Prodi S1 Peternakan Unwar Raih Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Denpasar , Bali Kini - Program Studi (Prodi) Peternakan di Fakultas Pertanian Universitas pada Program Sarjana (S1) Universitas Warmadewa (Unwar) berhasil meraih akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sertifikat Akreditasi Unggul Prodi Peternakan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Eksekutif BAN-PT No. 4717/SK/BAN-PT/Ak/S/VI/2024, dan  berlaku sejak 25 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni 2029.

Dekan Fakultas Pertanian Unwar, Prof. Dr. Ir. Luh Suriati, M.Si., didampingi Kaprodi Peternakan, Ir. Luh Suariani, M.Si., mengatakan bahwa pencapaian akreditasi unggul ini merupakan dambaan bagi civitas akademika Fakultas Pertanian Unwar terutama dalam hal pengembangan Prodi Peternakan ke depan. Selain itu, raihan akreditasi unggul ini membuktikan bahwa kualitas bidang pendidikan telah teruji yang didukung dengan kurikulum dam SDM yang berkompeten. Begitu juga didukung dengan sarana prasarana yang memadai, sehingga standar nasional yang ditetapkan bisa lalui. 

Mengenai peluang kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat, dikatakan akan jauh lebih mudah dengan status akreditasi unggul ini.  Karena perguruan tinggi di dalam dan luar negeri sangat mengharapkan bisa berkolaborasi dengan prodi yang terakreditasi unggul. Dengan demikian, kualitas penelitian dan pengabdian di Prodi Peternakan Unwar akan jauh lebih baik ke depannya.

Selain itu, dengan raihan akreditasi unggul ini prospek kerja para lulusan akan jauh lebih luas, karena industri peternakan akan membutuhkan lulusan yang terakreditasi unggul. Begitu juga peluang jejaring akan lebih luas, sehingga apa yang menjadi visi prodi, fakultas, dan Unwar menuju go global tahun 2034 akan mudah tercapai. Tidak hanya itu, perhatian pemerintah terhadap keberadaan Prodi Peternakan Unwar akan lebih diakui keberadaannya, sehingga peluang hibah dan kegiatan nasional hingga internasional bisa didapatkan. Begitu juga peluang beasiswa bagi mahasiswa dan dosen akan jauh lebih banyak. 

“Ini yang membuat kami semakin bersemangat dan bersyukur atas raihan akreditasi unggul dari Prodi Peternakan. Kami akan terus bergerak maju untuk mempertahankan dan meningkatkan  status akreditasi ini. Raihan ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjuangan kami ke depannya agar Prodi Peternakan kami tetap eksis di dunia pendidikan, baik di Indonesia maupun di internasional,” tegasya.

Rektor Unwar Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan manajemen Prodi S1 Peternakan atas raihan Akreditasi Unggul. Dikatakan, akreditasi unggul ini akan menambah geliat aktivitas di Unwar untuk mewujudkan visi Unwar yang bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing tingkat Asean tahun 2026 menuju go global tahun 2034.

Diharapkan dengan raihan akreditasi unggul ini Prodi Peternakan akan semakin dilirik oleh lulusan SMA/SMK untuk menempuh pendidikan sarjana peternakan di Fakultas Pertanian Unwar. Sebab, dengan raihan akreditasi unggul ini Prodi bersangkutan tidak diragukan lagi untuk dijadikan tempat menempuh pendidikan tinggi oleh masyarakat. Di samping juga mahasiswa yang menyelesaikan studi mulai tahun ajaran baru 2024/2025, hingga 5 tahun ke depan sudah menyandang lulusan dengan akreditasi unggul dalam ijazahnya.

Selain itu, capaian ini diharapkan akan terus mengalir dan menjadi vibrasi kepada Prodi lainnya yang ada di Unwar untuk bisa segera meraih peningkatan status akreditasi unggul. “Semoga capaian ini akan menjadi tonggak keberhasilan capaian-capaian di tahun berikutnya,” tandas Prof. Pandit.[rl/*]

2 Hari Jelang Berakhirnya Verfak, Petugas PPS Terkendala Medan, Jarak dan Waktu

Karangasem, Bali Kini - Jelang 2 hari berakhirnya jadwal Verifikasi Faktual calon perseorangan KPU Kabupaten Karangasem, Beberapa kecamatan masih kewalahan dengan proses verfak tersebut. Di Kecamatan Abang, Desa Datah misalnya, para petugas PPS dan PPK kewalahan dalam mencari alamat warga penyetor KTP ke Pasangan Bakal Calon perseorangan. Pasalnya, tim LO atau relawan dari calon perseorangan juga dikatakan tidak aktif dalam mengumpulkan masa pendukung. 

"Masalahnya, LO nya pun mengaku tidak mengetahui alamatnya, di desa kami Datah, ada lebih dari 500 data yang harus di verfak, sedangkan dalam mencari 1 orang saja kami memakan waktu hingga 20-25 menit serta jarak tempuh dari 1 tempat ke tempat lain itu bisa mencapai belasan kilometer masuk ke dalam, ini karena letak geografis desa kami terluas se Kecamatan Abang serta banyak tanjakan dan perbukitan bahkan kami memasuki jalan setapak," Katanya I Made Sukayasa, Sekretaris PPS. 

Dalam proses Verfak, petugas PPS terjun ke lapangan didampingi PPK serta diawasi oleh panwaslu. Satu persatu alamat penyetor KTP dukungan calon perseorangan disambangi, ketika warga tersebut tidak ada di rumah, maka petugas PPS akan mencari warga tersebut hingga ketemu, misalnya warga yang dicari hendak paruman Banjar atau kondangan, maka petugas mencari lagi ke lokasi warga tersebut paruman atau kondangan. 

Kendala waktu dan jarak tempuh serta biaya transport dirasakan oleh para petugas tersebut. Meski begitu, para petugas ini mengaku berusaha keras untuk menjalankan kewajibannya. "Kami berusaha keras untuk menjalankan kewajiban kami. Apabila kami tidak menemui orangnya, misalnya bekerja diluar kabupaten, maka kami minta bantuan kepala Dusun untuk meminta nomor teleponnya kemudian menghubunginya lewat Video Call," Tandasnya. 

Proses Verfak melalui telepon atau video call juga dilakukan petugas PPS, lengkap dengan bukti rekaman. Dalam memverifikasi terkait apakah warga tersebut benar mendukung atau tidak, bagi warga yang tidak mendukung maka petugas akan meminta video klarifikasi sebagai bukti. 

Sementara, Anggota PPK Kecamatan Abang, I Kadek Pasek mengatakan jika hingga saat ini,  Selasa (2/7/2024) verifikasi di Kecamatan Abang sudah berjalan hingga 80 persen. "Ada 3 Desa yang belum, itu yang kami kepung dua hari ini," Tandasnya. (Ami)

DPRD Provinsi Bali Dengarkan Pertanggungjawaban PJ Gubernur Bali

Denpasar, Bali Kini  - Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi fokus utama dalam sidang DPRD Provinsi Bali, Senin (1/7/2024). Raperda tersebut mencakup Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045.

 PJ Gubernur Bali, S. M Mahendra Jaya, menyampaikan jawaban atas Rancangan itu ,Dalam sambutannya, PJ Gubernur mengapresiasi materi substansi dan pandangan umum yang disampaikan oleh seluruh Fraksi Dewan, menyebutnya sebagai nilai korektif yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang tinggi dari seluruh Fraksi DPRD terhadap pencapaian Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut.

PJ Gubernur Bali menyoroti pentingnya evaluasi terhadap alokasi dana dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dalam APBD Tahun Anggaran 2024, serta komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan pengawasan dari DPRD dan masyarakat. Beliau juga mengakui tantangan terkait penurunan Sisa Kas Akhir Tahun 2023, mendukung inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendapatan baru, dan pentingnya pengendalian belanja untuk mencegah defisit yang berlebihan.

Selain itu, PJ Gubernur Bali juga menyinggung usulan untuk meningkatkan pungutan wisatawan asing dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul terhadap industri pariwisata lokal. Beliau juga mendukung perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing, dengan menambahkan insentif bagi pihak yang membantu kelancaran pungutan dan memberlakukan sanksi bagi pelanggar.

Lebih lanjut, PJ Gubernur menjelaskan dasar hukum dan substansi Raperda RPJPD, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPJPD telah memperhatikan isu-isu strategis dan prioritas seperti pengembangan pariwisata, keamanan, energi bersih, dan pengelolaan laut, yang diuraikan dalam detail dalam Bab III RPJPD.

 "Saya memperhatikan substansi Raperda RPPLH dan KLHS RPJPD, juga telah mencantumkan isu-isu strategis dan isuisu prioritas seperti yang disampaikan seluruh Fraksi, antara lain seperti: pengembangan pariwisata berkualitas, pangan, permukiman, keseimbangan pembangunan, keamanan, sampah, kemacetan, polusi, kerawanan bencana, energi bersih, air bersih, pengelolaan laut, dan pelayanan birokrasi, yang semuanya sudah diuraikan dalam Bab III RPJPD," Tandasnya. 

PJ Gubernur menegaskan komitmen untuk terus berdiskusi guna menyelesaikan hal-hal yang memerlukan pembahasan lebih lanjut, dengan harapan kedua Raperda ini segera dapat disetujui bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang berlaku. (./r1)

Peringatan Bulan Bung Karno VI dan Pameran UMKM Karangasem Sukses, Pendapatan Capai Lebih Dari Rp. 600 Juta

Karangasem, Bali Kini - Acara Bulan Bung Karno VI dan Pameran UMKM yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura ke-384 telah sukses menarik perhatian masyarakat. Pameran yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 30 Juni 2024 ini didatangi berbagai kalangan. Tidak hanya menjadi ajang perkenalan budaya atau kekayaan hasil bumi di wilayah Karangasem dan pameran pelayanan publik serta instansi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi.

Sebanyak 32 stand UMKM yang berpartisipasi dalam acara ini berhasil mencatat pendapatan harian rata-rata sebesar Rp. 11.856.000,-, dengan total penjualan mencapai Rp. 106.704.200,- selama 9 hari ini. Di sisi lain, 64 stand kuliner juga turut berkontribusi dengan pendapatan harian rata-rata Rp. 57.282.500,- dan total penjualan selama acara mencapai Rp. 515.543.000,-. Angka ini bisa tercatat lebih banyak lagi, mengingat masih ada 1 hari lagi yang datanya belum tercatat, yakni hari penutupan acara. Sehingga Total sementara penjualan UMKM dan kuliner dari tanggal 22 s/d 30 Juni 2024 sebesar  Rp. 622.247.200,-  

"Kami senang melihat peningkatan pendapatan UMKM dan kuliner sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta. 

Acara ini tidak hanya sukses dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam promosi budaya dengan adanya Grand Final Jegeg Bagus Karangasem serta parade budaya antar kecamatan dan pertunjukan musik yang memberikan kesempatan pada anak-anak lokal berbakat. 

Sementara, Bupati Karangasem, I Gede Dana dalam penutupan acara Minggu (30/6/2024) mengucapkan terimakasih kasih kontribusi positif acara ini terhadap perekonomian lokal dan berharap ke depannya dapat terus mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata di Karangasem. "Saya mengapresiasi semua pihak, dan seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem dengan semangat kerjasama yang sudah mensukseskan kegiatan Peringatan Bulan Bung Karno VI dan Pameran UMKM, Gelar Budaya dan Pasar Kuliner Serangkaian Peringatan Hari Jadi Kota Amlapura Ke–384 Tahun 2024  dengan sangat meriah dan bermakna. Kepada para pemenang lomba saya ucapkan selamat dan berharap agar terus berkreasi dalam berbagai inovasi untuk dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dalam kesempatan ini, Saya juga  mengucapkan terimakasih kepada Panitia, Petugas Keamanan baik dari Kepolisian, TNI, Pecalang Desa Adat Karangasem, Petugas Kebersihan dan seluruh  yang terlibat serta mendukung pelaksanaan," Tandasnya.

Terakhir, Bupati Gede Dana menutup acara dengan melantunkan sebait pantun. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan artis Bali, yakni Nanoe Biru. (Ami /r3)

Penuhi Faktor Keselamatan dan Keamanan Destinasi Wisata, Pemkot Denpasar Berikan Pelatihan

Denpasar, Bali Kini - Situasi aman serta tingkat keselamatan tinggi adalah kondisi ideal yang harus dimiliki setiap tempat wisata atau daerah yang berpotensi memiliki Daya Tarik Wisata (DTW). Dalam rangka memenuhi semua faktor itu, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata, mengadakan Pelatihan Keamanan dan Keselamatan Daya Tarik Wisata, di Four Hotel, Jalan Raya Puputan Renon, Kamis (27/6). 

Dihadiri oleh Asisten l Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Made Toya dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti, pelatihan ini melibatkan sejumlah pengusaha, pengelola, dan juga perwakilan desa / kelurahan yang memiliki potensi DTW di daerah masing-masing. 

Saat membacakan sambutan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Asisten I Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Made Toya menyampaikan meski Kota Denpasar berada dalam zona yang aman untuk dikunjungi, namun penting bagi semua kalangan untuk tetap menjaga stabilitas dan standarisasi keamanan, kenyamanan serta keselamatan di setiap tempat destinasi wisata.

"Untuk merealisasikannya, dibutuhkan penguatan pemahaman serta kompetensi dari pengusaha, pelaku, dan juga pengelola tempat wisata. Selain itu, partisipasi masyarakat dan stakeholder juga adalah faktor pendukung terwujudnya keamanan dan keselamatan di tempat destinasi," katanya.

Selanjutnya, Made Toya juga mengemukakan, keamanan dan keselamatan juga adalah faktor krusial yang akan mempengaruhi citra sebuah destinasi wisata. Oleh karenanya, menjadi penting untuk dapat meyakinkan calon wisatawan dan juga memberikan bukti nyata soal keamanan dan kenyamanan destinasi wisata. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Putu Riyastiti dalam laporannya mengungkapkan, tujuan utama diadakannya pelatihan ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelola dan pekerja daya tarik wisata sehingga mampu menciptakan keamanan dan keselamatan pada daerah DTW masing-masing. 

"Kami melibatkan 47 orang peserta yang akan mengikuti pelatihan selama 3 hari di dalam kelas. Setelah usai, peserta nantinya akan kita ajak untuk mempraktekan di lapangan," jelasnya.

Putu Riyastiti selebihnya menuturkan, pada kegiatan pelatihan ini terdapat beberapa narasumber yang dilibatkan untuk memberikan materi kepada para peserta. Antara lain yang berasal dari dunia pariwisata, unsur kepolisian dan juga beberapa narasumber dari bidang terkait lainnya. (Win)

Wawali Arya Wibawa Dukung Gelaran Rare Bali Festival 2024

Denpasar , Bali Kini - Rare Bali Festival (RBF) yang sempat vakum digelar karena Pandemi Covid-19 akan digelar kembali pada 23 hingga 25 Juli 2024 mendatang di Taman Budaya Art Center dan Taman Kota Lumintang, Denpasar. 

Kegiatan yang digagas oleh Yayasan Penggak Men Mersi ini mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Denpasar. Dimana, Rare Bali Festival tahun ini dilaksanakan serangkaian Hari Anak Nasional (HAN) dan secara khusus mengambil tema tribute untuk Made Taro.

Demikian terungkap saat Yayasan Penggak Men Mersi yang merupakan Panitia Rare Bali Festival 2024 yang dipimpin penanggung jawab, Kadek Wahyudita, S.Sn.,M.Sn dan Ketua Panitia, I Putu Suryadi beraudiensi dengan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (27/6). 

Wawali Arya Wibawa mengapresiasi pelaksanaan Rare Bali Festival 2024 ini. Setelah lama vakum, tentu Rare Bali Festival perlu digaungkan lagi mengingat begitu krusialnya pendidikan karakter bagi anak-anak kita.

"Terutama mengenalkan kepada anak - anak kita budaya warisan leluhur seperti mendongeng (mesatua) cerita rakyat Bali dan permainan tradisional yang di masa kini ini cenderung mulai tergerus penggunaan gadget dan media sosial oleh anak," ungkap Arya Wibawa. 

Ditambahkannya, Kota Denpasar dengan predikat Kota Layak Anak secara berkelanjutan terus mengakomodasi hak anak untuk bermain dan memperoleh pendidikan Hal ini utamanya pendidikan karakter yang bisa didapat melalui pengenalan kepada mendongeng dan permainan tradisional.

Sementara penanggung jawab Rare Bali Festival 2004, Kadek Wahyudita, S.Sn.,MSn dan Ketua Panitia, I Putu Suryadi Menjelaskan RBF 2024 mengusung tema "Merawat Tradisi, Cipta Inovasi, Untuk Generasi" yang diterjemahkan menajdi ragam workshop, lomba, pagelaran, parade, budaya anak, pameran dan sarasehan. 

Selain itu yang spesial tahun ini, RBF 2024 mengusung tribut untuk sosok I Made Taro, seorang tokoh pendidikan kelahiran Denpasar yang selama puluhan tahun telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan anak melalui mendongeng dan permainan tradisional Bali. Maka dari itu dilakukan juga pendokumentasian karya beliau, selain juga menguatkan eksistensi Kota Denpasar sebaga Kota Ramah dan Layak Anak. 

Dikatakannya, RBF 2024 mengusung misi penyelamatan pengetahuan berharga dari I Made Taro melalui pendokumentasian mengingat bertambahnya usia beliau. Dimana hal ini memiliki urgensi melestarikan pengetahuan beliau agar tetap dapat diakses anak dan cucu kita nanti. 

“RBF 2024 menyasar generasi muda Bali, guru dan pendidik, komunitas lokal, masyarakat luas dan wisatawan, bahkan secara inklusif melibatkan anak - anak berkebutuhan dan didukung pemerintah daerah,” ujarnya. (esa)

Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih, upacara Rsi Bojana digelar di Pura Majapahit

Jembrana , Bali Kini - Panitia Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih Pura Majapahit menggelar Rsi Bojana di Bale Pesandekan Pura Majapahit, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Selasa (25/6).

Rsi Bojana dipersembahkan kepada tujuh sulinggih. Setiap sulinggih yang hadir dipersembahkan satu kemasan banten sayut darma wiku, sayut sida karya, dan bojana.

Rsi Bojana dihadiri juga Sekda I Made Budiasa didampingi sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab Jembrana, Ketua MDA (Majelis Desa Adat) Jembrana, I Nengah Subagia, para pemangku, dan krama pengempon Pura Majapahit.

Rsi Bojana dipuput oleh, Ida Pandita Mpu Rasta Prabu Wibawa, dari Griya Giri Anggrek Amertha, Munduk Anggrek, Negara.

Saat puncak prosesi Rsi Bojana, seluruh sulinggih mapuja selanjutnya menikmati bojana yang telah dipersembahkan oleh panitia karya. 

Ida Pandita Mpu Rasta Prabu Wibawa, dari Griya Giri Anggrek Amertha mengatakan, Rsi Bojana sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada para sulinggih yang telah menyukseskan karya. 

“Kita sebijaknya bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan kepada sulinggih yang telah memberkati karahayuan sehingga jalannya upacara labda karya,” jelasnya.

Prawartaka Karya, I Komang Wiasa menambahkan, seluruh sulinggih yang sempat katuran muput upacara selama rangkaian Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih Pura Majapahit.

Ia mengatakan, Rsi Bojana merupakan persembahan kepada orang suci Hindu yang telah melancarkan seluruh rangkaian upacara besar. “Kami wajib memberikan kehormatan melalui Rsi Yadnya dalam bentuk Rsi Bojana,” ungkapnya. 

Sementara itu, Sekda I Made Budiasa ditemui usai persembahyangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terkhusus krama pengempon Pura Majapahit yang terdiri dari 5 desa adat.

"Matur suksme, antuk ayah-ayahan krama semuanya, dari awal rangkaian karya sampai nanti prosesi penyineban. Astungkara dengan semangat ayah-ayahan yang dilandasi rasa tulus ikhlas, Ida Bhatara-Bhatari yang berstana di Pura Majapahit ini memberikan waranugraha untuk kita semua," ucapnya.

Pihaknya juga berharap dengan selesainya pemugaran dan seluruh rangkaian upacara di Pura Majapahit ini, krama masyarakat semua dapat menjaga kelestarian keberadaan pura ini

"Kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga kelestarian pura. Termasuk kelestarian dari Pura Majapahit," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, rangkaian Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih Pura Dang Kahyangan Majapahit sudah dimulai sejak sejak bulan Mei hingga nanti akhir Juni mendatang.

Puncak karya pemelaspasan dan ngenteg linggih telah dilaksanakan pada rahina Saniscara, Sabtu (22/6) dan dipuput oleh 7 (tujuh) Sulinggih. Sementara prosesi penyineban dilaksanakan pada, Selasa (25/6).

Selama karya ini berlangsung, krama masyarakat yang melaksanakan ayah-ayahan berasal dari 5 (lima) desa adat pengempon pura yakni Desa Pakraman Baluk, Baler Bale Agung, Banyubiru, Kaliakah Kauh dan Kaliakah Kangin. (Ari/H)

5 Tahun Hiatus, Value of Indonesia (VOI) Fashion Day Kembali Digelar di Tahun 2024

MALANG , Bali Kini - Value of Indonesia (VOI) Fashion Day 2024 dengan tema "Victorian Splendor" telah sukses mempersembahkan sebuah sesi pra-acara khusus  yakni Media Viewing yang memuat sesi tanya jawab dengan para penyelenggara dan insan fashion yang terlibat dalam pertunjukan 34 busana dari 34 desainer dari Malang Raya dan sekitarnya. 

Beberapa lini busana dan desainer yang ikut serta dalam acara puncak ini turut hadir dalam sesi pra-acara antara lain Andy Sugix, Valife by Vano, D2K, NANTI by Kinan dan masih banyak lagi. 

Selain busana untuk pria dan wanita dewasa, VOI Fashion Day 2024 juga akan menampilkan busana anak-anak (kidswear) yang semakin menyemarakkan acara puncak yang akan diselenggarakan pada awal bulan Juli nanti. 

Acara Utama yang digelar Minggu /7 Juli /2024 dengan lokasi Auditorium Lt. 7, Malang Creative Center (MCC) Program  Fashion Designer Competition, Top Model Competition & Designer Fashion Show

VOI Fashion Day yang kembali dilaksanakan kali ini  bersifat terbuka untuk umum dan tanpa dipungut biaya. [tim/*]

Bupati Tabanan Hadiri Rapat Paripurna Ke-4 dan Ke-5 Masa Persidangan II Terkait Tanggapan Fraksi DPRD dan Jawaban Bupati Terkait 3 Ranperda

Tabanan , Bali Kini  – Sebagai langkah lanjutan dari Sidang Paripurna Ke-3 terkait Penyampaian 3 Ranperda, Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya.,S.E.,M.M Kembali menghadiri Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan II Tahun Sidang 2024 tentang Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Pidato Pengantar Bupati dan dilanjutkan dengan Sidang Paripurna ke 5, tentang Tanggapan/Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tabanan terkait 3 (tiga) Ranperda, yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, Selasa (25/6).

Kedua Rapat Paripurna yang berlangsung tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Jajaran Forkopimda Kabupaten Tabanan, Sekda beserta para Asisten Setda, Para Pimpinan instansi Vertikal di Kabupten Tabanan, Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab, para jurnalis dan undangan terkait lainnya.

Dalam Paripurna ke-4, Fraksi-fraksi DPRD menyatakan setuju akan Penyampaian Pengantar Bupati Terhadap 3 Ranperda yang disampaikan pada Paripurna ke-3 yang digelar pada Senin (24/6) lalu. Oleh sebab itu, dalam Paripurna ke-5, Bupati Sanjaya sampaikan beberapa point tanggapan / jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi DPRD, yang pertama, yakni ungkapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kalinya berturut-turut terhadap LKPD Kabupaten Tabanan.

“Opini WTP pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama, seluruh OPD serta seluruh komponen yang terkait di dalam pengelolaan keuangan daerah. Kami sependapat dengan pandangan fraksi dewan, bahwa hal tersebut tidak sampai membuat kita merasa puas dan terlena apalagi lupa diri, namun harus menjadi motivasi untuk terus dipertahankan dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan, terutama dengan memperhatikan dan menindaklanjuti segera semua catatan temuan dan rekomendasi BPK dengan kesungguhan," papar Sanjaya.

Selanjutnya Sanjaya menyampaikan, terkait realisasi pendapatan sebesar Rp 2,01 triliun lebih atau 91,71 % dari target sebesar Rp 2,19 triliun lebih, dapat disampaikan bahwa; Dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya perubahan kebijakan khususnya retribusi persetujuan bangunan gedung, retribusi penyewaan tanah, disamping juga dari hasil kerja sama daerah. Dan dari segi komponen pendapatan transfer hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang mentransfer dana berdasarkan realisasi kontrak.

“Kami sependapat, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan pemungutan yang lebih efektif serta terobosan-terobosan baru yang inovatif pada OPD-OPD penghasil untuk mengoptimalkan semua potensi objek pajak maupun retribusi. Digitalisasi menjadi trend yang harus kita terapkan dalam operasional penatausahaan maupun pemungutan PAD," lanjutnya.

Kemudian, terkait Ranperda tentang perubahan keempat atas perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang antara lain diberikan catatan bahwa tipe Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih timpang serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) dibentuk tanpa tipe.

“Maka dapat saya jelaskan, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten tabanan seluruhnya telah mengacu pada ketentuan yang berlaku yakni peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah," terangnya.

Sedangkan khusus tentang DPMPTSP dan BRIDA yang dibentuk tanpa tipe itu sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur secara khusus pada Permendagri nomor 25 tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri nomor 7 tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan Dan Nomenklatur BRIDA. Ditambahkan, pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan seluruhnya telah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam akhir sambutannya, kembali Sanjaya sampaikan apresiasi dan terima kasih atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD yang telah memberikan apresiasi dan masukan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati Tabanan, dalam rangka memberikan payung hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan. Hal ini sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif sebagai lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Tabanan.[tb/rls]

Gabungan Fraksi DPRD Bali Apresiasi Raperda Anggaran 2023 dan RPJPD 2025-2045 dalam Sidang Paripurna

 

Bali Kini -  Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 24 Juni 2024. Dimana dalam kesempatan tersebut, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali yang terdiri dari Partai PDI P, Gerindra, Demokrat, Gerindra, NasDem, PSI, Hanura telah menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan, yaitu Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, serta Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045.

"Gabungan Fraks iDPRD Provinsi Bali telah mencermati dan menyambut baik, serta memberikan apresiasi yang tinggi dengan mendukung penuh terhadap penyusunan dua Raperda Provinsi Bali, " Tandas Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahadnyana. 

Dalam pandangannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran 2023, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilanbelas kalinya berturut-turut. Mereka menyoroti realisasi anggaran yang mencatat pendapatan daerah sebesar Rp6,77 triliun dan belanja daerah serta transfer sebesar Rp6,60 triliun. Namun, mereka juga menekankan pentingnya pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Tahun 2023 agar dapat mendukung kebutuhan anggaran tahun berikutnya.

Sementara untuk Raperda RPJPD 2025-2045, Gabungan Fraksi DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi atas penyusunan rencana yang strategis ini. Mereka menekankan pentingnya inklusi nilai-nilai kearifan lokal dalam nomenklatur Raperda, serta perlunya perhatian pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Disamping itu, mereka menyarankan koordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan DPR-RI untuk memastikan kesesuaian dengan rencana nasional.

Pandangan umum ini disampaikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pembangunan di Provinsi Bali berjalan seimbang, harmonis, dan berkelanjutan sesuai dengan visi Bali Dwipa Jaya: Bali Maju, Hijau, Tangguh, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Sidang Paripurna ini diharapkan dapat menjadi titik awal menuju implementasi yang efektif dan berdaya guna bagi masyarakat Bali. Selanjutnya, hasil rapat ini akan dibahas dalam rapat-rapat Pansus melalui hearing, konsultasi serta harmonisasi. Kemudian sampai pada tahap akhir adalah penetapan ke- dua Raperda tersebut menjadi Perda, yang diharapkan berfungsi responsif, progresif, dan implementatif di masyarakat.