Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali Dorong Pembentukan Badan Pengawas PWA

Laporan Reporter : Arna

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali mengusulkan agar dalam Perubahan Raperda Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing dituangkan atau dibentuk badan/lembaga pengawas yang independen untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, transparan, dan akuntabel.

"Hal ini  untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Pungutan Bagi Wisatawan Asing," kata anggota DPRD Bali I Kade Dharma Susila saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Selasa, 8 April 2025.

Rapat Paripurna DPRD Bali kali ini dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. 

Rapat paripurna ini sekaligus dirangkaikan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali Tentang Raperda Rencana Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.

Dharma Susila menambahkan, substansi Raperda tentang PWA, pada Pasal 13A menyebutkan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain selaku mitra manfaat atau collecting agent.

Fraksi Gerindra-PSI memandang perlu untuk mendapat penjelasan dari Gubernur Bali siapa yang dimaksud dengan "pihak lain", apa parameter objektifnya sehingga pihak lain layak diajak kerjasama. Selanjutnya bagaimana fungsi pengawasan dapat dipastikan berjalan dengan baik dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.

"Berikutnya pengaturan besarnya imbal jasa, pada Ranperda secara kuantitatif diatur dan ditetapkan paling tinggi 3 persen, Fraksi Gerindra-PSI berpandangan, kenapa pilihannya pada angka 3 kenapa tidak menggunakan angka yang lain?," ucapnya mempertanyakan.

Selanjutnya Fraksi Gerindra-PSI mengusulkan bahwa presentase mesti diatur secara proposional sesuai dengan jumlah pungutan yang masuk, karena jika ditetapkan paling tinggi 3 persen sangat potensial akan menggunakan persentase tertinggi tanpa menghitung jumlah pungutan yang diterima. Demikian juga dengan bentuk kerjasama yang akan dilakukan, Fraksi Gerindra-PSI berpandangan sebaiknya dituangkan dan dibuat secara Notariil. 

Sementara itu, Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali menyoroti terkait maraknya beredar berita viral di media sosial mengenai adanya penyelundupan hukum dimana ada disinyalir beberapa wisatawan asing melakukan praktik curang dengan melakukan perkawinan kontrak dengan masyarakat lokal.

"Perkawinan kontrak dengan masyarakat lokal itu dengan tujuan agar dapat membeli atau menguasai properti di Bali berupa tanah, hotel dan vila. Mohon Gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan orang asing di Bali utamanya Imigrasi dan Kepolisian," kata I Gusti Ayu Mas Sumatri saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat-Nasdem itu.

Bupati Bangli Resmikan Gedung Sentra IKM Bambu Di Desa Tiga

Laporan Reporter : Tim Lpt Bangli

Bali Kini - Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta bersama Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar hadiri upacara Pemelaspasan dan Peresmian Gedung Sentra IKM Bambu yang berlokasi di Banjar Kayuambua,  Desa Tiga, Kecamatan Susut Bangli pada Sabtu, 12/04/2025. 

Tampak hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Koperasi UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli sekaligus Plt. Kepala Dinas Perindag, Kepala BKPAD, Camat Susut, Kepala Desa Tiga serta undangan terkait lain nya. 

Bupati Bangli mengatakan bahwa pembangunan Sentra IKM bambu  ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli  untuk mendorong kemajuan ekonomi lokal melalui pengembangan potensi sumber daya  alam dan keterampilan masyarakat.

Bambu yang selama ini kita kenal sebagai salah satu dari produk unggulan dan merupakan bagian dari  budaya dan keseharian, kini memiliki nilai tambah tinggi jika dikelola dengan baik dan inovatif. Sentra ini tidak hanya  menjadi tempat produksi saja, tetapi juga sebagai pusat pelatihan, inovasi dan pemasaran produk produk bambu unggulan Kabupaten Bangli, ungkap Bupati dua periode tersebut.

Pihaknya berharap dengan keberadaan sentra ini, dapat menjadi  motor penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan pelaku-pelaku usaha di bidang kerajinan bambu di Bangli. Kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras dalam proses pembangunan sentra ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan Sedana Arta sampaikan apresiasi dan terimakasih setinggi tingginya semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan bersama.

"Semoga dengan diresmikannya Gedung sentra IKM Bambu ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat", imbuhnya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk para pelaku- pelaku usaha di bidang kerajinan bambu di kabupaten Bangli. Maka dipandang perlu pemerintah hadir didalamnya, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan membangun gedung sentra IKM Bambu beserta dengan mesin dan peralatannya. 

Sedana Arta juga meminta kepada pihak terkait agar memperhatikan dari segi  penguatan sumberdaya manusia baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun pendampingan-pendampingan, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama dapat terwujud dengan baik.

Walikota Jaya Negara dan Wawali Arya Wibawa Hadiri Pujawali Pura Agung Lokanatha Denpasar.

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede saat bersembahyang bersama serangkaian Karya Padudusan Alit di Pura Agung Lokanatha Denpasar nemoning Purnama Sasih Kedasa, Sabtu (12/4). 

Laporan Reporter : Eka

Denpasar , Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar menggelar Karya Padudusan Alit serangkaian Pujawali di Pura Agung Lokanatha Denpasar nemoning Purnama Sasih Kedasa, Sabtu (12/4). Hadir ditengah pemedek dan masyarakat untuk mengikuti rangkaian pujawali, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa, serta Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.  

Tampak hadir pula Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka dan Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. 

Diriingi suara gambelan dan kidung, pelaksanaan Bhakti Pujawali berlangsung khidmat. Diawali dengan pangilen  Tari Rejang, Wayang Lemah dan Topeng Wali, rangkaian pujawali dilanjutkan dengan persembahyangan bersama yang dipuput Ida Pedanda Gede Oka Karang, Griya Tegeh Lumintang. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa pujawali ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat umat untuk selalu eling dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hal ini juga menjadi sebuah momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari ajaran Tri Hita Karana.

"Dengan pelaksanaan pujawali ini mari kita tingkatkan sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana," ujar Jaya Negara.

 

Sementara Kabag Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara mengatakan, Karya Pedudusan Alit sekaligus pujawali di Pura Agung Lokanatha Denpasar dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Kadasa. Dimana, Ida Bhatara Nyejer selama satu hari untuk selanjutnya dilaksanakan Penganyar dan Penyineban. 

Alit Surya Antara mengaku bersyukur seluruh rangkaian piodalan telah berjalan lancar. Dimana tahapan demi tahapan pujawali sudah terlaksana dengan baik. Sehingga dapat mendukung terciptanya keseimbangan alam semesta beserta isinya. 

"Kami berharap momentum Pujawali ini menjadi wahana untuk meningkatkan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa untuk mendukung keseimbangan alam semesta," ujarnya. 

Jajaran Pemkab Tabanan Laksanakan Persembahyangan Purnama Kedasa di Pura Luhur Batukau

Laporan Reporter : Tim Lpt Tabanan 

Bali Kini  – Sebagai wujud sradha bhakti dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan yang dipimpin Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka rahina Purnama Kedasa yang jatuh pada Sabtu, (12/4). Persembahyangan ini berlangsung khidmat dan turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Sekda, para Asisten serta perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan. 

Sebelum memulai persembahyangan bersama, Bupati Sanjaya dan Wakil Bupati beserta jajaran, berkesempatan memberi makan ikan dan melepas burung perkutut dalam rangka pelestarian lingkungan dan wujud keharmonisan manusia dengan lingkungan. Hal tersebut, sebagai perwujudan ajaran Tri Hita Karana, yakni menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan juga manusia dengan alam lingkungan. 

Setelah itu, persembahyangan bersama dimulai di Pura Beji dan kemudian dilanjutkan di luhur Batukau yang dipimpin oleh Jro Mangku Pura setempat. Usai persembahyangan, Sanjaya juga mengumpulkan seluruh jajaran di wantilan Pura Luhur Batukau guna membahas berbagai hal menyangkut program-program pembangunan yang telah dan akan berjalan serta melaksanakan evaluasi kinerja dari seluruh perangkat daerah. 

Dikatakan juga oleh Sanjaya, bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rutinitas keagamaan, namun juga sebagai momentum introspeksi diri dan doa bersama untuk keselamatan serta kesejahteraan dan kerahayuan masyarakat Tabanan. “Melalui persembahyangan di Pura Luhur Batukau yang merupakan salah satu Pura Sad Kahyangan Jagat, kita memohon tuntunan serta kerahayuan untuk seluruh masyarakat Tabanan. Ini adalah bentuk nyata implementasi nilai spiritual dalam kepemimpinan,” ujarnya.

Dengan semangat yang penuh kekhidmatan, pelaksanaan persembahyangan ini diharapkan dapat memperkuat spiritualitas para pemimpin daerah dan jajaran sekaligus menjadi energi positif dalam melanjutkan pembangunan di Tabanan yang harmonis dan berkelanjutan, sesuai dengan visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani, (AUM). 

Walikota Jaya Negara Resmi Buka Walikota Cup XV Tahun 2025,

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat membuka secara resmi gelaran Walikota Cup XV Tahun 2025 yang ditandai dengan penyerahan bola kepada wasit di Lapangan Kompyang Sujana Denpasar, Jumat (11/4).

Jadi Ajang Kompetisi Jaring Atlet Muda Berprestasi. 

Laporan Reporter : Agus 

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi gelaran Walikota Cup XV Tahun 2025 yang ditandai dengan penyerahan bola kepada wasit di Lapangan Kompyang Sujana Denpasar, Jumat (11/4). Setelah resmi dibuka, Walikota Cup XV kali ini turut menghadirkan pertandingan persehabatan antara Perseden Denpasar melawan Bali United U-20. 

Turut hadir Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, I Wayan Mariyana Wandhira, I Made Oka Cahyadi Wiguna serta segenap Anggota DPRD Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua Umum KONI Provinsi Bali,  I Gusti Ngurah Oka Darmawan, Ketua Umum KONI Kota Denpasar, I Putu Yudi Atmika, Pimpinan OPD serta para atlet yang akan berlaga. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas pelaksanaan Walikota Cup XV Tahun 2025. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Denpasar dalam melaksanaan pembinaan atlet muda untuk meningkatkan prestasi. 

"Penyelenggaraan Walikota Cup merupakan wahana dan sarana untuk memotivasi masyarakat untuk berkompetisi agar lahir atlet muda berbakat di Kota Denpasar," ujarnya. 

Jaya Negara berharap ajang Walikota Cup menjadi wahana untuk membumikan olahraga. Terlebih, hasil Walikota Cup akan menjadi acuan dalam mendukung optimalisasi atlet Kota Denpasar yang akan berlaga pada Porprov Bali. Sehingga secara berkelanjutan dapat mendulang prestasi baik skala lokal, nasional hingga internasional. 

"Kami menekankan kepada para panitia, wasit xan atlet agar memanfaatkan ajang ini sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas olahraga di Denpasar yang bermuara pada pembinaan dan peningkatan preastasi," ujar Jaya Negara. 

Sementara, Ketua Umum KONI Kota Denpasar, I Putu Yudi Atmika mengatakan bahwa Walikota Cup XV mengusung tema bersama membangun olahraga Kota Denpasar yang sehat, kuat dan berprestasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah serta KONI Kota Denpasar dalam membangun sepirit kelolahragaan yang berbasis pada pembinaan dan peningkatan prestasi. 

Dikatakannya, kegiatan ini juga merupakan rangkaian HUT Kota Denpasar yang juga menjadi ajang seleksi pembentukan difinitif yang akan mengikuti Poprov Bali Tahun 2025. Dimana, pada pelaksanaannya kali ini, Walikota Cup diharapkan mampu diikuti oleh 54 Cabang Olahraga dengan masing-masing diberikan dana sebesar Rp. 45 Juta. 

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Denpasar yang telah memberikan dukungan terhadapat pelaksanaan kegiatan ini yang dibarapkan dapat mendukung kemajuan olahraga di Kota Denpasar," ujarnya.

Wagub Giri Prasta Ajak WALUBI Sinergi Jaga dan Bangun Bali

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar 

Bali Kini  - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menghadiri acara pelantikan pengurus Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Provinsi Bali serta Rapat Kerja Daerah Masa Bhakti 2024-2029, di Hongkong Garden Restaurant, Kamis (10/4). 

Mengawali sambutannya, Wagub Giri Prasta menyebut pelantikan pengurus organisasi WALUBI Provinsi Bali sebagai momen yang sangat penting, tidak hanya bagi umat Buddha, tetapi juga bagi kita semua yang ingin mewujudkan masyarakat Bali yang lebih damai, sejahtera, dan harmonis. 

Ditambahkannya, WALUBI terus berkembang dan menjadi organisasi yang tak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial, budaya, dan lingkungan. WALUBI berperan sangat strategis untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama serta melestarikan nilai-nilai luhur ajaran Buddha yang sarat dengan kedamaian dan kebajikan. 

“Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dan intern umat, bersama-sama kita bersinergi, kita membangun Bali dan jaga Bali. Kita bangun komunikasi lintas agama yang harmonis,” imbuhnya. 

Kepada para  pengurus WALUBI yang baru dilantik, mantan Bupati Badung ini berharap melalui program-program yang dijalankan, WALUBI dapat berkontribusi lebih besar dalam menjaga kedamaian, keharmonisan, serta pelestarian lingkungan dan budaya Bali. 

Pelantikan Pengurus WALUBI Provinsi Bali turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Biro Pemkesra) Provinsi Bali, Ketut Sukra Negara, Ketua DPD WALUBI Bali, tokoh agama Buddha serta perwakilan PHDI Bali. Dalam kesempatan ini, Wagub Bali menyerahkan Punia pribadi sebesar Rp. 25 Juta yang diterima langsung oleh Ketua Panitia pelantikan pengurus WALUBI Provinsi Bali.

AKBP I Nengah Sadiarta Resmi Serahkan Jabatan Kapolres Karangasem Kepada AKBP Joseph Edward Purba

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih 

Karangasem , Bali Kini— Suasana penuh haru dan penghormatan menyelimuti Lapangan Pesat Gatra Polres Karangasem pada Jumat (11/4/2025), saat dilaksanakannya Apel Laporan Satuan Serah Terima Jabatan Kapolres Karangasem. Dalam apel tersebut, AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P. secara resmi menyerahkan jabatan Kapolres Karangasem kepada penggantinya, AKBP Joseph Edward Purba, S.H., S.I.K., M.H.

Dalam kesempatan tersebut, AKBP I Nengah Sadiarta menyampaikan laporan komprehensif terkait situasi dan kondisi Polres Karangasem selama masa kepemimpinannya. Ia mengulas berbagai aspek mulai dari kondisi demografi dan geografi wilayah, jumlah personil, hingga capaian kinerja satuan dalam menjaga Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

"Selama saya menjabat, kami berupaya menjaga stabilitas keamanan di Karangasem, menangani potensi konflik sosial, serta menurunkan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Semua ini tentu berkat kerja keras seluruh jajaran dan dukungan masyarakat," ujar AKBP Sadiarta.

Ia juga menyinggung pengelolaan anggaran dan berbagai pendekatan strategis yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Laporan tersebut menjadi bagian penting dalam proses transisi kepemimpinan yang profesional dan transparan.

Sebagai bentuk tanggung jawab, AKBP Sadiarta juga menyerahkan seluruh barang inventaris kepada Kapolres baru, menandai beralihnya tongkat komando. Dalam penutupnya, ia menyampaikan harapan besar kepada penerusnya.

"Saya percaya AKBP Joseph Edward Purba akan membawa semangat baru dan mampu melanjutkan bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih. Saya titipkan Polres Karangasem dan masyarakatnya untuk terus dilayani dengan hati," ucapnya penuh harap.

Serah terima jabatan ini menandai berakhirnya masa tugas AKBP I Nengah Sadiarta di Karangasem sekaligus menjadi awal dari kepemimpinan AKBP Joseph Edward Purba yang disambut hangat oleh seluruh jajaran Polres.

Bupati Sanjaya Hadiri Upacara Melaspas lan Karya Jelih di Desa Meliling

Liputan Reporter : Tim Lpt Tabanan 

Bali Kini  - Wujudkan komitmen terhadap pelestarian budaya dan kearifan lokal, Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M, didampingi Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, hadiri Upacara Melaspas lan Karya Jelih di Pura Panti Dangin Puseh, Banjar Meliling Kangin, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Persembahyangan yang berlangsung pada Jumat, (11/4) tersebut turut dihadiri, Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Asisten 3 Setda, beserta Pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabanan, Perbekel, Bendesa Adat dan juga tokoh masyarakat setempat.

Usai menghaturkan persembahyangan bersama dalam rangkaian upacara melasti tersebut, Sanjaya sampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan upacara yadnya yang terlaksana atas semangat gotong-royong dari krama (masyarakat) yang terdiri dari 50 Kepala Keluarga (KK). “Tiang ring Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi, tiang sareng Pak Wakil selalu memberikan apresiasi terhadap semeton tiang sareng sami, ritatkala kekompakan, kebersamaan niki sampun (sudah) luar biasa,” ujar Sanjaya.

Di kesempatan itu, Sanjaya juga menegaskan melalui pelaksanaan yadnya yang dilakukan oleh masyarakat seperti upacara melaspas dan pujawali, ini secara tidak langsung juga bagian dari pada aktualisasi visi misi Nangun Sat Kertih Loka Bali, yang membangun keharmonisan jagat Bali, jagat Tabanan, baik secara sekala dan niskala. “Ida dane (masyarakat) ikut mengaktualisasikan, ikut melestarikan budaya dan visi misi ini dalam bentuk yadnya niki," ucapnya seraya menyampaikan terimakasih kepada krama. 

Selaku Ketua Panitia, I Made Mudana melalui laporannya menyebutkan, upacara Melaspas lan Karya Jelih Pura Panti Dangin Puseh ini puncaknya jatuh pada 12 April mendatang bertepatan dengan rahina Purnama Kadasa dengan dipuput oleh Ida Pedanda Griya Jumpung saking Griya Sembung Gede. Ia sampaikan ucapan terima kasihnya mewakili krama atas dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, yang sangat memotivasi masyarakat dalam menjaga warisan budaya leluhur

Fraksi Golkar DPRD Bali Harapkan Hasil PWA untuk Pariwisata Berkesinambungan

 

Laporan Reporter : Arnawa 

Denpasar , Bali Kini -Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali berharap persentase hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing (PWA) dan juga Pajak Hotel dan Restoran (PHR) hendaknya diprioritaskan untuk kepentingan pariwisata dalam arti luas dan berkesinambungan. 

"Seperti untuk peningkatan kualitas pelayanan serta penataan objek dan kawasan wisata, penanggulangan sampah, kebersihan pantai, perbaikan infrastruktur jalan wisata, pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup di Bali," kata anggota DPRD Bali Ni Putu Yuli Artini saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD Bali, di Denpasar, Selasa, 8 April 2025.

Rapat Paripurna DPRD Bali kali ii dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Bali  Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. 

Rapat paripurna ini sekaligus dirangkaikan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali Tentang Raperda Rencana Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.

"Terkait dengan pemungutan dan penggunaan hasil PWA, perlu diatur secara khusus dan tegas agar Pungutan bagi Wisatawan Asing yang diatur dalam perda ini tidak tumpang tindih dengan Pungutan bagi Wisatawan Asing di objek destinasi wisata di kabupaten/kota seluruh Bali," ucapnya.

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar DPRD Bali mendorong Gubernur Bali dapat memprioritaskan kerja sama dengan pengusaha lokal Bali dengan harapan agar pengusaha lokal bisa lebih maju, kuat, dan berkembang. 

"Selama ini beberapa pungutan yang dilakukan di bandara, seperti retribusi parkir dan tollgate selalu dikerjasamakan dan jatuh ke pihak pengusaha nasional. Sementara pengusaha lokal hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri," kata  Yuli Artini menambahkan.

Pertanggungjawaban dari PWA, lanjut dia,  harus juga disosialisasikan dengan baik dan sejalan dengan ruang lingkup dan orientasi Perda PWA yakni untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, bukan hanya menutupi kekurangan anggaran atau pendapatan asli daerah (PAD).

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali Sepakat Perubahan Perda Pungutan Wisatawan Asing

Laporan Reporter : Arnawa

Bali Kini - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali sepakat dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

Anggota DPRD Provinsi Bali I Nyoman Suwirta saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mengatakan format perubahan substansi dalam Raperda Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Pelindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali memang perlu dilakukan, dan pihaknya sepakat dengan perubahan substansi hukum tersebut.

"Sepanjang perubahan tersebut tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukan Raperda, serta semangat perubahan hanya dilakukan dan dimaknai sebagai dasar hukum untuk menciptakan efektivitas pelaksanaan Pungutan bagi Wisatawan Asing secara transparan, partisipatif, dan selaras dengan semangat otonomi daerah Bali berkepribadian dalam kebudayaan," kata Suwirta dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dengan agenda Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali, di Denpasar, Selasa, 8 April 2025.

Pihaknya juga sepakat terhadap perubahan Raperda PWA sepanjang aspek formulasi perubahan tersebut mampu memperkuat kepastian hukum, menjaga harmonisasi, dan kesesuaian, serta menjamin keberlanjutan tujuan pembentukan Raperda. 

"Kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali memberikan catatan dalam porsi pengawasan secara holistik, bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak boleh membuka celah bagi penyimpangan teknis pelaksanaan pungutan, komersialisasi yang berlebihan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan hasil pungutan, yang pada akhirnya dapat merugikan serta menjatuhkan citra dan marwah kearifan lokal Bali perspektif pandangan komunitas internasional," ujarnya.

Fraksi PDI Perjuangan pun menyatakan sependapat terkait format penambahan substansi kerjasama pungutan dengan mitra manfaat atau collecting agent untuk optimalisasi dan efektivitas teknis pelaksanaan pungutan yang mana hal tersebut menjadi salah tujuan utama dari kebijakan pungutan ini.

"Menurut hemat kami perlu kiranya diatur lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat perseorangan yang dapat menjadi mitra manfaat atau collecting agent serta teknis pelaksanaan kerjasama, sehingga  perihal pengawasan pun ke depan dapat dilakukan secara lebih komprehensif," ujar Suwirta.

Hal ini, lanjut dia,  perlu menjadi pencermatan mengingat sekalipun format penyelenggaraan pungutan dirumuskan untuk menjalin sinergi melalui partisipasi multipihak dan merupakan bukti keterbukaan Pemerintah Provinsi Bali. Selanjuta perlu dipersiapkan teknis yang matang sehingga perjanjian kerja sama menjadi sah, terukur dan sepenuhnya berorientasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali memandang perlu dilakukan pencermatan holistik sebagai inventarisasi antisipasi celah dan kekosongan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan menghindari adanya ambiguitas dalam pelaksanaannya, sekiranya perlu adanya pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur," katanya.

Pihaknya berharap seluruh proses dan mekanisme pungutan dapat berjalan dengan jelas, terukur, dan lebih terarah, serta memberikan jaminan kepastian hukum, yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan utama kebijakan ini, yaitu pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali secara berkelanjutan. 

Rapat paripurna DPRD Bali kali ini sekaligus dirangkaikan dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Bali Tentang Raperda Rencana Perlindungan Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055.