Trisuci Waisak, 32 Napi Terima Remisi

Denpasar , Bali Kini  - Dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2568 Saka, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali memberikan remisi khusus kepada 31 orang narapidana dewasa dan seorang anak dari seluruh Lapas di Bali, Kamis (23/05). 

Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak agama para napi dan sebagai motivasi untuk mereka menjadi lebih baik. Dari total 32 napi yang terima remisi, 23 orang di antaranya merupakan napi kasus narkotika dan 1 orang napi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Y. Pasaribu, mengatakan bahwa remisi ini diberikan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti perilaku selama di dalam Lapas/Rutan, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menjalani minimal masa pidana.

Remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan. Remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para napi untuk terus mengikuti program pembinaan dan berkelakuan baik selama di lapas.

Secara terpisah untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, diterangkan Kalapas RM. Kristyo Nugroho penyerahan remisi diberikan secara simbolis kepada perwakilan narapidana dengan didampingi pejabat terkait.

Kalapas Kristyo Nugroho berpesan untuk tetap menjaga perilaku selama menjalani hukuman di Lapas Kerobokan. Pemberian Remisi bukan hanya sekedar pengurangan masa pidana semata, namun harus dipandang sebagai perenungan diri untuk mengingat kesalahan yang telah diperbuat.

"Pemberian remisi atau pengurangan hukuman yang saudara terima diharapkan dapat membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih semangat untuk mengikuti program pembinaan, serta jadikan momentum Hari Raya Waisak ini sebagai refleksi diri untuk terus meningkatkan ketaatan kepada Tuhan YME", pesan Kalapas.

Narapidana yang memperoleh Remisi Waisak tahun ini di LP Kerobokan sebanyak 8 orang, 3 orang diantaranya merupakan Warga Negara Asing yang berasal dari Tiongkok dan Thailand.[rl]

Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali BPK RI Menyerahan LHP Tahun Anggaran 2023

Bali Kini - Rapat Paripurna ke-9 DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Dengan agenda “Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Provinsi dan Gubernur  Bali”. 

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun anggaran 2023. "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran," Tandasnya. 

Memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2023 secara bersama-sama. 

Menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali telah melakukan pemeriksaan terinci yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. 

"Dalam kesempatan ini, kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali menyampaikan penghormatan yang tinggi serta terimakasih kepada Anggota VI BPK RI, Bapak Prof. Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA, CFrA dan kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, terimakasih serta apresiasi atas segala masukan, koreksi, dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Dengan adanya pemeriksaan terinci oleh Tim BPK RI tentunya kami dapat mengetahui begitu banyak kekurangan dan kealpaan kami dalam menyajikan laporan keuangan selama ini, " Tandasnya. 

Atasi temuan- temuan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pemerintah provinsi Bali telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil pemerikasaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengikuti segala aturan, sebagai acuan untuk menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah kedepannya. (*)

UNESCO Resmikan Subak Desa Bengkel-Tabanan Sebagai Ecohydrology Demonstration Site Unesco

Tabanan , Bali Kini  - Subak, sebagai salah satu kearifan lokal Bali yang berfungsi sebagai mekanisme irigasi pertanian telah ada sejak ribuan tahun lalu dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia yang wajib dilestarikan. Subak di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Tabanan, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana tradisi ini terus dipertahankan dan diapresiasi. 

Pada Kamis, (23/5), dilangsungkan peresmian atas Subak di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri yang mendapat pengakuan internasional dari UNESCO pada 15 September 2023 sebagai salah satu Ecohydrology Demonstration Sites atas implementasi teknologi pertanian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Acara seremonial yang diadakan di Wantilan Desa Bengkel, dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., yang memberikan sambutan sekaligus menerima sertifikat dan menandatangani Prasasti Demonstration Site UNESCO. Hadir juga Pimpinan Tinggi UNESCO, Rahmah Ellfithri, Vice Chairman of Ecohydrology Scientific Advisory Committee Prof. Luis Chicaro, para delegasi negara peserta World Water Forum (WWF), Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nazaruddin Malik, Forkopimda Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, jajaran pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta para stakeholder lainnya termasuk KTNA, Sabantara Pekaseh, hingga petani muda milenial yang antusias mengikuti acara tersebut. 

Bupati Sanjaya menyambut baik apresiasi ini sebagai wujud komitmen dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Tabanan. Suasana meriah juga menyertai acara peresmian tersebut, yang ditandai dengan membunyikan Kapuakan (alat musik yang biasa digunakan untuk mengusir burung) sebagai tanda diresmikannya Subak Bengkel sebagai salah satu Ecohydrology Demonstration Site Unesco.

Mengawali sambutannya, Sanjaya sampaikan ucapan selamat datang kepada Pimpinan Tinggi UNESCO beserta Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya di Kabupaten Tabanan. Serta apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Tim Universitas Muhammadiyah Malang dan Stakeholder terkait atas komitmen dan partisipasi aktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pertanian di Kabupaten Tabanan, khususnya di Subak Bengkel dalam menjaga predikat Kabupaten Tabanan sebagai Lumbung Pangannya Bali.

Melalui kesempatan tersebut, Sanjaya juga sampaikan ungkapan terimakasih dan rasa bangganya kepada seluruh masyarakat petani, khususnya petani Subak Bengkel, mengingat subak bengkel dengan luas 335 ha, khususnya  dengan luasan 1,63 hektar sebagai “demonstration site”  telah memberikan kontribusi produksi padi organik dengan varietas mentik susu dengan produktivitas sebesar 8 ton/hektar. 

“Saya berharap kedepan Demonstration Site yang telah dilaksanakan di Subak Bengkel menjadi momentum berharga, dengan adanya rekognisi internasional, bukan hanya sebagai lokasi pengembangan dan pemeliharaan air, akan tetapi juga menjadi pusat pengkajian pelestarian budaya subak, pelestarian ekologi dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan pangan yang berkualitas,” ujar Sanjaya.

Pimpinan Tinggi UNESCO, Rahmah Ellfithri, Chief of Section for Capacity Development and Water Family Coordination, UNESCO, menyampaikan ucapan selamat kepada Subak Tabanan yang telah berhasil menjadi salah satu UNESCO Ecohydrology Demonstration Sites. Dia juga mengapresiasi kekompakan semua pihak, baik dari UMM yang memberikan dukungan saintifik, maupun dari Bupati Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang mendukung implementasi metodologi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Doktor Nazaruddin Malik,SE.,M.Si, juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bapak Bupati Tabanan atas kesempatan yang telah diberikan kepada UMM dalam melaksanakan salah satu program unggulannya yaitu center of Excellence bersama dengan penasehat dari UNESCO yang mencoba memberi terobosan bagaimana perguruan tinggi dapat memainkan peran kemasyarakatan yang lebih komplit. 

“Salah satu pilihan kita adalah di Subak water system Desa bengkel karena Tabanan sudah tentu kita kenal sebagai lumbung padi, tidak hanya di Bali juga secara nasional. Maka bagaimana menjaga lingkungan air yang baik dengan sistem tata kelola berbasis subak kemudian diintrodusir menggunakan teknologi. Mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran serta menarik minat masyarakat khususnya anak muda untuk menjadi pelopor membangun tanah Indonesia dengan kembali ke gaya lokal kita yang kokoh dan luhung sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sektor pertanian kita agar produktivitasnya meningkat lebih baik,"  ujar Nazaruddin Malik.

Pengakuan dari UNESCO ini menjadi bukti nyata, bahwa upaya pelestarian budaya lokal dan penerapan teknologi modern dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor pertanian. Sanjaya berharap, kedepan agar lebih banyak masyarakat Tabanan khususnya generasi muda tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar, sehingga budaya subak sebagai dasar pertanian di Bali tetap lestari sebagai warisan budaya adiluhung. [rl/tb]

Kado HUT Kota Amlapura ke-384, Pemkab Karangasem Berhasil Raih WTP 9 Kali Berturut-turut

Karangasem, Bali Kni - Reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel di bawah kepemimpinan Bupati Karangasem, I Gede Dana dan Wabup Wayan Artha Dipa (Dana-Dipa) telah sukses mengantarkan Pemkab Karangasem meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesembilan kalinya secara berturut-turut dari BPK-RI. Capaian ini menjadi kado istimewa menjelang Hari Ulang Tahun Kota Amlapura yang ke-384.

Bupati Karangasem, I Gede Dana didampingi Pimpinan DPRD Karangasem dan Sekda Karangasem, I Ketut Sedana Merta usai menerima penghargaan WTP tersebut, menyampaikan terima kasih kepada BPK-RI. Selaku Pemerintah Daerah, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh OPD dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Karangasem. 

“Terima kasih kami sampaikan atas apresiasi yang telah diberikan kepada Pemkab Karangasem terkait opini WTP yang kami raih selama sembilan kali berturut-turut. Ini merupakan bentuk keseriusan kami dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi kami,” ujar Gede Dana, Rabu (22/5/2024).

Menurut Gede Dana, opini WTP dari BPK-RI ini merupakan harapan bersama dan tanggung jawab kepada masyarakat Karangasem sebagai sebuah kewajiban dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang bersih. Capaian tersebut juga telah melalui perjalanan panjang dalam membangun tata kelola keuangan yang benar sesuai ketentuan.

Dirinya juga menegaskan kembali komitmen untuk menindaklanjuti temuan-temuan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Hal ini menjadi komitmen saya dan jajaran untuk menindaklanjutinya dalam waktu segera,” katanya.

Gede Dana juga meminta seluruh aparat di Pemkab Karangasem untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. “Saya juga mengharapkan peran lebih dan kerja keras dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti, dan Nadhi,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengungkapkan apresiasi atas kerja keras Pemkab Karangasem bersama DPRD Kabupaten Karangasem, yang menghasilkan laporan keuangan akuntabel. “Kami ucapkan terima kasih karena menyerahkan LKPD tepat waktu, sehingga hasil pemeriksaannya dapat kami serahkan kembali dengan cepat. Dan kita ingin Pemkab Karangasem terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ucapnya. (rls)

Jembrana Raih Opini WTP dari BPK sepuluh kali Berturut turut

Denpasar , Bali Kini - Pemkab Jembrana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) dari BPK RI. Capaian ini merupakan raihan  WTP kesepuluh secara berturut turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LHP LKPD )  tahun anggaran 2023 oleh  Badan Pemeriksa Keuangan RI  Perwakilan Provinsi Bali, diterima 

 Bupati Jembrana I Nengah Tamba, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kab Jembrana, I Wayan Suardika, secara serentak bersama kabupaten seBali di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu 22/05/2024. 

Sementara LHP LKPD TA 2023 pada Pemerintah Provinsi Bali diserahkan dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 DPRD Provinsi Bali langsung oleh Anggota VI BPK, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI,  kepada I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si selaku Ketua DPRD Provinsi Bali, dan Penjabat Gubernur Bali, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H.

Selanjutnya, untuk LHP LKPD TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali diserahkan oleh I Gusti Ngurah Satria Perwira,selaku Kepala Perwakilan BPK  Provinsi Bali, pada hari yang sama setelah sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Bali. 

BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas seluruh laporan keuangan tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bali. 

"Kami sangat mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh pimpinan Daerah di-Bali, dimana 95,87% rekomendasi telah ditindak-lanjuti dengan semestinya," ucap Kepala Perwakilan. 

Sementara itu, BPK RI juga akan selalu mendorong Pemerintah Daerah melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten. 

BPK RI menyebutkan tiga hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota se-Bali .

Catatan itu meliputi  Kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, 

pengendalian dan pengawasan yang memadai atas penggunaan dana Hibah beserta pelaporannya. Terakhir urusan Penatausahaan, pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib  agar  sepenuhnya andal sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

"Kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," ujar Kepala Perwakilan di akhir sambutannya. 

Disisi lain Bupati Jembrana I Nengah Tamba berterimakasi atas opini WTP dari BPK RI untuk seluruh kabupaten/kota se-Bali khususnya Kabupaten Jembrana. 

"Pemerintah Kabupaten Jembrana sangat mengapresiasi opini WTP BPK RI. kami akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan BPK, dan dipastikan kami menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,"ucap Bupati Tamba usai penyerahan LHP. 

Raihan yang kesepuluh WTP berturut turut itu dimaknai Tamba sebagai semangat memberikan pelayanan terbaik oleh segenap stake holder daerah namun dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan daerah sebaik mungkin.

" Terimakasih atas kerja keras seluruh  jajaran. Ini hasil dari kerja kita bersama ," tutupnya.(Yahya)

Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP 12 Kali Berturut Dari BPK RI.

 Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2023 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

Denpasar, Bali Kini - Pemkot Denpasar kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke duabelas kalinya. Hal tersebut terungkap saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Denpasar Tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Bali kepada kabupaten/kota se-Bali serangkaian Sidang di Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dilaksanakan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira yang diterima Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira disaksikan Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya dan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten se-Bali, Sekda serta para Inspektur dan Kepala BPKAD se Bali. 

Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira  menjelaskan,  Pemerintah kabupaten/kota se-Bali sukses mempertahankan pencapaian opini WTP. Dimana, khusus untuk Kota Denpasar kembali meraih WTP untuk ke duabelas kalinya secara berturut-turut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali beserta jajaran perangkat daerahnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Capaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif terhadap seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya.

Lebih lanjut dijelaskan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Bali Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan SAP. 

"Untuk itu, BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali," jelasnya

Pihaknya juga mengingatkan, Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima. Pemerintah Daerah, selain fokus mengejar WTP juga diharapkan dapat merancang program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara ditemui usai menerima LHP dari BPK RI Perwakilan Bali mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPK RI Perwakilan Bali beserta tim yang telah memberikan tuntunan, arahan dan bimbingan sehingga jajaran Pemkot Denpasar dapat menyajikan dengan pengelolaan keauangan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dimana, Pemkot Denpasar telah menjalani pemeriksaan yang sangat koorporatif dan preventif dengan tujuan meningkatkan profesionalisme ASN. Atas bimbingan, arahan dan tuntunan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kedepannya dapat lebih baik dalam pengelolaan keungan daerah, serta masukan dari Kepala BPK RI Bali akan segera kami tindaklanjuti. 

Jaya Negara mengatakan, capaian ini juga tak lepas dari sinergitas antara Pemkot Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar serta seluruh OPD dan Tim Teknis di lingkungan Pemkot Denpasar. Karenanya, hal tersebut harus terus dipertahankan dalam rangka menuju Denpasar Maju.

"Kami mohon bimbingan kedepan dan diarahkan sehingga dapat menindaklanjuti profesionalisme dalam laporan keuangan setiap tahunnya," ujar Jaya Negara.

Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Bali telah memberikan bimbingan yang telah diberikan kepada Pemkot Denpasar, apa yang menjadi masukan dan arahan dari Kepala BPK RI Bali dapat segera ditindaklanjuti serta mampu meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Denpasar.  (WAY)

Wawali Arya Wibawa Hadiri Pembinaan Drama Gong Duta Kota Denpasar.

 Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa hadiri pembinaan duta Kota Denpasar Drama Gong Eka Bandana Pemecutan yang dilaksanakan di Wantilan Pura Tambang Badung, pada Selasa (21/5) malam.

Denpasar, Bali Kini - Duta Kesenian Drama Gong Duta Kota Denpasar yang diwakili Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan siap unjuk kreatifitas pada gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVI Tahun 2023. Hal terungkap saat pelaksanaan pembinaan oleh konsultan kesenian yang dihadiri langsung Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, di Wantilan Pura Tambang Badung, pada Selasa (21/5) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa turut menyerahkan bantuan uang pembinaan kepada Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Kota Denpasar, IB Ketut Wirajaya, Kadisbud Kota Denpasar, Raka Purwantara, Camat Denbar, IB Made Purwanasara, Lurah Pemecutan, Agus Yudi Kusuma Jaya serta undangan lainnya. 

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengapresiasi semangat Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan dalam melaksanakan pelatihan hingga pembinaan untuk mempersiapkan penampilan terbaik pada pagelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) Tahun 2024. Terlebih Drama Gong merupakan sebuah kesenian tua yang harus terus dilestarikan.

"Apresiasi setinggi-tingginya kepada Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan yang siap menjadi duta dalam PKB tahun 2024, serta persiapan yang telah dilaksanakan hingga pembinaan di tingkat Kota Denpasar saat ini," ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut Arya Wibawa mengingatkan, masukan hingga bimbingan yang telah diberikan oleh para konsultan seni Kota Denpasar sebagai bahan evaluasi dan motivasi dalam mempersiapkan penampilan. Hal ini utamanya garapan karawitan, dialog serta penjiwaan para pemain drama gong.

"Para penabuh dan penari telah menguras banyak waktu dalam menerima pembinaan untuk karya maksimal di atas panggung PKB. Astungkara proses pembinaan dapat berjalan lancar hingga nanti dapat menyuguhkan sajian, tontonan, atau hiburan kepada masyarakat Bali pada pagelaran Pesta Kesenian Bali tahun 2024," ujar Arya Wibawa.

Sementara itu, Koordinator Sekaa Draka Gong Eka Bandana Pemecutan, I Nyoman Agus Parmadi merasa bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar untuk tampil di ajang PKB Tahun 2024. Dimana, pada pegelaran PKB Tahun 2024 ini Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan akan menampilkan cerita berjudul "Raden Ayu Siti Khotijah".

"Kami telah melakukan latihan kurang lebih selama dua bulan, sehingga dalam pembinaan ini kami bisa mempresentasikan secara utuh. Melalui pembinaan ini, kami harapkan Sekaa Drama Gong Eka Bandana Pemecutan bisa menampilkan yang terbaik sebagai Duta Kota Denpasar," pungkas Agus Parmadi. (Arm)

Jembrana Ditetapkan Menteri AHY Sebagai Kabupaten Lengkap

Jembrana , Bali Kini - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menetapkan kabupaten Jembrana sebagai Kabupaten Lengkap.Dideklarasikannya Jembrana sebagai Kabupaten Lengkap karena seluruh bidang tanahnya telah terdaftar dan terpetakan dengan baik maupun telah bersertifikat.

Deklarasi  oleh menteri AHY itu  dirangkaiakan  dengan kegiatan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali dan Peluncuran Mobil Layanan Elektronik di gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (21/5)

 Selain Kabupaten Jembrana ,  ada tiga lagi kabupaten di Provinsi Bali  yang mendapat predikat tersebut.

"Ini sebuah pencapaian dan mudah-mudahan terus menyemangati jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi Bali. Saya menaruh hormat kepada semua pihak yang bekerja keras, jangan cepat puas, terus bekerja dengan baik. Sudah 98% bidang tanah yang terpetakan kejar hingga 100% dan yang sudah bersertipikat 85% kejar hingga 100%,” ucap Menteri AHY.

Kabupaten/Kota yang telah dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap memiliki kepastian hukum hak atas tanah, mencegah terjadinya overlapping dan sengketa yang berkepanjangan.

Sekaligus menutup kemungkinan terjadinya kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah.

“Dengan empat kabupaten yang dideklarasikan sebagai Kabupaten Lengkap, semoga dapat memperkuat semangat investasi dan dapat menarik capital masuk ke Provinsi Bali,” imbuhnya.

Menjadi kabupaten yang ditetapkan sebagai Kabupaten Lengkap, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyambut baik hal tersebut. Baginya, dengan tersertifikatnya seluruh bidang tanah di kabupaten Jembrana juga memberikan kepastian hukum bagi para investor yang ingin turut serta membangun Jembrana.

"Kabupaten Jembrana menggelar karpet merah bagi para investor, dengan ditetapkan Jembrana sebagai kabupaten Lengkap di bidang pertanahan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jembrana," ucapnya.

Selain itu menurutnya, implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali dan peluncuran Mobil Layanan Elektronik dipercaya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang pertanahan.

"Semoga dengan adanya layanan ini, masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan pelayanan yang dapat juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum atas bidang tanahnya serta meningkatkan kesadaran masyarakat juga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan tanah," tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menerima Sertifikat Elektronik yang diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono yang disaksikan juga oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas. (Hum J)

Mal Pelayanan Publik Jembrana Segera Diresmikan

Jembrana , Bali Kini  -  Meskipun pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana yang dulu sempat mengalami kendala akibat defisit anggaran pemerintah provinsi Bali pada tahun 2023, yang menyebabkan penundaan pembayaran fisik dan pengadaan fasilitas hingga tahun 2024.  Namun kini, keberadaan gedung mal pelayanan publik ( MPP ) sebagai pusat pelayanan publik diKabupaten Jembrana sebentar lagi terwujud. MPP Jembrana akam  menjadi fasilitas publik yang representatif guna melayani berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat.

Gedung MPP Jembrana nantinya akan di resmikan dan difungsikan pada bulan Juli sebagai pusat pelayanan terhadap semua pelayanan baik di OPD maupun di instansi vertikal. 

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,”ujar Wabup Ipat saat menghadiri upacara pemlaspas Gedung MPP Jembrana, Rabu (22/5). 

Selain itu, fasilitas gedung MPP ini juga akan terhubung dengan Jembrana Investment Center serta ada space dikhususkan sebagai layanan untuk menampung investasi-investasi yang masuk ke Jembrana di ruang tersebut. 

“Hal ini menjadi penting mengingat Jembrana kedepan akan banyak sekali investasi-investasi yang masuk, ” jelasnya. 

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Jembrana, Made Gede Budhiarta mengatakan dengan diadakannya gedung MPP ini semua masyarakat bisa mendapatkan layanan, baik itu yang menjadi  kewenangan Kabupaten maupun Pemerintah Pusat. 

“Nantinya yang melaksanakan pelayanan disini, adalah sebanyak 22 instansi di antara 14 dari perangkat daerah dan 8 dari instansi vertikal, ” ungkapnya. 

Pihaknya pun berharap dengan adanya MPP Jembrana ini masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.

“ Astungkara masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan  efisien dan kami bisa mendapatkan kualitas layanan pada masyarakat, ” tandasnya (Adi).

Bupati Sanjaya Hantarkan Tabanan Pertahankan WTP ke-10 Berturut

Tabanan ,Bali Kini - Atas kerja keras dan kegigihan Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, beserta jajaran berhasil memberikan hasil yang optimal salah satunya Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Hal tersebut terungkap saat Bupati Sanjaya menghadiri Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Provinsi Bali (Bersifat Pengumuman/Istimewa) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5). 

 

Kegiatan dilanjutkan dengan agenda Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/ Kota se- Bali T.A 2023 kepada DPRD Kabupaten/ Kota dan Bupati/ Walikota se- Bali. Hadir saat itu Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, PJ Gubernur Bali, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali, Pangdam IX Udayana dan jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Auditor Utama Keuangan Negara VI RI Provinsi Bali, Bupati/Walikota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dan para Kepala Instansi Terkait di Provinsi Bali. 

 

Dalam kesempatan itu dijelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali mendapat Opini WTP atas LKPD T.A 2023. Hal itu diungkapkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Ketua DPRD Provinsi Bali bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan jajaran Kabupaten/Kota atas komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. 

 

“Bedasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI menyimpulkan bahwa Opini terhadap laporan keuangan Provinsi Bali tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Untuk itu, kami ucapkan selamat dan apresiasi yang setingginya terhadap Pemprov Bali atas capaian yang didapat saat ini, semoga lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang,” jelas Pius. 

 

Pernyataan tersebut ditanggapi langsung oleh PJ Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, di mana pihaknya menyampaikan penghormatan yang tinggi dan ungkapan terima kasih kepada Anggota VI BPK RI dan seluruh jajaran BPK RI atas seluruh masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukuan. 

 

“Dengan adanya pemeriksaan terperinci, tentunya kami dapat mengetahui berapa banyak kekurangan dan kealpaan kami, dalam menyajikan laporan keuangan selama ini. Sebagai tindak lanjut kami telah menyusun rencana aksi agar tindak lanjut hasil pemeriksaan terinci dapat terselesaikan tepat sasaran dan tepat waktu, kami berkomitmen untuk mengikuti segala aturan sebagai acuan bagi kami untuk dapat menyiapkan laporan keuangan yang lebih baik, akuntable, terukur dan terarah di masa yang akan datang,” papar SM. Mahendra.

 

Dalam konteks tersebut, Bupati Sanjaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Provinsi dan BPK RI dalam memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Ini kerja keras seluruh pihak, serta Pemkab Tabanan taat dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Sanjaya juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus bersinergi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Tabanan.[rl]