Sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri: Strategi Pemberdayaan SDM dan Pengembangan Sektor Pertanian Serta Pariwisata Karangasem

Karangasem, Bali Kini - Sumber daya manusia di Karangasem membutuhkan penanganan serius dan mendesak, khususnya peningkatan ketrampilan dan pengetahuan agar mampu bersaing dan berkontribusi pada pembangunan di daerahnya.

Melihat kondisi saat ini ketika  angka  kemiskinan masih tinggi dan indeks pembangunan manusia atau IPM masih rendah, maka  dalam hal pengembangan SDM di Karangasem,   program strategis yang harus dikembangkan adalah pengembangan kapasitas dan kompetensi,  dengan fokus pada keterampilan dan pengetahuan, misalnya melalui pendidikan vokasional,  dengan tetap  memperhatikan  kompetensi dasar lain.

Hal tersebut adalah salah satu dari 3 butir kesimpulan yang teruang di dalam perumusan hasil sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri yang dilaksanakan di STKIP Amlapura, Karangasem, Bali pada Kamis, (8/8/204). Hal tersebut adalah salah satu dari 3 butir kesimpulan yang teruang di dalam perumusan hasil sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri yang dilaksanakan di Amlapura, Karangasem, Bali pada Kamis, 8 Agustus 2024. Sarasehan mengusung tema Strategi Pemberdayaan Masyarakat   untuk Mewujudkan  Karangasem Tangguh, Bangkit dan Mandiri

Sarasehan yang dilaksanakan sehubungan dengan peresmian Yayasan Agung Jaya Mandiri itu menghadirkan 3 narasumber ahli, yang merupakan putra-putra kelahiran Karangasem, yakni Prof. Dr. Dr. I Ketut Rai Sudiardhita, S.E,. M.Sc yang membawakan materi Pemberdayaan SDM dalam Mewujudkan Karangasem Tangguh dan Mandiri,  Prof. Dr. Ir. I Nyoman Widiarta, M. Agr. dengan materi Pertanian Modern 4.0 Menuju Karangasem Bangkit dan Mandiri dan Prof. Dr. Ir.  I Wayan Laba, M.Sc. APU dengan materi Modernisasi Pengelolaan Periwisata guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Karangasem.

Selain soal rendahnya kualitas SDM Karangasem, ketiga nara sumber juga menyoroti berbagai persoalan lain di bidang pendidikan dan kesehatan yang juga  masih jauh dari harapan. Angka rata-rata lama belajar di Karangasem hanya sampai kelas 5 sekolah dasar.  Pelayanan kesehatan kepada warga juga masih buruk. Jumlah dan fasilitas rumah sakit dan tenaga dokter masih terbatas.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan hingga akhir tahun 2023 angka kemiskinan di  Karangasem mencapai 27 ribu lebih atau 6,56% dari 533.742 penduduk Karangasem, dan itu adalah angka tertinggi di Bali.  Angka indeks pembangunan manusia (IPM) Karangasem meskipun naik dari 69,48 pada tahun 2022 menjadi 70,09 pada tahun 2023, namun angkat itu masih merupakan yang terendah  di Bali. Yayasan Agung Jaya Mandiri menegaskan, kemiskinna tidak semestinya terjadi di Bali, termasuk di Karangasem.

Fokus pengembangan SDM itu diharapkan  akan dapat menghasilkan SDM yang dapat memenuhi kebutuhan  masa kini dan masa depan yakni SDM yang memiliki integritas,  nasionalisme, berwawasan global,  menguasai ketrampilan yang relevan seperti  IT dan bahasa asing, serta meiliki networking, hospitality dan entrepreneurship.

Dua butir kesimpulan lain dari sarasehan Yayasan Agung Jaya Mandiri itu  menyoroti secara kritis juga persoalan pembangunan di sektor pertanian dan pariwisata.

Pembangunan pertanian dinilai belum berhasil, yang antara lain ditunjukkan oleh  skor indeks ketahanan pangan yang tergolong rendah, yakni  76,9 %. Selain tiu, pertanian juga belum  menarik minat generasi muda untuk terjun  ke bidang ini.

“Di bidang pertanian, dengan kondisi indeks ketahanan pangan terendah di Bali,  ketidak tertarikan generasi muda pada dunia pertanian,  belum terlalu dikenalnya  teknologi inovatif  di bidang pertanian, maka perlu dikembangkan smart farming 4.0, yang memperhatikan keberlanjutan dan hilirisasi pertanian yang diharapkan akan meningkatkan produksi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan.” Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri Prof. Dr. Ir.  I Wayan Laba, M.Sc. APU yang membacakan perumusan hasil sarasehan.

Sedangkan di bidang pariwisata, perlu dilakukan modernisasi dalam hal manajemen, penggunaan teknologi digital dan IT termasuk pemanfaatan sosial media agar 20 destinasi utama di Karangasem semakin tertata rapi, diperlengkapi dengan teknologi kekinian, rapi dalam pengelolaan, mudah diakses untuk reservasi dari berbagai belahan dunia dikenal luas.

“Perlu upaya dari semua pihak agar Karangasem menjadi sejajar dengan daerah lain di Bali dalam hal pariwisata. Pengembangan SDM pariwisata dilakukan dengan basis kearifan lokal dan keseimbangan seperti yang ada di dalam ajaran trihita karana” Lanjut Prof. Dr. Ir.  I Wayan Laba, M.Sc. APU.

Yayasan Agung Jaya  Mandiri didirikin dengan visi menjadi yayasan  yang menghadirkan solusi konkret bagi warga masyarakat untuk bisa hidup  berdaulat, sejahtera, mandiri, berkarakter dan berbudaya, Yayasan menargetkan terciptanya kondisi  rakyat sejahtera yang 100 persen  terbebas dari kemiskinan dan sanggup hidup mandiri, serta status pendidikan masyarakat 100 persen minimal lulus SMA.

Selain sarasehan, peresmian yayasan juga ditandai dengan pelaksanaan pemberian bantuan dan penghargaan kepada pengabdi seni  dan budaya, yakni I Nengah Suarya, pengelola Museum Lontar di desa  Penaban dan  Yasa,  seniman dan perajin kain tenun  ikat  di desa Tenganan, pada Selasa, 6 Agustus 2024. (rls).

Walikota Jaya Negara Hadiri Upacara Melaspas Genah Nyekah Atma Wedana Desa Adat Denpasar.

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan dan Mecaru Genah (Tempat) Nyekah Atma Wedana Desa Adat Denpasar di Kawasan Setra Agung Badung, Desa Adat Denpasar, Wraspati Pahing Wuku Kulantir, Kamis (8/8).

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Upacara Melaspas, Mendem Pedagingan dan Mecaru Genah (Tempat) Nyekah Atma Wedana Desa Adat Denpasar di Kawasan Setra Agung Badung, Desa Adat Denpasar, Wraspati Pahing Wuku Kulantir, Kamis (8/8). Upacara tersebut dilaksanakan setelah proses pembangunan tuntas dikerjakan. 

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara turut mendem pedagingan serta melaksanakan penandatanganan prasasti Genah Nyekah Atma Wedana Desa Adat Denpasar. Hadir dalam kesempatan tersebut Panglingsir Puri Agung Denpasar, Panglingsir Puri Satria Denpasar, Panglingsir Puri Agung Pemecutan, Anggota DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa serta undangan lainya. 

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi atas komitmen Desa Adat Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada umat. Dimana, pembangunan Genah Nyekah Atma Wedana Desa Adat Denpasar merupakan niat baik dalam memberikan kemudahan bagi umat dalam melaksanakan upacara Pitra Yadnya terutama nyekah atau atma wedana. 

“Tentunya kami memberikan apresiasi atas komitmen Desa Adat Denpasar, hal ini utamanya dalam memberikan pelayanan bagi umat dengan didasari niat yang baik, sehingga nantinya Genah Nyekah ini dapat melengkapi Genah Pengabenan yang telah ada sebelumnya, dan semoga dapat memberikan kemanfaatan bagi umat Hindu secara luas,” ujar Jaya Negara. 

Sementara Bendesa Adat Denpasar, AA Ngurah Alit Wirakesuma mengatakan bahwa Pembangunan Genah Nyekah Atma Wedana ini dilaksanakan untuk menyempurnakan pembangunan tempat pengabenan yang telah ada sebelumnya. Dimana, untuk merealisasikan tempat tersebut, Desa Adat Denpasar mendapatkan bantuan hibah fisik yang bernilai sebesar Rp 2,8 miliar dari Pemkot Denpasar.

Dikatakannya, untuk lokasi tempat pengabenan ini berada di lahan Setra Bugbug. Untuk diketahui, Setra Agung Badung memiliki luas 9,3 hektare, sementara Setra Bugbug masih satu areal dengan Setra Agung Badung saat ini memiliki luas wilayah 40 are.

“Setra Bugbug inilah diambil untuk pembuatan tempat pengabenan dan sekarang dibangun tempat nyekah, astungkara sudah selesai dan semoga segara dapat dimanfaatkan untuk melayani Umat Hindu,"  ungkap Alit Wirakesuma. 

Alit Wirakesuma  menjelaskan, pembangunan ini tidak akan mengurangi makna pengabenan dan nyekah termasuk adat dan budaya yang ada di dalamnya. Pembangunan tempat nyekah  ini tujuannya  untuk menyempurnakan pembangunan tempat pengabenan dan sekarang dilengkapi dengan tempat nyekah, sehingga diperlukan kelengkapan berupa bangunan.

Dia mengatakan, situasi saat ini mengharuskan para generasi untuk berfikir lebih ke depan lagi. Dimana, pembuatan tempat pengabenan dan nyekah ini bukan ingin menghilangkan adat budaya, melainkan menguatkan adat budaya. Bahkan, dengan adanya tempat pengabenan dan nyekah ini dapat membantu dan meringankan beban biaya krama Desa Adat Denpasar dalam melaksanakan upacara Pitra Yadnya. (Ags).

Walikota Jaya Negara Ajak Masyarakat Rawat, dan Jaga Fasilitas Publik

 Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disela-sela meninjau dan mengikuti pelaksanaan upacara "Melaspas Alit" Skate Park Lumintang, Kamis (8/8). 

Skate Park Lumintang Gelar "Melaspas Alit"

Denpasar, Bali Kini - Perbaikan dan pengembangan Skate Park di Lapangan Lumintang, Denpasar telah rampung dilaksanakan. Upacara "Pemelaspasan Alit" digelar Pemkot Denpasar, Kamis (8/9) yang dihadiri Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja.

Walikota Jaya Negara berkesempatan meninjau langsung setiap sudut arena bermain skateboard dan menandatangani prasasti Skate Park. Jaya Negara menekankan pentingnya peran serta warga dalam menjaga kebersihan dan keindahan fasilitas umum, seperti taman, dan sarana olahraga, agar dapat dinikmati oleh semua orang. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Denpasar.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga dan merawat fasilitas publik yang ada di Kota Denpasar, seperti salah satunya Skate Park di lapangan Lumintang yang telah rampung dilakukan perbaikan dan dilaksanakan Melaspas Alit," ujar Walikota Jaya Negara.

Jaya Negara memiliki harapan besar terhadap pemanfaatan Skate Park Lumintang. Dia berharap fasilitas ini dapat menjadi tempat yang representatif dan aman bagi komunitas skateboard serta masyarakat umum. 

"Dengan adanya skate park yang berkualitas, kami ingin agar warga kota, terutama para skater, memiliki tempat yang sesuai untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan mereka," ujar Jaya Negara.

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja menyampaikan, Skate Park Lumintang memiliki luas sekitar 400 meter persegi. 

Skate Park dilengkapi dengan berbagai spot seperti street skateboard, piramida, fun box, dan bowl skateboard, yang merupakan favorit para atlet karena tingkat kesulitannya yang tinggi. 

"Program perbaikan Skate Park ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Denpasar dan komunitas skateboard setempat, dan meliputi perbaikan, penyempurnaan, serta pemolesan epoxy pada lantai untuk membuatnya lebih representatif dan aman," ujarnya. (pur)

Walikota Jaya Negara Resmi Luncurkan Integrasi Layanan Primer Pada Puskemas di Kota Denpasar.

Denpasar, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi memulai Kick-Off Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Puskesmas Kota Denpasar dengan penandatanganan prasasti di Puskesmas 1 Denpasar Utara, Kamis (8/8). Peluncuran ILP yang merupakan kerjasama Dinas Kesehatan Kota Denpasar bersama PT. Astra ini sebagai upaya untuk memperkuat sistem kesehatan di Kota Denpasar.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr. Nida Rohmawati, Social Engagement Manager Astra, Abdulah Anshor, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Made Toya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Candrawati serta pimpinan OPD dan Perbekel/Lurah se Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan. Hal ini berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu.

Lebih lanjut dijelaskan, integrasi pelayanan kesehatan primer menitikberatkan pada penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

"Saya sangat mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan visi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Saya harap ini menjadi awal kolaborasi yang baik antara Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar bersama PT. Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer," ujar Jaya Negara

Dikatakan Jaya Negara, Integrasi Layanan Primer di Kota Denpasar sudah dilaksanakan pada 11 Puskesmas melalui penetapan SK Walikota pada tanggal 18 Januari 2024 untuk UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara dan tanggal 23 Januari 2024 untuk 10 Puskesmas lainnya di Kota Denpasar. Untuk mendukung terlaksananya ILP di Puskesmas, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah sosialisasi kepada Puskesmas dan OPD terkait, orientasi kepada tenaga kesehatan serta focus group disscusion integrasi layanan primer.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Candrawati menambahkan Inisiasi terselenggaranya ILP dimulai dari Advokasi PT. Astra dengan Kementerian Kesehatan, terkait dengan peningkatan derajat kesehatan didaerah binaan ASTRA Banjar Tegeh Sari Kelurahan Tonja dengan pembentukan posyandu prima  pada puskesmas pembantu tonja dan dicanangkan pada tanggal 19 November 2024. Tanggal 1 Januari 2023 ILP sudah berjalan di Pustu Tonja.

Dikatakannya, pihak ASTRA juga memberikan Sapras di Pustu Tonja dan 10 Posyandu yang ada di wilayah Pustu Tonja Sapras Pustu seperti (laptop, insentif kader, alat atropometri, alat cek lab sederhana) untuk di 10 Posyandu diberikan alat atropometri kit dan cek lab sederhana (asam urat, kolesterol, gula darah, Hb meter). Pada tahun 2024 ini pihak ASTRA juga memberikan support berupa peningkatan kapasitas kader dengan pelatihan 25 kompetensi kader yang dilaksanakan oleh puskesmas, masing-masing posyandu di ambil 5 kader dan sudah berlangsung 7 posyandu.

Sementara Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, dr. Nida Rohmawati menyampaikan, Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2015 Tahun 2023, Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer merupakan bagian integral dari transformasi kesehatan. Istilah integrasi pelayanan kesehatan primer atau lebih sering dikenal dengan integrasi layanan primer atau ILP berfokus pada tiga hal yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat Desa dan Kelurahan, serta memperkuat pemantauan pewilayahan setempat melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan. Tujuannya adalah meningkatkan layanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat.

"Saya mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Denpasar dalam meluncurkan program integrasi layanan primer. ini merupakan langkah maju yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya

Pihaknya menekankan, layanan primer merupakan fondasi dari sistem kesehatan nasional kita. Dengan adanya integrasi layanan ini, pihaknya meyakini akses masyarakat terhadap layanan kesehatan akan semakin mudah dan merata.

“Selain itu, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Sehat 2025, di mana seluruh warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa hambatan," ujarnya. (Wah)

Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-79 PINTI Bali

Denpasar , Bali Kini - Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa (PINTI) Bali bersama INTI Klub Bali akan menyelenggarakan Bazar Merah Putih Tahun 2024 dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Acara ini akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus di Pelataran Pura Agung Jagatnatha.  

Hal tersebut terungkap saat Panitia Bazar Merah Putih 2024, Liliwati, bertatap muka dengan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Kamis (8/8) di Kantor Walikota Denpasar. Pada pelaksanan bazar ini, akan dilaksanakan berbagai kegiatan, seperti donor darah, lomba mewarnai untuk anak TK dan SD, serta lomba foto.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung program Pemerintah Kota Denpasar dalam bidang kesehatan. Kami menargetkan 100 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Bakti Rahayu dan Rumah Sakit Puri Bunda," ujar Panitia Bazar Merah Putih 2024, Liliwati.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Denpasar, termasuk layanan kesehatan tradisional Tionghoa.

Di samping kegiatan kesehatan, acara ini juga melibatkan bakti sosial dengan memberikan bingkisan kepada 20 orang janda veteran dan suami veteran serta juru parkir di Pura Agung Jagatnatha. Tak hanya itu, wastra juga akan diberikan kepada 5 orang pemangku di Pura Jagat Natha.

Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara mengucapkan terima kasih kepada PINTI Bali atas bantuannya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan PINTI Bali yang telah mendukung program Pemerintah Kota Denpasar. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," ucap Jaya Negara. (Ayu)

Kado Manis Hut Kota Negara ke- 129, Jembrana Raih Penghargaan UHC Kategori Utama

Jembrana , Bali Kini - Dua tahun berturut turut , Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menerima penghargaan kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Pencapaian Jembrana tergolong sempurna , artinya 100 persen penduduk tercover dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Capaian sampai dengan tahun 2024 sebanyak 331.404  jiwa atau sebesar 100% dari total jumlah penduduknya. Artinya, seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jembrana telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan, sehingga diganjar penghargaan dalam 2 tahun ini secara berturut-turut.

Piagam penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Bupati Jembrana I Nengah Tamba, di Jakarta, Kamis (8/8).

Prestasi ini sekaligus sebagai kado manis bagi Kabupaten Jembrana yang saat ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Negara ke - 129. 

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan, pencapaian tersebut tentu menjadi sebuah kesuksesan besar program UHC di Jembrana. Kabupaten Jembrana telah berhasil memberikan payung perlindungan untuk mengakses layanan kesehatan kepada hampir seluruh warga Kabupaten Jembrana.

Sejalan dengan Inpres Nomor 1 tahun 2022, yang merupakan instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/walikota dalam mendorong Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dimana salah satu targetnya adalah 98 persen  penduduk Indonesia dapat terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS pada tahun 2024,.

Penghargaan ini bukan sebagai tujuan, tetapi permulaan untuk memotivasi untuk terus mengembangkan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, terutama kesehatan secara khusus bagi masyarakat yang kurang mampu. ”Komitmen pemerintah Jembrana agar tidak ada lagi warga tidak mau berobat karena tidak mampu, karena pemerintah sudah menanggung,” ungkapnya.

Karana itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membayarkan premi masyarakat secara penuh, terutama yang tidak mampu. ”Kesehatan merupakan kebutuhan primer, selain pendidikan. Karena itu, harus menjadi fokus perhatian utama,” ujarnya.

Dengan pencapaian ini, juga harus dijadikan motivasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Artinya, dengan capaian UHC ini, pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan JKN harus lebih maksimal

Bupati Tamba berharap tidak ada pengecualian dalam pelayanan kesehatan. Pengguna JKN maupun umum tetap harus sama dan adil dalam mendapat pelayanan. ”Jadikan penghargaan ini sebagai trigger, motivasi untuk mewujudkan Jembrana yang maju, sehat dan bahagia,” tegasnya.

Bupati Tamba menambahkan, penghargaan ini juga menjadi kado bagi Kabupaten Jembrana yang saat ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Negara ke - 129. Karena itu bupati Tamba mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, perusahaan dan seluruh masyarakat yang telah konsisten dalam membantu mendukung terlaksananya UHC.  "Penghargaan UHC ini persembahan untuk hari ulang tahun Kota Negara ke- 129. Tentunya ini sangat berarti buat pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana," ungkap Bupati Tamba.

Secara khusus mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja yang telah bekerja keras agar masyarakat Kabupaten Jembrana bisa terjamin ke dalam Program JKN. “Dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Jembrana maka fasilitas kesehatan juga harus dioptimalkan sebagai langkah menyongsong Jembrana Emas 2026," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan, UHC bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, dan dengan UHC seluruh lapisan masyarakat di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Kabupaten/Kota se- Indonesia yang senantiasa selalu memperhatikan masyarakatnya terkhusus dari segi kesehatan. UHC dari Kabupaten Jembrana ini tentunya salah satu hal yang sangat positif bagi masyarakat,” ucapnya. (Hum )

Ganggu Ketertiban Umum, Anak Punk Hingga Pengamen Ditertibkan Sat Pol PP Denpasar.

Denpasar,Bali Kini - Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan penertiban terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang menimbulkan gangguan ketertiban di wilayah Kota Denpasar Rabu (7/8). Penertiban tersebut menyasar berbagai kegiatan, mulai dari Anak Punk, Pengamen, Pedagang Kaki Lima hingga sepanduk dan umbul-umbul yang telah kadaluarsa. 

Kasatpol PP Kota Denpasar, AA Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, menyatakan bahwa penertiban kali ini dilakukan dengan menyebar melalui berbagai satuan. Mulai dari Bidang KUKM, Regu Quick Response, Regu Induk 4, dan Deteksi Dini. Dalam operasi ini, beberapa berbagai gangguan ketertiban umum turut ditertibkan di berbagai wilayah Kota Denpasar. Mulai dari Pengamen sebanyaj 5 orang, Pedagang sebanyak 5 orang, Anak Punk sebanyaj 6 orang. 

Selain itu, Regu Cakra Denpasar Utara juga melaksanakan kegiatan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, dan pamflet yang terpasang di fasilitas umum sepanjang Jalan Gatsu Timur. Selanjutnya Regu Cakra Denpasar Timur juga melaksanakan kegiatan penertiban serupa di sepanjang Jalan Gatsu hingga Jalan Tohpati. 

Bawa Nendra menjelaskan, Satpol PP Kota Denpasar berkomitmen untuk terus menjaga keindahan kota melalui penertiban yang berkelanjutan di berbagai wilayah. Penertiban ini dilaksanakan bukan untuk mencari-cari kesalahan masyarakat. Melainkan sesuai amanat Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Sehingga wajah Kota Denpasar terlihat rapi dan bersih. 

dikatakannya, PKL yang ditertibkan selanjutnya diberikan pembinaan agar tidak berjualan di badan jalan maupun trotoal. Sedangkan untuk pengamen dan anak pank juga digiring ke kantor Satpol PP Kota Denpasar untuk mendapatkan pembinaan. Selanjutnya didata dan diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi Bali agar bisa dikembalikan ke daerah asalnya. 

"Saat ini kamu masih persuasif dan memberikan pembinaan, namun demikian, jika nanti ditemukan kembali melanggar maka akan dilakukan Sidang Tipiring. Dengan demikian maka tidak menganggu Ketertiban di Kota Denpasar lagi," tegas Bawa Nendra. (Ayu)

Sarasehan, Yayasan Agung Jaya Mandiri Berkomitmen Majukan Dan Sejahterakan Masyarakat Karangasem

Bergerak Dari Bawah, Memahami Kondisi Riil dan Menemukan Solusi  

Karangasem, Bali Kini - Yayasan Agung Jaya Mandiri melaksanakan peresmian yayasan, sekaligus Sarasehan bertemakan "Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan Karangasem Tangguh, Bangkit dan Mandiri" pada Kamis (8/8/2024). 

Sarasehan mengundang tiga narasumber dari tokoh masyarakat yang sekaligus merupakan Pendiri Yayasan AJM yakni; Prof. Dr. I Ketut Rai Sudiarditha, S.E,. M.M. dengan tema "Pemberdayaan SDM dalam Mewujudkan Karangasem Tangguh dan Mandiri", Prof. Dr. Ir. I Nyoman Widiarta, M. Agr. Bertemakan "Pertanian Modern 4.0 Menuju Karangasem Bangkit dan Mandiri" dan Prof. Dr. I Wayan Laba, M.Sc. bertemakan; "Modernisasi Pengelolaan Periwisata guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Karangasem".

 

Ketua Dewan Pembina Yayasan Agung Jaya Mandiri, Prof. Dr. I Wayan Laba, M.Sc,.APU mengatakan jika sarasehan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesimpulan dan rumusan mengenai program kerja ke depan dan mengetahui kekurangan dan kelemahan yang nantinya dapat diperbaiki. "Setelah selesai Sarasehan akan ada kesimpulan dan rumusan mengenai program kerja ke depan kita akan mencoba melihat kekurangan maupun kelemahan dari steakholder yang ada di lapangan mengenai kelemahan pendapatan  masyarakat Karangasem sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangasem ini sangat berkaitan Dengan SDM, SDA dan pariwisata yang memang merupakan unggulan Bali khususnya di Kabupaten Karangasem yang masih tertinggal sampai saat ini," Katanya. 

"Kita tahu secara keseluruhan bahwa di Karangasem masih banyak masyarakat miskin. Ini yang membuat kami ingin mencoba bagaimana cara meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat Karangasem," Katanya. Di sisi kain pihaknya merasa ironis ketika mempunyai tenaga atau SDM yang sangat luar biasa, yang tinggal di Luar Karangasem maupun di luar Bali. Pihaknya dan para pendiri lain yang notabenenya perantau dari Karangasem Bali maka pihaknya ingin melakukan gerakan melalui survey ataupun research untuk menjawab masalah-masalah yang ada di lapangan.

"Kita harus tingkatkan SDM untuk bisa bersaing membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sehingga akan tercapai Indonesia emas 2045," Sambungnya. 

Sementara, Prof. Dr. I Ketut Rai Sudiarditha, S.E,. M.M. menyatakan jika di Provinsi Bali khsuusnya di Karangasem semestinya tidak ada orang miskin. Jumlah penduduk miskin di Karangasem yang mencapai 27 ribu lebih harus menjadi perhatian sangat serius dari semua pihak.  

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan hingga akhir tahun 2023 angka kemiskinan di  Karangasem mencapai 27 ribu lebih atau 6,56% dari 533.742 penduduk Karangasem, dan itu adalah angka tertinggi di Bali.  Sementara,  angka indeks pembangunan manusia (IPM) Karangasem meskipun naik dari 69,48 pada tahun 2022 menjadi 70,09 pada tahun 2023, namun angka itu masih merupakan yang terendah  di Bali.  IPM adalah ukuran ringkas rata-rata keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu  umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan standar hidup layak. IPM juga  menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan  pembangunan kualitas hidup manusia.  

Data-data ini tentu harus menjadi salah satu bahan evaluasi paling mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan di Karangasem, karena menunjukkan kenyataan yang jauh dari visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006- 2025, yakni “Terwujudnya Masyarakat Karangasem yang Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Budaya Bali” (Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006). Kondisi memprihatinkan di Karangasem ini  juga masih jauh dari  cita-cita mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala, seperti yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.   (Ami)

Duka Mendalam Bebas Dari Jeratan Hukum, Prof. Antara Menghadap Illahi

Denpasar , Bali Kini - Setelah sempat diadili dalam sidang Tindak Pidana Korupsi di PN Denpasar,  dan dinyatakan bebas dari jeratan hukum, Mantan Rektor Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara MEng IPU berpulang (amor ing acintya). Kabar duka ini mencuat pada Kamis, 7 Agustus 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, saat menghembuskan nafas terakhirnya. 

Kabarnya, meninggalnya Prof. Antara setelah sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Mangusada, Kapal, Kabupaten Badung. Kabar duka itu diungkapkan oleh Gede Pasek Suardika (GPS), kuasa hukum Prof. Antara di akun media sosialnya. 

"Kami terhenyak kaget, karena kami beberapa waktu lalu mendiskusikan tentang perkembangan terakhir adanya  pemaksaan pemilihan Rektor Unud yang baru dan berpotensi ada tabrakan hukum jika putusan kasasinya turun memperkuat putusan bebas," begitu pria yang juga dikenal sebagai politisi senior tersebut.

Kepergian Prof. Antara yang begitu mendadak tentu mengejutkan banyak pihak. Apalagi, yang bersangkutan dikenal selalu menjaga kesehatan. Bahkan, almarhum adalah pemegang sabuk hitam Karate di perguruan KKI.

Sementara itu, kepada awak media istri almarhum yakni Ida Ayu Bulan Antara mengatakan, Prof. Antara mengalami sakit mendadak. Di mana, awalnya merasa panas di tenggorokan diikuti dengan sakit lambung atas yang mengakibatkan perdarahan hebat serta diare. 

Tim medis, kata istri almarhum mengaku sudah berusaha maksimal, namun sang khalik berkehendak lain. Salah satu akademisi terbaik Pulau Dewata itu pun akhirnya berpulang. 

Untuk diketahui, Prof. I Nyoman Gde Antara lahir pada 7 Agustus 1964 di Desa Gulingan, Mengwi, Kabupaten Badung. Menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, ia meraih gelar Sarjana Teknik Mesin pada tahun 1990. 

Gelar Master of Engineering dan Doctor of Engineering diperolehnya dari Nagaoka University of Technology, Jepang, masing-masing pada tahun 2001 dan 2004.

Karir akademis Prof. Antara dimulai sebagai Ketua Laboratorium Metalurgi di Universitas Udayana pada tahun 2004. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian Unud (2010-2012), Ketua Bidang Penelitian LPPM Unud (2012-2014), Ketua LPPM Unud (2014-2017), Wakil Rektor Bidang Akademik Unud (2017-2021), dan akhirnya sebagai Rektor Unud periode 2021-2023.

Prof. Antara juga pernah terlibat dalam kasus hukum yang merundungnya. Pada 3 September 2023, Kejati Bali menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang diklaim merugikan keuangan negara. Meskipun demikian, pada 22 Februari 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar memvonis bebas Prof. Antara dan tiga stafnya. Hakim menyatakan bahwa tidak ada dakwaan jaksa yang sah dan terbukti. Namun, meskipun telah dinyatakan bebas, jabatan dan status PNS Prof. Antara belum sepenuhnya dipulihkan.[jro]

Pemkab dan DPRD Jembrana sepakati dua ranperda disahkan menjadi Perda

Jembrana , Bali Kini – Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna VIII DPRD Kabupaten Jembrana, Rabu (7/8). Sidang ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Jembrana dan dipimpin oleh Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi. Fokus utama rapat adalah pendapat akhir Bupati Jembrana terhadap keputusan pengesahan dua Ranperda.

Ranperda yang disahkan mencakup perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana tahun 2025-2045. Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, menggarisbawahi bahwa pembahasan kedua ranperda ini telah melewati berbagai tahapan yang intensif. "Keberhasilan ini membutuhkan dedikasi dan kerja keras dari semua anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara di Jembrana," ujarnya.

Bupati Tamba menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat yang berkontribusi dalam proses ini. "Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam membahas kedua ranperda ini dengan landasan kerja sama dan tanggung jawab," tambahnya.

Adanya Perda tentang RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat menjadi panduan dalam merencanakan pembangunan jangka panjang yang sejalan dengan RPJPD Nasional dan Provinsi Bali. Ketua Pansus I DPRD Jembrana, H. Adrimin, menjelaskan bahwa RPJPD ini disusun menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta perpaduan antara perencanaan bottom-up dan top-down. Dokumen ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jembrana untuk periode-periode mendatang.

Dalam proses penyusunannya, Ranperda RPJPD telah melalui konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan mendapat masukan dari Pemerintah Pusat.

 "Dengan harmonisasi berbagai saran, Pansus RPJPD DPRD Kabupaten Jembrana mengusulkan agar Ranperda ini disetujui dan ditetapkan menjadi Perda," tandas Adrimin.

Pengesahan ini menunjukkan komitmen Jembrana untuk membangun daerah dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Ke depan, implementasi kedua perda ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jembrana. (Adi)