Kuatkan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik

Sekda Kota Denpasar Tandatangani Komitmen Bersama Pemerintah Daerah

Denpasar, BaliKini.Net - Guna melakukan penguatan komitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik se- Provinsi Bali, Ombudsman Republik Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan workhsop serta penandatanganan komitmen penguatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Sekda se-Provinsi Bali, di Hotel Inna Heritage Denpasar, Selasa (30/7).  Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, Gubernur Bali, Wayan Koster, Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara dan seluruh  Sekda Se Bali serta OPD terkait. 

Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan terima kasih atas kehadiran karena ini adalah bentuk sinergitas khususnya dalam pelayanan publik yang terintegrasi. Sementara itu menurutnya, zona kepatuhan pemerintah di wilayah terhadap standar pelayanan publik, sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2018 Kota Denpasar sudah sangat baik berada pada zona hijau. “Terima kasih atas kerja keras semua Pimpinan Daerah, Sekda dan jajaran atas kerja keras dan ketaatannya,” ungkapnya.

Menurutnya, pertemuan ini sahgat penting agar Pemda/Pemkot lebih responsif terhadap pengaduan. Agar kedepan sistem pengaduan publik agar terintegrasi. sehingga lebih bersih lebih bisa dikontrol dan bisa diawasi.  “Jangan sampai alergi dengan kontrol publik, karena ini adalah bentuk transparansi dan kepercayaan piblik,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara menyambut baik dan berkomitmen dalam penguatan pelayanan publik. “Di Kota Denpasar memang kami memang sudah mempunyai Mal Pelayanan Publik, dengan semangat melayani Sewaka Dharma,” ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikan tentu dengan sinergitas ini akan semakin baik dengan jangkauan pelayanan yang saling bersinergi. (Dev/r4)