah dilakukan pembaruan kerja sama, nilai pemanfaatan lahan tersebut kini jauh lebih tinggi yakni Rp57 miliar per tahun.

12. Pemerintah Provinsi Bali memiliki sejumlah BUMD dan perusahaan patungan, yakni:

* Perumda Kerta Bali Saguna;

* PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali);

* PT Jamkrida Bali Mandara;

* Perusahaan Patungan RS Puri Raharja;

* Perusahaan Patungan PT Askrida;

* PT Jasamarga Bali Tol;

* Perumda Kerthi Bali Santhi; dan

* Perseroda Pusat Kebudayaan Bali.

12. Dari sejumlah BUMD tersebut, BPD Bali merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar.

13. Perumda Kerthi Bali Santhi diarahkan untuk mengelola sektor pariwisata. Pengelolaan dilakukan melalui sistem satu pintu dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya agen perjalanan (travel agent), sehingga dapat meningkatkan pendapatan Provinsi Bali.

14. Perseroda Pusat Kebudayaan Bali bergerak dalam pengelolaan kawasan seni, budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Bali.

15. Bali membutuhkan wahana atau fasilitas yang memadai sebagai tempat pertunjukan seni dan budaya Bali bertaraf internasional.

16. Hal-hal tersebut merupakan upaya yang telah kami lakukan dalam pengelolaan aset dan potensi daerah di Bali. Memang belum maksimal, tetapi sudah berjalan dengan cukup baik.

17. Melalui pertemuan ini, Kami berharap agar pengelolaan aset daerah ke depan dapat dilakukan secara lebih matang, optimal, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.

Kesimpulan Disampaikan oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja (Kunker):

1. Tata kelola aset diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

2. Komisi II DPR RI mendesak dan meminta agar tata kelola aset yang memberikan kontribusi dari sektor pariwisata dapat diarahkan untuk mendukung pelestarian budaya.

3. Terkait proses tata kelola aset yang dilengkapi dengan aspek kemanfaatan serta pengalokasiannya oleh daerah, Komisi II DPR RI meminta jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk merumuskan kebijakan yang manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh daerah, khususnya terkait dengan dana perimbangan kontribusi kepada daerah.

4. Terkait tata kelola aset yang selama ini masih berupa tanah/bidang tanah, Komisi II DPR RI berharap kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi yang selama ini sudah baik agar dapat ditingkatkan lebih optimal.

5. Terhadap permasalahan aset yang masih muncul dalam bentuk sengketa atau perselisihan lahan, diharapkan dapat diselesaikan melalui mediasi antara masyarakat/warga yang bersengketa, dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Komisi II DPR RI juga berharap BPK maupun BPKP tidak hanya menyampaikan laporan temuan, tetapi juga dapat berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

6. Komisi II DPR RI, dalam aspek kebijakan, memandang bahwa pengembangan dan pelaksanaan otonomi daerah menjadi bagian penting dalam kunjungan kerja spesifik ini. Terkait kebijakan keuangan, hubungan pusat dan daerah, serta dana transfer ke daerah, Komisi II DPR RI berpandangan bahwa hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri dan segera ditindaklanjuti.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cindera mata berupa kain tenun Endek Bali oleh Gubernur Koster kepada Ketua Tim Kunker DPR RI dan juga anggota.

Hadir juga pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Bali, Bupati Buleleng, Bupati Jembrana, Wakil Bupati Karangasem, Wakil Bupati Tabanan, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal, serta undangan lainnya.(*)

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri Pasar Rakyat “

Ket foto : Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa saat menghadiri 

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar TP. PKK Provinsi Bali di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9).

TP PKK Denpasar Berbelanja dan Berbagi di Pasar Rakyat TP PKK Provinsi Bali.

Karangasem, Bali Kini - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Denpasar turut berpartisipasi dalam Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” yang digelar TP. PKK Provinsi Bali di Taman Budaya Kapten A.A. Made Karang Candra Buana, Kabupaten Karangasem, Jumat (4/9).

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, didampingi Sekretaris II TP PKK Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, hadir bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, Bupati Klungkung I Made Satria, serta jajaran TP PKK kabupaten/kota se-Bali.

Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” menjadi ruang untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Kegiatan ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Industri Kecil dan Menengah (IKM), petani, peternak, hingga nelayan lokal yang memasarkan beragam produk, mulai dari kebutuhan pokok, hasil pertanian, hingga berbagai produk olahan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa turut menyerahkan bantuan berupa 10 tas belanja kepada 10 penerima dari masyarakat Kabupaten Karangasem. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan yang dibeli dari produk UMKM dan pedagang lokal yang berpartisipasi dalam Pasar Rakyat.

Ayu Kristi Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, konsep “Berbelanja dan Berbagi” memiliki nilai ganda karena tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memasarkan produknya, tetapi juga menghadirkan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya berbelanja dan mendukung produk masyarakat lokal, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Semangat kebersamaan seperti ini sangat penting untuk terus kita jaga, karena dari belanja produk masyarakat, manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, kegiatan yang mempertemukan TP PKK dari seluruh kabupaten/kota se-Bali tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

“Kami tentu senang dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain mempererat kebersamaan antar-TP PKK kabupaten/kota, kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata kepedulian sosial dan dukungan terhadap UMKM serta pelaku usaha lokal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mengatakan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” tidak sekadar menjadi kegiatan transaksi jual beli, tetapi merupakan gerakan bersama untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membangun kepedulian sosial.

“Berbelanja dan Berbagi ini bukan hanya tentang transaksi jual beli. Kita ingin menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial. Apa yang kita belanjakan hari ini berasal dari masyarakat dan kemudian kita bagikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Ny. Putri Koster menjelaskan, konsep kegiatan tersebut mengedepankan perputaran ekonomi secara langsung. Pengurus TP PKK Provinsi Bali bersama TP PKK kabupaten/kota berbelanja berbagai hasil panen dan produk usaha milik pedagang lokal. Selanjutnya, hasil belanja tersebut disalurkan kembali dalam bentuk paket bantuan pangan kepada masyarakat prasejahtera dan balita di Kabupaten Karangasem.

Menurut Ny. Putri Koster, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi dan tatap muka bagi jajaran TP PKK se-Bali. Melalui pertemuan tersebut, koordinasi dan kolaborasi antardaerah dapat terus diperkuat, termasuk dalam menyosialisasikan berbagai program prioritas pembangunan hingga ke tingkat masyarakat.

“TP PKK harus hadir di tengah masyarakat dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung. Karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat kebersamaan, membangun kepedulian, sekaligus memastikan program-program yang dijalankan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat akar rumput,” jelasnya.

Lebih lanjut, dikatakan, gerakan “Berbelanja dan Berbagi” menjadi salah satu bentuk kehadiran TP PKK dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Selain membantu menggerakkan roda perekonomian, kegiatan ini diharapkan dapat memperluas manfaat sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kolaborasi TP PKK Provinsi Bali dan TP PKK kabupaten/kota, Pasar Rakyat 

“Berbelanja dan Berbagi” diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung produk lokal, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. (Ayu).

Pansus TRAP DPRD Bali Sidak Tambang 5,8 Hektare di Kampial, Aktivitas Ditutup Sementara

BADUNG , BALI KINI – Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Kampial, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Jumat (4/9/2026). Dalam sidak tersebut, Pansus TRAP bersama jajaran pemerintah daerah memutuskan agar aktivitas di lokasi tersebut ditutup sementara hingga kelengkapan dokumen dan aspek legalitasnya dapat dipastikan.

Sidak dipimpin Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dewa Nyoman Rai, SH, didampingi Wakil Sekretaris Pansus TRAP Dr. Somvir, Anggota Pansus TRAP I Wayan Tagel Winarta, serta jajaran Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kabupaten Badung dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Penutupan sementara dilakukan setelah tim menemukan sejumlah hal yang masih perlu diperjelas, terutama menyangkut perizinan kegiatan pertambangan serta dasar hukum pengelolaan lahan dan aktivitas di lokasi.

Dewa Nyoman Rai mengatakan, Pansus TRAP ingin memastikan setiap aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut memiliki dasar hukum dan perizinan yang jelas.

“Yang kami inginkan adalah memperjelas izin, termasuk apa yang menjadi dasar dan kriteria dari kegiatan ini. Hari ini kami sudah berdiskusi untuk menjalankan sesuai ranah hukum. Masyarakat juga harus mengetahui bahwa apa yang berlaku di sini harus sesuai dengan aturan hukum yang ada,” tegasnya.

Menurut Dewa Nyoman Rai, dari hasil pengecekan di lapangan, pihaknya belum memperoleh kejelasan mengenai izin usaha pertambangan (IUP) maupun Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang menjadi dasar kegiatan pertambangan.

Selain persoalan perizinan, Pansus juga mempertanyakan dokumen putusan pengadilan yang disebut menjadi salah satu dasar pengelolaan lokasi. Saat dimintai penjelasan, amar putusan yang dimaksud belum dapat diperlihatkan secara jelas kepada tim di lapangan.

“Ketika saya tanyakan perizinan berupa izin usaha pertambangan belum ada, begitu juga SIPB. Memang ada yang menyebut mengenai izin atau putusan pengadilan, tetapi ketika kami tanyakan amar putusannya, tidak bisa ditunjukkan,” ungkapnya.

Hal lain yang menjadi perhatian Pansus adalah luas kawasan yang mencapai sekitar 5,8 hektare. Dewa Nyoman Rai mempertanyakan apabila kegiatan tersebut dikategorikan sebagai usaha berskala rendah atau mikro, sementara luasan kawasan dan aktivitas yang berlangsung menunjukkan skala yang cukup besar.

“Ini tambang besar dengan luas sekitar 5,8 hektare. Kalau dikatakan usaha rendah atau mikro, tentu harus jelas dasar dan kriterianya. Ini yang perlu kami pastikan,” ujarnya.

Tutup Sementara, Tunggu Kelengkapan Dokumen

Dewa Nyoman Rai menegaskan, keputusan penutupan sementara bukan berarti aktivitas tersebut tidak dapat dilanjutkan selamanya. Pihak pengelola masih memiliki kesempatan untuk melengkapi seluruh dokumen dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Pansus TRAP, kata dia, akan membawa persoalan tersebut ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk memperoleh penjelasan lebih komprehensif dari seluruh pihak terkait.

“Untuk sementara kami sepakati ditutup. Nanti setelah RDP, kalau ketentuan-ketentuan yang kami minta sudah lengkap dan seluruh aspek hukumnya jelas, tentu bisa dibuka kembali. Tetapi sebelum itu harus kami periksa dan pastikan terlebih dahulu,” jelasnya.

Pansus juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama karena aktivitas di kawasan tersebut telah menjadi perhatian dan menimbulkan aspirasi dari masyarakat sekitar.

Dr Somvir: Pemerintah dan Masyarakat Harus Saling Menghormati

Wakil Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. Somvir, mengatakan pihak pengelola pada prinsipnya telah menghormati keputusan untuk menghentikan sementara aktivitas di lokasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan lembaga pemerintah. Jika seluruh izin dan dokumen yang dipersyaratkan nantinya telah lengkap, aktivitas dapat dipertimbangkan untuk dibuka kembali sesuai ketentuan.

“Karena beliau sudah menghormati keputusan untuk sementara. Bilamana izin-izin sudah lengkap, tentu bisa dibuka. Kami hanya ingin mengetahui secara jelas karena ada aspirasi dari masyarakat. Kita sama-sama lembaga pemerintah, jadi harus saling menghormati,” kata Somvir.

Ia menambahkan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang terbuka mengenai kegiatan yang berlangsung di wilayahnya.

“Yang menjadi hak masyarakat adalah mendapatkan informasi yang terbuka. Kami hadir untuk memastikan semuanya jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.

Somvir juga menyoroti luasan kawasan yang mencapai sekitar 5,8 hektare. Menurutnya, luasan tersebut perlu menjadi bagian dari kajian dalam menentukan klasifikasi dan legalitas kegiatan yang dilakukan.

“Ini hampir 5,8 hektare. Kalau nantinya surat-suratnya sudah lengkap dan seluruh ketentuannya terpenuhi, kami persilakan untuk dibuka kembali,” ujarnya.

Status Pengelolaan Berubah

Dalam sidak tersebut terungkap bahwa pengelolaan lokasi saat ini mengalami perubahan. Sebelumnya lokasi disebut dikelola oleh CV Puspa, sedangkan saat ini CV Puspa disebut hanya menyewakan alat. Pengelolaan kegiatan di lokasi kemudian disebut berada di bawah kurator yang ditunjuk melalui proses pengadilan.

Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian didalami Pansus TRAP, terutama berkaitan dengan kewenangan pengelolaan, dasar hukum kegiatan, serta hubungan antara putusan pengadilan dengan aktivitas pertambangan yang berlangsung di lapangan.

Pansus menilai seluruh rangkaian dokumen tersebut perlu diperiksa secara utuh agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola lokasi dan dalam kapasitas apa kegiatan tersebut dilakukan.

Tagel Winarta Dorong Semua Dokumen Dibuka

Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, I Wayan Tagel Winarta, menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, persoalan utama yang harus dijawab bukan semata-mata mengenai siapa yang mengelola lokasi, tetapi apakah seluruh aktivitas yang berlangsung telah memiliki dasar hukum dan perizinan yang sesuai.

Tagel menekankan pentingnya seluruh pihak membuka dokumen yang menjadi dasar kegiatan, sehingga tidak muncul keraguan maupun persepsi berbeda di tengah masyarakat.

“Prinsipnya sederhana, kalau seluruh dokumen dan perizinannya lengkap serta sesuai ketentuan, tentu tidak ada alasan untuk mempersoalkannya. Tetapi kalau masih ada dokumen yang belum jelas, tentu harus diperiksa terlebih dahulu,” ujarnya.

Menurutnya, langkah penutupan sementara merupakan bagian dari proses pengawasan agar seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Ridwan selaku pengawas kurator menyatakan kesediaannya mengikuti arahan Pansus TRAP DPRD Bali. Ia juga menyatakan sepakat dengan keputusan untuk menutup sementara aktivitas di lokasi, sembari menunggu proses pemeriksaan dan kelengkapan dokumen serta aspek legalitas yang diperlukan.

Ridwan menegaskan, keputusan tersebut akan dihormati sebagai bagian dari proses pengawasan dan penataan agar seluruh aktivitas di kawasan tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawas Tambang Ditanya ID Card, Hanya Tunjukkan Surat Tugas

Sementara itu, dalam dialog di lapangan, ketika wartawan mempertanyakan identitas dan legalitas petugas yang mengaku sebagai pengawas kegiatan pertambangan.

Saat ditanya mengenai ID card pengawas, petugas tersebut tampak ragu dan belum dapat menunjukkan kartu identitas pengawas yang secara jelas menerangkan status dan kewenangannya.

Petugas kemudian menyampaikan bahwa dirinya memiliki surat tugas. Ketika kembali ditanyakan mengenai kartu identitas atau ID pengawas, yang dapat ditunjukkan di lapangan adalah dokumen berupa surat tugas.

Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Pansus karena identitas, kewenangan, dan dasar penugasan pengawas harus dapat dipastikan secara jelas, terlebih aktivitas yang diawasi berkaitan dengan kegiatan pertambangan di kawasan seluas 5,8 hektare.

Petugas tersebut kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan pengawas yang berkaitan dengan kegiatan di lokasi yang dikelola oleh kurator berdasarkan penunjukan pengadilan.

Namun, penjelasan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi, termasuk dasar penunjukan, kewenangan pengawasan, serta hubungan surat tugas dengan putusan pengadilan yang menjadi dasar pengelolaan lokasi.

Pansus Akan Dalami di RDP

Pansus TRAP DPRD Bali memastikan persoalan tersebut tidak berhenti pada sidak. Seluruh temuan di lapangan akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut melalui RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait.

Pemeriksaan akan diarahkan untuk memastikan sejumlah aspek, mulai dari status lahan, kewenangan pengelolaan, dasar putusan pengadilan, kelengkapan izin pertambangan, status pengawas, hingga kesesuaian aktivitas dengan ketentuan tata ruang dan perizinan yang berlaku.

Dengan keputusan penutupan sementara tersebut, Pansus TRAP menegaskan bahwa aktivitas di lokasi belum dapat berjalan seperti biasa sebelum aspek legalitas dan administrasinya benar-benar terang.

Langkah ini sekaligus menjadi pesan bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha di Bali tidak boleh berhenti pada keberadaan dokumen semata, tetapi harus memastikan kewenangan, perizinan, kegiatan di lapangan, dan dasar hukumnya benar-benar saling bersesuaian.

Pansus TRAP berharap proses selanjutnya dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sekaligus menjawab keresahan masyarakat mengenai aktivitas di kawasan Kampial tersebut.(*)

WISATAWAN ASAL POLANDIA DITEMUKAN MENINGGAL DUNIA PADA HARI KETIGA OPERASI SAR

JEMBRANA  , Bali Kini -- Operasi SAR terhadap seorang wisatawan yang terseret arus dan tenggelam di Pantai Tembles, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, memasuki hari ketiga pada Selasa (2/9/2026). Tim SAR Gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian melibatkan SRU laut, SRU darat dan SRU udara.

Korban diketahui bernama Marcin Dawid (44), laki-laki, warga negara Polandia. Sebelumnya, korban diduga terseret arus di Pantai Tembles pada Minggu (30/8/2026) malam. Info awal yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar menyebutkan korban adalah WNA Inggris, namun di hari kedua terkonfirmasi bahwa Marcin adalah warga negara Polandia sesuai tercantum dalam kartu identitasnya. 

Dugaan tersebut bermula ketika sepeda motor serta sejumlah barang milik korban ditemukan di sekitar Pantai Tembles. Berdasarkan informasi yang diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada Senin (31/8/2026) pagi, pukul 05.55 Wita, korban diketahui tiba di Pantai Tembles sekitar pukul 18.00 Wita. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim SAR Gabungan melaksanakan operasi pencarian dengan melibatkan sejumlah unsur SAR. Pada hari ketiga operasi, pukul 07.00 Wita, tim SAR gabungan langsung melaksanakan briefing serta pembagian tugas untuk menentukan pola dan sektor pencarian.

Pada pukul 07.40 Wita, Tim SAR Gabungan melakukan pencarian melalui jalur laut menggunakan satu unit rubber boat Basarnas yang diawaki empat personel. Pencarian dilakukan ke arah barat dari Pantai Tembles sesuai dengan rencana operasi SAR. Pencarian kemudian diperluas melalui jalur udara dengan menggunakan drone thermal. 

Hingga pukul 10.00 Wita, pencarian melalui jalur laut dan udara belum membuahkan hasil. Tim SAR Gabungan kemudian melanjutkan pencarian pada sore hari dengan melakukan penyisiran di sepanjang pantai ke arah barat dari lokasi kejadian. Pencarian juga kembali didukung penggunaan drone thermal.

Kurang lebih pada pukul 17.20 Wita, tim SAR gabungan menerima informasi bahwa ada penemuan jenasah terdampar di Pantai Yeh Kuning, Jembrana, sekitar 7,5 kilometer ke arah barat dari lokasi kejadian (Pantai Tembles). Sesosok tubuh dalam keadaan sudah kaku dilihat pertama kali oleh warga setempat, dan langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. "Sempat dapat informasi dari rekan-rekan di Pantai Air Kuning, disampaikan bahwa penemuan mayat yang ada di pinggir Pantai Air Kuning," ungkap Dewa Hendri Gunawan, selaku Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju RSU Negara menggunakan ambulans Bidokes Polres Jembrana untuk proses penanganan lebih lanjut.

Adapun unsur SAR Gabungan yang terlibat dalam operasi ini meliputi: Pos Pencarian dan Pertolongan Jembrana, Samapta Polres Jembrana, Polsek Mendoyo, Bhabinkamtibmas Desa Penyaringan, Babinsa Desa Penyaringan, TNI AL Pos Pengambengan, Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Bali, Polair Polres Jembrana, PMI Kabupaten Jembrana dan masyarakat setempat. (ayu)

Bupati Gus Par Ajak Warga Kubu Jadi Garda Terdepan Cegah Kebakaran Lahan“Mencegah Satu Percikan Api Jauh Lebih Mulia daripada Memadamkan Kobaran Api”

KUBU, KARANGASEM , BALI KINI - Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, S.E., yang akrab disapa Bupati Gus Par, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dalam Upaya Mencegah Kebakaran Lahan di Kecamatan Kubu, yang berlangsung di Aula Kantor Camat Kubu, Senin (31/8/2026).

Dalam arahannya, Bupati Gus Par menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kecamatan Kubu yang memiliki karakteristik lahan kering dan rentan terhadap kebakaran saat musim kemarau.

Menurutnya, pencegahan kebakaran lahan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai terjadinya kebakaran.

Bupati Gus Par mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama, sekaligus bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi penerus.

“Mari kita bertanya pada nurani masing-masing: apakah kita akan membiarkan tanah ini berubah menjadi lautan api dan langit kita tertutup pekatnya asap? Setiap kali kebakaran lahan terjadi, yang terbakar bukan hanya semak belukar dan pepohonan, melainkan harapan masa depan anak-anak kita.

 Kebakaran lahan bukanlah takdir yang tidak bisa dihindari, melainkan bencana yang bisa kita hentikan bersama dengan kesadaran penuh dari dalam hati,” tegas Bupati Gus Par.

Sinergi Lintas Sektor, Desa dan Adat Jadi Benteng Terdepan

Bupati Gus Par mengapresiasi kehadiran dan kesiapsiagaan para Perbekel, Bendesa Adat, Kelihan Desa Adat, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satlinmas, Pecalang, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) se-Kecamatan Kubu.

Ia menilai unsur pemerintahan desa, masyarakat, serta tokoh adat memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi kebakaran.

“Kalau kita ingin mencegah kebakaran, maka benteng pertahanan pertama ada di desa. Karena masyarakat yang paling cepat melihat, mengetahui dan merespons ketika ada potensi api,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Para peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber, di antaranya dari Kodim 1623/Karangasem, Polres Karangasem, Kejaksaan Negeri Karangasem, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem.

Materi yang diberikan mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan awal kebakaran, kepastian hukum, hingga strategi pengelolaan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan.

Bupati Gus Par kembali mengingatkan agar seluruh pihak tidak menunggu api membesar untuk bertindak.

“Mari kita balikkan keadaan. Jangan tunggu api membesar baru kita bergerak! Mencegah satu percikan api hari ini jauh lebih mulia daripada memadamkan kobaran api besok.

 Rapatkan barisan, buktikan desa-desa di Kecamatan Kubu tangguh, sigap, dan bebas dari bahaya kebakaran demi terwujudnya visi Karangasem AGUNG, Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, Gemah Ripah Loh Jinawi,” seru Bupati Gus Par.

Kejadian Kebakaran Lahan Terus Menurun

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, Artha Negara, S.STP., M.A.P., dalam laporannya menyampaikan bahwa angka kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Karangasem menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat:

Tahun 2024: 92 kejadian, dengan 64 kejadian di Kecamatan Kubu.

Tahun 2025: 39 kejadian, dengan 31 kejadian di Kecamatan Kubu.

Tahun 2026 hingga 29 Agustus: 23 kejadian, dengan 14 kejadian di Kecamatan Kubu.

Penurunan tersebut menjadi indikator positif dari semakin kuatnya upaya pencegahan dan kesadaran masyarakat.

 Namun demikian, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan, khususnya di Kecamatan Kubu yang memiliki kondisi geografis dengan banyak wilayah lahan kering dan berpotensi mudah terbakar pada musim kemarau.

Perkuat Edukasi dan REDKAR di Tingkat Desa

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemkab Karangasem mendorong tiga langkah utama dalam memperkuat pencegahan kebakaran lahan.

Pertama, meningkatkan edukasi masyarakat mengenai Pembukaan dan Pengelolaan Lahan Tanpa Membakar (PLTB) sebagai upaya mengurangi risiko munculnya sumber api.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan dan pemadaman api pada tahap awal, sehingga potensi kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas.

Ketiga, mempercepat legalitas dan aktivasi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa melalui Surat Keputusan (SK) Perbekel.

Pembentukan dan penguatan REDKAR tersebut diarahkan di seluruh desa di Kecamatan Kubu, meliputi Desa Kubu, Dukuh, Tulamben, Baturinggit, Sukadana, Tianyar, Tianyar Tengah, dan Tianyar Barat.

Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, unsur adat, TNI-Polri, serta perangkat daerah terkait, Pemkab Karangasem berharap upaya pencegahan kebakaran lahan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan.

“Mari kita jaga Karangasem bersama. Jangan biarkan kelalaian sesaat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dampaknya harus kita tanggung bersama.

 Pencegahan adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Bupati

Bangga Turut Berjuang demi Pendirian SMAN 3 Negara, Bupati Kembang Hadiri Peringatan HUT Smanta ke V

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan didampingi Ny. drg. Ani Setiawarini menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) SMA Negeri 3 Negara ke -V dengan penuh kehangatan, Kamis (3/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kembang mengungkapkan rasa bangga sekaligus kenangan mendalam turut serta berjuang di masa lalu untuk menghadirkan sekolah tersebut bagi masyarakat setempat.

Setelah SMA/SMK diambil alih oleh Pemprov Bali, ia menyampaikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster pada peride pertamanya di tahun 2020 perihal keinginan masyarakat adanya sekolah ini. Akhirnya, usulan tersebut disambut baik, dan akhirnya pada 2021 sekolah ini resmi dibangun.

"Sekali lagi, Saya bangga, turut serta bisa berjuang adanya sekolah ini, dan sekarang sudah ulang tahun yang ke-5," ungkap Kembang seraya disusul gemuruh tepuk tangan seluruh siswa.

Bupati menyampaikan bahwa hadirnya SMAN 3 Negara bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol perjuangan panjang demi memperluas akses pendidikan berkualitas di Kabupaten Jembrana.

" Jadi untuk itu, SMAN 3 Negara harus mampu menjadi salah satu pilar pencetak generasi muda berprestasi di Jembrana," harapnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berpesan agar seluruh pihak—mulai dari kepala sekolah, guru, hingga para siswa—terus menjaga semangat belajar serta merawat sekolah tersebut dengan baik.

"Jangan pernah berhenti berinovasi. Jadikan SMAN 3 Negara ini wadah untuk melahirkan calon-calon pemimpin masa depan yang berkarakter dan berdaya saing," tutupnya. 

Disisi lain, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Negara, I Made Sudarsa menyampaikan  apresiasi yang mendalam atas kehadiran serta perhatian berkelanjutan dari Bupati Jembrana terhadap kemajuan sekolah.

"Kami keluarga besar SMAN 3 Negara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati atas perhatian, dorongan, dan jejak perjuangan beliau sejak awal berdiri hingga sekolah ini bisa terus berkembang. Kehadiran beliau hari ini menjadi suntikan semangat luar biasa bagi kami para guru dan seluruh siswa untuk terus mengukir prestasi," ucapnya.

  (P )

Sempat Terkendala Biaya, Lima Siswa SMAN 1 Negara Akhirnya Dapat Dukungan ke Kompetisi Esai Internasional di Malaysia

Jembrana , Bali Kini – Lima siswa SMA Negeri 1 Negara, Jembrana, akhirnya bisa bernapas lega. Sempat terkendala biaya untuk mengikuti International Essay Competition di Malaysia, kelima siswa tersebut mendapat dukungan dana pendidikan sebesar Rp20 juta dari Bank BPD Bali.

Dukungan tersebut diperoleh setelah kelima siswa bersama orang tua, kepala sekolah, dan pendamping beraudiensi dengan Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di Rumah Jabatan Bupati Jembrana. Dalam pertemuan itu, para siswa menyampaikan persiapan sekaligus kendala pembiayaan yang dihadapi untuk mengikuti kompetisi esai berbahasa Inggris tersebut.

Mendengar persoalan tersebut, Bupati Kembang kemudian mengupayakan dukungan bersama Bank BPD Bali. Bantuan sebesar Rp20 juta itu selanjutnya diberikan kepada lima siswa, masing-masing Rp4 juta, untuk membantu biaya keberangkatan dan keikutsertaan dalam kompetisi di Malaysia.

Kelima siswa yang akan membawa nama Jembrana ke kancah internasional tersebut yakni Dewi Ayu Parwati, Ni Putu Vidya Nirmala Suwarbawa, Jessica Putri Christian, Kevin Reign Jonathan Wang, dan Putu Devanya Maheswari.

Bantuan tersebut diserahkan pada Jumat (4/9), sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama Bank BPD Bali terhadap generasi muda yang memiliki semangat dan potensi untuk berprestasi hingga ke tingkat internasional.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengapresiasi keberhasilan kelima siswa tersebut yang telah lolos dan berkesempatan mengikuti kompetisi internasional. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian kepada generasi muda Jembrana yang memiliki potensi serta kemauan untuk mengukir prestasi.

"Saya bersama Pimpinan Cabang Bank BPD Bali akan membantu kegiatan adik-adik yang mengikuti lomba International Essay Competition di Malaysia. Selamat mengikuti lomba. Bapak ingin mendengar berita terbaik tentang kemenangan dari Malaysia," ujar Bupati Kembang.

Ia juga memotivasi para siswa agar tidak sekadar berani tampil di tingkat internasional, tetapi mampu memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti kompetisi.

"Kalau nanti mendapatkan juara, Bapak Bupati akan memberikan hadiah lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Negara I Wayan Putra Adnyana menyampaikan apresiasi atas dukungan Bank BPD Bali melalui Pemerintah Kabupaten Jembrana. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti, terutama untuk membantu memenuhi biaya keberangkatan para siswa.

"Harapan kami, anak-anak bisa tampil dengan sangat baik di sana dan pulang dengan membawa hasil yang terbaik pula," ujarnya.

Putra juga mengingatkan para siswa agar tetap menjaga kesehatan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan di Malaysia. Kondisi fisik yang prima, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting agar siswa dapat berkonsentrasi dan tampil maksimal.

"Yang tidak kalah penting adalah kesehatan anak-anak itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatan sehingga nantinya bisa berkompetisi dan menghasilkan yang terbaik," katanya.

Ia mengakui, dukungan dana tersebut sangat membantu sekolah dan para siswa yang sebelumnya menghadapi keterbatasan biaya keberangkatan.

"Bantuan ini sangat mendukung dan sangat membantu kami karena kami kekurangan dana untuk pembiayaan keberangkatan anak-anak. Syukur sudah diberikan bantuan dari Bank BPD melalui Bapak Bupati Jembrana. Ini sangat bermanfaat dan sudah men-support anak-anak untuk bisa menampilkan yang terbaik," ungkapnya.

Kompetisi esai berbahasa Inggris tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11, 12, dan 13 September di Malaysia. Kelima siswa dijadwalkan berangkat pada 11 September dan kembali ke Jembrana pada 14 September.

Keikutsertaan kelima siswa SMAN 1 Negara ini tidak hanya menjadi kesempatan untuk mengasah kemampuan akademik, khususnya dalam penulisan esai berbahasa Inggris, tetapi juga menjadi pengalaman berharga untuk bersaing di tingkat internasional.

Kini, setelah persoalan biaya mendapat jalan keluar, kelima siswa tersebut tinggal mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus membawa nama baik SMAN 1 Negara dan Kabupaten Jembrana di kancah internasional. (*)

Walikota Jaya Negara Hadiri Puncak Karya Atiwa-Tiwa Desa Adat Kesiman

Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam kesempatan menghadiri puncak karya Atiwa-Tiwa di Desa Adat Kesiman, Kamis (3/9) bertempat di Setra Desa Adat Kesiman.

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri puncak Karya Atiwa-Tiwa atau Ngaben Massal Desa Adat Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kamis (3/9) berlangsung di Setra Desa Adat Kesiman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Wayan Warka, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, I Putu Agus Jayadi, jajaran Dinas Kebudayaan, Manggala Majelis Desa Adat (MDA), serta para penglingsir puri di wilayah Kesiman.

Tampak Walikota Jaya Negara bersama tamu undangan mengikuti prosesi upacara dan diakhiri dengan penyerahan punia. Di sela-sela pelaksanaan upacara, Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada Desa Adat Kesiman yang secara konsisten melaksanakan Karya Atiwa-Tiwa secara kolektif. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian adat dan tradisi Bali, tetapi juga mencerminkan kepedulian desa adat dalam membantu meringankan beban krama.

“Pelaksanaan Karya Atiwa-Tiwa ini merupakan bentuk tanggung jawab desa adat dalam membantu dan meringankan beban krama. Terlebih, upacara ini rutin dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kebermanfaatan bagi krama dalam melaksanakan upacara,” ujar Jaya Negara.

Sementara itu, Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna, dalam laporannya menyampaikan sejumlah data peserta yang mengikuti rangkaian Karya Atiwa-Tiwa tahun ini. Untuk upacara ngaben, tercatat sebanyak 34 sawa, 127 ngelangkir, dan 22 ngelungah.

Selanjutnya, prosesi Atma Wedana Maligia Punggel diikuti sebanyak 297 sawa. Selain rangkaian Pitra Yadnya, pelaksanaan karya juga dirangkaikan dengan upacara metatah yang diikuti sebanyak 332 peserta.

“Rangkaian acara diawali dengan prosesi ngaben pada 3 September, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian Atma Wedana yang dimulai pada 6 September,” jelas I Ketut Wisna.

Ia menambahkan, prosesi Mesasab di Segara Padang Galak juga akan dilaksanakan secara kolektif dan diikuti sebanyak 508 peserta. Prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian upacara sebelum memasuki puncak Atma Wedana Maligia Punggel yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2026.

"Seluruh rangkaian Karya Atiwa-Tiwa ini diharapkan dapat berlangsung dengan lancar dan khidmat. Pihak panitia bersama prajuru Desa Adat Kesiman juga berharap pelaksanaan karya dapat berjalan labda karya serta memberikan kerahayuan bagi seluruh krama dan umat yang terlibat," ujarnya. (Pur)

Pasca Kebakaran Jalan Nakula, Pemkot Denpasar Perkuat Penanganan Korban

Pasca Kebakaran Jalan Nakula, Pemkot Denpasar Perkuat Penanganan Korban

Pastikan Kesehatan dan Bantuan Dasar Terpenuhi

DENPASAR , BALI KINI  -Pemerintah Kota Denpasar terus memberikan perhatian dan penanganan terhadap warga terdampak kebakaran di Jalan Nakula, Desa Pemecutan Klod. Selain memastikan proses pemadaman berjalan maksimal, Pemkot Denpasar melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga bergerak memberikan layanan kesehatan, bantuan logistik, makanan, hingga pendampingan psikososial bagi para korban.

Penanganan warga terdampak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta OPD terkait lainnya. Pemeriksaan kesehatan juga diberikan secara berkala, khususnya bagi warga yang terdampak paparan asap selama kejadian kebakaran.

Dinas Sosial Kota Denpasar juga terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan warga terdampak, termasuk mereka yang memilih mengungsi sementara di rumah kerabat. Pendataan tersebut dilakukan agar bantuan tetap dapat disalurkan dan tidak ada warga terdampak yang luput dari perhatian pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Gusti Ayu Laxmy Saraswati, didampingi Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial I Gusti Ketut Sudiatmika, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 85 kepala keluarga (KK) terdampak dalam peristiwa kebakaran tersebut.

“Pada tahap awal semua warga terdampak telah dievakuasi. Meski warga terdampak merupakan warga luar Denpasar, bantuan kemanusiaan tentu tetap kami jalankan terhadap musibah yang terjadi,” ujar Laxmy.

Ia mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan asesmen sekaligus pemutakhiran data untuk mengetahui jumlah warga terdampak yang berasal dari dalam maupun luar Bali. Asesmen tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan penanganan lanjutan bagi para korban.

“Dari hasil asesmen nantinya, untuk warga yang tidak memiliki penunjukan di Denpasar, kami akan pulangkan ke daerah asal,” jelasnya.

Sementara itu, Sudiatmika menambahkan, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan dasar kepada warga terdampak. Pada Selasa (1/9), bantuan awal berupa matras dan kebutuhan dasar telah diberikan kepada warga yang mengungsi.

Selain bantuan dari masyarakat berupa sembako dan pakaian layak pakai, Dinas Sosial juga mendistribusikan family kit untuk kebutuhan balita, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk alas tidur dan selimut.

Pendampingan terhadap warga juga terus dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih berada di tempat pengungsian. Pemkot Denpasar memastikan proses penanganan tidak hanya berfokus pada kebutuhan fisik, tetapi juga kondisi psikososial masyarakat yang terdampak.

Di sisi lain, proses pemadaman kebakaran di Jalan Nakula hingga Rabu (2/9) siang masih berlangsung. Untuk mempercepat penanganan titik api yang berada di bawah tumpukan puing dan sampah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar mendatangkan tiga unit ekskavator untuk melakukan penggarukan.

Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Denpasar, I Made Tirana, mengatakan penggunaan ekskavator diperlukan agar titik api yang berada di bawah tumpukan material dapat dijangkau.

“Tanpa ekskavator kita sulit memadamkan api yang di bawah tumpukan sampah. Seberapa besar kita semprot dari atas, apinya tidak akan kena. Kecuali kita garuk ekskavator baru kita semprot,” katanya.

Menurut Tirana, teknik tersebut juga pernah diterapkan dalam penanganan kebakaran di TPA Suwung dan dinilai lebih efektif untuk memastikan titik api di bawah tumpukan material dapat benar-benar padam.

Ia memperkirakan apabila proses penggarukan berjalan sesuai rencana, api dapat benar-benar padam pada Kamis (3/9) pagi. Saat ini titik api disebut telah berkurang dan sebagian besar yang terlihat hanya berupa asap.

Armada Damkar Kota Denpasar yang masih dilibatkan dalam penanganan mencapai sembilan unit, sementara dari sebelumnya sebanyak 12 unit. Selain itu, tiga unit armada Damkar Kabupaten Badung turut diperbantukan.

Pemkot Denpasar memastikan penanganan pascakebakaran akan terus dilakukan secara bertahap, mulai dari memastikan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendataan, hingga pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat terdampak.

Dengan sinergi lintas OPD dan dukungan masyarakat, Pemkot Denpasar berkomitmen memastikan warga terdampak mendapatkan pendampingan dan bantuan sesuai kebutuhan hingga proses pemulihan berjalan dengan baik. (*/R3)