Walikota Jaya Negara Kembali Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Bagi Klian Adat

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara kembali menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Klian Adat se-Kota Denpasar secara bertahap yang kali ini diberikan kepada klian adat se-Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat di Wantilan Pura Agung Lokanatha, Denpasar, Jumat (13/9). 

Denpasar, Bali Kini -Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara kembali menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Klian Adat se-Kota Denpasar secara bertahap yang kali ini diberikan kepada klian adat se-Kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Barat di Wantilan Pura Agung Lokanatha, Denpasar, Jumat (13/9). Pemberian jaminan sosial ini melengkapi komitmen Pemkot Denpasar dalam memenuhi kebutuhan jaminan sosial bagi pilar-pilar adat di Kota Denpasar.

Adapun beberapa sektor telah diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Mulai dari Sulinggih, Pemangku Kahyangan Tiga, Bandesa Adat, Pakaseh, Pangliman, Petani dan kini Klian Adat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dwi Wahyuning Kristiansanti, Kepala Bidang Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar, Nurul Indahyati, Kelian Adat, Petengen serta Penyarikan se-Kecamatan Denpasar Utara dan Barat.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya menjelaskan, keikutsertaan Klian Adat dalam BPJS Ketenagakerjaan ini sebagai upaya menjamim resiko kerja bagi klian adat. Sehingga secara berkelanjutan dapat mendukung penguatan adat dan budaya Bali, khususnya Kota Denpasar. 

Lebih lanjut dijelaskan, pembagian kartu BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah hadir dalam memberikan jaminan bagi masyarakatnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat para klian adat untuk terus ngayah dalam menjaga adat, budaya dan tradisi Bali. 

"Melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini kami berharap Klian Adat memiliki jaminan resiko kerja, sehingga lebih bersemangat dalam ngayah menjaga adat, tradisi dan budaya Bali," ujarnya 

"Dan dalam menjalankan tugas tidak perlu khawatir lagi lantaran telah mengikuti jaminan sosial, harapan kami program ini memberikan manfaat sesuai dengan komitmen Pemkot Denpasar dalam mendukung pilar-pilar adat," imbuhnya.

Sementara Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Dwi Wahyuning Kristiansanti mengatakan, Klian Adat se-Kota Denpasar telah terdaftar sebagai penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi pilar adat di Kota Denpasar. Dimana, kali ini turut diserahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi klian adat se-Kota Denpasar. Sehingga mampu mendukung perlindungan bagi klian adat se-Kota Denpasar. 

"Kami berharap semoga program ini memberikan kemanfaatan bagi klian adat se-Kota Denpasar," ujarnya.

Untuk diketahui bahwa klian adat se-Kota Denpasar mendapat jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemerintah Kota Denpasar dengan nilai iuran sebesar Rp. 16.800 per bulan. Selain jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan, untuk Penyarikan dan Petengen juga mendapatkan bantuan honorarium yang sudah dianggarkan pada Tahun 2024.  (ays).

Wawali Arya Wibawa Tutup Ubung Kaja Festival 2024

 Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi menutup Ubung Kaja Festival 2024 di Wantilan Desa Adat Pohgading, Denpasar Utara yang ditandai dengan Pemukulan Gong, Jumat (13/9).

Denpasar, Bali Kini - Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi menutup Ubung Kaja Festival 2024 di Wantilan Desa Adat Pohgading, Denpasar Utara yang ditandai dengan Pemukulan Gong, Jumat (13/9).

Pada kesempatan ini juga dibagikan secara simbolis hadiah kepada para pemenang lomba parade Baleganjur Ngarap, lomba gebogan, lomba fotografi, dan lomba logo.

Wawali Arya Wibawa mengapresiasi pelaksanaan Ubung Kaja Festival sebagai salah wadah kreatifitas dan ajang pelestarian budaya.

" Pemkot terus mendukung pelaksanaan Festival Budaya seperti ini, kami berharap festival ini dapat terus memacu kreativitas masyarakat dan menjadi ajang untuk memperkuat identitas budaya di Kota Denpasar sesuai dengan spirit Vashudhaiva Kutumbakam menjadikan Kota Kreatif berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”.

Sementara Perbekel Ubung Kaja, I Wayan Astika menyampaikan ucapan terima kasih kepada stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Ubung Kaja Festival 2024, sehingga dapat berjalan lancar dan sukses, serta antusiasme masyarakat cukup meriah. 

"Kami berharap Ubung Kaja Festival dapat terus berlanjut di tahun-tahun yang akan datang," ujarnya. (Arya)

Tiga hari pelaksanaan , Transaksi Pameran UMKM Jembrana tembus ratusan juta rupiah

Jembrana , Bali Kini  - Pameran UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Negara ke 129 dan Soft Opening Pasar Negara Bahagia berhasil menjadi magnet bagi ribuan masyarakat yang hadir setiap harinya. 

Pameran yang diselenggarakan mulai tanggal 10 - 14 September 2024 ini diikuti oleh lebih dari 106 peserta baik dari pengerajin, kuliner serta berbagai instansi juga ikut meramaikan pameran ini. Untuk pertamakalinya pameran digelar di pasar umum negara sekaligus menandai soft launching pasar terbesar di Jembrana itu usai direvitalisasi.

Masyarakat pun sangat menikmati berbagai barang serta kuliner yang ditawarkan. Bahkan dari data Dinas koperasi ,UKM dan Perdagangan Jembrana  hingga kemarin pelaksanaannya ( tiga hari ) , para pedagang di pameran ini berhasil mengumpulkan total omzet penjualan hingga 128 juta.

Tak hanya pameran UMKM, kegiatan yang dirangkaikan dengan soft opening Pasar Negara Bahagia juga menggelar hiburan musik dari artis-artis ternama Bali seperti Budiarsa, Made Gimbal, KIS Band dan Semaya Koplo sehingga masyarakat bisa menikmati paket lengkap dengan berburu kuliner sekaligus menyaksikan konser musik.

Pameran ini mendapat sambutan hangat dari pelaku UMKM. Salahsatunya Rizky, pengusaha muda yang memproduksi berbagai produk olahan coklat khas Jembrana. Menurutnya, pameran kali ini terasa berbeda karena sangat ramai dikunjungi masyarakat apalagi ini pertama kalinya diadakan di Pasar Negara yang kini tampil megah seperti sebuah mall.

"Pameran HUT Kota Negara kali ini sangat luar biasa karena antusias masyarakat untuk datang kesini sangat ramai," ujarnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Jembrana secara berkesinambungan bisa menggelar berbagai event pameran terutama untuk bisa mempromosikan produk-produk pengusaha kecil sehingga lebih dikenal masyarakat.

"Harapan saya pameran seperti akan terus dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan UMKM lokal khas Jembrana," harapnya.

Dilain sisi, Ari Sanjaya salah satu pengunjung pameran mengaku kagum dengan bangunan pasar Negara saat ini yang dirasa jauh lebih nyaman dan modern. "Pasar ini cukup bagus, mudah-mudahan kedepannya bisa tambah ramai dan berkembang," ujarnya. (Ngr)

Setwan DPRD Bali bersama Forward Bali melakukan Studi Tiru ke Dinas SDA DKI Jakarta

JAKARTA , BALI KINI -  DPRD Bali dengan media yang bertugas dilingkungan dewan, digelar Studi Tiru ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. 

Kegiatan tersebut dilakukan guna menggali dan sharing informasi terkait penataan aliran sungai sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Selama ini, DKI Jakarta dinilai berhasil mengatasi persoalan sungai dan banjir yang hampir setiap tahun terjadi.

Rombongan Kehumasan DPRD Bali dipimpin Kasubag TU,  Kepegawaian, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara dan didampingi Ketua Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali. Kedatangan mereka diterima langsung Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Provinsi DKI Jakarta Nugraha Haryadi.

Dihadapan Tim Kehumasan DPRD Bali dan para media, Nugraha Haryadi memaparkan, di DKI Jakarta setidaknya ada 13 sungai yang mengalir. Namun, pihaknya hanya mendapat kewenangan untuk mengelola saja. "Secara kewenangan yang mengatur sungai ada di pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan DKI Jakarta hanya untuk mengelola, seperti untuk mengeruk lumpur. Sedangkan penataan ada di pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (22/08).

Plh Sekdis SDA DKI Jakarta ini menjelaskan, banjir yang terjadi di Jakarta sejatinya disebabkan berbagai hal. Mulai dari banjir kiriman, hingga tingginya debit air, tak mampu ditampung oleh sungai, hingga turunnya ketinggian tanah. "Karena itulah, kami bersama pemerintah pusat membangun tanggul laut. Dan sebab lainnya juga karena perubahan tata guna tanah," sambungnya. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantispasi dan mengurangi potensi banjir. Terbukti setiap tahunnya jumlah kawasan yang terkena genangan banjir berkurang. Pada tahun 2020, setidaknya ada 929 Rukun Warga (RW) yang tergenang banjir. Sementara dari data terakhir yakni tahun 2023 menjadi 257 RW. "Jika pada 2020 ada 929 RW yang terdampak genangan. Lalu di tahun 2021 angkanya turun menjadi 362 RW. Kemudian di tahun 2022 ada 257 RW, termasuk di 2023 yang 257 RW. Walaupun di 2022 dan 2023 jumlah RW yang terdampak genangan jumlahnya sama, tapi cakupan luasan genangannya berkurang," imbuhnya. 

Dirinya mengakui, jika penanganan sungai dan banjir tak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama dengan melibatkan berbagai unsur. Melali Nature Base Solution (NBS), melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Bahkan, dalam penataan sungai, pihaknya juga melakukan pembebasan lahan yang ditempati oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Sungai Ciliwung. "Kita juga ada unit pembebasan lahan. Khususnya penataan Sungai Ciliwung. Itu anggarannya memang besar, karena memang harga tanah di Jakarta mahal. Tapi tetap ganti untung," akunya.

Disisi lain, Kasubag TU,  Kepeg, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara menyatakan, Studi Tiru yang dilakukan bersama rekan media mendapat masukan yang cukup banyak dalam hal penataan dan penanganan aliran sungai. Nantinya, hasil yang didapat bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah provinsi Bali kedepannya.

"Karena pada dasarnya keberadaan air, termasuk air sungai sangat penting. Baik itu sebagai bahan baku air minum, juga fungsinya dalam pertanian. Karena itulah menjaga lingkungan, khususnya sungai sangat penting. Terlebih di Bali ada yang namanya Tri Hita Karana, yang salah satunya, bagaimana kita selalu menjaga hubungan dengan alam dan lingkungan," tutur Kadek Putra.[DR]

Jago berbahasa Inggris, Dewa Jack Jelaskan Keunikan dan Kearifan Lokal Bali dan Kemajuan Pariwisata

 

Hari Pertama Ngantor, Langsung Diundang Bertemu Presiden Zansibar

DENPASAR , BALI KINI - Ketua DPRD Provinsi Bali Sementara Dewa Made Mahayadnya, SH sejak awal dilantik telah memiliki target, semua alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Bali bisa rampung dalam waktu sebulan. Pada hari perdana ngantor di rumah rakyat, DPRD Bali Renon Denpasar, Dewa Mahayadnya yang akrab dipanggil Dewa Jack ini langsung menggelar rapat perdana dengan pihak Sekretariat DPRD Bali, Selasa (3/9).

Politisi PDIP asal Buleleng ini dalam pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Dewan DPRD Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE.,MM beserta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Bali. Dalam rapat tersebut membahas sejumlah jadwal yang berkaitan dengan rencana kegiatan seiring pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Bali. Diantaranya rencana pembentukan komisi dan pimpinan komisi, Bapemperda, Fraksi dan Tata Tertib di DPRD Bali dan lainnya.

Dalam rapat yang berjalan cepat tersebut, Ketua DPRD Bali Sementara Dewa Jack juga harus menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden Sanzibar Hussein Ali Mwinyi di Hotel Mulia, Nusa Dua, Badung-Bali. Dalam pertemuan tersebut Presiden Zansibar Hussein Ali Mwinyi didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia.

Menurut Ketua DPRD Bali Sementara Dewa Mahayadnya,  dalam pertemuan tersebut membahas tentang pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan dan termasuk bagaimana pengelolaan sampah dan lingkungan serta budaya di Bali. Dewa Jack menjelaskan secara detail bagaimana cikal bakal pariwisata Bali dengan perkembangannya hingga kemajuan pariwisata Bali dan dikenal diseluruh penjuru dunia. "Pariwisata Bali berbasis budaya dengan didukung oleh sejumlah regulasi diantaranya Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Desa Adat,"ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dewa Mahayadnya yang memiliki banyak pengalaman baik didunia pariwisata, sebagai pengusaha muda bahkan memiliki pengalaman panjang sebagai pekerja di kapal pesiar. Tak heran, penjelasannya langsung tanpa mempergunakan penterjemah karena politisi PDIP Bali ini sangat jago dalam berbahasa inggris.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Zansibar berharap ada kerjasama yang bisa dibangun dengan Bali sehingga pihaknya bisa melakukan pengembangan pariwisata dinegaranya dan memiliki kemajauan yang sama seperti kemajuan pariwisata yang ada di Bali. "Sebagai wujud kerjasama tersebut Presiden Zansibar akan membuat nama Jalan Pulau Bali di Zansibar sebagai bentuk apresiasi terhadap Bali,"kata Presiden Zanzibar.

Presiden Zansibar Hussein Ali Mwinyi juga sangat mengharapkan di provinsii Bali ada nama jalan Zansibar juga. Sebab, di negaranya sendiri di Zansibar  warga Bali juga banyak tenaga migran asal Bali bekerja di Zansibar.  Selain itu, tak kalah pentingnya, Presiden Zansibar juga memiliki keinginan besar untuk melakukan pengembangan pariwisata dinegaranya seperti apa yang telah berhasil dikembangkan oleh Bali. Selain pengembangan pariwisata, Presiden Sanzibar juga berkeinginan untuk meniru penataan lingkungan masyarakatnya, pengelolaan sampah sehingga bisa menjadi daerah tujuan wisata dunia seperti Bali.

Mengakhiri pertemuan yang sangat singkat Presiden Zansibar juga berharap kerja sama dan menjalin hubungan ini bisa terus berlangsung. Pola kerjasama yang ingin dibangun;kerjasama Sister Island. Kerjasama ini nantinya akan mampu meningkatkan pengetahuan kedua pihak atas best  practice pengelolaan pariwisata berkelas dunia yang berkelanjutan. Tak kalah pentingnya dapat memberikan manfaat besar meningkatkan pendapatan masyarakatnya dan peningkatan pendapatan negara dari pariwisata.[rl]

BI Soroti Tiga Kunci Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali

Bali Kini - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan tiga kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yakni; memperkuat sektor pariwisata, mendorong pertanian berkelanjutan, dan digitalisasi. Dalam triwulan II 2024, ekonomi Bali tumbuh 5,36 persen secara year on year (yoy), melambat dari 5,98 persen pada triwulan sebelumnya. Meskipun melambat, pertumbuhan ekonomi Bali masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 5,05 persen yoy, dan menempatkan Bali di peringkat ke 7 dari 34 provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan dalam pertemuannya bersama awak media di Mahagiri Resort, JungutBatu, Nusa Lembongan, Klungkung, pada Nusa Lembongan, Klungkung, Bali, Kamis (12/9/2024).

Erwin menegaskan pentingnya pariwisata berkualitas yang berkontribusi sekitar 45 persen terhadap ekonomi Bali. 

BI juga fokus pada penguatan sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertanian berkelanjutan, serta mengawasi regulasi untuk mencegah alih fungsi lahan. "Luas panen sebenarnya di 2023 ada penurunan, yaitu sebesar 108,500 hektare, di mana luasan ini belum kembali seperti sebelum masa pandemi. Saat itu luasnya sekitar 111 hektare pada 2018. Akan tetapi, sebuah perkembangan yang bagus adalah produktivitas padi di Bali meningkat, dari sebelumnya 0,1 ton perhektardi tahun 2018 ini menjadi 0,21 ton ditahun 2023," Tandas Erwin. 

Erwin mengungkap, apabila ekosistem dari sektor pertanian bisa kita gagahi maka ini akan menjadi boosting buat pertumbuhan di Bali. Di Nusa Lembongan sendiri, diharapkan petani rumput laut dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi, mengingat kualitas dari rumput laut yang ada di Nusa Lembongan sudah bagus. 

Sementara itu, Di sektor digitalisasi, BI mencatat adanya satu juta pengguna QRIS dengan total transaksi mencapai Rp 1,1 triliun juga telah dipergunakan oleh 850.000 merchant. Dimana ini merupakan awal yang bagus dan bahkan terus dikembangkan mengingat gen Z dan Y yang telah paham teknologi dan memanfaatkan dompet digital ini karena dianggap lebih praktis. BI juga berusaha merambah penggunaan QRIS dengan mengedukasi sekolah-sekolah maupun masyarakat desa. (Ami) 

Sangat Membagakan Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unwar Terakreditasi Unggul

Denpasar , Bali Kini - Program studi (Prodi) Ilmu Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) kini berhasil meraih akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi Unggul ini diraih hanya berselang 9 bulan setelah terakreditasi Unggul pada Desember 2023 lalu. Akreditasi Unggul diraih berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 5842/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IX/2024 sejak tanggal 12 September 2024 - 12 September 2029.

Atas capaian ini, Dekan FH Unwar Dr. Ni Made Jaya Senastri, SH.,MH., mengucapkan rasa syukur atas raihan akreditasi unggul ini. Capaian ini menanfakan bahwa kerja keras semua tim di bawah koordinator Rektor Unwar telah berjalan dengan baik. Hal ini berkat dukungan semua pihak dan supporting system yang bagus. Sehingga, Prodi Ilmu Hukum FH Unwar berhasil memperpanjang akreditasi unggul yang sebelumnya telah dicapai pada Desember 2023 dengan status unggul.

“Kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran rektorat beserta bagian IT pangkalan data Universitas Warmadewa, admin PT Universitas Warmadewa selama ini mendampingi kami dalam rangka mengerjakan beberapa data-data yang harus diperbaiki dengan sebelumnya kami sudah unggul, tapi dengan kriteria 9 ternyata memang harus ada beberapa hal yang harus dikerjakan kembali, sehingga akreditasi unggul ini berhasil kami raih,” ujarnya, Kamis (12/9).

Dengan raihan akreditasi unggul ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif kepada lembaga. Di samping juga memberikan informasi yang positif kepada masyarakat bahwa dengan akreditasi unggul ini apa yang menjadi impian dari institusi menuju go global tahun 2034 bisa terwujud dari prodi-prodi yang sudah unggul. Sehingga, Unwar lebih dikenal di masyarakat dan bisa memberikan pelayanan baik melalui sistem pembelajaran yang bermutu dan berkualitas. Serta bisa melahirkan Sarjana Hukum yang lulus telat waktu. 

Tidak hanya itu, dengan akreditasi unggul ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi FH Unwar. Terutama bagaimana bisa mempertahankan bahkan meningkatkannya. Untuk itu, dikatakan akan ada beberapa hal yang harus diperkuat. Seperti, memperkuat sistem pembelajaran, pengawasan terjadap dosen, dan pengawasan terhadap lulusan mahasiswa agar lulus tepat waktu.

“Dan itu memang harus kita bangun sistemnya, sehingga tidak mempengaruhi penilaian yang ada di BAN-PT. Kita boleh bergembira, tetapi juga ke depan apa yang menjadi tantangan ke depan dengan akreditasi unggul ini harus bisa kita wujudkan atau bekerja keras untuk mempertahankan akreditasi ini,” tandasnya.

Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., Mengucapkan selamat atas raihan akreditasi unggul Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unwar. Ini menjadi kado bagi lulusan FH Unwar yang diwisuda pada Sabtu, 14 September 2024 ini. Sebab, akreditasi unggul ini menunjukkan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi telah tercapai sesuai dengan standar. Bahkan, ini menjadi bukti bahwa Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unwar benar-benar memiliki komitmen dan berintegritas dalam mendidik dan menghasilkan sarjana hukum yang sujana.

“Dengan akreditasi unggul sangat memungkinkan wisudawan-wisudawati termasuk juga alumni bisa bersaing dan memperoleh kemenangan, karena salah satu syarat penerimaan CPNS atau ASN maupun juga di kalangan swasta para mitra kita adalah akreditasi prodi dan institusi berada pada ranah unggul,” ujar Prof. Pandit. (adv)

Ket. foto: Rektor Unwar, Prof. Pandit, bersama Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian Masyarakat Unwar (kiri), dan Dekan FH Unwar, Dr. Ni Made Jaya Senastri di dampingi para Wakil Dekan memperlihatkan Sertifikat Akreditasi Unggul yang diraih Prodi S1 Ilmu Hukum FH Unwar. [r1]

Walikota Jaya Negara Serahkan Apresiasi Pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan 2024

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memberikan apresiasi kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi umum yang berkualitas di Kota Denpasar, Kamis (12/9) bertempat di Kantor Walikota Denpasar.

Kompetisi ini bertujuan untuk mempromosikan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sekaligus mendukung sektor angkutan dan pariwisata. Apresiasi diberikan kepada tiga orang pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 yakni juara pertama atas nama Made Yogi Ananta Wijaya dari Koperasi Jasa Margi Utama, juara kedua atas nama Ketut Ardi Arta dari Trans Metro Dewata dan juara ketiga atas nama Nyoman Setya Adi Pradnyana dari Koperasi Jasa Margi Utama. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menekankan bahwa apresiasi kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 mencerminkan komitmen Pemkot dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan transportasi umum di kota tersebut.

Dikatakannya, kegiatan ini sebagai upaya untuk mendukung angkutan orang,jasa dan pariwisata di Kota Denpasar, sehingga diharapkan mampu membangun sikap dan perilaku serta mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu-lintas jalan. Di samping itu, Walikota Jaya Negara berharap para pemenang dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan angkutan yang terintegrasi dengan budaya keamanan lalu lintas, mendukung sektor angkutan, jasa, dan pariwisata.

“Selamat kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024. Semoga dapat menjadi pelopor dan garda terdepan dalam terlaksananya angkutan orang dan pariwisata yang terintegrasi dengan budaya keamanan berlalu lintas yang baik di Kota Denpasar, " ujar Jaya Negara. 

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan menjelaskan adapun peserta dalam Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 yakni, para pengemudi angkutan penumpang umum dengan jumlah peserta 50 orang dibawah koordinasi Taxi Ngurah Rai Kota Denpasar, Pawiba, PO.Damri, Koperasi Jasa Kertha Margi Utama dan PT.Satria Trans Jaya.

Dijelaskan pula pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar ini melalui ujian tertulis serta diberikan materi oleh beberapa instansi dan organisasi sebagai narasumber seperti Unsur Satlantas Polresta Denpasar, Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar,  Unsur PT(persero).AK. Jasa Raharja dan Ketua DPC.Organda Kota Denpasar.

"Diharapkan melalui Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 dapat merubah sikap dan perilaku pengemudi menjadi lebih disiplin dan bertanggungjawab sekaligus mempersiapkan Awak Kendaraan Angkutan Umum yang profesional dan berkualitas, sehingga mewujudkan pelayanan jasa angkutan memakai standar pelayanan yang baik di Kota Denpasar ", tegas Sriawan. (esa)

Buang Limbah Sembarangan, Sat Pol PP Denpasar Hentikan Usaha Pemotongan Ayam

 Ket foto : Pemanggilan pemilik usaha Pemotongan Ayam yang kedapatan membuang limbah sembarangan di Kantor Sat Pol PP Kota Denpasar, pada Kamis (12/9). 

Denpasar, Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar melaksanakan penertiban sekaligus menghentikan operasional Usaha Pemotongan Ayam di Jalan Karya Makmur, Gang Mukuh Sari I, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara pada Rabu (11/9). Penghentian tersebut dilaksanakan lantaran usaha tersebut kedapatan mencemari lingkungan lantaran membuang limbah berupa bulu ayam dan botol plastik sembarangan. 

Kasat Pol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra saat dikonfirmasi Kamis (12/9) menjelaskan bahwa dari giat penertiban tersebut sebanyak 14 orang dilakukan pemeriksaan lantaran tercatat sebagai pemilik beberapa usaha pemotongan ayam tersebut. Hingga saat ini Sat Pol PP Kota Denpasar telah menghentikan operasional usaha pemotongan ayam tersebut. 

Lebih lanjut dijelaskan, PPNS Satpol PP Kota Denpasar tidak dapat mengajukan berkas Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipring). Hal ini lantaran perkara limbah tersebut merupakan pelanggaran Pasal 12 ayat (3) Jo 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Dimana, pelanggaran tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan berdasarkan Pasal 205 KUHAP menyebutkan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipring) ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

“Namun demikian, pelanggaran tersebut tetap kami proses, dimana PPNS Satpol PP Kota Denpasar Perkara limbah tersebut akan diajukan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar melalui Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah Bali,” ujarnya. 

Bawa Nendra berharap kepada masyarakat dan pengusaha agar senantiasa melengkapi dan membentengi diri dengan aturan serta melengkapi segala jenis administrasi ijin usaha serta identitas diri, serta bagi usaha yang menimbulkan limbah harus dilengkapi dengan pengolahan limbah. Sehingga dalam pelaksanaan usaha dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan.

"Kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan masyarakat, melainkan menanamkan pentingnya tertib administrasi bagi masyarakat baik dalam bekerja dan melaksanakan usahanya,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di bidang lingkungan menjadikan Tim Sat Pol PP KOta Denpasar gencar malaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

“Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, terutama dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum,” ujarnya. (Ags)

Walikota Jaya Negara Kukuhkan Kembali 6 Pejabat Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama.

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melantik dan mengukuhkan kembali 6 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/9).

Denpasar,  Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik dan mengukuhkan kembali 6 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/9). Pelantikan dan pengukuhan kembali ini dilaksanakan lantaran pejabat yang bersangkutan telah menjabat selama 5 tahun dan telah dilaksanakan evaluasi. 

Adapun pejabat yang dilantik dalam jabatan yang sama yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, I Wayan Sudiana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ni Nyoman Sri Utari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Dinas Perhubungan, I Ketut Sriawan. 

Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dewa Gde Juli Artabrata. Selain itu, turut dilantik pula dr. I Wayan Sunaka, Sp. PD sebagai Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta undangan lainya. 

Ditemui usai Pelantikan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini menyasar pejabat yang sudah diatas lima tahun memegang jabatan di satu OPD. Tahapan ini tentunya sudah melalui proses evaluasi sehingga dapat dilantik dan dikukuhkan kembali. 

Jaya Negara optimis pejabat yang dilantik kembali ini mampu bertugas dengan baik dan membangun inovasi serta program strategis. Sehingga upaya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dapat terus dioptimalkan.

“Kita pahami saat ini kemajuan jaman membuat kita harus terus berupaya maksimal untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, tentunya kami harapkan pejabat yang baru dilantik agar terus merancang program dan inovasi guna mendukung pelayanan bagi masyarakat,” jelas Jaya Negara.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, I Wayan Sudiana menjelaskan bahwa setiap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II wajib mengikuti evaluasi rutin setiap lima tahun sekali. Dimana, sebelum dikukuhkan kembali, pejabat yang bersangkutan wajib mengikuti evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN serta ijin pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri. 

“Jadi yang dilanrtik adalah JPT yang sudah menjabat lima tahun dan telah mengikuti evaluasi, sehingga diharapkan dapat bertugas dengan baik dalam rangka mewujudkan Denpasar Maju,” ujarnya. (AGs).