Wakil Bupati Karangasem Hadiri Pembukaan Musrembang Provinsi Bali Tahun 2025-2045

Karangasem, Bali Kini - Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, didampingi oleh Kepala Bapeda Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirta Yasa, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada hari Senin, 22 April 2024.

Musrembang Provinsi Bali Tahun 2025-2045 dibuka langsung oleh Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. Kehadiran Wakil Bupati Karangasem beserta rombongan dalam acara ini menunjukkan komitmen dan partisipasi Kabupaten Karangasem dalam proses perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan ini, para peserta Musrembang membahas berbagai isu strategis dan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Hal ini mencakup berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Wakil Bupati Karangasem menyampaikan harapannya agar hasil Musrembang ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali, termasuk Kabupaten Karangasem.

Dengan adanya forum Musrembang ini, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh stakeholder terkait dapat terjalin dengan baik demi tercapainya visi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk Bali. 

Sementara itu, PJ Gubernur SM Mahendra Jaya dalam sambutannya menyampaikan, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), merupakan agenda wajib dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagai ruang partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan, di daerah.

Musrenbang Provinsi Bali dilaksanakan sebagai rangkaian penyusunan 2 (dua) dokumen strategis rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2025-2045, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2025.

Rangkaian Musrenbang tahun ini, akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 22 – 25 April 2024 dengan Desk pembahasan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, terkait prioritas pembangunan daerah, serta Desk pembahasan usulan kabupaten/kota. Pada hari terakhir akan dilakukan Desk pembahasan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, terkait Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok, yang dilanjutkan dengan perumusan simpulan, dan penutupan kegiatan secara keseluruhan.

Musrenbang diikuti seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Bali yang terdiri atas: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Instansi/Lembaga Vertikal, BUMN/BUMD, dan Lembaga/Asosiasi/Organisasi Kemasyarakatan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR. Teguh Setyabudi menyampaikan Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan jangka panjang. (Rls)

Bupati Gede Dana Buka Kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Sosialisasi SE LKPP Nomor 3 Tahun 2024 di Karangasem

Karangasem, Bali Kini - Bupati Karangasem, I Gede Dana, membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dan Sosialisasi SE LKPP Nomor 3 Tahun 2024. Acara tersebut dilaksanakan pada Selasa-Rabu, 23-24 April 2024, di SKB Jasri. Tujuan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Bagian Pengelola Pelaksanaan Barang/Jasa, serta para narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura dan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali. Turut hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) se Kabupaten Karangasem serta para Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi dan penyedia lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Gede Dana menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap peraturan dan ketentuan pengadaan barang/jasa.

"Kami mengucapkan terima kasih dan sekaligus apresiasi kepada Narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura, Kepala Biro Pengadaan B/J Setda Pemerintah Provinsi Bali yang telah berkenan menugaskan stafnya sebagai narasumber pada kesempatan kegiatan ini," ujar Bupati Dana dan berharap untuk seterusnya tetap terjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 

Bupati Dana mengatakan, Implementasi digitalisasi pengadaan barang/jasa diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta memastikan penyerapan anggaran pemerintah yang optimal. Peran LPSE-LKPP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta memperhatikan regulasi yang berlaku menjadi kunci keberhasilan dalam pengadaan barang/jasa. 

Bupati Dana juga mengatakan, tanpa pengadaan, pembangunan tidak akan dapat berjalan sehingga anggaran pemerintah daerah juga tidak terserap, dan akibatnya masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan dan tidak menikmati belanja pemerintah dari anggaran pembangunan tersebut.

"Kita harus tahu bahwa porsi anggaran yang telah dialokasikan kepada masing-masing perangkat daerah melalui RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang dikelola oleh LPSE-LKPP dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem, harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar,"imbuhnya.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semua pelaku pengadaan barang/jasa dapat memahami dengan baik proses dan peraturan yang berlaku guna terhindar dari permasalahan hukum di masa yang akan datang.

"Jangan sampai terjadi permasalahan Hukum dikarenakan masih belum pahamnya peraturan pengadaan barang/jasa yang selalu dinamis,"tegasnya.

Konsultasi dan pendampingan dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem juga sangat dianjurkan bagi yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

"Saya berharap kepada para narasumber dari Kejaksaan Negeri Amlapura, mohon diberikan pembekalan terkait permasalahan hukum dan solusinya. Begitupula para narasumber dari Provinsi agar dijelaskan proses-proses pengadaan barang/jasa, permasalahan-permasalah baik secara aplikasi sistem maupun diuar system sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil Pembangunan yang dapat dinikmati Masyarakat," lanjutnya.

Kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju efisiensi, transparansi, dan integritas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. (Rls) 

DPRD Provinsi Bali Sahkan Perda Pengarustamaan Gender

Bali Kini - DPRD Provinsi Bali melaksanakan sidang Paripurna ke 8 membahas terkait Raperda Pengarustamaan Gender, pada Senin (22/4/2024). Dimana pada intinya Raperda Pengarustamaan Gender (PUG) disahkan menjadi Perda. 

"Dalam sinkronisasi energi dan semangat Hari Kartini, akhirnya kita bersama dapat merampungkan penyusunan, pembahasan sampai dengan penetapan Raperda tentang PUG sebentar lagi. Setelah melalui proses yang panjang, dari penyusunan, pembahasan terhadap Naskah Akademik dan Draft Raperda dengan pihak Kampus, Kemenkum HAM RI Kanwil Provinsi Bali, Perangkat Daerah terkait seperti Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Biro Hukum dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Serta mendengar masukan dan aspirasi dari puluhan LSM, organisasi masyarakat dan penggiat pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik lokal maupun nasional. Bahkan juga melakukan konsultasi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA RI), yang diterima langsung oleh Ibu Menteri, Sesmen, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Staf Khusus dan lain-lain. Sehingga terpenuhi azas kemutakhiran data dan dapat diharmonisasi serta disinkronisasikan muatan substantif dalam Raperda PUG, dengan peraturan-peraturan terbaru yang telah diundangkan, dalam apa yang dikenal sebagai “Revitalisasi PUG” oleh Kemen PPPA RI. Yang juga telah diselaraskan dengan Perpres tentang STRANAS RI dalam menuju Tahun Emas 2045, sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045," Kata I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri yang saat itu membacakan bahasan hasil pembahasan rapat paripurna. 

Perda PUG ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bali agar mengoordinasikan Kabupaten/ Kota yang belum memiliki Perda tentang PUG untuk menyusun, membahas dan menetapkannya. Karena dalam penyelenggaraan PUG ini, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada aras yang bersesuaian dan juga sangat bersifat lintas Perangkat Daerah (PD), antara PD Perencanaan, PD Penganggaran, PD Pelaksana dan PD Pengawasan, agar terjadi proses percepatan yang nyata dan terukur.

Direkomendasikan juga agar dalam melakukan Pelembagaan, Peningkatan SDM dan Internalisasi serta Penyusunan Data Terpilah, sumber daya manusia yang sudah mendapat pendidikan, terlatih dan memiliki keterampilan perihal penyusunan anggaran yang responsif gender, penyusunan program dan kegiatan yang sensitif gender, atas alasan peningkatan karier mesti dilakukan mutasi dari PD semula, sehingga terjadi tour of duty and tour of area, supaya tetap terhubung dan difasilitasi wadah (link and access) agar tetap bisa berkomunikasi dan berpartisipasi aktif dalam urusan PUG tersebut. 

Dasar Hukum yang relevan dalam PUG berdasarkan masukan saudara PJ Gubernur Bali sebagai Biro Hukum, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Kemenkum HAM RI Kanwil Bali dan Kemen PPPA RI juga telah dimasukkan.

Selain itu Pokja PUG juga akan dilaksanakan dengan beberapa tugas seperti mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah,melaksanakan sosialisasi PUG kepada pihak terkait, menyusun rencana aksi tahunan; mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender; merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur; memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun Profil Gender Daerah; melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah; menyusun Rencana Aksi PUG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan dengan rencana aksi tahunan; melaporkan hasil pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur; dan memilih dan menetapkan Focal Point PUG dan tim teknis di setiap Perangkat Daerah. (.)

DPRD Provinsi Bali Gelar Rapat Pansus LKPJ Provinsi Bali

Bali Kini - DPRD Provinsi Bali gelar rapat Terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 pada Senin (22/4/2024). 

Anggota DPRD Provinsi Bali yang tergabung pada Pansus LKPJ DPRD Provinsi Bali melakukan rapat-rapat pembahasan dan kunjungan kerja ke Bappeda dan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 25-28 Maret 2024, bertujuan untuk melakukan koordinasi guna mendapatkan masukan sebagai referensi dalam memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan Perda, Perkada, dan/atau kebijakan Strategis Kepala Daerah lainnya.

Untuk menyampaikan Pendapat Akhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 ini, sebelumnya, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa agenda kegiatan rapat secara online dan offline maupun diskusi terbatas termasuk Rapat Kerja dengan TAPD yang dilaksanakan pada jumat 18 April 2024.

Berdasarkan rapat-rapat pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dilihat bahwa LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 memuat keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 Tahun Anggaran, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Tahun 2023, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 serta APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

"Beberapa uraian Indikator Makro juga dicantumkan dalam LKPJ Tahun 2023, dengan merujuk pada Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018- 2023 seperti: Pertumbuhan Ekonomi, PDRB PerkapitaPenduduk Bali, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Gini. Sedangkan Program Prioritas yang menjadi keunggulan kebijakan pembangunan daerah Bali Tahun 2023 sesuai RPJMD Semesta Berencana yang telah dilaksanakan difokuskan pada Program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, Program Bidang Kesehatan dan Pendidikan, Program Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Program Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Budaya, Program Bidang Pariwisata, Program Bidang Infrastruktur pendukung pariwisata, serta Program Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik," Katanya dalam pembahasan yang Koordinator LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Gede Kusuma Putra. 

Pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, tergambar sebagai berikut: Anggaran Pendapatan Daerah, direncanakan sebesar Rp. 7.248.953.175.947 terealisasi sebesar 93,39%. Anggaran Belanja Daerah, direncanakan sebesar Rp. 7.932.886.363.138, terealisasi sebesar 83,29% atau Rp. 6.607.190.103.498. Terdapat surplus sebesar Rp. 162.467.769.179.

Mengingat Penerimaan Pembiayaan di Tahun 2023 sebesar Rp. 408.963.390.625,37 (dari silpa tahun 2022 sebesar Rp. 330.133.723.425,37 dan Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp. 78.829.667.200), disisi lain ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 404.445.999.643 (Untuk pembentukan dana candangan Rp. 190.000.000.000 ditambah penyertaan modal atau investasi daerah Rp. 100.000.000.000 dan Pembayaran pinjaman pusat Rp. 154.445.999.643). Sehingga Pembiayaan Daerah Bersih di Tahun 2023 besarnya Rp. 4.517.390.982.

Kemudian, silpa Tahun 2023 besarnya Rp. 166.985.160.161,57. Angka Silpa diatas adalah Unaudited dan didalamnya masih mengandung silpa yang terikat sebesar Rp.102.580.775.409.

"Sepanjang Tahun 2023 Perekonomian Bali mencapai pertumbuhan sebesar 5,71 % meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,84 % Pada tahun 2023, dari 17 sektor Lapangan Usaha penggerak pertumbuhan ekonomi, sebanyak 14 lapangan usaha berkinerja positif dan 3 lapangan usaha berkinerja negatif. Lapangan usaha berkinerja positif diantaranya : Sektor Transportasi dan Pergudangan 25,29 %, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,16 %, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 13,84 %, dan Sektor Jasa Keuangan 13,35 %, " Terangnya. 

Sedangkan lapangan usaha yang pertumbuhannya masih negatif adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial -1,08 %, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan -0,59 %, dan Sektor Jasa Pendidikan -0,15 %. PDRB per kapita Provinsi Bali tahun 2023 mencapai Rp. 62,29 juta, naik sebesar 10,58% dibandingkan PDRB per kapita Tahun 2022 sebesar Rp. 56,09 juta, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 75,00 juta.

Laju inflasi Kota Denpasar yang merupakan cerminan keadaan inflasi Provinsi Bali tahun 2023 mencapai 3,40 persen, turun tajam dibandingkan inflasi tahun 2022 sebesar 6,44 persen. Indeks Gini Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 0,362, menurun atau lebih baik dibandingkan Tahun 2022 sebesar 0,363, yang masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Indikator Makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada Tahun 2023 mencapai 78,01, meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,44. Selama periode 2020- 2023, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,65 persen per tahun dan berada pada level “tinggi”. IPM Bali Tahun 2023 di atas rata-rata IPM nasional sebesar 74,39.

"Persentase penduduk miskin di Bali, menurut data BPS September 2023, sebesar 4,25 %, menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,53 %. Angka ini merupakan yang 6 terendah di antara provinsi lainnya di NKRI. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Secara nasional persentase penduduk miskin sebesar 9,36 %.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 2,69 %, menurun dibandingkan posisi yang sama tahun 2022 sebesar 4,80 %.

Selain itu rekomendasi juga diberikan seperti; agar ditelaah kembali Rekomendasi Dewan untuk LKPJ Tahun Anggaran 2022, terutama terhadap rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti seperti kajian yang mendalam dan menyeluruh terkait besaran Bantuan Desa Adat dan Subak.

Dewan juga mendorong adanya peningkatan dan pemerataan investasi terutama juga yang diarahkan pada sektor industri pengelolaan hasil hasil atau produk produk sektor primer (pertanian dalam arti luas).

Organisasi Perangkat Daerah terkait hendaknya berupaya berkoordinasi guna bisa meningkatan nilai tambah (added value) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor primer dan sekunder guna mendongkrak atau menaikan PDRB per kapita Masyarkat Bali yang faktanya selalu tiap tahun besarnya dibawah rata-rata Nasional.

Pemerintah Provinsi Bali hendaknya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penanganan Duktang yang belakangan ini menimbulkan dampak terhadap kondusifitas kenyamanan dan ketentraman Bali. Langkah langkah antisipatif hendaknya dilakukan sebelum persoalannya menjadi besar dan meluas.

Dewan juga meminta agar bisa di carikan celah perhatian untuk bisa dibuatkan regulasi guna dapat membantu warga masyarakat baik perorangan atau kelompok yang betul-betul memerlukan bantuan pemerintah, yang bisa jadi kondisi itu ada akibat laporan ABS.

"PWA yang hingga kini kelihatannya masih berjalan tertatih tatih hendaknya menjadi perhatian serius kita bersama guna mengupayakan bagaimana secepatnya pelaksanannya berjalan nomal sesuai harapan. Karenanya Dewan merekomendasikan untuk dicarikan alasan yang tepat berupa celah hukum yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan perbaikan atau penyempurnaan secepatnya disisi regulasinya sehingga secara teknis pelaksanaan PWA bisa lebih baik dan lancar perhatian serius kita bersama guna mengupayakan bagaimana secepatnya pelaksanannya berjalan nomal sesuai harapan. Karenanya Dewan merekomendasikan untuk dicarikan alasan yang tepat berupa celah hukum yang memungkinkan untuk dilakukan perbaikan perbaikan atau penyempurnaan secepatnya disisi regulasinya sehingga secara teknis pelaksanaan PWA bisa lebih baik dan lancar.'' (.r2)

Motor Masuk Tol Sekarang 5.500 Rupiah

Denpasar , Bali Kini - Masuk jalan Tol Bali Mandara terhitung 27 April 2024 pukul 00.00 Wita, akan diberlakukan penyesuaian tarif masuk. Sebelumnya untuk kendaraan roda dua dikenakan tarif Rp.5000, nanti saat diberlakukan menjadi Rp.5.500.

Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol, I Ketut Adiputra Karang, menjelaskan bahwa 

penyesuaian tarif ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Evaluasi dan 

penyesuaian tarif Tol yang dilakukan setiap 2 tahun sekali.

Dan, berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol. Hal ini dilakukan untuk memastikan investasi yang kondusif di jalan tol dan keberlangsungan bisnis jalan tol serta meningkatkan level layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol.

Adiputra Karang menegaskan bahwa dalam menjaga kualitas layanan, PT JBT telah melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan layanan transaksi serta operasional sebagai dasar pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 

Kata Adiputra, Jalan Tol Bali Mandara juga terus berinovasi dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan, salah satunya dengan memasang 88 CCTV yang dimonitoring selama 24 jam untuk memantau keseluruhan Jalan Tol Bali Mandara, pemasangan speedcam serta peremajaan armada.

Penyesuaian tarif juga didasarkan pada pertimbangan inflasi Provinsi Bali selama periode 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2023.  "Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Bali selama periode tersebut mencapai 9,90 persen.” Ujar Adiputra.

Berikut adalah besaran tarif baru dan lama dari Tol Bali Mandara:

- Gol I: Rp 14.000,- (sebelumnya Rp 13.000,-)

- Gol II: Rp 21.000,- (sebelumnya Rp 19.500,-)

- Gol III: Rp 21.000,- (sebelumnya Rp 19.500,-)

- Gol IV: Rp 28.000,- (sebelumnya Rp 25.500,-)

- Gol V: Rp 28.000,- (sebelumnya Rp 25.500,-)

- Gol VI: Rp 5.500,- (sebelumnya Rp 5.000,-)

Terakhir Adi menghimbau agar pengguna jalan selalu membawa kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk memastikan keamanan dan kenyamaman dalam berkendaran di Jalan 

Tol Bali Mandara. [jro]

Gelar Minggu Kasih, Kapolres Karangasem hadir dirumah Warga yang kurang mampu

Karangasem, Bali Kini- Polres Karangasem kembali menggelar kegiatan Minggu Kasih yang disinkrunkan dengan Pengecekan lokasi Bedah Rumah bertempat bertempat di Rumah Milik I Nengah Garo, Umur 80 th, Pekerjaan Pekebun, Alamat Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, Minggu (21/4)

Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Karangasem AKBP I Nengah Sadiarta, S.I.K., S.H., M.K.P., didampingi Wakapolres Karangasem Kompol Ruli Agus Susanto, S.H., M.H., dan para Pejabat Utama Polres Karangasem, Kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun kemitraan serta menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

Kapolres Karangasem bersama rombongan diterima oleh Kapolsek Abang AKP I Ketut Anyar Wijana, S.H, Perbekel desa Tribuana I Nyoman Kerti, Pemilik rumah yang akan dilakukan bedah rumah I Nengah Garo, dan Warga Kurang mampu yang berjumlah 10 orang

Selain itu, Kapolres Karangasem juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertatap muka dan berdialog dengan warga yang hadir, Kapolres menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam acara Minggu Kasih merupakan wujud kemitraan dengan masyarakat, di mana Polri berupaya mendengarkan dan memahami keluhan serta kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya memberikan kata-kata semangat, Kapolres Karangasem juga menyerahkan bantuan berupa sembako kepada warga Banjar Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana yang berjumlah 10 org. Bingkisan sembako tersebut berisi beras, minyak goreng, gula pasir, dan mie instan.

Kapolres Karangasem berharap bahwa bantuan sembako tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat penerima. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.(Ami)

Koster-Ace atau Koster-Giri Prasta? PDI-P Karangasem Usulkan Dua Nama Dalam Pilgub 2024

Karangasem, Bali Kini - Paket Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) muncul di usulan DPC PDIP Karangasem untuk menjadi pasangan maju kembali di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 Koster-Ace dipertahankan karena dianggap mampu membangun Bali dengan baik dan kompak. 

Hal ini dikatakan langsung oleh Bupati Karangasem, I Gede Dana yang juga merupakan Ketua DPC PDI-P Karangasem saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu. "Hasil rapat internal kemarin di DPC, untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali incumbent (Koster-Ace) masih dipertahankan dan kami semua sepakat terkait hal itu," katanya. 

Namun, dirinya juga tak menampik jika ada usulan lain dari PAC munculnya pasangan Wayan Koster dan Giri Prasta. "Kami sebagai DPC mengakomodir ususlan dari masing-masing PAC, sehingga muncul dua usulan yakni pasangan Koster- Cok Ace dan pasangan Koster- Giri Prasta dipertimbangkan hasilnya. Selanjutnya kami serahkan kepada DPT melalui DPD, " Tandasnya. Pihaknya mengaku jika akan siap mengamankan apapun hasil rekomendasi dari DPD. 

Tak hanya soal Gubernur, I Gede Dana juga mengatakan jika pihaknya tetap akan menjadi incumbent dalam pemilihan Bupati Kabupaten Karangasem di Pilkada 2024 nanti. Namun untuk yang mendampingi nantinya menjadi calon Wakil Bupati Karangasem dikatakan telah muncul beberapa nama seperti Suadi dan I Wayan Suastika. "Tapi, Partai kemarin menyerahkan DPC dan PAC menyerahkan kepada DPP melalui DPD bekerjasama atau terus melakukan komunikasi dengan partai lain. 

"Partai PDI-P membuka diri dengan partai lain, kami terus melakukan komunikasi dengan partai-partai lainnya untuk bekerjasama memimpin Karangasem ini," Katanya. (Ami)

Kabupaten Karangasem Siapkan Musisi Cilik Yang Akan Melenggang Ke Provinsi Hingga Nasional

Karangasem, Bali Kini - Kabupaten Karangasem telah menyiapkan "Musisi" untuk maju bertanding ke tingkat Nasional melalui Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Seleksi diikuti oleh 5 orang peserta terbaik Karangasem setingkat SD yang dipilih berdasarkan prestasi sebelumnya, serta 14 peserta dari SMP/Sederajat. Mereka bertanding di Gedung MPP (Mall Pelayanan Publik) Karangasem, Senin (22/4/2024) untuk nantinya dipilih mewakili Karangasem maju ke tahap selanjutnya. 

Dua peserta masing-masing dari kategori SD dan SMP yang lolos seleksi akan bertanding kembali di tingkat Provinsi terlebih dahulu, kontestan yang lolos di Provinsi akan mengikuti seleksi ditingkat Nasional melalui video daring yang dikirim ke portal BPTI. Dijelaskan Kabid SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem, I Gusti Bagus Jaya Arsana, jika peserta terpilih tak hanya akan mendapat kesempatan maju ke Provinsi namun juga mendapat apresiasi berupa uang tunai serta Piagam. 

"Seleksi lomba seperti ini setiap tahun dilaksanakan, namun karena pandemi jadi hanya melalui video daring saja. Dan karena situasi saat ini sudah stabil maka kami adakan secara langsung," Katanya. Pihaknya berharap agar kegiatan seperti ini dapat menjadi acara yang kontinu karena sangat penting sebagai ajang untuk menggali dan mengembangkan potensi musisi yang ada di Kabupaten Karangasem. 

Ada 3 orang juri yang menilai dalam seleksi tersebut yang menilai para peserta yang menyanyikan 2 judul lagu. Salah satu peserta yang tampil, Putu Rama Prasetya Mahendra dari SD Insan Mandiri mengatakan jika pihaknya berharap akan lolos seleksi tersebut. "Saya sudah mempersiapkan diri setiap hari dengan rajin berlatih bersama guru les musik," Tandasnya. (Ami)

Ayam Berkaki Empat Ditemukan Peternak Asal Bebandem

Karangasem, Bali Kini - Viral, ayam berkaki empat gegerkan netizen di sosial media salah satunya pada aplikasi Tiktok. Ayam jenis boiler unik ini ditemukan oleh Putu Gunawan, peternak atau pedagang ayam asal Tiingan Kauh, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali. 

Pedagang ayam ini pertama kali menemukan binatang unik yang memiliki kecacatan genetik tersebut ketika ia membeli bibit ayam boiler yang akan ia ternak. "Saya menemukan ayam ini pas beli bibitnya, ketika saya beli itu umur 1 bulan, saya beli 200 ekor dan menemukan salah satunya kakinya empat. Saya pisahkan dengan yang lain karena unik," Tandasnya. 

Ia mengaku sudah 8 tahun lamanya menjadi peternak atau pedagang ayam, namun baru kali ini ia menemukan hal janggal tersebut. 

"Saya akan pelihara ayam ini, sekarang sudah 3 bulan umurnya," Sambungnya lagi. Bahkan untuk saat ini Gunawan tidak mau menjual ayam tersebut, ia letakkan di dalam kandang khusus dan menjadi peliharaan favorit dari anaknya. 

"Kalau tindakannya sih tidak ada yang aneh, sama seperti ayam normal lainnya, hanya saja fisiknya beda," Katanya lagi. Dua kaki yang dimiliki ayam ini berfungsi normal, namun dua lainnya yang tumbuh di bagian bawah ekor ayam tersebut tidak berfungsi dan hanya tumbuh menggantung begitu saja. (Ami)

KPU Karangasem Bersiap Rekrut PPK dengan Seleksi Terbuka

Karangasem, Bali Kini - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem bersiap melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan sistem seleksi terbuka. Keputusan ini sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 476 tahun 2024 tentang metode pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. 

Ketua KPU Karangasem, I Putu Darma Budiasa didampingi Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, I Kadek Sukara, Divisi Hukum dan Pengawasan I Gede Budana, Divisi Teknis I Wayan Suartika serta Divisi Rendatin Agus Nugroho Purwanto dalam keterangan rilisnya, Sabtu (20/4) mengatakan proses rekrutmen pembentukan PPK dimulai pengumuman pendaftaran calon akan anggota PPK dimulai pada 23 - 27 April 2024. Kemudian dilanjutkan penelitian administrasi calon anggota PPK, pengumuman administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis dengan sistem CAT, tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK, berlanjut wawancara calon anggota PPK, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK, penetapan calon anggota PPK, dan terakhir pelantikan yang diagendakan pada 16 Mei 2024. 

"Selain rekrutmen PPK pada 2 Mei 2024 kita juga mulai merekrut calon anggota PPS untuk Pilkada," tegas mantan Divisi Teknis KPU Karangasem. Budiasa yang juga mantan PPK Rendang menambahkan sesuai arahan pimpinan KPU RI, kesempatan ini digunakan dengan sebaik mungkin untuk mencari PPK yang lebih baik dalam Pilkada. Dengan rekrutmen PPK ini pertanda memulai dari nol, evaluasi sebelumnya tetap menjadi pertimbangan. Makanya, rekrutmen diumumkan secara terbuka dan profesional, karena akan mendapat supervisi oleh KPU Provinsi, dan dicek langsung oleh KPU RI. Sebab, rekrutmen tetap memakai sistem Siakba sehingga tercatat dengan baik. 

Ditekankan sebagai ujung tombak pemilu diawali rekrutmen PPK, diharapkan bakal calon PPK memiliki integritas dan loyalitas kepada KPU sesuai regulasi. Sebab, badan Adhoc tidak hanya pemahaman literasi Hukum, tapi bagaimana kepatuhan Badan Adhoc terhadap Hukum. Untuk itu yang terbaik pasti yang akan dicari. Kata dia, pimpinan juga menekankan jangan di rekrut kembali badan adhoc yang tidak menjalankan tugas dengan baik karena akan terus mencederai kepemiluan kedepan. Semoga rekrutmen PPK untuk Pilkada diyakini akan jauh lebih baik kedepannya.

Putu Darma Budiasa menambahkan anggota PPK yang akan dilantik setelah melalui proses yakni sebanyak 5 orang tiap Kecamatan, dari 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem sehingga total 40 anggota PPK yang bertugas di tingkat Kecamatan pada Pilkada serentak 27 November 2024. Sementara untuk PPS akan direkrut sebanyak 234 anggota PPS yang akan bertugas di 78 desa dan Kelurahan. (Ami)