Walikota Jaya Negara Dampingi Kunker Menteri LH, Jumhur Hidayat di Denpasar

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mendampingi Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Kawasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman, Denpasar, Selasa (9/6).

Tanam Pohon Langka Hingga Dialog, Apresiasi Kawasan Tukad Bindu Sebagai Keberhasilan Komunitas Jaga Lingkungan. 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Kawasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman, Denpasar, Selasa (9/6). Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH, Jumhur Hidayat bersama jajaran turut menanam pohon langka, yakni cendana, gaharu dan pala serta berdialog bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan. 

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Utama Kementerian LH, Kadis DLHK Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara (Pusdal LH Bali Nusra) saat ini dijabat oleh Ni Nyoman Santi, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Plt. Kadis PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, komunitas masyarakat peduli lingkungan serta undangan lainya. 

Dalam kesempatan tersebut, 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan local wisdom yang sangat berharga dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah yang dilakukan oleh Tukad Bindu di Denpasar. Kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat terbukti mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran kolektif untuk merawat sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. 

"Model seperti ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat,” ujar Jumhur Hidayat.

Menurutnya, keberhasilan Tukad Bindu menjadi bukti bahwa tata kelola sungai yang baik dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan warga setempat. 

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Tukad Bindu yang telah berhasil membangun partisipasi masyarakat melalui pendekatan local wisdom dalam tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sungai. Upaya ini tidak hanya menjaga fungsi ekologis sungai, tetapi juga memperkuat nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Jumhur menambahkan bahwa praktik baik yang dikembangkan di Tukad Bindu layak menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan di Tukad Bindu dapat diadopsi dan direplikasi oleh berbagai daerah sebagai contoh tata kelola sungai yang berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. 

"Pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak inisiatif serupa agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan selamat datang kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, di Kota Denpasar. Menurutnya, kehadiran Menteri LH menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan. 

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. Kehadiran beliau merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai upaya pelestarian lingkungan yang selama ini kami lakukan bersama masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat perlu terus dioptimalkan demi menjaga keberlangsungan ekologi dan kelestarian lingkungan. 

“Kami sangat mengapresiasi Pak Menteri sudah berkenan menerima usulan, saran, dan masukan dari komunitas peduli lingkungan di Kota Denpasar. Tentu hal tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi kami dalam meningkatkan tata kelola lingkungan ke depan. Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis berbagai program pelestarian lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya. (Ags).

Walikota Jaya Negara Terima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali, Kota Denpasar Raih Opini WTP Ke-14

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).

 

LHP tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakikan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Melalui penyerahan laporan keuangan tersebut, Kota Denpasar secara resmi diumumkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.

 

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam sambutannya menyampaikan, dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.

 

Merespons penyerahan LHP dan raihan opini WTP tersebut, Walikota Jaya Negara didampingi Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Ia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD di Pemkot Denpasar, serta dukungan dari DPRD Kota Denpasar. 

Di mana, Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung pemeriksaan rutin oleh BPK RI. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  Dalam kesempatan tersebut, Jaya Negara juga turut mengintruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk mendukung suksesnya proses pemeriksaan. "Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar," harapnya.

 

Sementara Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya turut mengapresiasi rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. “Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.

 

Agenda berskala provinsi ini dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya beserta para Wakil Ketua Provinsi Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster beserta Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota DPD RI perwakilan Bali, jajaran BPK RI, Forkompinda Provinsi Bali, Anggota DPRD Provinsi Bali, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra beserta kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali dan undangan lainnya. (Ays).

Denpasar Fashion Street 2026 Bertabur Karya Desainer

Ket. Foto :Denpasar Fashion Street 2026 Bertabur Karya Desainer Lokal dan Usung Misi Lingkungan 

Denpasar, Bali Kini - Denpasar Fashion Street (DFS) ke-3 tahun 2026, berlangsung di Pedestrian Patung Melanting, Sabtu (6/6) malam. 

Selain bertabur puluhan karya desainer Kota Denpasar, gelaran DFS tahun ini juga membawa misi lingkungan yang kuat, yaitu menghadirkan stan khusus Recycle Use. 

Stan ini sendiri didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion (fesyen berkelanjutan), yang menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain, serta membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak pakai mereka.

Hadir pada acara malam itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan, dengan menghadirkan stan Recycle Use pada gelaran DFS tahun ini, Pemerintah Kota Denpasar sendiri ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata Eco-Fashion, sekaligus mengajak masyarakat agar dengan bijak mengelola sampah tekstil. 

"Melalui DFS 2026, Pemerintah Kota Denpasar ingin mewujudkan pergerakan fashion yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi sirkular," kata Eddy Mulya.

Lebih jauh, Eddy Mulya menyampaikan, 

pelaksanaan DFS tahun 2026 kali ini sengaja digelar di area Pedestrian Pura Melanting yang berada di kawasan Pasar Badung. Hal ini lantaran, Pemerintah Kota Denpasar tengah berupaya untuk melestarikan kawasan heritage, sebagai kekayaan budaya Kota Denpasar agar menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat.

"Pemkot Denpasar ingin menghadirkan DFS sebagai ajang fashion yang dekat dengan masyarakat, dan dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat," ujar Eddy Mulya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari menjelaskan, DFS tahun ini mengusung tema Senarai Renjana, yang berarti rangkaian rasa yang dikenakan. Setidaknya, terdapat 12 desainer lokal binaan Dekranasda dan Disperindag Kota Denpasar yang ikut dalam acara ini.

Adapun desainer yang dimaksud kata Sagung Antari adalah,

Rhea Cempaka, Dewi Anyar, Harmaita, Signature, Tenun Ikat Bali Nusa, Gita/Kwace Bali, Bali Puspa by Jro Puspa, Tresna / De’vastra, Jegeg Tribusana, Nethica Indonesia, Paras Bali, Lului dan juga Insitut Seni Indonesia (ISI) Bali.

Sagung Antari kemudian menjelaskan, DFS 2026 yang juga digelar serangkaian dengan peringatan Bulan Bung Karno di Bulan Juni, ini menggunakan konsep Fashion on The Street, yakni akses public untuk semua warga Kota Denpasar. 

"Pelaksanaan DFS tahun ini mengusung campaign fashion for all, bahwa siapapun bisa turut berpartisipasi, karena fashion semestinya bisa dinikmati siapa saja. DFS menghadirkan ruang kreatif yang menampilkan karya para desainer Kota Denpasar lebih dekat dengan masyarakat," kata Sagung Antari.

Lebih jauh, Sagung Antari juga mengatakan, beberapa komunitas juga dilibatkan dalam acara ini. Lorakaca, produk Kerajinan dari perca kain, kemudian Rekynd yang menampilkan manajemen sampah tekstil, serta Membumi dengan ikonik workshop upcycle.

"Lewat DFS kami ingin menunjukkan bahwa fashion bukan hanya soal pakaian, tapi tentang rasa, identitas, dan tanggung jawab," ujar Sagung Antari. (Win)

Buka Glory Orientation Week 2026/2027, Wabup Cok Surya Tekankan Pentingnya SDM Tangguh dan Disiplin

KLUNGKUNG, BALI KINI - Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, mewakili Bupati Klungkung, secara resmi membuka kegiatan Glory Orientation Week tahun akademik 2026/2027. Acara pembukaan ini berlangsung di Balai Budaya Ida Dewa Agung Jambe pada Selasa (9/6/2026).

Sambutan Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, ditegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam mendukung lembaga pendidikan untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan unggul. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Klungkung.

Wabup Cok Surya juga mengingatkan para siswa mengenai pentingnya memiliki karakter yang kuat di industri hospitality. "Industri perhotelan dan kapal pesiar sangat bertumpu pada pelayanan. Oleh karena itu, di dalam diri kalian harus tertanam karakter dan nilai-nilai sopan santun yang kuat terkait dengan pelayanan tersebut," tegas Wabup Cok Surya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati berpesan agar seluruh peserta mengikuti rangkaian orientasi ini dengan serius dan penuh tanggung jawab. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan di masa depan berada di tangan para siswa itu sendiri, yang harus dipupuk sejak dini melalui kedisiplinan. "Ikuti orientasi ini dengan baik. Imbangi proses belajar kalian dengan disiplin yang tinggi, karena kesuksesan ada di tangan Anda sendiri," pungkasnya. 

Dalam laporannya, Ketua Panitia Glory Orientation Week 2026/2027, Dedy Eka Suriyana, menyampaikan bahwa orientasi ini dirancang khusus untuk membentuk kesiapan menyeluruh para peserta didik baru.

"Tujuan utama dari orientasi ini adalah mengenalkan tata tertib dan peraturan sekolah, serta menyiapkan mental siswa agar benar-benar siap menjalankan perkuliahan di bidang perhotelan dan kapal pesiar," ujar Dedy Eka Suriyana.

Ditambahkan orientasi ini diikuti oleh 320 siswa baru berlangsung selama 5 hari, terhitung mulai tanggal 8 Juni hingga 12 Juni 2026.(*)

Kembali Raih WTP ke-11 Secara Bruntun, Bupati Satria: Bukti Nyata Tata Kelola Keuangan Akuntabel Pemkab Klungkung

KLUNGKUNG, BALI KINI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung kembali menunjukkan komitmen serius dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Hal itu terlihat ketika Bupati Klungkung, I Made Satria menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se- Bali T.A 2025 oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (8/6).

LHP tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Satria dan Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Anom. Turut hadir Gubernur Bali, Wayan Koster, Bupati/Walikota se-Bali dan Sekda Anak Agung Lesmana. 

Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar pemberian opini didasarkan pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. “Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati I Made Satria menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya. Ia juga berterima kasih kepada komitmen jajaran OPD Pemkab Klungkung serta dukungan dari DPRD Klungkung sehingga berhasil mempertahankan capaian ini. “Opini WTP yang kita raih kembali ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas administratif semata. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kuat kami untuk mengelola APBD dengan jujur, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Satria.

Lebih lanjut, Bupati Satria menekankan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Klungkung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati juga menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi utama dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kita patut berbangga dan bersyukur atas capaian ini. Ke depannya, kami akan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan melakukan inovasi dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah, agar seluruh program pembangunan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.(*)

Bupati Kembang Buka Turnamen Futsal SD se-Jembrana, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi Sejak Dini

Jembrana, Bali Kini  - Semangat sportivitas dan pembinaan olahraga usia dini mewarnai pembukaan Turnamen Futsal KEJORA V antar Sekolah Dasar se-Kabupaten Jembrana yang digelar Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Kecamatan Jembrana di Gor Krsna Jvara, Selasa (9/6).

Turnamen yang diikuti puluhan tim dari berbagai sekolah dasar tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat). Kehadiran kedua pimpinan Jembrana tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan bakat olahraga sejak usia sekolah.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang menegaskan bahwa kompetisi olahraga antarpelajar bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi menjadi sarana penting dalam proses pembibitan atlet masa depan Jembrana.

“Melalui turnamen seperti ini, kita bisa melihat potensi-potensi anak-anak sejak dini. Mereka yang memiliki bakat dan kemampuan dapat dibina secara berkelanjutan sehingga nantinya mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan olahraga harus dilakukan secara terstruktur dan dimulai sejak usia sekolah dasar. Dengan kompetisi yang rutin dan berjenjang, anak-anak akan terbiasa berlatih, berkompetisi secara sehat, serta memiliki mental juara.

Bupati Kembang juga mengapresiasi KKG PJOK Kecamatan Jembrana yang konsisten menghadirkan kegiatan positif bagi peserta didik. Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda rutin sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Semua berawal dari pembinaan sejak usia dini. Karena itu saya mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, guru, orang tua hingga organisasi olahraga untuk bersama-sama mendukung perkembangan atlet-atlet muda Jembrana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia, I Putu Dodik Ari Saputra mengatakan turnamen ini bertujuan meningkatkan minat siswa terhadap olahraga futsal sekaligus menumbuhkan karakter disiplin, kerja sama tim, dan sportivitas.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Jembrana pada berbagai kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.

Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping, serta orang tua siswa yang turut memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Suara sorak-sorai memenuhi arena pertandingan saat laga perdana dimulai usai seremoni pembukaan.

Melalui ajang ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap ekosistem pembinaan olahraga pelajar semakin kuat sehingga mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. (*)

Jadi Warga Bali Pertama disensus BPS, Gubernur Koster Ajak Krama Bali Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Sub Judul : Momentum Menguji Capaian Ekonomi Kerthi Bali, Before and After

DENPASAR , BALI KINI - Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 terselenggara di Provinsi Bali dari tanggal 1 Mei - 31 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikannya usai Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini didata oleh petugas Sensus dan melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 pada Senin (Soma Umanis, Sungsang) 8 Juni 2026 sore di Jayasabha, Denpasar, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat Bali agar turut mensukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khsusunya. 

"Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil Sensus ini betul - betul merupakan data akurat, bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali," ujarnya. 

Sebagai Gubernur sekaligus juga sebagai pribadi, lebih lanjut Wayan Koster mengajak seluruh Krama Bali, baik itu pelaku usaha sampai seluruh segmen masyarakat agar menerima dan memberikan data ke tenaga Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan dari rumah ke rumah sampai ke tempat unit usaha. 

"Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul - betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya," kata Wayan Koster.

Gubernur Koster lebih lanjut berharap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, BPS Provinsi Bali bisa mengembangkan instrumen Sensus dengan melihat karakteristik Pulau Dewata, yang mana Ekonomi Bali 65 persen lebih didominasi oleh sektor Pariwisata.

 "Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yang diantaranya meliputi 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung "before" dan "after" dari Ekonomi Kerthi Bali," tegas Wayan Koster yang merupakan mantan Dosen Kalkulus, Statistik, Probabilitas, dan Metode Penelitian di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan sampai di Perguruan Tinggi STIE Perbanas ini.

*Kepala BPS Bali: Astungkara Pak Gubernur Koster Pertama Berikan Datanya*

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali secara perdana dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.

 "Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas Sensus," ujarnya.

BPS dalam kesempatannya juga melaporkan dihadapan Gubernur Bali bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang kami selenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret peta dan struktur ekonomi Bangsa Indonesia untuk data perencanaan serta kebijakan pembangunan Pemerintah. 

Dalam pelaksanaan di Bali, BPS telah memiliki 3.200 petugas Sensus Ekonomi yang menyebar ke Kabupaten/Kota di Bali. Petugas Sensus ini bersumber dari tenaga dari Desa sampai Mahasiswa, dan petugas yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng serta Kota Denpasar.

 "Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih. Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya," ungkap Kepala BPS Provinsi Bali, sembari mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.(*)

Bangli Pertahankan Opini WTP ke-10, Bukti Nyata Tata Kelola Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel

DENPASAR , BALI KINI– Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Bangli berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti nyata konsistensi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, pada acara penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, mulai dari organisasi perangkat daerah hingga dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

“Raihan opini WTP ini bukan hanya sekadar penghargaan administratif. Lebih dari itu, ini merupakan cerminan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sedana Arta.

Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP harus dijaga dengan terus memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pengelolaan anggaran daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang wajib dilaksanakan setiap pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menyerahkan LKPD unaudited Tahun Anggaran 2025 secara serentak kepada BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 31 Maret 2026 sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan implementasi visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

“Proses audit yang dilakukan BPK tidak semata-mata sebagai kewajiban konstitusional, namun juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan I BPK Republik Indonesia, I Nyoman Adi Suryanyana, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah di Bali yang berhasil mempertahankan kualitas laporan keuangan dengan baik, termasuk Kabupaten Bangli yang kembali meraih opini WTP.

Ia menekankan bahwa opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun pemerintahan yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP untuk kesepuluh kalinya, Kabupaten Bangli kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai daerah yang konsisten menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini sekaligus menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli.

​Wujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum PUSPA Bangli Perkuat Sinergi Lintas Sektor.

​

BANGLI , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang digelar di Gedung Bukthi Mukthi Bakthi, Kantor Bupati Bangli, Senin (8/6/2026).

​Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali bersama Forum PUSPA Provinsi Bali ini dihadiri langsung oleh Ketua Forum PUSPA Kabupaten Bangli, Ny. Suciati Diar.

​Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali yang juga merupakan Istri Wakil Gubernur Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, beserta jajaran pengurus,Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli, narasumber dari Bappeda Provinsi Bali, serta seluruh anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten Bangli.

​

​Dalam sambutannya, Ny. Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum PUSPA Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli.

​"Kehadiran Ibu Ketua  beserta rombongan merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Bangli," ujar Ny. Suciati Diar.

​Ia menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya.

​

​Lebih lanjut, Ny. Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerja sama kolektif yang melibatkan "Pentahelix", yaitu Pemerintah,Dunia usaha,Lembaga masyarakat, ​Media massa,Akademisi ​dan Keluarga

​Melalui Forum PUSPA, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan ini. Pihaknya juga mengingatkan bahwa esensi dari Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah dampak nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak, bukan sekadar angka di atas kertas.

​"Kami menyadari bahwa keberhasilan KLA tidak hanya diukur dari capaian administrasi, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak di Kabupaten Bangli," tegasnya.

​

​Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah efektif untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, serta meningkatkan komitmen seluruh anggota Gugus Tugas KLA dan para pemangku kepentingan.

​Melalui diskusi dan pemaparan Narasumber Dari Dinsos P3A Bangli ,Bappeda Provinsi Bali, Dan Ketua Forum Puspa Provinsi Bali diharapkan lahir berbagai masukan taktis, pembelajaran, dan strategi baru untuk memperkuat pelaksanaan program pemenuhan hak anak secara berkelanjutan di Kabupaten Bangli.

​Di akhir sambutannya, Ny. Suciati Diar kembali mengucapkan terima kasih kepada Dinsos P3A Provinsi Bali dan Forum PUSPA Provinsi Bali atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia berharap momentum ini membawa dampak positif yang besar bagi peningkatan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Bangli.

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

Tabanan , Bali Kini   -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian yang diserahkan pada Senin (8/6) ini menjadi sangat spesial karena menandai keberhasilan Pemkab Tabanan dalam menjaga predikat tertinggi tersebut, 12 kali berturut-turut sejak LKPD TA. 2014. Bupati Tabanan, Sanjaya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat Tabanan atas kerja keras dan sinergi yang terus terjaga.

Keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemkab Tabanan berjalan dengan sangat baik. Pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap LKPD TA 2025 meliputi kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengawasan.

Meskipun kembali meraih predikat terbaik, Sanjaya menegaskan, bahwa Pemkab Tabanan tidak boleh berpuas diri. Segala rekomendasi dan catatan kecil yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan kualitas tata kelola keuangan ke depan. Disamping itu, dikatakan pihaknya dan jajaran selalu fokus pada Akuntabilitas dan Efisiensi serta mempertegas komitmen untuk kesejahteraan masyarakat

"Ke depan, Pemkab Tabanan berkomitmen untuk menyelaraskan opini WTP ini dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di lapangan. Dengan diraihnya penghargaan ke-13 kalinya di tahun 2026 ini, Pemkab Tabanan kembali membuktikan posisinya sebagai salah satu daerah di Bali yang paling konsisten dalam menjaga integritas dan profesionalisme tata kelola birokrasi," imbuh Sanjaya