Pemprov Bali Gelar Rakor Sikapi Dinamika Distribusi LPG 3 Kg

DENPASAR , BALI KINI - Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, Selasa (4/2/2025), membahas tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Rakor yang dipimpin Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali Endo Eko Satryo, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina Zico Aldillah Syahtian, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali Dewa Putu Ananta, serta Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag I Wayan Pasek Putra.  

SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan yang tidak lagi melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025. “Bersama tim Disperindag Bali, kami sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan. Stok juga relatif aman,” ujarnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan gejolak karena masyarakat harus menyesuaikan diri membeli LPG 3 Kg langsung ke pangkalan. Gejolak tersebut kemudian direspons oleh Presiden Prabowo yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Menindaklanjuti arahan presiden, Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah menginstruksikan seluruh agen beserta pangkalan untuk kembali melayani pengecer yang sudah terdaftar di MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP). “Namun istilahnya bukan lagi pengecer, tapi sub pangkalan,” ujarnya. Endo menambahkan, distribusi LPG 3 Kg di Bali saat ini dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan. Sejak November 2024, Pertamina telah mendorong pengecer menjadi pangkalan resmi, namun sebagian besar menolak. Hanya 23 pengecer yang menunjukkan minat menjadi pangkalan resmi.  

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden. Saat ini Pertamina hanya mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar. “Untuk usulan sub pangkalan baru, kami belum punya acuannya,” cetusnya.  

Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menekankan pentingnya pembenahan tata niaga LPG 3 Kg. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengusulkan pengawasan oleh perangkat desa.  

Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas akan menindaklanjuti instruksi presiden terkait distribusi LPG 3 Kg. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ini tidak sederhana dan membutuhkan penyesuaian. “Belum bisa serta merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian,” ujarnya. Untuk menstabilkan situasi, ia memandang perlu diadakan operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi terkait lokasi pangkalan dan sub pangkalan.  

Sependapat dengan Hiswana Migas, Kadisnaker ESDM juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya perangkat desa. Untuk solusi jangka panjang, ia mengusulkan evaluasi dalam pemberian subsidi. “Karena kalau subsidinya berupa barang, dibutuhkan tata kelola yang mantap dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.[rl/p]

Aturan Baru Distribusi Gas LPG 3 Kg di Karangasem, Nasib Pengecer Elfiji Di Ujung Tanduk

Karangasem, Bali Kini - Gas LPJ Di Kabupaten Karangasem langka, diakibatkan aturan baru yang melarang pengecer menjual tabung gas LPJ bersubsidi 3 kg. Dipantau pada Selasa,(4/2/2025) di Agen PT Karya Migas Utama, Subagan, Karangasem, Manager I Gusti Nyoman Edi Ariana membenarkan hal tersebut, saat ini dirinya hanya mendistribusikan Gas bersubsidi ke beberapa pangkalan. 

"Ya, aturan baru saat ini pengecer dilarang menjual gas dan dialihkan ke pangkalan. Di tempat kita mendistribusikan gas ke 11 pangkalan. Kemungkinan kedepan pangkalan akan bertambah sekitar 5 sampai 6," Tandasnya. 

Sementara dari informasi resmi pertamina yang telah di teruskan ke sejumlah pangkalan di Bali  bahwa penyaluran ke sub pangkalan ( pengecer ) diperbolehkan 10% dari alokasi harian pangkalan, namun pangkalan wajib menyertakan dokumentasi sub pangkalan ( pengecer ) untuk mengkatagorikan layak atau tidak .

Yang selanjutnya akan menerbitkan berita acara pada masing-masing sub pangkalan ( pengecer ) terkait arahan dari pertamina agar bisa lebih selektif dalam penyaluran gas elfiji subsidi kedepanya .

Pihaknya mendukung keputusan tersebut berharap agar dengan aturan baru itu tidak ada kecurangan dimasyarakat seperti gas yang dioplos. 

Untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam mencari gas LPJ terdekat maka para pengecer didorong untuk menjadi pangkalan. "Untuk di tempat kita sih, pangkalan minimal membeli 50 tabung," Tandasnya lagi. (Ami)

Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Sampaikan Arahan Terkait Agenda Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT., memastikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem hasil Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa pelantikan tersebut akan dilakukan serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Sekda Karangasem, pelantikan kepala daerah ini telah dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 22 Januari 2025. "Sebelumnya, sempat diperkirakan pada awal Februari, namun sesuai dengan radiogram dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Februari lalu, jadwal pelantikan dikoordinasikan kembali. Kita tunggu saja arahan resminya," ujar Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Selasa (4/2/2025). Agenda dan Mekanisme Pelantikan Dalam arahannya, Sekda Karangasem menyampaikan bahwa rangkaian agenda pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diperbarui sesuai instruksi dari Gubernur terpilih, I Wayan Koster. "Mejaya-jaya bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan bersama-sama di Pura Penataran Agung Besakih pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 10.00 WITA," kata Sekda. Ia menambahkan bahwa peserta diminta mengenakan pakaian adat sembahyang. Sedana Merta menjelaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan serta undangan resmi masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah pelantikan, lanjutnya, serah terima jabatan Gubernur akan dilaksanakan bersamaan dengan Pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Februari 2025 pukul 09.30 WITA. "Dalam kesempatan ini, kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota sangat diharapkan dengan mengenakan pakaian adat," ungkapnya. Sementara itu, menurutnya, pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali akan digelar pada Sabtu, 22 Februari 2025 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali. "Pelaksanaannya masih bersifat tentatif, sekitar pukul 10.00 WITA," ujar Sekda. Ia juga menyebut bahwa serah terima jabatan Bupati/Walikota serta pidato Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara serentak pada Sabtu, 22 Februari 2025 sore atau Minggu, 23 Februari 2025 di daerah masing-masing. Sebagai agenda penutup, kata Sekda, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retreat di Akademi Militer Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025, dengan keberangkatan yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025. "Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini akan disampaikan kemudian," katanya. Menutup arahannya, Sedana Merta menegaskan pentingnya koordinasi antara Sekretaris Daerah dengan Bupati/Walikota lama maupun baru, serta dengan Ketua DPRD masing-masing daerah, guna memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara. "Semua tahapan ini merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan yang harus kita jalankan dengan baik dan tertib, sesuai arahan Gubernur terpilih. Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dengan optimal demi kelancaran seluruh agenda," ujarnya. Persiapan Matang untuk Pelantikan dan Sertijab Terkait persiapan pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab), Sedana Merta memastikan bahwa Pemkab Karangasem telah melakukan berbagai persiapan agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar. "Bupati dan Wakil Bupati Karangasem terpilih, I Gusti Putu Parwata, SE, dan Pandu Pranpanca Lagosa, SH., MH., dipastikan hadir dalam pelantikan tersebut," tegasnya. Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan pakaian dinas upacara (PDU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Ini pertama kalinya pelantikan serentak dilakukan, sehingga kami harus menyesuaikan mekanismenya," jelasnya. Setelah pelantikan, lanjutnya, akan dilaksanakan serah terima jabatan dan rapat paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati di Gedung DPRD Karangasem. Dukungan ASN dan PPPK untuk Program Bupati Baru Sedana Merta juga mengajak seluruh ASN dan tenaga Non-ASN, termasuk PPPK yang telah lulus, untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang baru. "Kami sedang menyiapkan konsep untuk mencermati visi-misi kepala daerah terpilih. Ini penting agar indikator kinerja pemerintah daerah selaras dengan arah pembangunan yang lebih baik untuk Karangasem," katanya. Pelantikan kepala daerah ini, lanjutnya, merupakan tahap pertama, yang mencakup daerah dengan hasil pemilihan tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pelantikan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B, yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dengan persiapan yang matang, Sedana Merta optimistis bahwa transisi kepemimpinan di Kabupaten Karangasem akan berjalan lancar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Karangasem, Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Ir. I Ketut Sedana Merta, ST., MT., memastikan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem hasil Pilkada Serentak 2024 akan berjalan sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ia menyebut bahwa pelantikan tersebut akan dilakukan serentak oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurut Sekda Karangasem, pelantikan kepala daerah ini telah dibahas dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 22 Januari 2025.

"Sebelumnya, sempat diperkirakan pada awal Februari, namun sesuai dengan radiogram dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 1 Februari lalu, jadwal pelantikan dikoordinasikan kembali. Kita tunggu saja arahan resminya," ujar Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Karangasem, Selasa (4/2/2025).

Agenda dan Mekanisme Pelantikan

Dalam arahannya, Sekda Karangasem menyampaikan bahwa rangkaian agenda pelantikan dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati telah diperbarui sesuai instruksi dari Gubernur terpilih, I Wayan Koster.

"Mejaya-jaya bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan bersama-sama di Pura Penataran Agung Besakih pada Rabu, 12 Februari 2025 pukul 10.00 WITA," kata Sekda. Ia menambahkan bahwa peserta diminta mengenakan pakaian adat sembahyang.

Sedana Merta menjelaskan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa teknis pelaksanaan serta undangan resmi masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah pelantikan, lanjutnya, serah terima jabatan Gubernur akan dilaksanakan bersamaan dengan Pidato Gubernur dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali, yang dijadwalkan pada Jumat, 21 Februari 2025 pukul 09.30 WITA.

"Dalam kesempatan ini, kehadiran Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota sangat diharapkan dengan mengenakan pakaian adat," ungkapnya.

Sementara itu, menurutnya, pelantikan Ketua TP PKK Kabupaten/Kota oleh Ketua TP PKK Provinsi Bali akan digelar pada Sabtu, 22 Februari 2025 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.

"Pelaksanaannya masih bersifat tentatif, sekitar pukul 10.00 WITA," ujar Sekda.

Ia juga menyebut bahwa serah terima jabatan Bupati/Walikota serta pidato Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota akan dilaksanakan secara serentak pada Sabtu, 22 Februari 2025 sore atau Minggu, 23 Februari 2025 di daerah masing-masing.

Sebagai agenda penutup, kata Sekda, seluruh kepala daerah akan mengikuti Retreat di Akademi Militer Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025, dengan keberangkatan yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025.

"Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan ini akan disampaikan kemudian," katanya.

Menutup arahannya, Sedana Merta menegaskan pentingnya koordinasi antara Sekretaris Daerah dengan Bupati/Walikota lama maupun baru, serta dengan Ketua DPRD masing-masing daerah, guna memastikan kelancaran seluruh rangkaian acara.

"Semua tahapan ini merupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan yang harus kita jalankan dengan baik dan tertib, sesuai arahan Gubernur terpilih. Kami berharap semua pihak dapat berkoordinasi dengan optimal demi kelancaran seluruh agenda," ujarnya.

Persiapan Matang untuk Pelantikan dan Sertijab

Terkait persiapan pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab), Sedana Merta memastikan bahwa Pemkab Karangasem telah melakukan berbagai persiapan agar proses transisi kepemimpinan berjalan lancar.

"Bupati dan Wakil Bupati Karangasem terpilih, I Gusti Putu Parwata, SE, dan Pandu Pranpanca Lagosa, SH., MH., dipastikan hadir dalam pelantikan tersebut," tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah memastikan kesiapan pakaian dinas upacara (PDU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ini pertama kalinya pelantikan serentak dilakukan, sehingga kami harus menyesuaikan mekanismenya," jelasnya.

Setelah pelantikan, lanjutnya, akan dilaksanakan serah terima jabatan dan rapat paripurna penyampaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati di Gedung DPRD Karangasem.

Dukungan ASN dan PPPK untuk Program Bupati Baru

Sedana Merta juga mengajak seluruh ASN dan tenaga Non-ASN, termasuk PPPK yang telah lulus, untuk mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati Karangasem yang baru.

"Kami sedang menyiapkan konsep untuk mencermati visi-misi kepala daerah terpilih. Ini penting agar indikator kinerja pemerintah daerah selaras dengan arah pembangunan yang lebih baik untuk Karangasem," katanya.

Pelantikan kepala daerah ini, lanjutnya, merupakan tahap pertama, yang mencakup daerah dengan hasil pemilihan tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan pelantikan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164 B, yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dengan persiapan yang matang, Sedana Merta optimistis bahwa transisi kepemimpinan di Kabupaten Karangasem akan berjalan lancar, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.[rl/2]

Kelompok Nelayan Mina Sari Asih Terima Balai Bendega

 

Ket. Foto :Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan  secara langsung bangunan Balai Bendega kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Senin (3/2). 

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyerahkan  secara langsung bangunan Balai Bendega kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan di Pantai Matahari Terbit Sanur, Senin (3/2). 

Adapun unit bantuan Bangunan tersebut diserahkan kepada Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang nantinya akan dikelola Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih Desa Sanur Kaja. Hal ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Denpasar dalam pelestarian bendega dan nelayan di Kota Denpasar. 

Turut mendampingi Walikota Jaya Negara, Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, IB Mayun Suryawangsa, Plt. Camat Denpasar Selatan, Ni Komang Pendawati, Perbekel Desa Sanur Kaja, I Made Sudana, OPD terkait serta bendega dan masyarakat setempat. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan di dalam pelestarian bendega serta memfasilitasi hasil tangkapan bendega kedepannya. 

"Pemerintah Denpasar memfasilitasi bangunannya, yang nantinya dikelola kelompok nelayan. Kita harapkan dengan adanya pembangunan ini semangat para nelayan semakin meningkat danhasil tangkapan semakin melimpah," ujarnya. 

Kadis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja mengatakan Pembangunan ini menggunakan anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2024. 

" Pengerjaan ini dilaksanakan kurang lebih selama beberapa bulan. Dan kali ini langsung diserahkan kepada Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih untuk di kelola kedepannya," ujarnya. 

Sementara itu, Ketut Sukarja, perwakilan Kelompok Nelayan KUB Mina Sari Asih, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Denpasar atas perhatian dan peningkatan fasilitas bagi nelayan di Kota Denpasar.

"Terima kasih Bapak Walikota Jaya Negara dan Wakil Walikota Arya Wibawa serta seluruh jajaran yang telah memfasilitasi tempat khusus untuk nelayan. Astungkara, kali ini sudah terealisasi," ungkapnya.

Dengan adanya Balai Bendega, yang menaungi 68 anggota kelompok nelayan, diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat sektor perikanan di Kota Denpasar. (Eka)

Pemkot Probolinggo Sambangi Kota Denpasar, Studi Banding Strategi dan Penerapan Indikator MCP

 Ket foto : Sekertaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, saat menerima kunjungan Penjabat (PJ) Walikota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, di Kantor Walikota Denpasar.

Denpasar, Bali Kini - Sekertaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, menerima kunjungan Penjabat (PJ) Walikota Probolinggo, M. Taufik Kurniawan, di Kantor Walikota Denpasar, Senin (3/2). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka studi banding teknis terkait legalitas, penertiban aset daerah, dan birokrasi pelayanan, mengingat Kota Denpasar merupakan percontohan Kota anti korupsi 2024 oleh KPK.

Pj Walikota Probolinggo, M. Taufik, didampingi Sekertaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini mengingat capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Denpasar tahun 2023 sebesar 97,29. Dimana, kunjungan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan strategi terkait indikator penilaian MCP yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak, dan pengelolaan barang milik daerah.

"Kami terus berupaya dalam mengoptimalisasi beberapa aspek yang menjadi penilaian MCP bukan hanya sebagai syarat administratif saja, namun manfaat yang dirasakan masyarakat atas kinerja internal di pemerintahan yang dikelola dengan bersih dan tertib," Ujar Pj M. Taufik.

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dalam diskusinya menekankan pada komitmen dan konsistensi pada proses menjalankan tugas masing-masing sesuai peraturan dan perundangan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan optimalisasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Denpasar. Sehingga dapat mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. 

"Upaya digitalisasi dalam berbagai program pemerintah dan pelayanan masyarakat yang dicanangkan selama pemerintahan Bapak Walikota Jaya Negara secara berkelanjutan dirasa cukup memberikan dampak dalam menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan bersih, namun tidak hanya fokus pada capaian, prinsip penerapan good governance perlu menjadi komitmen dan kebiasaan disemua jajaran ASN di Kota Denpasar," Kata Sekda Alit Wiradana. (Gita)

Pj Bupati Jendrika Resmikan Pelayanan Dialisis dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Gema Santi Nusa Penida

Klungkung , Bali Kini - Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika  meresmikan Pelayanan Dialisis / Cuci Darah dan Gedung Instalasi Gizi RSUD Gema Santi Nusa Penida, Senin (3/2). Hadir dalam peresmian tersebut, Bupati terpilih Bapak I Made Satria, Wakil Ketua I dan II DPRD Klungkung berserta Anggota DPRD dan undangan terkait lainya.

Pj Bupati Jendrika dalam sambutannya mengatakan, pelayanan dialisis yang meliputi pelayanan cuci darah di Nusa Penida merupakan salah satu upaya kita bersama untuk mendekatkan akses pelayanan dan tentunya mengurangi rujukan dari Nusa Penida ke RS lain di Bali daratan. Sebagaiman kita ketahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar semua masyarakat termasuk masyarakat kita yang ada di Nusa Penida. Data terakhir terdapat sebanyak 23 orang masyarakat Nusa Penida yang memerlukan pelayanan cuci darah yang setiap bulan harus 8 kali nyeberang dari Nusa Penida ke RS Klungkung atau RS lainnya yang ada di bali daratan.

 

Disamping itu pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk melengkapi sarana prasarana dan alat kesehatan yang dibutuhkan di RSUD Gema Santi Nusa Penida sehingga mutu layanan makin baik dan tetap baik. Salah satu nya hari ini kita meresmikan gedung instalasi gizi. Sebelum adanya gedung instalasi gizi ini dibangun , RSUD Gema santi Nusa Penida hanya memiliki dapur saja sehingga tdk sesuai standar gedung RS yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku

 

“Kami berharap kedepan tentu menjadi PR besar untuk bapak Bupati terpilih bersama DPRD Dapil Nusa Penida untuk terus menambah SDM dan sarana prasarana , alkes spt pelayanan CT Scan, pelayanan bedah orthopedi dan pelayanan jantung sehingga pelayanan di RSUD Gema Santi Nusa Penida makin baik dan rujukan makin berkurang,” harap Bupati Jendrika.

Kepala Dinas Kesehatan drg. I Gusti Ratna Dwijayanti, M.Kes dalam laporannya banyaknya aspirasi masyarakat ke Bapak I

Nyoman Suwirta saat menjabat sebagai Buapti dan aspirasi masyarakat ke DPRD Kab Klungkung Dapil Nusa Penida menjadi semangat kamni untuk segera mewujudkan adanya pelayanan hemodialisa atau cuci darah di Kecamatan Nusa Penida yang mana saat ini ada 23 pasien cuci darah dari Nusa Penida

Selain itu juga Gedung Instalsi gizi yang lama tidak layak dan jauh dari standar dapur saja baru sehingga tentunya hanya terdiri dari dimana diperlukan gedung instalasi yang memenuhi standar gedung instalasi gizi rumah sakit. “Pembangunan Gedung Gizi dianggarkan dari APBD Tahun 2024 dengan nilai kontrak anggaran 1.263.652.875,6 1. Gedung Gizi ini memenuhi standar dengan 15 ruangan yaitu ruang penerimaan barang, gudang basah, gudang kering, dapur susu, dapur ruangan pengelolaan utama, ruang penyajian, ruang cuci, gudang alat, ruangan troli, ruang administrasi, ruang Kepala Instalasi, dan ruang loker berserta toilet,” jelas drg. I Gusti Ratna Dwijayanti.[kal]

2 Ekor Murai Batu di Makan Ular, Pemilik Rugi Rp. 15 Juta

Karangasem, Bali Kini - Tim Damkar Karangasem berhasil mengevakuasi ular besar yang telah memakan peliharaan warga di Desa Pertima, Asak, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem, Senin (3/2/2025). Korban Ialah I Komang Ari, pemilik burung jenis Murai Batu yang mati di makan ular. 

Akibatnya, korban alami kerugian sebesar Rp. 15 Juta rupiah. "Kronologinya di pagi hari saya baru buka kandang, niatnya untuk kasih makan burung. Namun, saya kaget ada ular ditempat makanannya, dan burung sudah terlihat mati," Terangnya ketika dikonfirmasi Senin (3/2/2025). Total Burung yang menjadi santapan ular ialah 2 ekor.

Begitu mendapat laporan, Damkar Karangasem kemudian bergegas ke lokasi untuk mengevakuasi ular jenis piton tersebut. Mereka datang menggunakan 1 buah armada dan 3 orang personel. Setelah berjibaku, Ular yang memiliki panjang 2 meter tersebut berhasil dievakuasi. (Ami)

Prodinya Terakreditasi Unggul, FH UNR Percaya Diri Tampil di Living World Mal

FOTO: Talkshow Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai (UNR) di Mal Living World Denpasar dalam rangkaian UNR Expo 2025, Minggu (2/2).

DENPASAR  , Bali Kini - Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai (FH UNR) hadir di pusat perbelanjaan terkemuka di Kota Denpasar, Living World Mal dalam rangkaian UNR Expo selama tiga hari. Pantauan pada Minggu (2/2/), sejumlah pengunjung mal memanfaatkan stand FH UNR untuk berkonsultasi tentang segala jenis persoalan hukum dan mencari informasi tentang fakultas. 

Menariknya, berapa orang langsung mendaftar sebagai calon mahasiswa baru (maba) tahun akademik ini. "Tujuan kami memang ingin memperkenalkan UNR secara umum dan fakultas hukum khususnya, karena Living World ini mal yang ramai pengunjung," jelas Dekan FH UNR, Dr. IWP Sucana Aryana, SE., SH., MH., didampingi oleh Wakil Dekan Dr. Cokorda Gede Swetasoma, SH., MH., dan Kaprodi Ilmu Hukum Dr. I Made Artana, SH., MH.

Dekan menyebut, FH UNR kini lebih percaya diri karena program studinya terakreditasi peringkat Unggul mulai 2024 hingga 2029. Sebuah prestise tertinggi di dunia pendidikan. 

Sehingga para pengunjung mendapatkan wawasan bahwa jika memilih perguruan tinggi yang menjadi acuan adalah akredisi program studi dan institusinya. Bukan terkungkung pada status perguruan tinggi negeri atau swasta. 

"Unggul ini harapannya tidak hanya sebagai capaian, namun menjadi tolak ukur dari kualitas yang harus kita pertahankan. Kami berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan integritas profesional tinggi, yang mampu bersaing di dunia kerja," ujarnya.  

Menurutnya, sebuah fakultas yang unggul tidak hanya dinilai dari akreditasi, tetapi juga dari kualitas pengajaran, penelitian, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. 

"Mempertahankan kualitas itu lebih sulit daripada meraihnya. Itulah mengapa kami terus meningkatkan kualitas dosen, sarana prasarana, dan inovasi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan pengajar di sini," tambahnya.

Fakultas Hukum UNR memiliki sekitar 450 mahasiswa aktif di seluruh semester, dan angka ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan. 

Sucana Aryana mengungkapkan bahwa dengan akreditasi unggul, kini banyak perguruan tinggi lain yang bersaing untuk menarik mahasiswa baru. 

Oleh karena itu, fakultas ini berencana untuk menambah jumlah mahasiswa dalam beberapa tahun ke depan, dengan target peningkatan sebesar 25% di tahun ajaran baru, yang sebelumnya hanya mencapai 167 mahasiswa.

Salah satu langkah yang diambil oleh FH UNR untuk menambah daya tarik adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga profesi. Di antaranya adalah advokat, notaris, dan lembaga lainnya yang relevan dengan bidang ilmu hukum. 

"Kami berusaha memberikan peluang lebih besar bagi mahasiswa kami untuk meniti karier di dunia profesional setelah lulus, misalnya melalui program magang atau bantuan dalam mencari pekerjaan di lembaga-lembaga profesi tersebut," imbuh Wakil Dekan Cokorda Swetasoma.

Menurutnya, keunggulan Fakultas Hukum UNR tidak hanya terlihat dari sisi akademik, tetapi juga dari prestasi dan jaringan alumni. 

Beberapa alumni UNR telah sukses mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan dan lembaga hukum, seperti menjadi Menteri, Jaksa, Hakim, hingga bekerja di Ditjen Hukum dan HAM. 

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lulusan Fakultas Hukum UNR sangat dihargai di dunia kerja, khususnya di bidang hukum.

Di sisi lain, peningkatan kualitas pengajaran juga tercermin dari jumlah dosen di fakultas ini. Sekitar 80% dosen di FH UNR sudah bergelar doktor, dengan dua di antaranya sudah menyandang gelar guru besar di bidang hukum. "Kami terus berupaya memastikan bahwa pengajaran yang diberikan benar-benar mumpuni, dan itu hanya bisa tercapai dengan kualitas dosen yang berkualitas," tambah Dr. I Made Artana, Kaprodi Ilmu Hukum.

Sebagai bentuk kontribusi Fakultas Hukum UNR kepada masyarakat, pihaknya mendirikan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang diperuntukkan bagi masyarakat luas secara cuma-cuma. 

Para praktisi dan akademisi FH UNR siap melakukan pendampingan bagi masyarakat. LKBH ini juga sebagai ajang meningkatkan wawasan masyarakat tentang ilmu hukum.[gd]

Bupati Sanjaya Apresiasi Kebersamaan Masyarakat Desa Wongaya Gede dalam Upacara Atiwa-Tiwa di Tabanan

Tabanan , Bali Kini   – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M memberikan apresiasi yang tinggi atas semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Desa Wongaya Gede dalam melaksanakan Upacara Atiwa-Tiwa/Ngaben Bersama. Upacara yang digelar di Banjar Wongaya Kaja, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Sabtu (1/2), mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk Bupati Tabanan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sanjaya hadir bersama I Made Urip, Ibu Usmantari selaku anggota DPR Provinsi Bali, serta jajaran pejabat dari Setda Tabanan, di antaranya Sekda, Kepala OPD, dan Camat Penebel. Kehadiran mereka menunjukkan bentuk dukungan penuh dari pemerintah terhadap pelaksanaan upacara adat yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bali.

Kegiatan yang berlangsung pada hari itu berupa ngulapin dan ngeringkes, yang merupakan tahap persiapan menuju puncak karya pada 4 Februari mendatang. Puncak acara akan dipuput oleh Baluan Desa, Jero Mangku Made Donder. Proses ngaben bersama ini melibatkan berbagai jenis kegiatan yang memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Masyarakat setempat berkontribusi dengan biaya relatif terjangkau untuk pelaksanaan upacara ini. Di antaranya, terdapat dua sawa watangan, 18 sawa ngewangun, masing-masing dikenakan biaya 5 juta rupiah per sawa, serta 9 orang ngelangkur dengan biaya 500 ribu rupiah per orang. Selain itu, satu orang ngelungah dikenakan biaya 1,5 juta rupiah. Biaya tersebut menunjukkan bahwa meski tergolong besar, masyarakat tetap dapat melaksanakan upacara dengan biaya yang bisa dijangkau bersama.

Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya mengungkapkan rasa bangga atas kebersamaan masyarakat desa dalam membangun karya yadnya ini. Ia menegaskan bahwa dalam membangun yadnya, esensi dari tri upa saksi harus dijaga agar karya dapat berlangsung dengan sempurna. Tri upa saksi sendiri merupakan konsep dalam adat Bali yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan budaya dalam setiap kegiatan keagamaan.

Bupati Sanjaya juga mengingatkan, bahwa kebersamaan dalam masyarakat adalah dasar dari kekuatan budaya Bali. "Membangun yadnya bukan sekadar soal biaya, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menjaga dan memperkuat tradisi. Tanpa kekompakan, segala upaya akan terasa berat. Saya percaya, jika kita semua bersatu, baik pemerintah maupun masyarakat, hasilnya akan maksimal. Ini adalah bentuk nyata sinergi yang harus terus dijaga," ujar Bupati Sanjaya.

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang berfokus pada pelestarian adat, seni, dan budaya Bali juga mendapat perhatian dalam upacara tersebut. Bupati Sanjaya menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten akan selalu mendukung pelaksanaan karya-karya masyarakat, khususnya dalam kegiatan yadnya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Bali. Dukungan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan jagat Bali.

Di akhir acara, ketua panitia, I Wayan Jana Putra, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bupati Sanjaya beserta jajaran pemerintah daerah. Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas lancarnya proses upacara yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam suasana yang penuh kekeluargaan. “Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan upacara Atiwa-Tiwa di Desa Wongaya Gede dapat berjalan dengan lancar dan memberikan berkah bagi seluruh masyarakat” ujarnya [tab]

Bupati Tamba Harap Program Boga Tresna berlanjut dikepemimpinan selanjutnya

Jembrana , Bali Kini – Sejak digulirkan pada tahun 2021 lalu, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, terus berkomitmen menunjukkan kepeduliannya terhadap lansia terlantar di wilayahnya. Jumat (31/1), Meski masa jabatannya yang akan segera berakhir ,  Bupati asal Desa Kaliakah ini kembali gencar turun langsung untuk melihat dan mengantarkan makanan siap saji bergizi kepada para lansia di wilayah Kecamatan Jembrana dan Negara.

Para lansia terlantar itu, merupakan penerima bantuan makanan siap saji bergizi sebagai bagian dari Program Boga Tresna Werdha.

Program ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat lanjut usia yang membutuhkan, dengan menyediakan makanan siap saji yang kaya nutrisi.

Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jembrana menunjukkan bahwa sebanyak 367 lansia dari keluarga miskin telah menerima bantuan melalui program ini di wilayah Jembrana.

Bupati Tamba memberikan apresiasi tinggi kepada dinas terkait yang telah berperan aktif dalam penyediaan makanan melalui program Boga Tresna. Menurutnya, program ini berbeda dengan program makan gratis yang biasanya diberikan di sekolah-sekolah.

"Saya memberikan apresiasi kepada dinas terkait sebagai penyedia Boga Tresna. Ini tentu berbeda dari program makan gratis di sekolah," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Tamba menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk nyata perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya, terutama kepada lansia yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu.

"Hari ini, saya turun langsung ke empat lokasi di dua desa untuk memastikan penyaluran makanan Boga Tresna kepada lansia dapat berjalan dengan baik," kata Tamba.

Ia juga berharap agar program ini tidak hanya berhenti di masa jabatannya. 

Namun agar program ini dapat menjadi bagian yang berkelanjutan, Bupati Tamba mengajak semua pihak untuk mendukung keberlanjutan program sosial ini demi kesejahteraan masyarakat.

"Kami harap kepada Bupati terpilih, program ini dapat terus berlanjut di masa mendatang dan semakin banyak masyarakat yang bisa terbantu," tutupnya (Adi/H).