Koster Pejuang Dana APBN untuk Masuk ke Desa-desa di Bali

Denpasar-Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Kostser pantas disematkan julukan pejuang dana APBN masuk ke desa di Bali. Sebab, anggota DPR RI 3 periode ini dengan konsepnya ang sangat brilian merumuskan soal Ekonomi Kerthi Bali. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I nWayan Wiasthana Ika Putra mengatakan, konsep Ekonomi Kerthi Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sad Kerthi dengan memiliki 6 sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali. Keenam sektor tersebut adalah sektor Pertanian dengan pertanian organik-nya, sektor Kelautan dan Perikanan, sektor Industri Manufaktur dan Industri Budaya Branding Bali, sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, sektor Ekonomi Kreatif dan Digital dan sektor Pariwisata. "Jadi Konsep Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulannya akan mewujudkan perekonomian Bali yang harmonis terhadap alam, berbasis sumber daya local dan menjaga kearifan lokal, hijau,ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan. Dan semuanya ada di desa. Masyarakat di desa yang merasakan semua pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tersebut," ujarnya (6/4).

Di zaman Gubernur Koster periode pertama (2018-2023), serapan dana APBN yang masuk ke desa di Bali sangat luar biasa. Koster berpandangan bahwa pemimpin itu harus membangun Indonesia dari desa, membangun bangsa dari desa. Jika desa atau masyarakat desa sejahtera maka Indonesia akan sejahtera. Untuk itu sangat pentingnya mengurus desa secara utuh dan tuntas, karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan. “Kalau desa ini kita bangun dengan baik, di dalamnya ada rakyatnya yang sebagian besar ada di desa, berarti sebagian besar masalah bangsa ini selesai,” kata Ika. Jika pembangunan di desa bisa dijalankan dengan baik, perekonomiannya berkembang maka masyarakat akan bekerja di desa, tidak berpindah ke kota. Menurutnya kalau itu bisa dilakukan selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, juga akan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah secara horizontal maupun vertikal sehingga secara otomatis mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Ika Putra melanjutkan, untuk melaksanakan pembangunan di desa dibutuhkan anggaran. Itu sebabnya Koster memperjuangkan agar anggaran APBN bisa dialokasikan ke desa. Pada zaman Koster menjadi Gubernur, Bali mendapatkan anggaran Rp. 657 miliar dari APBN untuk 636 Desa. Ini berarti rata-rata desa di Bali mendapatkan dana Rp. 1 miliar lebih.

Kalau itu bisa dilakukan selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, juga akan menyeimbangkan pembangunan antar wilayah secara horizontal maupun vertikal sehingga secara otomatis mengurangi arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Keyakinan yang kuat ini membuat Koster memperjuangkan agar anggaran APBN bisa dialokasikan ke desa.

Dana ini harus digunakan secara lebih terfokus untuk pembangunan yang dampaknya signifikan untuk masyarakat dan bukan dibagi secara merata ke hal-hal kecil yang tidak penting bagi masyarakat.

Sebagai anak desa, lahir dari keluarga miskin dan babhkan untuk makan si saja susah, Koster sangat merasakan bagaimana kehidupan masyarakat desa, pembangunan yang lambat karena keterbatasan anggaran, perekonomian tidak berkembang optimal karena minimnya infrastruktur dan sarana prasarana, terjadinya kesenjangan antar desa, dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pembangunan Desa. Kondisi desa yang demikian mengakibatkan desa menjadi kurang menarik khususnya bagi generasi muda untuk membangun kehidupannya di desa, sehingga mereka meninggalkan desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan guna menghidupi dirinya dan keluarganya. Perpindahan penduduk dari Desa ke Kota menjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara pada saat yang sama dalam konteks Bali, desa merupakan lembaga paling depan yang memiliki wilayah, penduduk, dan sumber daya kehidupan, serta pemerintahan untuk melayani masyarakatnya. Oleh karena itu Desa harus dibangun dengan serius oleh pemerintah, agar desa berkembang menjadi maju, perekonomiannya tumbuh, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memotivasi generasi muda tinggal di desa untuk membangun desanya, mengurangi perpindahan warga dari desa ke kota. 

Koster berpandangan bahwa desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera, sesungguhnya merupakan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai konstitusi, sehingga paling tidak 60% persoalan bangsa diselesaikan di desa, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia berada di desa, hidup di desa, dan membangun kehidupannya di desa. Negara harus mengambil terobosan kebijakan membangun desa melalui dukungan anggaran yang langsung masuk ke desa.

Atas pandangan tersebut, pada tahun 2012, Koster dalam posisinya sebagai Anggota Panitia Khusus (Pansus) pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang desa memperjuangkan masuknya alokasi dana Desa dalam APBN untuk percepatan pembangunan desa. Setelah melalui pembahasan dengan perdebatan sengit selama lebih dari 1 (satu) tahun, akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Desa berhasil disahkan pada bulan Desember 2013, dan diberlakukan tanggal 15 Januari 2014. Dalam Undang-Undang Desa terdapat norma pengaturan tentang alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi alokasi Dana Khusus, yang direncanakan target alokasi Dana Desa minimum rata-rata sebesar Rp. 1 milyar untuk 1(satu) Desa, yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun.

Lahirnya Undang-Undang Desa merupakan momentum yang sangat penting menjadi awal bangkitnya gerakan membangun Desa, sehingga memotivasi para generasi muda pulang ke Desa untuk membangun desanya.(*)

Bawa Kabur Anaknya ke Bali, Wanita asal Amerika ini Diamankan

Badung , Bali Kini – Seorang wanita warga negara Amerika Serikat berinisial LKC (37) beserta suaminya, CLW (40), dan ketiga anak mereka, yaitu RC (10), NW (6), dan NLW (3), dikenakan sanksi pendeportasian setelah terbukti melakukan sejumlah pelanggaran keimigrasian di Indonesia.

LKC masuk ke Indonesia dengan Izin Kunjungan dan terakhir memegang ITAS yang berlaku hingga 02 April 2025. Berdasarkan pemeriksaan oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai, ia diduga menghindari proses hukum di negaranya terkait perselisihan hak asuh dengan mantan suaminya. 

LKC pun masuk dalam daftar Red Notice Interpol sejak 20 Agustus 2024 atas permintaan pemerintah Amerika Serikat (AS), setelah ia didakwa oleh Pengadilan Distrik AS di Tennessee atas tuduhan Penculikan Anak Internasional karena membawa anaknya, RC yang saat ini berusia 10 tahun keluar dari AS tanpa izin.

Ia juga didakwa melanggar hak asuh hukum dari mantan suaminya. Dalam penyelidikan Federal Bureau of Investigation (FBI) LKC diketahui berada di Indonesia dan LKC berhasil diamankan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai pada 22 Oktober 2024.

Selain pelanggaran internasional, LKC juga melanggar ketentuan administrasi keimigrasian di Indonesia, karena tidak memiliki izin tinggal dan dokumen perjalanan yang sah setelah paspornya dicabut otoritas AS dengan diterbitkannya paspor baru pada 15 Oktober 2024 untuk sekali perjalanan ke AS.

Sementara itu suaminya yang baru, CLW, dan ketiga anak mereka, yaitu RC, NW, dan NLW, juga ditemukan melanggar peraturan keimigrasian. CLW patut diduga tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan karena dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah. 

Sementara ketiga anak mereka memiliki Izin Tinggal Kunjungan yang berakhir pada 1 Juli 2024 sehingga mereka overstay lebih dari 60 hari, yang melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Rudenim Denpasar, Gede Dudy Duwita, menyatakan bahwa deportasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga integritas dan keamanan Indonesia, khususnya Bali, dari pelanggaran hukum yang serius. 

LKC dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Detroit Metropolitan Wayne County Airport, Amerika Serikat, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di negaranya. 

"Untuk suaminya CLW, dan ketiga anak mereka, yaitu RC, NW, dan NLW telah diberangkatkan lebih awal pada 24 Oktober 2024," demikian Gede Dudy Duwita.[a\jro]

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali Dukung Perubahan Bentuk Hukum PT. Jamkrida Bali Mandara

Renon , Bali Kini - Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida Bali Mandara menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Rapat yang dilaksanakan pada Senin (28/10/2024) ini dipimpin oleh Pj. Gubernur Bali dan dihadiri oleh berbagai anggota DPRD serta stakeholder lainnya.

Gede Harja Astawa, SH, MH, selaku perwakilan Fraksi Gerindra-PSI, menjelaskan bahwa PT. Jamkrida Bali Mandara dibentuk untuk mendukung koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ia menekankan, “Perusahaan ini juga bertujuan untuk mendukung Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) guna meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.”

Dalam penjelasannya, Gede mengingatkan bahwa perubahan bentuk hukum ini penting untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Perubahan ini diperlukan agar PT. Jamkrida Bali Mandara dapat beroperasi secara lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya.

Fraksi Gerindra-PSI sangat mendukung perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah. Mereka percaya bahwa transformasi ini akan meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. “Kami percaya bahwa dengan perubahan ini, PT. Jamkrida dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya,” ungkap Gede.

Meskipun mendukung perubahan tersebut, Fraksi Gerindra-PSI juga mengingatkan pentingnya transparansi mengenai jumlah UMKM, BPR, koperasi, dan LPD yang telah memanfaatkan fasilitas PT. Jamkrida. Gede menegaskan, “Informasi ini sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku usaha kecil dan menengah.”

Gede Harja Astawa juga mencatat laporan keuangan PT. Jamkrida yang menunjukkan bahwa kontribusi laba bersih dari modal yang disetor masih rendah, yaitu sebesar 2,89%. “Kami mendorong penundaan penambahan penyertaan modal hingga kondisi APBD Provinsi Bali lebih stabil,” tegasnya. 

Fraksi ini juga menekankan perlunya mengalihkan penyertaan modal ke unit-unit usaha yang lebih produktif, agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. “Kita perlu memastikan bahwa investasi kita memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian daerah,” imbuh Gede.

Rapat Paripurna ini berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme, mencerminkan komitmen DPRD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang tepat dan terukur. Fraksi Gerindra-PSI berharap bahwa dengan adanya perubahan ini, PT. Jamkrida Bali Mandara dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Bali.[ar/r5]

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara

Renon , Bali Kini – Dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pandangan umumnya mengenai Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Yang dilaksanakan pada Senin (28/10/2024). 

Penyampaian yang dibacakan oleh I Made Rai Warsa, S.Sos., dimulai dengan ucapan syukur atas kesempatan yang diberikan untuk membahas isu penting ini, serta memperingati Hari Sumpah Pemuda. Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi bahwa perubahan bentuk hukum ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi ini mendukung penuh perubahan hukum dari PT menjadi Perseroda, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan PT Jamkrida Bali Mandara dengan ketentuan yang lebih tinggi. Mereka juga meminta klarifikasi mengenai kepentingan Non-Pengendali dalam laporan keuangan tahun sebelumnya dan mengusulkan agar komposisi kepemilikan saham pemerintah kabupaten/kota diperkuat, sambil tetap mempertahankan Pemprov Bali sebagai pemegang saham pengendali. Selain itu, fraksi ini mengusulkan beberapa perubahan redaksional dalam Raperda, termasuk penggantian istilah “PT” menjadi “Perseroan Terbatas” untuk kejelasan hukum. Pertanyaan juga diajukan mengenai perbedaan nilai modal disetor dalam laporan keuangan, serta penjelasan terkait anak perusahaan PT Jamkrida Bali Mandara. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya langkah ini tidak hanya untuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD di Provinsi Bali. Dengan demikian, mereka berharap Raperda ini dapat segera disetujui demi kemajuan bersama dan kepentingan masyarakat Bali.[ar/r5]

Kunjungan Konsulat Jenderal Jepang ke DPRD Bali Bahas Proses Anggaran dan Pilkada

Renon ,Bali Kini - Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Mr. Miyakawa Katsutosi, Jumat (25/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mr. Miyakawa mengajukan dua pertanyaan penting yang mencerminkan minatnya terhadap situasi politik dan anggaran di Bali. Pertama, ia menanyakan tentang proses anggaran di provinsi ini. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dewa Jack sapaan akrabnya mengungkapkan, "Anggaran Pemprov Bali saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun, yang mencakup berbagai sumber pendapatan seperti dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Proses penyusunan anggaran dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh gubernur kepada DPRD, dilanjutkan dengan serangkaian rapat di tingkat komisi dan badan anggaran, sebelum akhirnya disetujui dalam sidang paripurna."

Selanjutnya, Mr. Miyakawa juga menanyakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Dari pertemuan tersebut, Dewa Jack mencatat bahwa walaupun pertanyaan dari Konjen berkaitan dengan proses pemilihan, ia tidak membahas korelasi antara pemilihan parlemen yang akan berlangsung di Jepang pada 27 Oktober 2024 dan pilkada di Bali, mengingat fokus diskusi adalah pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tamu. "Semua pertanyaan dari Konjen selaku tamu," tegasnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan sikap diplomatik yang dijunjung tinggi dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, serta komitmen untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif di berbagai bidang, termasuk politik dan anggaran.[arn]

Pemkot Denpasar Terus Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas, Wujudkan Birrokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani.

 Ket foto : Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (29/10). 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas di setiap unit kerja. Hal ini dilaksanakan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi serta bersih melayani. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (29/10). 

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Kepala BPKAD Kota Denpasar, NI Putu Kusumawati, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, jajaran Kanwil DJKN Bali Nusra serta instansi terkait lainya. 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono dalam kesempatan tersebut menjelaskan, penandanganan komitmen bersama ini dilaksanakan untuk dapat mewujudkan pembangunan ZI-WBK. Sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Mohon dukungan dari semua pemangku kepentingan sehingga sinergi ini dapat mengambil peran dalam terwujudnya birokrasi yang lebih baik dan dapat dibanggakan masyarakat,” ujarnya. 

Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan layanan publik yang efektif, penerapan sistem pengawasan yang ketat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Dengan semua inisiatif ini, diharapkan Denpasar dapat menjadi contoh dalam penerapan Zona Integritas yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada semua warga,” ujarnya. 

Terdapat empat poin utama dalam Komitmen Bersama  Pembangunan Zona Integritas ini. Yakni pertama setiap ASN diharpkan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, berbagi pengalaman dan strategi langkah utama percepatan pembangunan Zona Integritas dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 

Selanjutnya, ketiga, melanjutkan dan meningkatkan sinergi antar unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan keempat menyuarakan semangat integritas di setiap pertemuan bersama unit kerja, baik internal maupun eksternal. (AGs).

Kuatkan Budaya Literasi dan Gali Potensi Kreativitas Siswa

 Ket. Foto : Pentas Budaya Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada Selasa, (29/10) di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya (DNA).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Denpasar Gelar Pentas Budaya Literasi

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar,  menggelar Pentas Budaya Literasi pada, Selasa (29/10) di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya (DNA). 

Dalam kesempatan ini hadir Wakil Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana dan Perwakilan OPD dilingkungan Pemkot Denpasar. 

Acara juga turut mengundang ratusan  siswa - siswi SMP se-Kota Denpasar dan perwakilan sejumlah instansi di Kota Denpasar. 

Wakil Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana mendukung penuh pelaksanaan Pentas Budaya Literasi Kota Denpasar ini. 

"Budaya literasi sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak. Pembentukan karakter anak melalui masing-masing jalur pendidikan sangat penting  baik pendidikan formal, informal dan non formal," ujar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Lebih lanjut disampaikan, budaya literasi yang diajarkan pada siswa sejak dini sehingga melalui pendidikan karakter siswa akan membentuk kepribadian yang baik. Tujuannya agar pada siswa  dapat lebih memahami suatu informasi hingga membentuk pola pikir yang baik dan wawasan yang luas sertanwadah bagi siswa menunjukkan bakat, minat dan kreativitas dan menggali potensi mereka. 

"Semoga kegiatan ini dapat memicu munculnya ide - ide kreatif dari siswa maupun pengajar. Secara tidak langsung menjadi gambaran hasil program penguatan literasi di sekolah, " Ucap Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana dalam sambutannya menjelaskan, Pentas Budaya Literasi merupakan ajang bagi siswa SMP se-Kota Denpasar dalam mengimplementasikan kreativitas. Juga untuk membudayakan gemar membaca dan literasi di kalangan pelajar di Kota Denpasar serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisa dan menerapkan pengetahun, latihan menyalurkan bakat dan kreativitas dan melatih keberanian pentas didepan umum. 

"Acara ini dikemas dalam bentuk pentas seni tradisional dan modern menampilkan diantaranya Pentas Puisi oleh Juara 1 Tingkat Provinsi Bali 2024 asal SMPN 2 Denpasar, Musikal Literasi  dari anak-anak SMPN 1 Denpasar, Teater Literasi dari anak-anak SMPN 9 Denpasar, Operet dari anak-anak SMPN 3 Denpasar serta Tari Tradisional Bali dari anak-anak SMPN 7 Denpasar," ujarnya.

Kami juga memberikan kesempatan siswa sejumlah SMPN di Kota Denpasar memamerkan dan memasarkan produk kerajinan hasil karya mereka melalui pameran. Pada Pentas Budaya Literasi ini juga diserahkan  penghargaan pemenang Lomba Video Bangga Denpasar dan Lomba Desain Logo dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan serta apresiasi terhadap sejumlah sekolah dan pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. 

"Pentas Budaya Literasi ini merupakan kegiatan perdana sebagai perintis agar kedepan dapan digelar secara kontinu dengan sasaran lebih luas, " ujar Dewa Nyoman Sudarsana. (esa-gita)

Debat Publik, GP Komitmen Sekolahkan Siswa Miskin di Karangasem, 1 Keluarga 1 Sarjana

Karangasem, Bali Kini - Pendidikan, menjadi salah satu sorotan dalam Debat Terbuka Perdana Pilkada Karangasem yang berlangsung hari ini, Minggu (27/10/2024), di Bali Nusa Dua Convention Centre. Dimana dalam hal ini, Paslon nomor urut 3, GP (Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa) membeberkan data dari BPS tahun 2024 yang mencatat angka partisipasi murni di Karangasem untuk jenjang SMA/SMK 2023 adalah 64,38%. Yang berarti ada sekitar 36% anak usia SMA yang tidak atau belum menamatkan pendidikan SMA/SMK.

GP mengatakan, untuk menuntaskan hal ini, maka pihaknya mempunyai program menyekolahkan siswa dari keluarga miskin, hingga sarjana. "Setidaknya dalam satu keluarga memiliki satu sarjana," Kata Guru Pandu. 

Sementara, Gusti Putu Parwata menjelaskan, "Jika kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat maka langkah yang kami lakukan memastikan sebanyak mungkin anak usia SMA bisa bersekolah. Kami akan bekerja sama dengan kepala desa, Keliang Banjar termasuk juga tim gugus dari pendidikan untuk mencari siapa dari 36% siswa yang belum menempuh pendidikan SMA itu. Kami akan sekolahkan. Pemerintah yang akan menanggung semua beban semua siswa itu harus sekolah!," Tandasnya. 

Tak hanya itu, dalam debat terbuka tersebut GP juga memiliki program membangun Politeknik Pariwisata. Serta, demi memudahkan siswa sekolah, mengingat geografis wilayah Karangasem yang mungkin menyebabkan siswa susah untuk bersekolah, maka GP menyediakan mobil antar-jemput bagi siswa SMP. 

Program inipun mendapat persetujuan dari Paslon nomor urut 1, Karisma. "Apa yang dibilang Paslon nomor 3, Saya juga setuju itu saya juga tambahin. Saya berjanji nanti untuk pendidikan untuk biar maju harus ada Universitas Negeri di Karangasem," Tandas I Wayan Kari Subali. Sementara, Paslon nomor urut 2, Nadi mengatakan, "Kita akan mendorong di setiap desa dan pendidikan fokasi sehingga memiliki skill yang memadai yang akan meningkatkan Daya juang mereka sehingga meningkatkan ekonomi mereka," Kata I Gede Dana. 

Guru Pandu menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan. "Intinya ada 36% anak usia SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem yang tidak bisa melanjutkan untuk ke sekolah ini menjadi titik penting ketika berbicara pendidikan di Kabupaten Karangasem. 36% anak yang belum bisa melanjutkan sekolah ini yang belum bisa tergarap sampai saat ini kalau bicara ke depan, ke depan,ke depan,Karangasem hari ini sedang biasa-biasa saja," Jawab Guru Pandu. (Ami)

KPU Karangasem Selenggarakan Debat Publik

Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan debat publik pertama yang melibatkan ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, yang disiarkan langsung secara langsung streaming di Internet. 

Debat Publik ini dinilai penting sebagai informasi sosialisasi dan gagasan dari masing-masing paslon, yakni Karisma (I Wayan Kari Subali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya), Nadi (I Gede Dana dan Nengah Swadi) dan GP (Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa). 

agar masyarakat sebagai pemilih mengetahui program apa saja yang ditawarkan nantinya. Debat kali ini pada Minggu (27/10/2024) merupakan debat pertama, dimana debat selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 November dan 10 November 2024.

Dikatakan Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa, menjelaskan Tema debat ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Karangasem. "Bukan hanya menjadi kalimat tetapi apresiasi dan harapan besar pada seluruh  masyarakat Karangasem, menggaris bawahi tantangan sekaligus ruang bagisetiap calon pemimpin,"katanya. Dengan menyimak debat tersebut diharapkan masyarakat bijak dalam memilih. 

"Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi setiap calon pemimpin yang akan kita pilih. Penyelenggaraan debat ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada seluruh Pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang konkret dan realistis, dan melalui debat ini kita harapkan masyarakat bisa mengenali dan menilai sejauh mana komitmen kemampuan serta pemahaman calon pemimpin terhadap berbagai problem dan potensi daerah kita," Sambung Dharma Budiasa. (Ami)

Sosialisasi Keterbukaan Indonesia, Generasi Muda Didorong Peka dan Vocal Menyuarakan Keresahan

Karangasem, Bali Kini - Pemuda Harus Sensitif terhadap keresahan sosial, seruan tersebut disebutkan I Made Ariawan Payuse, Tokoh Masyarakat yang menjadi narasumber dalam sosialisasi Keterbukaan Informasi yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, di Stadion I Gusti Ketut Jelantik Senin (28/10/2024). 

Sosialisasi Keterbukaan Informasi yang menghadirkan para pemuda Karangasem lintas Organisasi tersebut bertemakan "Keterbukaan Informasi publik dalam Era digitalisasi bagi generasi muda". Mendapat respon positif dari pemuda-pemudi yang menghadiri acara tersebut. I Made Ariawan Payuse memberikan motivasi bagi generasi muda agar lebih sadar dan bijak memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai upaya mengakselerasi kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkualitas. 

Dalam hal ini, anak muda diharapkan lebih vocal terhadap keresahan yang ada untuk mengkritisi berbagai hal yang dirasa berpengaruh dalam kehidupan sosial, termasuk kebijakan pemerintah. Tak hanya itu, terkait keterbukaan informasi di era digital ini, Anak-anak muda diharapkan lebih teliti dalam menerima informasi dan agar tidak sampai menyebar hoax utamanya pada musim Pemilu seperti sekarang. "Harus bijak, manfaatkan informasi yang ada untuk kepentingan umum. Jangan menyebar sesuatu yang negatif. Pikirkan terlebih dahulu konsekuensinya dan apakah postingan tersebut akhirnya bermanfaat atau tidak," Tandas Made Payuse. 

Sementara itu, Narasumber kedua yakni Putu Dika Adi Surwantara, Ketua KMHDI Bali juga memberikan sharing bagaimana anak muda Karangasem seharusnya berani menyuarakan keresahannya tanpa takut menghadapi sesuatu yang lebih besar. (Ami)