200 Advokad Siap Dukung dan Bela Koster-Giri

DENPASAR-  Sejumlah 200 advokad bergabung menjadi Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Gubernur- Wakil Gubernur Bali Nomur Urut 2, Wayan Koster-I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 ini.    

Hal ini terungkap saat Rapat Kosolidasi Tim Hukum Koster-Giri pada Jumat (25/10/2024) di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Denpasar. Rapat ini dihadiri langsung Calon Gubernur Wayan Koster sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Bali.

Koordinator Tim Hukum Koster - Giri adalah I Nyoman Budi Adnyana, SH, MH, CLA mengatakan bahwa jumlah ‘pendekar hukum’ hukum yang bergabung mencapai 200 advokat.

“Dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan tingginya animo dan juga dukungan kalangan advokat di Bali terhadap Paslon Gubernur Bali - Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2 (Koster - Giri),” ujar Budi Adnyana didampingi Sekretari Tim Hukum Koster Giri I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH, MH.

Ia lalu mengungkapkan bahwa pada pertemuan itu Tim Hukum Koster-Giri menyampaikan paparan dan sejumlah progres kerja yang sudah dilaksanakan. 

“Sekaligus memanaskan mesin tim (Tim Hukum Koster-Giri) dalam rangka pengawalan dan pengamanan suara Paslon Koster-Giri,” tegasnya.

Salah topik yang menjadi pembahasan serius, menurut Adapun  adalah tekait pencermatan Tim Hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya pada masa kampanye.

“Terutama menyangkut peristiwa yang patut diduga mengandung unsur pelanggaran Pilkada, baik itu administrasi, kode etik, pidana maupun pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan lainnya,” terangnya.

Sementara, Cagub Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap partisipasi Tim Hukum yang berasal dari lintas organisasi advokat dalam mengawal Paslon Koster - Giri pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. (*)

Begini Edukasi Cerdas Wayan Koster Soal Tagline One Komando Pusat dan Daerah

Denpasar-Calon Gubernur Bali Wayan Koster secara lugas dan terang benderang menjelaskan pertanyaan publik selama suksesi Pilkada Serentak November mendatang soal. Jika sebelumnya pertanyaan yang sama berseliweran di platform media sosial dan kemudian ditanggapi dengan berbagai versi.  Pertanyaan publik ini kembali ditanyakan dalam forum terbuka saat Koster tampil sebagai pembicara dan acara yang digagas oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Jimbaran, Jumat sore (26/10/2024). Forum yang mewakili 1,2 juta warga yang bekerja di sektor pariwisata Bali ini kembali mempersoalkan tagline #one comando# yang digagas oleh salah satu Paslon di Bali. Dalam forum pariwisata itu ada peserta yang bertanya, "bagaimana jika gubernur tidak sejalur dengan pusat?". 

Mendapat pertanyaan tersebut, Koster langsung menjelaskan secara lugas. Pria asal Sambiran ini mengatakan, siapa pun presiden terpilih maka dia harus menjalankan UU peraturan yang ada. Koster mengatakan, yang paling dikuatirkan oleh warga Bali selama ini adalah jika Gubernur Bali itu berbeda partai dengan presiden dan dikuatirkan akan banyak mengalami hambatan dalam membangun Bali. "Saya cukup lama duduk di Badan Anggaran DPR RI. 

Sudah biasa mengalokasikan anggaran APBN ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan desa dengan undang-undang yang sudah ada. Pengaturan alokasi anggaran dari APBN ke daerah ada normanya, diatur dengan undang-undang, yakni UU Tentang Pemerintah Daerah dan UU Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah," ujarnya. Jadi warga Bali tidak perlu kuatir soal perbedaan partai antara Gubernur Bali dan Presiden Prabowo Subianto. Sebab semua itu ada aturan mainnya yang sudah dijalankan. 

Anggota DPR RI tiga periode menjelaskan, ada tiga skema alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Pertama, dana lokasi umum (DAU). DAU sudah ada rumusnya, luas wilayahnya berapa, jumlah penduduk dan tingkat kemiskinannya seperti apa. "Ini rumus yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Dia berjalan dengan sistemnya dengan pasalnya," ujarnya. Kedua, dana alokasi khusus (DAK). DAK ini bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai program pembangunan di daerah untuk kepentingan pusat.  Program pembangunan ini dilaksanakan di daerah tetapi tujuannya untuk ke pusat. "Kalau pusat punya pekerjaan, misalnya di daerah untuk mencapai tujuan tertentu dengan programnya, maka pusat wajib mengalokasikan anggaran tanpa diminta. Misalnya untuk infrastruktur pertanian, kesehatan dan pendidikan. Ini amanat UU," ujarnya. Ketiga, adalah dana bagi hasil pusat dan daerah. Itu pun sama.  Rumusnya berapa yang masuk dari Bali ke pusat.  Menurut undang-undang, sekian persen dia harus dikembalikan dalam bentuk dana bagi hasil. 

Koster memastikan,  3 sumber ini keuangan ini tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Sebab dia berjalan sesuai UU atau regulasinya sudah ada. Bahkan presiden pun tidak bisa intervensi. Selain tiga sumber dana tersebut, masih ada lagi sumber dana dari APBN melalui beberapa kementerian, yang memang ada alokasinya ke daerah. Untuk di Bali, contohnya adalah pembangunan shortcut Mengwi-Singaraja. Programnya itu dialokasikan ke daerah seperti membangun jalan shortcut. Pembebasan lahan dibiayai oleh provinsi dan pembangunan infrastruktur dibiayai oleh pusat.  "Menurut saya Kementrian pun punya prioritas untuk pembangunan daerah.  Jadi saya pastikan,  presiden, gubernur, bupati, kalaupun tidak satu partai, tidak ada masalah. Sebab bukan itu pendekatannya.  Pendekatannya adalah membangun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat seluruh Indonesia, sesuai haknya yang diatur dengan konstitusi," ujarnya. 

Koster pun dengan sangat rendah hati dan percaya, jika Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat nasionalis, sangat dedicated. Dia akan tetap mencintai Bali. "Kalau saya terpilih menjadi gubernur dan Pak Giri menjadi wakil gubernur, saya akan menghadap Bapak presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden akan tahu banyak soal Bali. Sebab, 45% devisanya Indonesia berasal dari Bali, pusat sangat berkepentingan dengan Bali, masyarakat dunia berkepentingan dengan Bali. Saya yakin tidak perlu dikuatirkan, dan saya punya seni sendiri untuk untuk melakukan itu karena pengalaman di Banggar DPR RI," ujarnya.[*]

Kerja Nyata Kepemimpinan Koster Untuk Pembangunan di Bali

DENPASAR-Gubernur Bali 2018-2023 Wayan Koster dikenal sebagai pemimpin visioner dan pekerja keras. Karya monumental ketika memimpin Bali telah dirasakan manfaatnya oleh semua krama Bali. Meski terhalang covid-19, Koster tetap bisa membangun Bali secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota. 

Kini, sosok Koster makin dicintai krama Bali. Apalagi berpasangan dengan Bupati Badung Bares Dua periode Nyoman Giri Prasta. Krama Bali kian antusias mendukung keduanya. Paket Cagub Bali nomor 2 Koster-Giri ini, bakal kembali diberikan mandat oleh krama Bali. Warga ingin mereka melanjutkan apa yang telah diwujudkan. Telah terbukti dan teruji, begitu slogan krama Bali untuk Koster-Giri. 

Pada kampanye terbuka di Renon Denpasar, Minggu 27 Oktober 2024, Koster membeberkan sejumlah keberhasilan pembangunan terintegrasi di wilayah Sarbagita hingga Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng dan Jembrana. Pembangunan infrastruktur ini, tetap berpedoman pada visi nangun sat kerthi loka Bali dalam Bali Era Baru 100 tahun kedepan.

Pemaparan Koster-Giri dihadapan empat ribu krama Denpasar terlihat sungguh menarik dan atraktif. Berbeda dengan kampanye di daerah lain. Di Denpasar, Koster menampilkan rancangan pembangunan infrastruktur dan moda transportasi modern dalam tampilan animasi video pada layar LED.  

Krama Denpasar takjub dan menyimak serius. Banyak yang mengabadikan momen itu dalam video dan foto. Tampilan kampanye digital Koster-Giri dinilai sangat kreatif. Koster menjelaskan secara detail pembangunan yang telah tuntas dan sementara dirancang dan dibangun untuk Bali. 

"Infrastruktur memegang penting kemajuan ekonomi, tak ada ekonomi maju di suatu daerah tanpa infrastruktur memadai, jadi hal utama untuk ekonomi mau maju harus dibangun dulu infrastrukturnya," tegas Koster. 

Untuk itu, sejumlah pembangunan infrastruktur terintegrasi telah dan akan dibangun Koster Giri, demi kesimbangan Bali Utara, Selatan, Timur dan Barat. Seperti pembangunan kawasan ekonomi baru di Buleleng dengan mengmbangkan pelabuhan pariwisata, domestik dan logistik di Sangsit dan beberapa pelabuhan lain. 

Koster-Giri juga akan membangun pelabuhan pariwisata, domestik dan logistik  di Amed Karangasem. Pelabuhan Sangsit dan Amed, akan menjadi penopang ekonomi Bali Utara dan Timur. Shortcut di Karangasem, dan Penataan tahap kedua Pura Besakih dan pembangunan parkir Pura Batur juga menjadi prioritas pembangunan. 

"Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, akan dimulai saat kembali terpilih. Saat ini berhenti sejenak karena sementara belum menjabat," tegas Koster. 

Untuk Kota Denpasar, Koster-Giri akan memprioritaskan, karena menjadi wajah depan Pulau Bali. Macet, sampah, air bersih dan penataan keindahan kota menjadi komitmen Koster-Giri. 

"Kota Denpasar masalah utama macet. Ini di Jalan Imam Bonjol, ini salah satu sumber kemacetan di Denpasar dan Badung. Kami akan membangun jalan baru dari Mahendradata ke Sunset Road persimpangan Nakula," jelas Koster sembari menunjukan animasi video. 

Koster menambahkan, selain itu, sumber kemacetan di Gatsu Timur akan diurai dengan membangun underpass di Tohpati. 

"Kemudian di Tohpati Denpasar, terjadi macet juga. Kami akan bangun underpass atau jalan bawah tanah," ujarnya. 

Selain itu, kemacetan di Bypass IB Mantra juga menjadi atensi serius. Koster-Giri akan membangun sentral parkir di Sanur. 

"Di Sanur, disana ada aset lahan Pemprov Bali akan kami bangun sentral parkir, agar tak terjadi lagi macet di sana. Kami akan bangun kantong parkir dan menata kawasan Sanur. Nanti ada shuttle bus dari parkir menuju ke pelabuhan Sanur. Kira-kira butuh anggaran Rp 50 M," jelas Koster. 

Koster-Giri juga membeberkan sumber anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan transportasi modern terintegrasi di seluruh wilayah Bali. 

"Ini semua butuh anggaran sekitar Rp 4 hingga 5 Triliun. Kolaborasi anggarannya dari APBN, APBD dan APBD kota/kabupaten," ujar pria asal Sembiran ini. 

Badung sebagai penopang Bali karena paling banyak penikmat pariwisata Bali akan menshare anggarannya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pajak Hotel dan Restoran  (PHR) untuk kabupaten kota se Bali. 

"Nanti penggunaan dana BKK PHR itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur (transportasi modern) memecah kemacetan di Denpasar dan Badung, serta meningkatkan daya saing pariwisata Bali," katanya. 

Program pembangunan Koster-Giri terbukti bukan untuk diri sendiri, kelompok maupun golongan. Semuanya untuk krama Bali dan anak cucunya kedepan.  

"Jika Infrastruktur sudah konek semua kabupaten/kota, target kedepan kita yaitu wisatawan tidurnya di Badung, berwisata ke luar Badung karena jalannya sudah bagus. Konsekuensinya Badung yang harus bantu daerah lain dengan BKK PHRnya," kata Koster  diamani Giri Prasta. 

Sejumlah program pembangunan terintegrasi ini menurut Koster telah dilakukan sebagian pada periode pertama menjadi Gubernur Bali. Yang sudah tuntas telah dirasakan warga, dan belum akan dilanjutkan. Begitu rancangan program yang baru akan dibangun pasca kembali dipercaya krama memimpin Bali. 

Koster-Giri berkomitmen akan menuntaskan semua program pembangunan terintegrasi Bali selama lima tahun kedepan. 

"Inilah beberapa konsep rencana pembangunan kami untuk Bali, yang sudah kami lakukan di periode pertama, nanti akan kami tuntaskan di periode kedua, Titiang memastikan apa yang dirancang, akan selesai pada periode kedua," tegas Koster. (*)

Pemerintah Kabupaten Tabanan Gelar Upacara Peringatan Sumpah Pemuda ke-96

Tabanan , Bali Kini  - Dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke-96, Pemerintah Kabupaten Tabanan gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di Lapangan Wagimin Tabanan, Senin, (28/10) dengan dipimpin langsung oleh Plt. Bupati Tabanan, I Made Edi Wirawan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda Tabanan dan para Asisten Sekda, beserta para ASN dan pelajar di Kabupaten Tabanan. 

Melalui sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dibacakan oleh  Plt. Bupati Tabanan, pihaknya menyampaikan terimakasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Serta penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan.

Pihaknya juga menyebutkan, peringatan hari sumpah pemuda 2024 yang bersamaan dengan masa transisi pemerintahan yang baru akan mengkonsentrasi langkah bangsa Indonesia mewujudkan target-target pembangunan jangka menengah sebagai landasan pencapaian target pembangunan jangka panjang 2045, yaitu terwujudnya Indonesia Emas yang bercirikan kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi, serta kiprah bangsa Indonesia yang lebih kuat dalam kancah global.

“Momentum ini merupakan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor pembangunan nasional.” ujar Edi Wirawan.

Melalui momentum peringatan hari sumpah pemuda yang mengangkat tema Maju Bersama Indonesia Jaya Raya ini diharapkan dapat meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia Raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera.[tb]

Program Konkret Koster-Giri Bangun Pariwisata, Siap Bersinergi dengan 1,2 Juta Pekerja Wisata

Badung-Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster-Giri Prasta (Koster-Giri) hadiri Hearing Pariwisata Bali Mau dibawa kemana yang digelar GIPI Bali dan BTB, Jumat 25 Agustus 2024 di Jimbaran Grand Ballroom. 

Koster-Giri mendapat jadwal pemaparan visi dan misi pada pukul 13.30 WITA. Terhitung 600 utusan dari 29 asosiasi hadir pada acara tersebut. Seperti utusan dari Asita Bali, PHRI, PAWIBA, Putri, Gahawisri, PATA, HPI, Hildiktipari dan asosiasi lainnya. 

Koster-Giri memaparkan program konkret untuk pembangunan pariwisata Bali kedepan. Wayan Koster sebagai Gubernur Bali 2018-2023, menyajikan data lengkap terkait perkembangan terkini pariwisata dan penanganan wisata Bali selama covid-19 hingga pulih dan kini melebihi kunjungan normal tahun 2019.

Koster juga menampilkan data statistik berupa tabel, grafik, dan teks. Pemaparan penuh data dan program konkret mendapat pujian dari moderator Yuke Darmawan, dan pelaku pariwisata yang hadir. Ketika sesi interaktif, para penanya memuji pemaparan Koster dan Giri yang lengkap dan penuh data, statistik dan grafik. 

Koster dan Giri juga mengaku siap bersinergi dengan para pelaku pariwisata. Terhitung sebanyak 1,2 juta pekerja pariwisata di Bali yang kini berada dibawah perusahaan-perusahan yang tergabung dalam GIPI Bali dan BTB. Mereka butuh perhatian terkait kesejahteraan. 

"Kita samakan persepsi, pariwisata itu masa depan paling real untuk kita di Bali. Ketika saya DPR RI, saya selalu  mendukung pembangunan infrastruktur yang mengakses ke destinasi pariwisata. Jika tuntas dikerjakan pasti pendapatan daerah asli daerah akan naik dari pariwisata," kata Koster dalam acara Hearing Pariwisata Bali Mau dibawa kemana, Jumat 25 Oktober 2024.

Koster menjelaskan, hal utama yang paling cepat mengubah ekonomi adalah pariwisata. Pariwisata tak akan habis seperti potensi alam lain. "Sekarang tinggal butuh komitmen, kepemimpinan yang tegas dan berani, serta regulasi yang baik dalam tatanan budaya. Untuk itu, pemerintah provinsi dan daerah-daerah serta stakeholder pariwisata harus berjalan bareng dan sama emikiran sama," jelasnya. 

Koster mengatakan dampak ekonomi yang dirasakan dari komitmen itu tentu semua krama Bali terutama pelaku pariwisata. "Dampak ekonominya ya pelaku pariwisata dan masyarakat yang rasa. Jika semua komitmen sama-sama bangun pariwisata Bali," jelasnya. 

Koster-Giri berkomitmen akan melibatkan stakeholder pariwisata dalam membangun pariwisata dan mengawasinya secara bersama. "Sudah pasti. Akan ada kelompok ahli (pokli) dari pelaku pariwisata Bali dan sinergitas dalam merumuskan kebijakan, serta pengawasan secara bersama," katanya. 

Sementara, Giri Prasta mengatakan percaya diri membangun Bali karena telah bertatap muka langsung dengan stakeholder pariwisata Bali dalam acara ini. 

Bupati Badung dua ini  periode mengajak stakeholder pariwisata bekerja sama membangun Bali. "Saya merasa percaya diri karena bisa hadir dan sampaikan tentang pariwisata di sini," katanya. 

Giri menyampaikan beberapa poin komitmen bersama pelaku pariwisata Bali jika Koster-Giri diberikan mandat pimpin Bali. Seperti Koster-Giri akan pastikan infrastruktur semua stakeholder akan jalankan semua dengan baik. Mempromosi pariwisata Bali bersama stakeholder pariwisata dengan anggaran pemerintah setiap tahun. Kemudian, dana operasional stakeholder setiap wilayah akan Koster-Giri bantu.

 "Kami ingin membangun Bali bersama sama dengan stakeholder pariwisata. Kita semua  Lahir, hidup dan matinya di Bali. Jadi harus bersama membangun Bali," katanya. 

Ketua GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, mengapresiasi kedua paslon yang hadir pada Hearing Pariwisata Bali Mau dibawa kemana yang digagas GIPI Bali dan BTB beserta stakeholder pariwisata. 

"Kedua paslon tampil baik. Petahana (Koster-Giri) sudah paham kondisi Bali, dan pariwisata Bali. Mereka sudah paham. Maping Bali sudah dilakukan. Paslon dua dengan gamblang menjelaskan apa yang harus dilakukan mereka sudah paham. Mereka sudah pegang data jadi sangat gampang mengkombinasikan semua," jelasnya. 

Sedangkan, paslon nomor satu, seperti kelihatan meraba-raba, tapi memaparkan akan ada perubahan dari pusat dan sebagainya. Itu juga jadi peluang- peluang pariwisata di Bali. 

"Soal komitmen sinergitas antara para paslon dan pelaku pariwisata, kita lihat pelaku pariwisata kurang lebih 1,2 juta orang. Itu garansi kita, belum keluarga mereka," katanya. 

IB Agung Partha Adnyana menjelaskan, garansi pelaku pariwisata sangatlah besar. Nilai tukar yang besar, karena para pekerja pariwisata juga bisa memilih. 

"Ini (Pekerja pariwisata) harus diperhatikan, ngak usah lihat asosiasi nya tapi pekerjanya. Kami berikan kebebasan pekerja memilih. Sekarang paslon harus berkomitmen dengan janjinya untuk 1,2 juta pekerja pariwisata di Bali," katanya. (*)

Jual "Lendir" Afrika di Bali, Mucikari ini Malah Dipulangkan

Kuta , Bali kini - Seorang wanita WN Uganda berinisial FN (23) justru  dipulangkan ke negaranya, setelah keciduk melakukan tindak pidana memperdagangkan manusia human tracking sebagai PSK di Kuta. Para pekerja sek yang ditawarkan Mucikari ini adalah wanita dari Afrika yang sudah dideportasi sebelumnya.

Namun Rudenim Denpasar di bawah lembaga Kementrian Hukum dan Ham, yang kini dinahkodai Yusril Ihza Mahendra justru menilai wanita Uganda ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

Sehingga alasan itu yang menjadikan pihak Imigrasi langsung mendeportasi wanita ini dan para pekerja seks lainnya dari Afrika dan Rusia ke negaranya, setelah mencoreng citra turis asing berwisata ke Bali.

"FN diduga terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya, yakni keterlibatan dalam praktik prostitusi online," sebut Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Gede Dudy Duwita.

Dari data imigrasi, mucikari ini datang ke Indonesia tahun 2015. Saat terakhir kedatangannya tersebut ia menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Ia bermaksud untuk berbisnis pakaian dengan membeli pakaian di Indonesia dan menjualnya di Uganda.

Pada 10 September 2024, petugas Imigrasi Kantor Imigrasi Ngurah Rai pada sebuah kegiatan pengawasan keimigrasian rutin mendatangi kediamannya di sebuah penginapan area Legian, Kuta. Di tempat tersebut ia tinggal bersama anaknya SNE yang masih berumur 5 tahun. 

Petugas mendapati fakta-fakta lain yang mengarah pada pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh FN. Dalam pemeriksaan lanjutan di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, melalui bukti bukti pada aplikasi percakapan, FN disimpulkan menjadi pemasar wanita wanita PSK yang berasal dari Afrika di Bali. 

Selain itu yang menjadi kecurigaan petugas karena didapati foto FN yang sedang memegang beberapa paspor Afrika dalam HP WNA-WNA yang sebelumnya ditangkap atas prostitusi online, dan FN beralasan bahwa orang tersebut meminta FN membantu perpanjangan izin tinggalnya karena mereka berpikir FN lebih lama tinggal di Bali.

Berdasarkan pelanggaran tersebut, FN diganjar dengan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Kata Dudy, ibu dan anaknya itu dideportasi melalui bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan tujuan akhir Entebbe Airport. "Telah diusulkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi," tutupnya.[jr]

Gus Par-Guru Pandu Berkampanye di Kubu: Janji Selesaikan Krisis Air Bersih dan Infrastruktur

Karangasem, Bali Kini - Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3, I Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa melebarkan sayap dengan berkampanye ke wilayah Kubu. Senin (21/10/2024) I Gusti Putu Parwata didampingi I Putu Arnawa dan Wayan Dikep anggota Badan tim pemenangan menyuarakan Visi dan Misinya kepada warga Batudawa, Tulamben, Kubu Karangasem. 

Paslon GP (Gus Par- Guru Pandu) merasa prihatin karena kondisi masyarakat di wilayah Karangasem bagian Utara ini kerap kali mengalami kesulitan mendapat akses air bersih. Padahal air menjadi kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, melalui tim pemenangan GP, I Putu Arnawa menyebut jika agar masalah tersebut merupakan hal utama yang akan dituntaskan. "Hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, masalah air, tuntas," Seru Arnawa. Perbaikan infrastruktur dan pengadaan jalan juga menjadi fokus utama dari kampanye GP di wilayah Tulamben ini. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menyinggung soal penempatan ASN yang pemindahannya  dirasa merugikan ASN itu sendiri. "Di pemerintahan Gusti Putu Parwata nanti, tidak akan memindahkan ASN," Katanya. 

Sementara, Warga masyarakat di banjar Batudawa Kaje maupun Batudawa Kelod mereka berkomitmen untuk mendukung Gur Par dan Guru Pandu untuk menjadi Bupati Karangasem 2024-2029. (Ami)

Kampanye Paslon GP; Ambisius Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Dukung Pekerja Migran Dengan Dana Talangan

Karangasem, Bali Kini - Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Karangasem nomor urut 3 di Bungaya disambut dukungan masyarakat warga Bungaya, Jumat (25/10/2024). Ratusan masyarakat dari berbagai Banjar di Bungaya hadir ke wantilan Banjar Subagan, Desa Bungaya, Karangasem. 

Dalam kesempatan tersebut, I Gusti Putu Parwata dan Guru Pandu Prapanca Lagosa menyerukan program unggulannya dalam menjalankan pemerintahannya nanti yakni meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mendukung warga yang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia. "Kami punya program dana Talangan untuk masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Baik itu tiket pesawat, dana keberangkatan dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tidak usah pusing lagi memikirkan modal," Kata I Putu Arnawa, Tim Badan Pemenangan GP.

Sementara, I Gusti Putu Parwata mengatakan program utamanya yakni untuk menurunkan tarif PDAM di Kabupaten Karangasem. Pihaknya menjanjikan menuntaskan persoalan air, kekurangan air bersih dan sebagainya akan dituntaskannya dalam kurun waktu 2,5 tahun. "Yang paling utama program penurunan tarif air PDAM," Serunya. 

Tak hanya itu, Gusti Putu Parwata juga akan mengutamakan adanya bansos dari pemerintah. "Selama ini bansos datang dari luar Karangasem, nanti jika saya ada kesempatan terpilih, maka pemerintahan Karangasem yang akan mengadakan bansos," Katanya. Untuk masyarakat Nelayan dan Petani, di pemerintahannya nanti juga GP akan memberikan perhatian pada Nelayan dan Petani. "Dana untuk nelayan selama 5 tahun saya menjabat yakni 20 Milyar Rupiah dan untuk Petani juga 20 Milyar," Tandasnya. 

Kedepan, Paslon GP berkomitmen akan membawa Kabupaten Karangasem agar bisa bersaing dengan Kabupaten lainnya. Dan Kabupaten Karangasem tidak lagi dianggap Kabupaten yang miskin. "Pemerintah hadir mengentaskan kemiskinan,"katanya.(Ami)

Logistik Pilkada Karangasem Tiba di GOR Gunung Agung

Karangasem, Bali Kini - Proses persiapan Pilkada Karangasem yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 semakin siap dengan kedatangan logistik pemilihan. Pada Kamis (24/10), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karangasem menerima kiriman surat suara di GOR Gunung Agung, Amlapura.

Surat suara tersebut diangkut dari Denpasar dan dikawal oleh petugas dari Polres Karangasem selama perjalanan menuju Kabupaten Karangasem. Setibanya di lokasi, surat suara langsung disimpan di GOR Gunung Agung, dengan pengamanan yang melibatkan TNI/Polri dan petugas KPU Karangasem.

Ketua KPU Karangasem, Putu Darma Budiasa, mengungkapkan bahwa jumlah surat suara untuk Pilbup Karangasem lebih banyak dibandingkan dengan Pilgub, karena juga mencakup surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Untuk Pilgub, PSU diterima di Provinsi Bali," ujarnya.

Darma Budiasa menjelaskan bahwa total surat suara untuk Pilbup Karangasem mencapai 404.928, yang terbagi dalam 203 dus, sedangkan untuk Pilgub, KPU Karangasem menerima 202 dus. "Setiap dus berisi 2.000 surat suara, dengan satu dus mengandung 928 surat suara," tambahnya.

Meskipun surat suara telah tiba di Karangasem, proses sortir dan pelipatan belum dapat dimulai. Hal ini disebabkan oleh persiapan tim untuk debat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.[r1]

H-3 Berakhirnya Operasi Zebra Agung, Ratusan Pelanggar Ditindak di Karangasem

Karangasem, Bali Kini - Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P., mengungkapkan hasil sementara Operasi Zebra Agung 2024 yang telah memasuki hari ke-11, Kamis (24/10/2024), tercatat sebanyak 202 pelanggar lalu lintas telah ditindak.

"Dari total 202 pelanggaran, 54 pelanggar dikenai tilang manual dan 148 lainnya mendapat teguran simpatik," jelas Kapolres.

Mengingat masih tersisa 3 hari pelaksanaan operasi, Kapolres Karangasem mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan kesadaran dalam menaati aturan lalu lintas.

"Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Karangasem sangat memprihatinkan. Perlu diingat bahwa setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas," tegas AKBP I Nengah Sadiarta.

Kapolres menambahkan bahwa analisa dan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Operasi Zebra Agung 2024 akan disampaikan setelah operasi berakhir. Operasi ini merupakan upaya Polres Karangasem dalam menekan angka kecelakaan dan menciptakan tertib lalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem. (Ami)