Kunjungan Konsulat Jenderal Jepang ke DPRD Bali Bahas Proses Anggaran dan Pilkada

Renon ,Bali Kini - Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Mr. Miyakawa Katsutosi, Jumat (25/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mr. Miyakawa mengajukan dua pertanyaan penting yang mencerminkan minatnya terhadap situasi politik dan anggaran di Bali. Pertama, ia menanyakan tentang proses anggaran di provinsi ini. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dewa Jack sapaan akrabnya mengungkapkan, "Anggaran Pemprov Bali saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun, yang mencakup berbagai sumber pendapatan seperti dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Proses penyusunan anggaran dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh gubernur kepada DPRD, dilanjutkan dengan serangkaian rapat di tingkat komisi dan badan anggaran, sebelum akhirnya disetujui dalam sidang paripurna."

Selanjutnya, Mr. Miyakawa juga menanyakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Dari pertemuan tersebut, Dewa Jack mencatat bahwa walaupun pertanyaan dari Konjen berkaitan dengan proses pemilihan, ia tidak membahas korelasi antara pemilihan parlemen yang akan berlangsung di Jepang pada 27 Oktober 2024 dan pilkada di Bali, mengingat fokus diskusi adalah pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tamu. "Semua pertanyaan dari Konjen selaku tamu," tegasnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan sikap diplomatik yang dijunjung tinggi dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, serta komitmen untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif di berbagai bidang, termasuk politik dan anggaran.[arn]

Pemkot Denpasar Terus Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas, Wujudkan Birrokrasi Bebas Korupsi dan Bersih Melayani.

 Ket foto : Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (29/10). 

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam mewujudkan Zona Integritas di setiap unit kerja. Hal ini dilaksanakan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi serta bersih melayani. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono di Kantor Walikota Denpasar, Selasa (29/10). 

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Kepala BPKAD Kota Denpasar, NI Putu Kusumawati, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, jajaran Kanwil DJKN Bali Nusra serta instansi terkait lainya. 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali Nusra, Sudarsono dalam kesempatan tersebut menjelaskan, penandanganan komitmen bersama ini dilaksanakan untuk dapat mewujudkan pembangunan ZI-WBK. Sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. 

“Mohon dukungan dari semua pemangku kepentingan sehingga sinergi ini dapat mengambil peran dalam terwujudnya birokrasi yang lebih baik dan dapat dibanggakan masyarakat,” ujarnya. 

Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah yang diambil meliputi peningkatan layanan publik yang efektif, penerapan sistem pengawasan yang ketat, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Melalui upaya ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Dengan semua inisiatif ini, diharapkan Denpasar dapat menjadi contoh dalam penerapan Zona Integritas yang tidak hanya bersih dari korupsi, tetapi juga mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada semua warga,” ujarnya. 

Terdapat empat poin utama dalam Komitmen Bersama  Pembangunan Zona Integritas ini. Yakni pertama setiap ASN diharpkan berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kedua, berbagi pengalaman dan strategi langkah utama percepatan pembangunan Zona Integritas dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. 

Selanjutnya, ketiga, melanjutkan dan meningkatkan sinergi antar unit sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan keempat menyuarakan semangat integritas di setiap pertemuan bersama unit kerja, baik internal maupun eksternal. (AGs).

Kuatkan Budaya Literasi dan Gali Potensi Kreativitas Siswa

 Ket. Foto : Pentas Budaya Literasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada Selasa, (29/10) di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya (DNA).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Denpasar Gelar Pentas Budaya Literasi

Denpasar, Bali Kini - Pemerintah Kota Denpasar melalui  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar,  menggelar Pentas Budaya Literasi pada, Selasa (29/10) di Ruang Taksu Gedung Dharma Negara Alaya (DNA). 

Dalam kesempatan ini hadir Wakil Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana didampingi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana dan Perwakilan OPD dilingkungan Pemkot Denpasar. 

Acara juga turut mengundang ratusan  siswa - siswi SMP se-Kota Denpasar dan perwakilan sejumlah instansi di Kota Denpasar. 

Wakil Ketua Harian Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana mendukung penuh pelaksanaan Pentas Budaya Literasi Kota Denpasar ini. 

"Budaya literasi sangat berperan penting dalam pendidikan karakter anak. Pembentukan karakter anak melalui masing-masing jalur pendidikan sangat penting  baik pendidikan formal, informal dan non formal," ujar Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Lebih lanjut disampaikan, budaya literasi yang diajarkan pada siswa sejak dini sehingga melalui pendidikan karakter siswa akan membentuk kepribadian yang baik. Tujuannya agar pada siswa  dapat lebih memahami suatu informasi hingga membentuk pola pikir yang baik dan wawasan yang luas sertanwadah bagi siswa menunjukkan bakat, minat dan kreativitas dan menggali potensi mereka. 

"Semoga kegiatan ini dapat memicu munculnya ide - ide kreatif dari siswa maupun pengajar. Secara tidak langsung menjadi gambaran hasil program penguatan literasi di sekolah, " Ucap Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana. 

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sudarsana dalam sambutannya menjelaskan, Pentas Budaya Literasi merupakan ajang bagi siswa SMP se-Kota Denpasar dalam mengimplementasikan kreativitas. Juga untuk membudayakan gemar membaca dan literasi di kalangan pelajar di Kota Denpasar serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisa dan menerapkan pengetahun, latihan menyalurkan bakat dan kreativitas dan melatih keberanian pentas didepan umum. 

"Acara ini dikemas dalam bentuk pentas seni tradisional dan modern menampilkan diantaranya Pentas Puisi oleh Juara 1 Tingkat Provinsi Bali 2024 asal SMPN 2 Denpasar, Musikal Literasi  dari anak-anak SMPN 1 Denpasar, Teater Literasi dari anak-anak SMPN 9 Denpasar, Operet dari anak-anak SMPN 3 Denpasar serta Tari Tradisional Bali dari anak-anak SMPN 7 Denpasar," ujarnya.

Kami juga memberikan kesempatan siswa sejumlah SMPN di Kota Denpasar memamerkan dan memasarkan produk kerajinan hasil karya mereka melalui pameran. Pada Pentas Budaya Literasi ini juga diserahkan  penghargaan pemenang Lomba Video Bangga Denpasar dan Lomba Desain Logo dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan serta apresiasi terhadap sejumlah sekolah dan pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. 

"Pentas Budaya Literasi ini merupakan kegiatan perdana sebagai perintis agar kedepan dapan digelar secara kontinu dengan sasaran lebih luas, " ujar Dewa Nyoman Sudarsana. (esa-gita)

Debat Publik, GP Komitmen Sekolahkan Siswa Miskin di Karangasem, 1 Keluarga 1 Sarjana

Karangasem, Bali Kini - Pendidikan, menjadi salah satu sorotan dalam Debat Terbuka Perdana Pilkada Karangasem yang berlangsung hari ini, Minggu (27/10/2024), di Bali Nusa Dua Convention Centre. Dimana dalam hal ini, Paslon nomor urut 3, GP (Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa) membeberkan data dari BPS tahun 2024 yang mencatat angka partisipasi murni di Karangasem untuk jenjang SMA/SMK 2023 adalah 64,38%. Yang berarti ada sekitar 36% anak usia SMA yang tidak atau belum menamatkan pendidikan SMA/SMK.

GP mengatakan, untuk menuntaskan hal ini, maka pihaknya mempunyai program menyekolahkan siswa dari keluarga miskin, hingga sarjana. "Setidaknya dalam satu keluarga memiliki satu sarjana," Kata Guru Pandu. 

Sementara, Gusti Putu Parwata menjelaskan, "Jika kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat maka langkah yang kami lakukan memastikan sebanyak mungkin anak usia SMA bisa bersekolah. Kami akan bekerja sama dengan kepala desa, Keliang Banjar termasuk juga tim gugus dari pendidikan untuk mencari siapa dari 36% siswa yang belum menempuh pendidikan SMA itu. Kami akan sekolahkan. Pemerintah yang akan menanggung semua beban semua siswa itu harus sekolah!," Tandasnya. 

Tak hanya itu, dalam debat terbuka tersebut GP juga memiliki program membangun Politeknik Pariwisata. Serta, demi memudahkan siswa sekolah, mengingat geografis wilayah Karangasem yang mungkin menyebabkan siswa susah untuk bersekolah, maka GP menyediakan mobil antar-jemput bagi siswa SMP. 

Program inipun mendapat persetujuan dari Paslon nomor urut 1, Karisma. "Apa yang dibilang Paslon nomor 3, Saya juga setuju itu saya juga tambahin. Saya berjanji nanti untuk pendidikan untuk biar maju harus ada Universitas Negeri di Karangasem," Tandas I Wayan Kari Subali. Sementara, Paslon nomor urut 2, Nadi mengatakan, "Kita akan mendorong di setiap desa dan pendidikan fokasi sehingga memiliki skill yang memadai yang akan meningkatkan Daya juang mereka sehingga meningkatkan ekonomi mereka," Kata I Gede Dana. 

Guru Pandu menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan. "Intinya ada 36% anak usia SMA dan SMK di Kabupaten Karangasem yang tidak bisa melanjutkan untuk ke sekolah ini menjadi titik penting ketika berbicara pendidikan di Kabupaten Karangasem. 36% anak yang belum bisa melanjutkan sekolah ini yang belum bisa tergarap sampai saat ini kalau bicara ke depan, ke depan,ke depan,Karangasem hari ini sedang biasa-biasa saja," Jawab Guru Pandu. (Ami)

KPU Karangasem Selenggarakan Debat Publik

Karangasem, Bali Kini - KPU Kabupaten Karangasem melaksanakan debat publik pertama yang melibatkan ketiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem, yang disiarkan langsung secara langsung streaming di Internet. 

Debat Publik ini dinilai penting sebagai informasi sosialisasi dan gagasan dari masing-masing paslon, yakni Karisma (I Wayan Kari Subali dan I Ketut Putra Ismaya Jaya), Nadi (I Gede Dana dan Nengah Swadi) dan GP (Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa). 

agar masyarakat sebagai pemilih mengetahui program apa saja yang ditawarkan nantinya. Debat kali ini pada Minggu (27/10/2024) merupakan debat pertama, dimana debat selanjutnya akan dilaksanakan pada 3 November dan 10 November 2024.

Dikatakan Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Putu Darma Budiasa, menjelaskan Tema debat ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah Karangasem. "Bukan hanya menjadi kalimat tetapi apresiasi dan harapan besar pada seluruh  masyarakat Karangasem, menggaris bawahi tantangan sekaligus ruang bagisetiap calon pemimpin,"katanya. Dengan menyimak debat tersebut diharapkan masyarakat bijak dalam memilih. 

"Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi setiap calon pemimpin yang akan kita pilih. Penyelenggaraan debat ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada seluruh Pasangan calon untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang konkret dan realistis, dan melalui debat ini kita harapkan masyarakat bisa mengenali dan menilai sejauh mana komitmen kemampuan serta pemahaman calon pemimpin terhadap berbagai problem dan potensi daerah kita," Sambung Dharma Budiasa. (Ami)

Sosialisasi Keterbukaan Indonesia, Generasi Muda Didorong Peka dan Vocal Menyuarakan Keresahan

Karangasem, Bali Kini - Pemuda Harus Sensitif terhadap keresahan sosial, seruan tersebut disebutkan I Made Ariawan Payuse, Tokoh Masyarakat yang menjadi narasumber dalam sosialisasi Keterbukaan Informasi yang diadakan Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, di Stadion I Gusti Ketut Jelantik Senin (28/10/2024). 

Sosialisasi Keterbukaan Informasi yang menghadirkan para pemuda Karangasem lintas Organisasi tersebut bertemakan "Keterbukaan Informasi publik dalam Era digitalisasi bagi generasi muda". Mendapat respon positif dari pemuda-pemudi yang menghadiri acara tersebut. I Made Ariawan Payuse memberikan motivasi bagi generasi muda agar lebih sadar dan bijak memanfaatkan keterbukaan informasi sebagai upaya mengakselerasi kehidupan sosial masyarakat yang lebih berkualitas. 

Dalam hal ini, anak muda diharapkan lebih vocal terhadap keresahan yang ada untuk mengkritisi berbagai hal yang dirasa berpengaruh dalam kehidupan sosial, termasuk kebijakan pemerintah. Tak hanya itu, terkait keterbukaan informasi di era digital ini, Anak-anak muda diharapkan lebih teliti dalam menerima informasi dan agar tidak sampai menyebar hoax utamanya pada musim Pemilu seperti sekarang. "Harus bijak, manfaatkan informasi yang ada untuk kepentingan umum. Jangan menyebar sesuatu yang negatif. Pikirkan terlebih dahulu konsekuensinya dan apakah postingan tersebut akhirnya bermanfaat atau tidak," Tandas Made Payuse. 

Sementara itu, Narasumber kedua yakni Putu Dika Adi Surwantara, Ketua KMHDI Bali juga memberikan sharing bagaimana anak muda Karangasem seharusnya berani menyuarakan keresahannya tanpa takut menghadapi sesuatu yang lebih besar. (Ami)

200 Advokad Siap Dukung dan Bela Koster-Giri

DENPASAR-  Sejumlah 200 advokad bergabung menjadi Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur- Wakil Gubernur Bali Nomur Urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 ini.    

Hal ini terungkap saat Rapat Kosolidasi Tim Hukum Koster-Giri pada Jumat (25/10/2024) di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Denpasar. Rapat ini dihadiri langsung Calon Gubernur Wayan Koster sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Bali.

Koordinator Tim Hukum Koster - Giri adalah I Nyoman Budi Adnyana, SH, MH, CLA mengatakan bahwa jumlah ‘pendekar hukum’ hukum yang bergabung mencapai 200 advokat.

“Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan tingginya animo dan juga dukungan kalangan advokat di Bali terhadap Paslon Gubernur Bali - Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2 (Koster - Giri),” ujar Budi Adnyana didampingi Sekretari Tim Hukum Koster Giri I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH, MH.

Ia lalu mengungkapkan bahwa pada pertemuan itu Tim Hukum Koster-Giri menyampaikan paparan dan sejumlah progres kerja yang sudah dilaksanakan. 

“Sekaligus memanaskan mesin tim (Tim Hukum Koster-Giri) dalam rangka pengawalan dan pengamanan suara Paslon Koster-Giri,” tegasnya.

Salah topik yang menjadi pembahasan serius, menurut Adapun  adalah tekait pencermatan Tim Hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya pada masa kampanye.

“Terutama menyangkut peristiwa yang patut diduga mengandung unsur pelanggaran Pilkada, baik itu administrasi, kode etik, pidana maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya,” terangnya.

Sementara, Cagub Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap partisipasi Tim Hukum yang berasal dari lintas organisasi advokat dalam mengawal Paslon Koster - Giri pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. (*)

Begini Edukasi Cerdas Wayan Koster Soal Tagline One Komando Pusat dan Daerah

Denpasar-Calon Gubernur Bali Wayan Koster secara lugas dan terang benderang menjelaskan pertanyaan publik selama suksesi Pilkada Serentak November mendatang soal. Jika sebelumnya pertanyaan yang sama berseliweran di platform media sosial dan kemudian ditanggapi dengan berbagai versi.  Pertanyaan publik ini kembali ditanyakan dalam forum terbuka saat Koster tampil sebagai pembicara dan acara yang digagas oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat sore (26/10/2024). Forum yang mewakili 1,2 juta warga yang bekerja di sektor pariwisata Bali ini kembali mempersoalkan tagline #one comando# yang digagas oleh salah satu Paslon di Bali. Dalam forum pariwisata itu ada peserta yang bertanya, "bagaimana jika gubernur tidak sejalur dengan pusat?". 

Mendapat pertanyaan tersebut, Koster langsung menjelaskan secara lugas. Pria asal Sambiran ini mengatakan, siapa pun presiden terpilih maka dia harus menjalankan UU peraturan yang ada. Koster mengatakan, yang paling dikuatirkan oleh warga Bali selama ini adalah jika Gubernur Bali itu berbeda partai dengan presiden dan dikuatirkan akan banyak mengalami hambatan dalam membangun Bali. "Saya cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI. 

Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa dengan undang-undang yang sudah ada. Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya, diatur dengan undang-undang, yakni UU Tentang Pemerintah Daerah dan UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," ujarnya. Jadi warga Bali tidak perlu kuatir soal perbedaan partai antara Gubernur Bali dan Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua itu ada aturan mainnya yang sudah dijalankan. 

Anggota DPR RI tiga periode menjelaskan, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana lokasi umum (DAU). DAU sudah ada rumusnya, luas wilayahnya berapa, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya seperti apa. "Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dia berjalan dengan sistemnya dengan pasalnya," ujarnya. Kedua, dana alokasi khusus (DAK). DAK ini bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan di daerah untuk kepentingan pusat.  Program pembangunan ini dilaksanakan di daerah tetapi tujuannya untuk ke pusat. "Kalau pusat punya pekerjaan, misalnya di daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan programnya, maka pusat wajib mengalokasikan anggaran tanpa diminta. Misalnya untuk infrastruktur pertanian, kesehatan dan pendidikan. Ini amanat UU," ujarnya. Ketiga, adalah dana bagi hasil pusat dan daerah. Itu pun sama.  Rumusnya berapa yang masuk dari Bali ke pusat.  Menurut undang-undang, sekian persen dia harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil. 

Koster memastikan,  3 sumber ini keuangan ini tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Sebab dia berjalan sesuai UU atau regulasinya sudah ada. Bahkan presiden pun tidak bisa intervensi. Selain tiga sumber dana tersebut, masih ada lagi sumber dana dari APBN melalui beberapa kementerian, yang memang ada alokasinya ke daerah. Untuk di Bali, contohnya adalah pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja. Programnya itu dialokasikan ke daerah seperti membangun jalan shortcut. Pembebasan lahan dibiayai oleh provinsi dan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh pusat.  "Menurut saya Kementrian pun punya prioritas untuk pembangunan daerah.  Jadi saya pastikan,  presiden, gubernur, bupati, kalaupun tidak satu partai, tidak ada masalah. Sebab bukan itu pendekatannya.  Pendekatannya adalah membangun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, sesuai haknya yang diatur dengan konstitusi," ujarnya. 

Koster pun dengan sangat rendah hati dan percaya, jika Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat nasionalis, sangat dedicated. Dia akan tetap mencintai Bali. "Kalau saya terpilih menjadi gubernur dan Pak Giri menjadi wakil gubernur, saya akan menghadap Bapak presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden akan tahu banyak soal Bali. Sebab, 45% devisanya Indonesia berasal dari Bali, pusat sangat berkepentingan dengan Bali, masyarakat dunia berkepentingan dengan Bali. Saya yakin tidak perlu dikuatirkan, dan saya punya seni sendiri untuk untuk melakukan itu karena pengalaman di Banggar DPR RI," ujarnya.[*]

Kerja Nyata Kepemimpinan Koster Untuk Pembangunan di Bali

DENPASAR-Gubernur Bali 2018-2023 Wayan Koster dikenal sebagai pemimpin visioner dan pekerja keras. Karya monumental ketika memimpin Bali telah dirasakan manfaatnya oleh semua krama Bali. Meski terhalang covid-19, Koster tetap bisa membangun Bali secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota. 

Kini, sosok Koster makin dicintai krama Bali. Apalagi berpasangan dengan Bupati Badung Bares Dua periode Nyoman Giri Prasta. Krama Bali kian antusias mendukung keduanya. Paket Cagub Bali nomor 2 Koster-Giri ini, bakal kembali diberikan mandat oleh krama Bali. Warga ingin mereka melanjutkan apa yang telah diwujudkan. Telah terbukti dan teruji, begitu slogan krama Bali untuk Koster-Giri. 

Pada kampanye terbuka di Renon Denpasar, Minggu 27 Oktober 2024, Koster membeberkan sejumlah keberhasilan pembangunan terintegrasi di wilayah Sarbagita hingga Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Jembrana. Pembangunan infrastruktur ini, tetap berpedoman pada visi nangun sat kerthi loka Bali dalam Bali Era Baru 100 tahun kedepan.

Pemaparan Koster-Giri dihadapan empat ribu krama Denpasar terlihat sungguh menarik dan atraktif. Berbeda dengan kampanye di daerah lain. Di Denpasar, Koster menampilkan rancangan pembangunan infrastruktur dan moda transportasi modern dalam tampilan animasi video pada layar LED.  

Krama Denpasar takjub dan menyimak serius. Banyak yang mengabadikan momen itu dalam video dan foto. Tampilan kampanye digital Koster-Giri dinilai sangat kreatif. Koster menjelaskan secara detail pembangunan yang telah tuntas dan sementara dirancang dan dibangun untuk Bali. 

"Infrastruktur memegang penting kemajuan ekonomi, tak ada ekonomi maju di suatu daerah tanpa infrastruktur memadai, jadi hal utama untuk ekonomi mau maju harus dibangun dulu infrastrukturnya," tegas Koster. 

Untuk itu, sejumlah pembangunan infrastruktur terintegrasi telah dan akan dibangun Koster Giri, demi kesimbangan Bali Utara, Selatan, Timur dan Barat. Seperti pembangunan kawasan ekonomi baru di Buleleng dengan mengmbangkan pelabuhan pariwisata, domestik dan logistik di Sangsit dan beberapa pelabuhan lain. 

Koster-Giri juga akan membangun pelabuhan pariwisata, domestik dan logistik  di Amed Karangasem. Pelabuhan Sangsit dan Amed, akan menjadi penopang ekonomi Bali Utara dan Timur. Shortcut di Karangasem, dan Penataan tahap kedua Pura Besakih dan pembangunan parkir Pura Batur juga menjadi prioritas pembangunan. 

"Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, akan dimulai saat kembali terpilih. Saat ini berhenti sejenak karena sementara belum menjabat," tegas Koster. 

Untuk Kota Denpasar, Koster-Giri akan memprioritaskan, karena menjadi wajah depan Pulau Bali. Macet, sampah, air bersih dan penataan keindahan kota menjadi komitmen Koster-Giri. 

"Kota Denpasar masalah utama macet. Ini di Jalan Imam Bonjol, ini salah satu sumber kemacetan di Denpasar dan Badung. Kami akan membangun jalan baru dari Mahendradata ke Sunset Road persimpangan Nakula," jelas Koster sembari menunjukan animasi video. 

Koster menambahkan, selain itu, sumber kemacetan di Gatsu Timur akan diurai dengan membangun underpass di Tohpati. 

"Kemudian di Tohpati Denpasar, terjadi macet juga. Kami akan bangun underpass atau jalan bawah tanah," ujarnya. 

Selain itu, kemacetan di Bypass IB Mantra juga menjadi atensi serius. Koster-Giri akan membangun sentral parkir di Sanur. 

"Di Sanur, disana ada aset lahan Pemprov Bali akan kami bangun sentral parkir, agar tak terjadi lagi macet di sana. Kami akan bangun kantong parkir dan menata kawasan Sanur. Nanti ada shuttle bus dari parkir menuju ke pelabuhan Sanur. Kira-kira butuh anggaran Rp 50 M," jelas Koster. 

Koster-Giri juga membeberkan sumber anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi modern terintegrasi di seluruh wilayah Bali. 

"Ini semua butuh anggaran sekitar Rp 4 hingga 5 Triliun. Kolaborasi anggarannya dari APBN, APBD dan APBD kota/kabupaten," ujar pria asal Sembiran ini. 

Badung sebagai penopang Bali karena paling banyak penikmat pariwisata Bali akan menshare anggarannya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pajak Hotel dan Restoran  (PHR) untuk kabupaten kota se Bali. 

"Nanti penggunaan dana BKK PHR itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur (transportasi modern) memecah kemacetan di Denpasar dan Badung, serta meningkatkan daya saing pariwisata Bali," katanya. 

Program pembangunan Koster-Giri terbukti bukan untuk diri sendiri, kelompok maupun golongan. Semuanya untuk krama Bali dan anak cucunya kedepan.  

"Jika Infrastruktur sudah konek semua kabupaten/kota, target kedepan kita yaitu wisatawan tidurnya di Badung, berwisata ke luar Badung karena jalannya sudah bagus. Konsekuensinya Badung yang harus bantu daerah lain dengan BKK PHRnya," kata Koster  diamani Giri Prasta. 

Sejumlah program pembangunan terintegrasi ini menurut Koster telah dilakukan sebagian pada periode pertama menjadi Gubernur Bali. Yang sudah tuntas telah dirasakan warga, dan belum akan dilanjutkan. Begitu rancangan program yang baru akan dibangun pasca kembali dipercaya krama memimpin Bali. 

Koster-Giri berkomitmen akan menuntaskan semua program pembangunan terintegrasi Bali selama lima tahun kedepan. 

"Inilah beberapa konsep rencana pembangunan kami untuk Bali, yang sudah kami lakukan di periode pertama, nanti akan kami tuntaskan di periode kedua, Titiang memastikan apa yang dirancang, akan selesai pada periode kedua," tegas Koster. (*)

Pemerintah Kabupaten Tabanan Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-96

Tabanan , Bali Kini  - Dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke-96, Pemerintah Kabupaten Tabanan gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di Lapangan Wagimin Tabanan, Senin, (28/10) dengan dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan dan para Asisten Sekda, beserta para ASN dan pelajar di Kabupaten Tabanan. 

Melalui sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh  Plt. Bupati Tabanan, pihaknya menyampaikan terimakasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Serta penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan.

Pihaknya juga menyebutkan, peringatan hari sumpah pemuda 2024 yang bersamaan dengan masa transisi pemerintahan yang baru akan mengkonsentrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor pembangunan nasional.” ujar Edi Wirawan.

Melalui momentum peringatan hari sumpah pemuda yang mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Jaya Raya ini diharapkan dapat meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia Raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera.[tb]