PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

Para jajaran Menteri terkait mengumumkan barang dan jasa premium /mewah yang dikenakan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12). (Ghita/VOA)

Pemerintah mengumumkan daftar barang dan jasa premium (mewah) yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA , VOA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Kebijakan ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi sebesar 12 persen per 1 januari,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12).

Airlangga menjelaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

PPN 12 persen juga, katanya dikenakan untuk jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik untuk pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150.000-Rp200.000 per kilogram dia tidak dikenakan PPN,” ungkap Menkeu Sri.

“Jasa pendidikan premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, jasa kesehatan yang premium dan untuk pelanggan listrik 3500-6600 VA dikenakan PPN (12 persen),” tambahnya.

Selain itu, Menkeu Sri juga menuturkan bahwa ada barang-barang tertentu dikenai PPN 12 persen, namun hanya menanggung PPN 11 persen, seperti tepung terigu dan gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyakita. Pemerintah, katanya, jelasnya akan menanggung selisih PPN 1 persen dari barang-barang tersebut.

Mantan managing director Bank Dunia ini menekankan kebijakan ini dilakukan karena selama ini insentif pembebasan tarif PPN umumnya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.

“Fasilitas pembebasan PPN yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya yaitu desil 9,10. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati Rp91,9 triliun pembebasan PPN diikuti desil 9, Rp41,1 triliun dan kita lihat baru kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menjelaskan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai imbas dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini yang diperuntukkan bagi beberapa sektor, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, dan sektor perumahan.

Untuk rumah tangga, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing 10 kilogram selama dua bulan, dan diskon listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang 450-2200 VA.

Untuk UMKM, kata Menkeu Sri, pemerintah akan memberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen dari omzet sampai dengan 2025 melalui revisi peraturan, sementara UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun kembali dibebaskan dari PPh.

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum daftar barang dan jasa premium atau mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen cukup bagus mengingat barang dan jasa itu hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.

“Menurut saya mestinya OK, karena kalau premium berarti hanya kelas atas yang konsumsi karena barangnya juga mahal. Tapi titik kritisnya adalah benar tidak itu? Detailnya perlu dilihat lagi, harus hati-hati jangan sampai ada barang yang masih merupakan bagian daripada konsumsi masyarakat kelas menengah, karena yang perlu diobati adalah kelas menengah,” ungkap Faisal kepada VOA.

Selain itu, ia melihat bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan tidak terlalu cukup untuk menyembuhkan kondisi kelas menengah yang jumlahnya terus menurun pasca pandemi COVID-19. Faisal mencontohkan diskon tarif listrik 50 persen untuk daya terpasang 2200 VA sebenarnya bisa membantu kelas menengah, namun jika insentifnya hanya diberikan dua bulan saja, tidak akan berdampak signifikan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah cermat dalam memberlakukan kebijakan.. Ia menekankan pemerintah juga harus fokus dalam upaya memulihkan daya beli masyarakat kelas menengah.

“Jadi artinya kalaupun pemerintah tidak memberikan insentif, at least jangan menambah beban (untuk kelas menengah). Kalau ada kebijakan pajak yang baru PPN 12 persen harus hati-hati bahwa list barangnya tidak kena (yang dikonsumsi) kalangan menengah demikian juga yang lain. Jadi bukan hanya PPN, karena ini akumulasi berbagai macam kebijakan, misalnya mau menaikkan premi BPJS Kesehatan, gaji dipotong untuk Tapera,” pungkasnya. [gi/ab]

Di tengah Kecaman China, Ketua DPR AS Mike Johnson Berbicara dengan Presiden Taiwan

Ketua DPR AS, Mike Johnson, berbicara melalui telepon saat berada di Gedung Capitol, Washington, pada 1 Desember 2023. (Foto: AP/J. Scott Applewhite)

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Amerika Serikat telah menolak keberatan China atas persinggahan Presiden Taiwan Lai Ching-te di Hawaii dan Guam dalam lawatannya ke wilayah Pasifik, dengan menegaskan kembali bahwa transit melalui AS yang dilakukan oleh para pemimpin Taiwan yang dipilih secara demokratis adalah hal yang rutin dan konsisten dengan kebijakan bipartisan AS yang telah lama berlaku.

Di tengah kritik China, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dan mantan Ketua DPR dari Partai Demokrat Nancy Pelosi masing-masing berbicara secara terpisah dengan Lai, menggarisbawahi dukungan AS yang teguh untuk Taiwan.

Johnson melakukan pembicaraan telepon pada Rabu (4/12) sore dengan Lai, yang baru saja tiba di Guam setelah mengunjungi sekutu Taiwan di Pasifik, Tuvalu, menurut sumber yang berbicara kepada VOA dengan syarat anonim.

Pembicaraan telepon pertama

Pembicaraan melalui telepon tersebut menandai percakapan langsung pertama antara ketua DPR AS dan Lai sejak Lai memangku jabatan pada bulan Mei. Johnson sebelumnya telah memberikan selamat kepada Lai atas pemilihannya pada bulan Januari dan memperbarui komitmen Amerika Serikat terhadap keamanan dan demokrasi mitra-mitra AS di Indo-Pasifik.

Lai tiba di Guam pada Rabu malam untuk singgah sebentar dan akan berangkat pada Kamis (5/12) sore menuju Palau, perhentian terakhir dalam lawatannya selama seminggu ke Pasifik. Perjalanan yang dimulai pada 30 November itu juga mencakup pemberhentian di Hawaii dan Kepulauan Marshall. Perjalanan luar negeri Lai ini adalah yang pertama sebagai presiden.

VOA telah menghubungi kantor Johnson untuk meminta komentarnya.

Kebijakan bipartisan AS

“Setiap presiden Taiwan yang dipilih secara demokratis pernah singgah di Amerika Serikat,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada VOA pada minggu ini.

Dipandu oleh Undang-undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike Bersama AS-China, dan Enam Jaminan, juru bicara itu menambahkan bahwa kebijakan AS terhadap Taiwan tetap konsisten pada semua pemerintahannya selama 45 tahun.

Pejabat senior AS itu juga mengatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut — yang merupakan fondasi kebijakan “Satu China” Washington — tidak memuat bahasa yang secara eksplisit melarang presiden Taiwan singgah di wilayah AS.

Penentangan Beijing

Namun, Beijing menuduh Washington mencampuri apa yang disebutnya “urusan internalnya.”

Para pejabat China mengatakan mereka “dengan tegas menentang” segala bentuk interaksi resmi antara AS dan Taiwan, yang dianggapnya sebagai provinsi pembangkang.

“Tidak ada yang akan menghalangi China untuk menegakkan kedaulatan nasional dan integritas teritorial,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kepada para wartawan minggu ini.

Taiwan mengatakan ancaman China atas kunjungan Lai bersifat kontraproduktif. [lt/rs]

Prodi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Unwar Raih Akreditasi Unggul

Denpasar , Bali Kini - Civitas akademika Universitas Warmadewa (Unwar), khususnya Fakultas Pascasarjana Unwar kini tengah bergembira. Pasalnya, salah satu Program Studi Magister (Prodi S2) yang dikembangkan telah berhasil meraih akreditasi unggul. Yakni, Prodi Magister Manajemen (MM). 

Akreditasi Unggul ini diraih berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) No. 1149/DE/A.5/AR.10/IV/2024. Sertifikat Akreditasi Unggul Prodi Magister Manajemen ini berlaku sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan 5 April 2029.

Atas capain ini, Rektor Unwar Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengucapkan selamat kepada seluruh pimpinan manajemen Prodi MM Fakultas Pascasarjana Unwar atas raihan akreditasi Unggul. Capain ini menunjukkan bahwa proses Tri Dharma Perguruan Tinggi telah berjalan dengan baik. Dikatakan, akreditasi unggul ini akan menambah geliat aktivitas di Unwar, terutama di Prodi MM Fakultas Pascasarjana.

“Dengan terakreditasinya berarti Prodi ini sudah tidak diragukan lagi, sehingga dengan akreditasi unggul maka mahasiswa yang menyelesaikan studi mulai saat ini sampai 4 tahun ke depan sudah menyandang lulusan dengan akreditasi unggul dalam ijazahnya dan dalam proses pembelajaran serta proses Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya,” ujar Prof. Pandit.

Prof. Pandit mengatakan bahwa tahun 2024 ini hampir seluruh Prodi melalukan re-akreditasi. Pihaknya berharap prodi-prodi yang melakukan reakreditasi bisa meraih akreditasi unggul. Dengan demikian, apa yang menjadi visi Unwar, yaitu bermutu, berwawasan ekowisata, dan berdaya saing global tahun 2034 bisa terwujud. “Lahirnya akreditasi unggul membuktikan bahwa Warmadewa tekah dipercaya oleh stakeholders kita. Dan dalam waktu dekat ini kami akan membuka prodi baru, yaitu Prodi Magister Akuntansi,” tandasnya.

Dekan Pascasarjana Unwar, Prof. Dr. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H.,M.Hum., mengaku bersyukur karena satu lagi prodi yang dikembangkan di Fakultas Pascasarjana berhasil meraih akreditasi unggul. Sehingga, dari 7 Prodi S2 dan 1 Prodi Doktor (S3) yang dikembangkan, 3 diantaranya telah terakreditasi unggul. Yakni, Prodi MM, Magister Kenotariatan (MKn), dan Magister Ilmu Linguistik (MIL). Sedangkan, prodi lainnya telah terakreditasi baik sekali. Dengan raihan akreditasi unggul dan baik sekali ini, diharapkan prodi-prodi yang ada di Fakultas Pascasarjana Unwar bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, terutama lulusan S1 untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Sebab, lulusan dari prodi yang telah terakreditasi unggul maupun baik sekali sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

Kaprodi Magister Manajemen Unwar, Dr. Ida Bagus Udayana Putra,S.E.,M.M., didampingi Sekprodi Dr. Ni Luh Putu Indiani, S.E.,M.M., mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Prodi MM sehingga bisa meraih akreditasi unggul. Dikatakan, proses tahapan akreditasi unggul Prodi MM cukup lama, yaitu hampir 1,5 tahun. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mempertahankan bahkan meningkatkan akreditasi unggul ini dengan berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kreatif dan inovatif. Begitu juga kerjasama internasional juga akan terus ditingkatkan. Apalagi, saat ini Prodi MM memiliki mahasiswa aktif sebanyak 176 orang. Setiap penerimaan mahasiswa baru ditargetkan sebanyak 70 orang.[rls/jr]

Luhut: Jokowi Dukung Prabowo dan Tidak Campuri Pemilu

Presiden Jokowi bersalaman dengan salah satu bakal calon presiden Prabowo Subianto di Istana, 30 Oktober 2023. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

VOA Indonesia - Luhur Binsar Pandjaitan, sekutu lama Presiden Joko Widodo, melancarkan pembelaan gigih terhadap pemimpin tersebut yang tengah menghadapi badai kritik. Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi ini membantah Jokowi melakukan campur tangan politik dalam upaya mempengaruhi hasil pemilihan presiden minggu depan.

Dalam sebuah wawancara yang disiarkan Rabu (7/2) di CNN Indonesia, Luhut membenarkan bahwa Presiden Jokowi mendukung kandidat terdepan dan mantan saingannya, Prabowo Subianto, sebagai kandidat yang paling mungkin melanjutkan agendanya setelah satu dekade berkuasa.

Jokowi, yang tidak dapat mencalonkan diri kembali dan belum secara eksplisit mendukung seorang kandidat, telah menghadapi banyak tuduhan pelanggaran etika dan campur tangan menjelang pemilu tanggal 14 Februari, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi pada menit-menit terakhir untuk mengubah peraturan pemilu, yang memungkinkan putranya menjadi cawapres Prabowo. Jokowi membantah semua itu.

Luhut mengatakan, tidak ada yang salah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu dipimpin oleh adik ipar Jokowi, yang hingga saat ini masih duduk sebagai salah satu hakim di lembaga itu,

Hakim tersebut ditegur oleh panel etika karena sengaja mengizinkan "intervensi dari pihak eksternal," yang tidak disebutkan namanya.

“Apakah menurut Anda presiden bisa mempengaruhi kesembilan hakim tersebut? Kalau begitu, pasti ada yang salah dalam proses pengangkatannya,” kata Luhut kepada CNN Indonesia.

Ketika ditanya mengapa Jokowi mendukung Prabowo, Luhut mengatakan bahwa presiden yakin bahwa ia adalah kandidat yang tepat untuk memajukan kebijakan ekonominya, seperti menciptakan industri hilir untuk mengolah sumber daya alam setelah keberhasilan penerapannya pada nikel.

“Kesinambungan ini menunjukkan kecintaan Jokowi terhadap republik ini. Program-program yang ada saat ini merupakan kekuatan yang akan meningkatkan perekonomian Indonesia,” kata Luhut.

“Pemerintahan lain mungkin akan menghambat kemajuan yang dicapai negara kaya sumber daya alam ini dalam meningkatkan pendapatan,” katanya, seraya menambahkan bahwa hanya Prabowo yang telah menunjukkan dukungan kuat terhadap kebijakan hilirisasi yang diusung Jokowi.

Meskipun pesaingnya, Anies Baswedan, mengkritik pesatnya ekspansi pengolahan nikel, ketiga kandidat presiden mengatakan bahwa mereka akan terus mengembangkan industri pengolahan sumber daya alam.

“Itu tidak ada hubungannya dengan putranya yang mencalonkan diri,” kata Luhut tentang dukungan Jokowi terhadap Prabowo. "Masuk akal jika ada yang menginginkan anaknya menjadi wakil presiden."

Beberapa analis mengatakan dukungan Jokowi terhadap Prabowo dan putranya sebagai pasangannya adalah manuver yang diperhitungkan untuk melindungi warisannya dan mempertahankan pengaruh politiknya setelah ia mengundurkan diri tahun ini.

Luhut memuji Prabowo yang dituduh - tetapi membantah - melakukan pelanggaran HAM pada 1990-an saat menjadi komandan pasukan khusus. Luhut mengatakan, masyarakat tidak boleh terpaku pada masa lalu Prabowo.

“Saya tidak pernah meragukan rasa nasionalismenya, konsistensinya tidak pernah saya ragukan, dan kecintaannya terhadap republik ini tidak pernah saya ragukan,” kata Luhut. [ab/lt]

Menlu AS Bertemu dengan Anggota Kabinet Perang Israel di Tel Aviv

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, tengah, bertemu dengan mantan Panglima Angkatan Pertahanan Israel Gadi Eisenkot dan mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Tel Aviv, Israel, 8 Februari 2024. (Foto: AP)

VOA Indonesia - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (8/2) bertemu dengan para anggota kabinet perang Israel di Tel Aviv, selagi dia mengunjungi Timur Tengah untuk mencoba menjadi perantara kesepakatan yang dapat memberikan kelonggaran dalam perang Israel melawan Hamas.

Para pejabat Israel termasuk Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota Kabinet Perang Benjamin Netanyahu, dan Gadi Eisenkot, mantan panglima militer dan anggota Kabinet Perang.

“Senang sekali bisa bertemu dengan Gantz, Eisenkot, dan berkesempatan berbicara tentang keberadaan kita dan tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu saja, fokus kita pada para sandera dan keinginan kuat kita untuk melihat mereka kembali ke rumah keluarga masing-masing,” kata Blinken pada awal pertemuan itu.

Blinken juga bertemu dengan pemimpin oposisi Israel Yair Lapid di Tel Aviv pada Kamis.

Pada hari Rabu, Blinken mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas masih mungkin terjadi, meskipun kedua pihak berbeda pendapat dalam persyaratan inti kesepakatan.

Blinken berusaha untuk memajukan perundingan gencatan senjata sambil mendorong penyelesaian pascaperang yang lebih besar di mana Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan “jalan yang jelas, kredibel, dan terikat waktu menuju pembentukan negara Palestina.”

Perang di Gaza telah memasuki bulan kelima, menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, membuat sebagian besar penduduk wilayah tersebut mengungsi dan memicu bencana kemanusiaan.

Perang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel, di mana militan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang.

Hamas masih menyandera lebih dari 130 orang, tetapi sekitar 30 di antaranya diyakini telah tewas. [lt/ab]

Aktivis Protes Industri Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim COP28

 

Para aktivis, Selasa (5/12), memprotes kehadiran industri minyak, gas, dan batu bara pada KTT PBB COP28 di Dubai. Mereka menuntut diakhirinya penggunaan bahan bakar fosil, yang merupakan sumber utama penyebab perubahan iklim.

BALI KINI , DUBAI, UEA (REUTERS) — 

Dalam aksinya, puluhan aktivis menyerukan "keadilan iklim." Mereka membawa spanduk bertuliskan "Just + Equitable, Fossil Fuel Phase Out, Stop Fueling the Fire," intinya menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil.

Meskipun perundingan iklim PBB pada masa lalu telah memicu demonstrasi besar-besaran, termasuk COP26 di Glasgow pada 2021 dan COP21 di Paris pada 2015, demonstrasi tahun ini tidak banyak terdengar. Pasalnya, di negara tuan rumah acara tersebut, Uni Emirat Arab (UEA), kebebasan berpendapat dibatasi.

PBB dan UEA mengizinkan aksi-aksi protes yang telah disetujui sebelumnya dilakukan di lokasi COP28 dan sejauh ini belum ada aksi protes di luar lokasi itu. Aktivis yang ikut dalam demonstrasi COP28 mengatakan mereka merasa terkekang dan mengomentari kurangnya kehadiran masyarakat sipil akar rumput setempat.

“Kami ingin menuntut diakhirinya semua penggunaan bahan bakar fosil, baik yang emisinya sudah dikurangi maupun yang tidak dikurangi,” cetus aktivis Zimbabwe, Lorraine Chiponda, 37, kepada kantor berita Reuters setelah berbicara dalam salah satu demonstrasi.

Unjuk rasa pasa aktivis menentang bahan bakar fosil, saat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Unjuk rasa pasa aktivis menentang bahan bakar fosil, saat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Negara-negara yang memproduksi atau bergantung pada bahan bakar fosil menekankan potensi penggunaan teknologi untuk “mengurangi” atau menangkap emisi dibandingkan mengakhiri penggunaan bahan bakar tersebut.

“Sangat mengecewakan bahwa COP28 diadakan di UEA mengingat ketergantungan mereka yang besar terhadap bahan bakar fosil dan dorongan mereka terhadap bahan bakar fosil,” imbuhnya.

Ia menambahkan, seruan dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap hanyalah pengalih perhatian yang memungkinkan terus digunakannya bahan bakar itu. Ia ragu bahwa para delegasi akan mencapai kesepakatan yang akan bermanfaat bagi lingkungan pada pertemuan puncak tersebut.

Aktivis Kolombia, Andres Gomez, 47, melakukan perjalanan dari Amerika Selatan untuk ikut dalam COP28. Dia mengatakan transisi ini harus “adil” yang berarti para pencemar besar harus mengambil tindakan terlebih dahulu.

“Kalau kita berpikir dan berbicara tentang transformasi, ini harus dilakukan secara adil. Artinya, ada banyak negara yang menjadi bagian dari masalah ini dan mereka mendapat manfaat lebih besar dari industri bahan bakar fosil dibandingkan negara lain seperti Kolombia. Kami benar-benar membutuhkan uang itu tetapi kami tidak sebesar pihak-pihak lain yang secara historis berkecimpung dalam bisnis ini," sebutnya.

Pemerintah-pemerintah di COP26 sepakat akan mengurangi penggunaan batu bara, yang merupakan bahan bakar fosil yang paling menimbulkan polusi. Tahun ini, banyak negara yang masih terpecah mengenai peran bahan bakar fosil pada masa depan.

Aksi demo menentang bahan bakar fosil, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Aksi demo menentang bahan bakar fosil, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Dilangsungkannya COP28 di UEA, negara penghasil minyak, telah menuai kritik. Begitu pula keputusan negara itu menunjuk Sultan Al Jaber, CEO perusahaan minyak negara ADNOC, sebagai presiden COP28.

Jaber menegaskan bahwa industri bahan bakar fosil harus diikutsertakan dalam KTT. Ia menegaskan bahwa perusahaan minyak dan gas harus menjadi bagian dari diskusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Aktivis masyarakat adat Thomas Joseph dari California mengatakan ia khawatir bahwa industri bahan bakar fosil “memimpin negosiasi” menuju hasil “bisnis seperti biasa”.

Sementara itu, aktivis Filipina, Jainno Congon, 24, mengatakan teknologi penangkap karbon yang dianjurkan beberapa orang adalah “gangguan berbahaya” dan “solusi palsu” untuk mengatasi perubahan iklim.*

Sementara itu, sebuah kelompok lingkungan mengajukan gugatan ke organisasi internasional, menuduh lembaga kredit ekspor Amerika masih menginvestasikan dana pembayar pajak ke dalam proyek bahan bakar fosil di luar negeri meskipun pemerintah berjanji akan mengakhiri investasi tersebut.

Kelompok Lingkungan Gugat EXIM Terkait Pinjaman Bahan Bakar Fosil

Gugatan yang diajukan Friends of the Earth ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu menuduh pembiayaan proyek besar minyak dan gas di luar negeri oleh Bank Ekspor-Impor (EXIM) melanggar janji pemerintahan Biden untuk menghentikan pendanaan publik internasional untuk bahan bakar fosil.

Dikatakan bahwa EXIM belum mengambil tindakan substantif untuk mengurangi portofolio proyek dan transaksi emisi gas rumah kaca, dan tidak mengungkap seluruh cakupan emisi yang akan timbul sebagai dampaknya.

EXIM dalam pernyataan kepada Reuters mengatakan pihaknya berupaya menyelaraskan dengan agenda iklim pemerintah sambil mematuhi aturan yang melarang diskriminasi hanya berdasarkan industri, sektor, atau bisnis. “Setiap perubahan terhadap Piagam EXIM harus disahkan melalui tindakan Kongres,” kata pernyataan itu.

Presiden EXIM Reta Jo Lewis mengunjungi Dubai minggu ini sebagai bagian dari delegasi Amerika ke KTT iklim COP28, di mana Amerika mendukung pengurangan bahan bakar fosil secara bertahap.

Friends of the Earth mengatakan bahwa dari 2017 hingga 2021, EXIM mendanai proyek bahan bakar fosil $5,78 miliar sementara hanya $120 juta untuk energi bersih. Kelompok lingkungan itu mengatakan bahwa EXIM juga sedang mempertimbangkan proyek-proyek bahan bakar fosil baru, termasuk kilang besar minyak di Indonesia, kilang minyak di Bahama, turbin gas di Irak, dan pembelian gas alam cair oleh raksasa perdagangan komoditas Trafigura.

“Bank itu berulang kali tidak memikul tanggung jawabnya atas dampak dukungannya terhadap bahan bakar fosil terhadap masyarakat dan memperburuk perubahan iklim,” kata Kate DeAngelis, manajer program keuangan internasional senior Friends of the Earth. Kelompok tersebut mengatakan OECD memiliki kekuatan untuk memaksakan proses mediasi jika gugatan itu didukung.

OECD tidak segera membalas permintaan komentar dari Reuters. [ka/jm]

Kunjungan Menlu AS ke Indonesia Bertemu Menlu RI dan Presiden Jokowi

Kunjungan Menlu AS ke Indonesia Bertemu Menlu RI dan Presiden Jokowi

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengunjungi Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah negara Asia. Selain bertemu Menlu RI dan Presiden Jokowi, Pompeo juga menghadiri dialog yang diprakarsai GP Ansor.