Wagub Giri Prasta Dukung Semangat Anak Muda Kembangkan Olahraga Pelayaran di Bali

 

Laporan Reporter : Tim Lpt Denpasar 

Bali Kini – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengapresiasi semangat Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PORLASI) Provinsi Bali dalam upaya mengembangkan olahraga layar di Bali.  

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pengurus PORLASI Provinsi Bali, yakni Ketua umum PORLASI BALI I Made Astika Oye Wahyudi, Wakil Ketua Letkol Laut P. Gede Padang Suryawan dan Pelatih Layar PORLASI BALI I Ketut Diarta, bersama dengan Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (25/3).  

Menurutnya, Bali terkenal dengan pantainya yang indah, sehingga sangat cocok untuk mengembangkan olahraga layar. Selain dapat mencetak prestasi, olahraga ini juga berpotensi menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencoba wahana baru di lautan.  

Ia juga meminta PORLASI untuk terus menjaring bibit-bibit unggul agar dapat dilatih dan dikembangkan menjadi atlet layar. “Mungkin bisa dimulai dengan sosialisasi di sekolah-sekolah pesisir agar anak-anak muda tertarik dengan olahraga ini. Setelah itu, bisa lebih fokus pada pengembangan prestasi. Jika Bali berprestasi dalam olahraga ini, maka akan semakin terkenal dan menarik lebih banyak wisatawan,” jelasnya.  

Mantan Bupati Badung dua periode ini juga berharap semakin banyak anak muda yang tertarik menekuni olahraga ini. “Selain mencetak atlet, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan dengan menjadikan mereka sebagai pemandu bagi wisatawan yang ingin mencoba olahraga layar,” tutupnya.  

Sementara itu, Wakil Ketua PORLASI Bali Letkol Laut P. Gede Padang Suryawan mengatakan bahwa Bali memiliki potensi alam yang sangat mendukung pengembangan olahraga layar. Saat ini, prestasi atlet layar Bali cukup membanggakan, terbukti dengan perolehan medali emas di PON XXI Aceh dan Sumatera Utara oleh atlet I Wayan Wiranatha. “Kami yakin banyak anak muda berpotensi di Bali yang bisa kita kembangkan,” ujarnya.  

Olahraga layar, menurutnya, juga telah dipertandingkan di Olimpiade, sehingga dengan pembinaan yang baik sejak dini, atlet-atlet Bali memiliki peluang untuk bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.  

Ia pun sependapat dengan Wagub Giri Prasta bahwa olahraga layar dapat menjadi atraksi wisata baru di Bali. Oleh karena itu, persiapan yang matang sejak dini dapat mempercepat realisasi rencana tersebut.

Ny. Putri Koster Apresiasi GPM untuk Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Jelang Hari Raya

Laporan Reporter : Tim Lpt Bangli 

Bali Kini - Ketua TP PKK yang juga sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menyambut baik pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga menjelang hari raya keagamaan. Hal itu diutarakannya saat mengunjungi kegiatan GPM di Halaman Kantor TVRI Bali, Rabu (19/3/2025).

GPM yang diselenggarakan serentak di 22 titik stasiun TVRI pusat dan daerah ini juga dihadiri oleh Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Bali.

Setibanya di lokasi, Ny. Putri Koster menyambangi stan yang menjual berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras, minyak goreng, telur, buah-buahan, hingga olahan makanan seperti nasi bungkus dan keripik. Seperti biasa, wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Bali ini memborong berbagai produk yang ditawarkan. Selanjutnya, barang belanjaan tersebut dibagikan kepada staf TVRI Bali.

Ny. Putri Koster menilai kegiatan ini sangat positif karena memberi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berjualan berbagai kebutuhan pokok. Ke depan, ia berharap kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan menghadirkan langsung para petani.

"Waktu zaman pemulihan Covid, kita kan sempat menggelar pasar gotong-royong. Itu bagus, dapat mendorong semangat petani kita," ucapnya.

Usai mengunjungi GPM, pendamping orang nomor satu di Bali ini berkesempatan bertatap muka dengan pegawai TVRI. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis sumber.

Ia menyampaikan bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber telah diterbitkan enam tahun lalu. Namun, sejauh ini Ny. Putri Koster menilai belum ada pola yang efektif dalam menyelesaikan masalah sampah. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari semua pihak, khususnya jajaran TVRI Bali, untuk turut serta dalam gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Salah satu pola yang disarankannya adalah dengan membuat teba modern di area kantor.

"Caranya sederhana, buat lubang sedalam dua meter menggunakan bis (buis beton,red) yang ditumpuk. Sampah organik nanti bisa ditampung di situ," ujarnya.

Sambutan positif terhadap GPM juga disampaikan oleh Ny. Seniasih Giri Prasta. Menurutnya, kegiatan ini memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga menjelang hari raya keagamaan.

Ia berharap kegiatan GPM dapat diperbanyak dan diperluas agar hasil pertanian semakin banyak terserap.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menginformasikan bahwa GPM dilaksanakan secara serentak dari pusat hingga daerah, termasuk di Provinsi Bali.

"Tujuannya adalah untuk mengintervensi gejolak harga yang naik turun di pasar menjelang hari raya," ucapnya.

Dengan melibatkan 20 pedagang, berbagai produk ditawarkan dalam GPM, seperti beras, minyak goreng, buah, dan makanan olahan. Sunada menambahkan bahwa GPM mendapat sambutan antusias dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih murah dibanding harga di pasaran. 

Gubernur Tegaskan Pesan Leluhur sebagai Panduan Pembangunan Bali

 

Laporan Reporter : De Arna 

Denpasar , Bali Kini - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali lima tahun ke depan akan berlandaskan pada pesan luhur warisan nenek moyang, yang mengajarkan keseimbangan antara alam, manusia, dan budaya. 

Koster menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Bali pada Selasa, 4 Maret 2025. Rapat paripurna ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan pidato perdananya setelah dilantik kembali sebagai Gubernur Bali bersama Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta.

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan jajaran pejabat daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan anggota legislatif, Koster menekankan bahwa keberhasilan Pilkada 2024 adalah bukti kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya yang berorientasi pada pembangunan berbasis kearifan lokal.

"Keberhasilan ini merupakan anugerah luar biasa dari Hyang Widhi Wasa, Ida Bhatara Sasuhunan, Ida Dalem Raja-raja Bali, Guru-guru Suci, Lelangit, dan Leluhur Bali. Oleh karena itu, pembangunan Bali tidak boleh keluar dari koridor wejangan leluhur yang telah diwariskan kepada kita," ujar Koster.

Koster menggarisbawahi filosofi Sad Kerthi sebagai fondasi pembangunan Bali, yang mencakup penyucian dan pemuliaan enam elemen utama kehidupan: Atma Kerthi (jiwa), Segara Kerthi (laut), Danu Kerthi (air), Wana Kerthi (hutan), Jana Kerthi (manusia), dan Jagat Kerthi (alam semesta).

Ia mengutip Bhisama Lontar Batur Kelawasan yang berisi peringatan leluhur tentang pentingnya menjaga kelestarian gunung, laut, dan keseimbangan alam. Menurutnya, jika prinsip ini diabaikan, Bali akan menghadapi ancaman serius seperti kerusakan lingkungan, degradasi budaya, dan ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.

"Jangan sekali-kali kita hidup dengan merusak alam. Jika tidak mematuhi, kita akan terkena kutukan: pangan dan air langka, umur pendek, penyakit merajalela, dan perpecahan di antara sesama," tegasnya mengutip lontar tersebut.

Koster menyoroti berbagai tantangan yang harus segera ditangani, seperti alih fungsi lahan yang semakin tinggi, ancaman ketersediaan air bersih, meningkatnya kasus narkoba dan prostitusi, serta praktik pembelian aset menggunakan nama warga lokal oleh pihak asing.

"Bali harus kita jaga agar tetap menjadi Padma Bhuwana, pusat spiritual dunia, bukan sekadar destinasi wisata yang dieksploitasi," ujarnya.

Dalam laporannya, Koster memaparkan bahwa ekonomi Bali tumbuh sebesar 5,48% pada tahun 2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,03%. Pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar, dengan 6,4 juta wisatawan mancanegara berkunjung ke Bali sepanjang tahun lalu, memberikan kontribusi Rp 107 triliun terhadap devisa nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada pariwisata adalah risiko besar bagi stabilitas ekonomi Bali. Oleh karena itu, Koster menegaskan perlunya transformasi ekonomi yang lebih seimbang dengan memperkuat sektor pertanian, industri kreatif, dan ekonomi berbasis digital.

"Kita harus memastikan keseimbangan antara sektor pariwisata dan sektor non-pariwisata, agar Bali tidak terjebak dalam ketergantungan yang rapuh," kata Koster.

Selain itu, ia menyoroti ketimpangan antara wilayah Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) dengan luar Sarbagita, di mana 86% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi hal ini, Koster berkomitmen mendorong pembangunan merata di seluruh Bali.

Sebagai landasan kebijakan 2025-2030, Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali akan dijalankan dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Mengurangi ketergantungan pada pariwisata dengan memperkuat sektor produktif lainnya. 

Selain itu, memastikan regulasi yang melindungi kepentingan rakyat Bali, termasuk kebijakan pembatasan kepemilikan properti oleh pihak asing. Begitu juga, menjaga keaslian budaya Bali dari ancaman komersialisasi yang berlebihan.

"Pembangunan Bali harus sesuai dengan jati diri kita. Kita tidak boleh kehilangan identitas karena godaan investasi yang hanya mengeksploitasi tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Dengan menutup pidatonya, Koster mengajak seluruh elemen masyarakat Bali untuk bersatu menjaga keharmonisan dan menjalankan pembangunan dengan spirit gotong royong sesuai ajaran leluhur.

"Bali bukan hanya tanah tempat kita tinggal, tetapi warisan suci yang harus kita jaga. Mari kita bangun Bali dengan hati, dengan kearifan, dan dengan kesetiaan pada pesan para leluhur," kata Koster.

Resmi Dilantik Prabowo, Gubernur Koster Ajak Krama Bali Solid Jalankan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

JAKARTA, BALI KINI -Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah terpilih pada pIlkada 2024 secara serentak di Istana Negara, Kamis 20 Februari 2025. Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2025-2030, Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta termasuk dalam 33 gubernur dan wagub yang dilantik Prabowo.  

Prabowo menyebut para kepala daerah yang dilantik merupakan pemimpin yang berhasil meraih kepercayaan rakyat di seluruh daerah. Ia menyebut, pelantikan serentak ini merupakan momen bersejarah di Indonesia serta menunjukan bahwa negara ini memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik selama proses Pilkada 2024.

Setelah pelantikan, Gubernur Koster dan wagub Giri Prasta akan bekerja keras, tegas, lurus menjalankan  pembangunan Bali dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Saat ini krama Bali telah berada dalam haluan 100 tahun Bali Era Baru 2025-2125. Ketika kembali ke Bali pada 1 Maret 2025 usai retreat di Magelang, Koster-Giri langsung tancap gas menjalankan sejumlah program prioritas.

Untuk itu, Gubernur Koster mengajak semua krama Bali solid mendukung program pembangunan dengan visi Nangun Sat kerthi Loka Bali. 

"Tyang harap di Bali bisa solid dan bersama jalankan agenda Nangun sat kerthi loka Bali dan haluan Bali 100 tahun. Sejumlah hal akan saya respon dengan tindakan keras dan tegas, untuk itu kami butuh dukungan seluruh masyarakat Bali," kata Koster sebelum mengikuti pelantikan. 

Gubernur Bali dua periode asal Desa Sembiran Tejakula ini berharap Bali bisa dibangun dalam satu kesatuan tata kelola dengan visi nangun Sat kerthi Loka Bali. 

"Semoga Bali bisa dibangun dalam satu kesatuan, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini. 

Dalam pelantikan Gubernur dan wakil gubernur terpilih, Wayan Koster didampingi sang istri Ny Putri Suastini Koster dan Wagub Giri Prasta didampingi istri tercinta Ni Kadek Seniasih. 

Ini Agenda Gubernur Koster Pasca Dilantik di Jakarta

Berikut agenda resmi Gubernur Bali Wayan Koster dan wagub Nyoman Giri Prasta setelah dilantik Presiden Prabowo pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta. 

Koster-Giri selanjutnya akan bertolak ke Magelang Jawa Tengah guna menjalani retreat selama sepekan. Setelah itu, pada 1 Maret 2025, Gubernur Koster kembali ke Bali. 

Pada Jumat 21 Februari 2025, Gubernur Koster akan bertolak ke Yogyakarta. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Magelang. Retreat kepala daerah di Akmil Magelang digelar Kementerian Dalam Negeri akan berlangsung hingga 28 Februari 2025. Seluruh kepala daerah yang telah dilantik akan digembleng di sana sebelum mulai bertugas sebagai pelayan masyarakat sejak 1 Maret 2025. (*)

Pemprov Bali Gelar Rakor Sikapi Dinamika Distribusi LPG 3 Kg

DENPASAR , BALI KINI - Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, Selasa (4/2/2025), membahas tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Rakor yang dipimpin Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali Endo Eko Satryo, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina Zico Aldillah Syahtian, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali Dewa Putu Ananta, serta Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag I Wayan Pasek Putra.  

SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan yang tidak lagi melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025. “Bersama tim Disperindag Bali, kami sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan. Stok juga relatif aman,” ujarnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan gejolak karena masyarakat harus menyesuaikan diri membeli LPG 3 Kg langsung ke pangkalan. Gejolak tersebut kemudian direspons oleh Presiden Prabowo yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.  

Menindaklanjuti arahan presiden, Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah menginstruksikan seluruh agen beserta pangkalan untuk kembali melayani pengecer yang sudah terdaftar di MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP). “Namun istilahnya bukan lagi pengecer, tapi sub pangkalan,” ujarnya. Endo menambahkan, distribusi LPG 3 Kg di Bali saat ini dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan. Sejak November 2024, Pertamina telah mendorong pengecer menjadi pangkalan resmi, namun sebagian besar menolak. Hanya 23 pengecer yang menunjukkan minat menjadi pangkalan resmi.  

Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden. Saat ini Pertamina hanya mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar. “Untuk usulan sub pangkalan baru, kami belum punya acuannya,” cetusnya.  

Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menekankan pentingnya pembenahan tata niaga LPG 3 Kg. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengusulkan pengawasan oleh perangkat desa.  

Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas akan menindaklanjuti instruksi presiden terkait distribusi LPG 3 Kg. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ini tidak sederhana dan membutuhkan penyesuaian. “Belum bisa serta merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian,” ujarnya. Untuk menstabilkan situasi, ia memandang perlu diadakan operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi terkait lokasi pangkalan dan sub pangkalan.  

Sependapat dengan Hiswana Migas, Kadisnaker ESDM juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya perangkat desa. Untuk solusi jangka panjang, ia mengusulkan evaluasi dalam pemberian subsidi. “Karena kalau subsidinya berupa barang, dibutuhkan tata kelola yang mantap dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.[rl/p]

Aksara Bali Ditetapkan Sebagai "Nama Domain Tingkat Dua", Pertama di Nusantara

DENPASAR , BALI KINI - ulan Bahasa Bali yang dilaksanakan selama Februari merupakan wujud perhatian Pemerintah Provinsi Bali dalam melestarikan dan mengutamakan bahasa, aksara, serta sastra Bali. Selain sebagai alat komunikasi, Bahasa Bali memiliki tata krama yang tinggi dan menjadi sumber etika dalam kehidupan, sehingga warisan leluhur ini harus terus dijaga.

Bulan Bahasa Bali menjadi program utama yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai hulu kebudayaan Bali. Dari bahasa yang dijiwai oleh agama Hindu lahirlah kesenian, adat istiadat, tata krama, dan berbagai nilai budaya yang menjadikan Bali sebagai pusat kebudayaan yang adiluhung.

Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya berpesan kepada seluruh masyarakat Bali, agar menggunakan bahasa Bali tidak hanya saat Bulan Bahasa Bali saja. namun semangat menggunakan bahasa, aksara, dan sastra Bali dilakukan setiap hari, baik di lingkungan keluarga, di tempat kerja, di sekolah, terlebih pada acara-acara bernuansa adat Bali.

“Bahkan jika bisa setiap hari membaca aksara Bali, sehingga semakin banyak yang mampu untuk mempelajari pustaka-pustaka lontar dan sumber sastra lainnya, karena dari pustaka dan sumber sastra tersebutlah kita akan mampu menerangi jalan kita dalam mengarungi kehidupan ini,” pintanya.

Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 mengangkat tema "Jagat Kerthi-Jagra Hita Samasta", yang memiliki makna bahwa Bulan Bahasa Bali merupakan altar pemulian Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, sebagai sumber kesadaran menuju semesta raya. Bulan Bahasa Bali VII tahun 2025 sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan isi dari Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018, tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. 

Bulan Bahasa Bali tahun 2025 dirangkai dengan berbagai inovasi untuk dapat mengikuti perkembangan jaman, yakni menggunakan konsep ekosistem Kerangka Statistik Budaya (KSB) yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2019.

Bulan Bahasa Bali diharapkan mampu masuk dan dilaksanakan di seluruh ruang aktivitas masyarakat Bali, seperti di Desa Adat, Desa Dinas, Lembaga Pendidikan dari PAUD sampai

perguruan tinggi termasuk lembaga swasta, perbankan, dan lain sebagainya. "Jadikanlah Bulan Bahasa Bali sebagai sarana untuk membumikan bahasa Bali agar merasuk dalam sanubari masyarakat Bali, sehingga dapat menjadi pedoman dalam kehidupan,” tukas Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya.

Bulan Bahasa Bali diharapkan juga untuk dapat digunakan sebagai sarana dalam menuntun masyarakat Bali untuk menjalankan kewajiban, kebenaran, kebijaksanaan dan cinta kasih dalam kehidupan, Sehingga wajib  dilestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali untuk menuju alam, masyarakat, serta budaya Bali yang sejahtera, damai dan tentram.

Nilai-nilai yang dilahirkan dari kegiatan Bulan Bahasa Bali diharapkan dapat menyentuh hati seluruh masyarakat Bali, agar tidak ada ketakutan dalam menghadapi perkembangan dunia. 

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. I Gede Arya Sugiartha menyampaikan bahwa kegiatan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 ini akan diselenggarakan dari tanggal 1-28 Februari dan diisi dengan sejumlah kegiatan berupa widyatula (seminar) terkait penggunaan font aksara Bali di beberapa platform media, sehingga aksara Bali sudah mampu masuk dan bersaing di dunia digital.

Selain itu juga terdapat wimbakara (lomba) yang diikuti oleh peserta yang datang dari setiap Kabupaten/ Kota dan masyarakat umum dalam 12 lomba. Ada juga Krialoka (workshop) yang menggunakan bahasa, aksara dan sastra Bali. Ada juga reka aksara (pameran) Dharmakriya yang mencirikan transformasi bahasa, aksara dan sastra Bali dalam teknologi dan industri kreatif. Terdapat juga pagelaran berupa panggung apresiasi sastra Bali, konservasi lontar dan penganugerahan Bali Kerthi Nugraha Mahottama.

Dilaporkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali juga, bahwa Aksara Bali saat ini sudah diterapkan sebagai "Nama Domain Tingkat Dua", yang menunjukkan bahwa Aksara Bali sudah digunakan dalam alamat website. Selain itu Aksara Bali juga menjadi aksara pertama di nusantara yang mampu masuk dan diterapkan sebagai Nama Domain Tingkat Dua.

Sekaligus memeriahkan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025, nampak Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra turut serta menulis aksara Bali diatas daun lontar, serta menyaksikan penggunaan font aksara Bali di dunia digital.[pro/h]

Pj. Gubernur Mahendra Jaya Minta Dukungan Pusat untuk Atasi Kemacetan di Bali

Denpasar , Bali Kini - Pj. Gubernur S.M. Mahendra Jaya meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kemacetan di Provinsi Bali. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimasi Layanan Kebandarudaraan yang digelar di Hotel Novotel, Bandara I Gusti Ngurah Rai, pada Kamis (23/1/2025).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, melibatkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta BPKP.

Dalam paparannya, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Bali. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Terkait perkembangan pariwisata, ia menuturkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi turis mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari layanan penerbangan di Bandara Ngurah Rai yang didominasi oleh penerbangan internasional. “60 persen internasional, 40 persen domestik,” ujarnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat atas upaya penataan dan penambahan moda transportasi di sekitar bandara. Berkat langkah tersebut, ia bersyukur kemacetan di akses bandara yang terjadi tahun lalu tidak terulang tahun ini. Namun, menurutnya, penataan transportasi masih perlu terus dilakukan, khususnya di akses keluar bandara. Ia juga menyoroti pemberhentian operasi Trans Metro Dewata per 1 Januari 2025 yang berdampak pada akses menuju bandara, karena tiga koridor dari dan ke Bandara Ngurah Rai otomatis dihentikan. “Saat ini kami sedang mengupayakan pergeseran anggaran untuk bisa mengambil alih,” ujarnya seraya mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan water taxi sebagai transportasi alternatif.

Lebih lanjut, Mahendra Jaya memaparkan progres rencana pembangunan Subway Bali yang saat ini memasuki fase penetapan trace (jalur). Rute yang diusulkan meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai–Central Parkir Kuta–Seminyak–Berawa–Cemagi, Bandara I Gusti Ngurah Rai–Jimbaran–Universitas Udayana–Nusa Dua, Central Parkir Kuta–Sesetan–Renon–Sanur dan Renon–Sukawati–Ubud. Subway dinilai menjadi solusi karena pelebaran jalan di darat sulit dilakukan mengingat padatnya pemukiman penduduk. Ia berharap usulan tersebut segera disetujui oleh Kementerian Perhubungan sehingga proyek Subway Bali bisa berlanjut ke tahap berikutnya.

Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambut baik rencana pengembangan Subway Bali dan berencana membahasnya dalam pertemuan khusus. Ia menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. “Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi wisata kelas dunia,” ujar Menko yang akrab disapa AHY.

Menurut AHY, Bali merupakan pulau yang unik dengan daya tarik luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai penataan, salah satunya melalui optimasi layanan kebandarudaraan.

Menutup pertemuan, Menko AHY menyampaikan beberapa arahan tindak lanjut kepada sejumlah kementerian. Kementerian Pariwisata bersama InJourney Airport diberi tugas untuk menjadikan Bali sebagai hub pariwisata bagi wisatawan asing melalui paket wisata bertajuk Bali Plus yang terhubung dengan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memfasilitasi penyusunan regulasi guna mendukung pengoperasian water taxi. Kementerian Perdagangan ditugaskan untuk menentukan kriteria marketing points di beberapa bandara internasional guna membantu promosi produk-produk Indonesia dan meningkatkan ekspor nasional.[pro]

Ida Mahendra Jaya Dorong Desainer Bali Tonjolkan Kain Tenun Tradisional di Fashion Show 2025

Denpasar , Bali Kini – Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Ida Mahendra Jaya, melakukan kunjungan untuk memantau persiapan para desainer menjelang Fashion Show Dekranasda Bali 2025 pada Senin (13/1). Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh busana yang akan dipamerkan memenuhi ketentuan, termasuk menonjolkan penggunaan kain tenun tradisional Bali.

Ida menegaskan pentingnya penggunaan kain tenun tradisional Bali sebagai bahan utama dalam desain busana. Ia menetapkan komposisi minimal 70% kain tenun Bali pada setiap busana yang dipamerkan. Bersama desainer kenamaan Bali, Tjok Abi, serta Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Made Sudarsana, Ida memberikan masukan terhadap detail setiap desain yang ditampilkan.

“Pemilihan aksesori harus diperhatikan dengan cermat,” ujar Ida saat kunjungan. Ia juga meminta para desainer menyelesaikan desain tepat waktu, mengingat pergelaran Fashion Show Dekranasda Bali 2025 hanya tinggal beberapa hari lagi dan dijadwalkan berlangsung pada 24 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ida mengunjungi tiga desainer lokal, yaitu Gede Yudi Desain, Kwace Bali, dan Krins Studio. Gede Yudi Ardana dari Gede Yudi Desain menampilkan koleksi berbahan kain tenun endek untuk pakaian kasual, gaun malam, hingga pakaian anak-anak. Sementara Luh Putu Diah Gitanjali dari Kwace Bali menggabungkan kain tenun Bali dengan teknik bordir untuk memberikan kesan mewah. Kadek Krisna Dwipayana dari Krins Studio memilih menonjolkan desain kasual dan modern yang menjadi ciri khasnya.

Sebanyak 12 desainer Bali akan berpartisipasi dalam Fashion Show Dekranasda Bali 2025, dengan masing-masing desainer menampilkan 10 koleksi busana. Koleksi ini mencakup dua desain pakaian anak, dua desain pakaian laki-laki, serta enam desain pakaian wanita, baik kasual maupun gaun malam.

Acara ini diharapkan menjadi wadah untuk mempromosikan kain tenun tradisional Bali sebagai warisan budaya yang dapat dikemas dalam berbagai jenis busana modern.[pro]

Ringankan Beban Masyarakat, Pemprov Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

DENPASAR , BALI KINI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi memberlakukan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meringankan beban masyarakat seiring dengan pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, Sabtu (4/1).

Diskon ini juga merespons kekhawatiran masyarakat terkait pemberlakuan opsen pajak yang akan dimulai pada tahun 2025. 

Plt. Kepala Bapenda Bali Wayan Budiasa mengatakan pemberian diskon pajak juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lebih dari itu, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi serta/atau objek pajak atau objek retribusi.

“Sesuai Perda 1 Tahun 2024, Bapak Pj. Gubernur Bali memberikan keringanan terhadap pokok PKB atas kepemilikan Kendaraan Bermotor serta keringanan pokok BBNKB yang diatur dalam Pergub Nomor 30 Tahun 2024,” tambah Budiasa.

Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Pergub Nomor 30 Tahun 2024, diskon yang diberikan berupa pengurangan terhadap pokok PKB untuk kendaraan bermotor sampai dengan 200cc sebesar 14,35%, pengurangan terhadap pokok PKB untuk kendaraan bermotor diatas 200cc sebesar 12,15%, dan pengurangan terhadap pokok PKB kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah sebesar 39,76%. Sedangkan pembayaran pokok BBNKB mendapat diskon sebesar 24%. 

“Pemberian diskon PKB dan BBNKB ini mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025. Kebijakan ini dikeluarkan guna meringankan dan mengurangi beban masyarakat,” kata Budiasa.

Dalam menentukan besaran insentif atau diskon ini, Pemprov Bali mempertimbangkan agar besaran pajak yang dibayar masyarakat ekuivalen dengan tahun sebelumnya. 

“Dengan demikian, pemberlakuan opsen tidak menyebabkan naiknya PKB dan BBNKB yang harus dibayar masyarakat,” ujar Budiasa lagi.

Diharapkan dengan kebijakan ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu.[pro]

Monitoring Kamtibmas Malam Tahun Baru 2025

Badung , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang malam Tahun Baru 2025. Monitoring dilakukan melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Gedung Promoter Polda Metro Jaya dan diikuti oleh jajaran di Bali dari Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, pada malam pergantian tahun.

Turut hadir dalam monitoring tersebut Menko Polhukam Budi Gunawan, Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Mahendra Jaya menjelaskan bahwa kondisi di Bali pada malam pergantian tahun relatif aman dan kondusif dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana sebagai leading sector di bidang Kamtibmas. "Kami sempat berkeliling bersama Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Situasi kondusif dan lalu lintas, meskipun padat, namun cukup lancar. Cuaca juga baik meskipun sempat hujan, tetapi jelang pergantian tahun hujan mulai reda," tandasnya.

Sementara itu, menjawab masalah sampah, terutama sampah kiriman yang menumpuk di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya jelang malam Tahun Baru, Mahendra Jaya mengaku pihaknya sudah mengambil langkah cepat dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan sampah serta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan sampah kiriman tersebut. "Kami juga terus menggalakkan program pengolahan sampah berbasis sumber agar masyarakat semakin sadar untuk memilah dan menyelesaikan sampahnya sendiri," katanya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam laporannya menyebutkan bahwa situasi Kamtibmas menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025 masih aman dan kondusif. Ribuan personel Polda Bali bersinergi dengan Kodam IX/Udayana melaksanakan pengamanan gereja dan tempat keramaian yang dijadikan pusat perayaan pergantian tahun. "Termasuk melibatkan pengamanan adat, yakni pecalang, untuk berkolaborasi di sejumlah titik rawan kemacetan dan titik-titik perayaan Tahun Baru di Bali," jelasnya. "Ada sejumlah titik yang kita amankan saat malam pergantian tahun yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan, seperti Kuta, GWK, Sanur, Renon, dan Canggu," tambah Kapolda.

Terkait kemacetan, Kapolda menjelaskan bahwa tahun ini masalah kemacetan parah, terutama di seputaran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, relatif bisa diatasi dan tidak sampai menimbulkan stuck seperti tahun lalu. "Kami banyak belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana kami sudah memetakan titik mana saja yang perlu penebalan personel dan pengalihan arus untuk memperlancar lalu lintas," katanya.

Monitoring melalui video conference tersebut dirangkai dengan sesi tanya jawab dengan beberapa wilayah, mulai dari DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTT, Bali, Maluku, dan DKI Jakarta.

Masih di hari yang sama, rombongan juga meninjau kegiatan ibadah umat Kristiani di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung.

Pj Gubernur Mahendra Jaya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemuka agama dan umat Kristiani yang turut serta membantu menjaga situasi tetap kondusif dan aman di Bali selama perayaan Natal dan Tahun Baru. "Terima kasih atas kerja samanya. Saya ucapkan selamat Tahun Baru 2025," ujar Pj Gubernur Mahendra Jaya.[pro]

Pj. Gubernur Bali Letakkan Batu Pertama Pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, Ubud

GIANYAR , Bali Kini – Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dan menentukan sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali. Oleh karena itu, berbagai kreativitas dan inovasi perlu terus dilakukan, salah satunya pemenuhan fasilitas di sektor kesehatan agar industri pariwisata Bali semakin kompetitif. Hal ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, dalam sambutannya saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, Ubud, Gianyar, Senin (23/12).

Ditambahkannya, belajar dari pengalaman sebelumnya, keamanan dan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pariwisata yang kompetitif. "Kita pernah merasakan dampak dari peristiwa Bom Bali dan pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa. Pandangan saya, dampak pandemi COVID-19 jauh lebih luas dibandingkan peristiwa Bom Bali. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam segala hal, seperti lingkungan yang sehat/sanitasi serta ketersediaan layanan kesehatan," tegasnya.

"Di semua kawasan pariwisata, idealnya harus tersedia layanan kesehatan yang bermutu, berstandar internasional, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat jika terjadi kondisi darurat. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi wisatawan untuk berkunjung dan beraktivitas," imbuhnya.

Pelayanan di rumah sakit, puskesmas, klinik utama, maupun klinik pratama, termasuk laboratorium serta apotek di Bali, harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bali dan wisatawan.

Sebagian besar fasilitas kesehatan di Bali sudah terakreditasi dengan capaian Paripurna. Bahkan, terdapat dua rumah sakit pemerintah, yakni Rumah Sakit Prof. Ngoerah dan Rumah Sakit Bali Mandara, serta tiga rumah sakit swasta yang terakreditasi internasional, yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit BIMC Nusa Dua, dan Rumah Sakit BIMC Kuta.

Saat ini, di Bali terdapat 81 rumah sakit, 120 puskesmas, 118 klinik utama, dan 244 klinik pratama. Dengan adanya pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, jumlah klinik pratama di Bali akan bertambah menjadi 245. Hal ini semakin menambah fasilitas kesehatan berstandar internasional di Bali.

Di Bali, sudah terdapat beberapa klinik pratama berstandar internasional, di antaranya Klinik Pratama Prime Plus Medical di Banjar Dinas Tegal Gundul – Canggu, Klinik Prima Medika Nusa Dua, dan Klinik Lingkar Medika. Dengan keberadaan sejumlah rumah sakit dan klinik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.

Secara khusus, Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Desa Adat Padangtegal, Ubud, yang telah menginisiasi pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal. Ia berharap pembangunan klinik ini dapat selesai tepat waktu agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, baik, dan berkualitas kepada masyarakat serta wisatawan yang datang ke Ubud. Hal ini sekaligus akan meningkatkan kualitas pariwisata di kawasan wisata budaya Ubud, yang sudah dikenal luas sebagai salah satu destinasi unggulan dan jantung pariwisata Bali.

Bendesa Desa Adat Padangtegal, I Made Parmita, menyatakan bahwa pembangunan klinik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ubud, khususnya Desa Padangtegal, akan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, kawasan wisata Monkey Forest yang menjadi daya tarik utama memerlukan pelayanan kesehatan prima untuk menjamin kenyamanan pengunjung, mengingat di sepanjang jalan kawasan ini belum tersedia klinik yang memadai untuk masyarakat umum.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. I Gede Arya Sugiartha; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom; Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara; Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Wayan Swenten; Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, Ni Nyoman Ariyuni; Direktur Utama Rumah Sakit BROS Denpasar, Ida Bagus Indrajaya; General Manager Mandala Suci Wanara Wana Monkey Forest, Anak Agung Ngurah Bagus Bhaskara; serta jajaran terkait lainnya. [pro]

Pj. Gubernur Bali Kenalkan Platform SIGENTING untuk Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Apresiasi dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN

BANGLI , BALI KINI  – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, didampingi Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, menghadiri acara Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama mitra kerja tahun 2024, yang digelar di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (21/12). 

Dalam sambutannya, Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa masalah stunting pada balita bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan sosial. Asupan gizi yang tidak memadai dan pola asuh yang salah menjadi faktor utama yang menghambat tumbuh kembang balita, sehingga berpotensi merugikan masa depan anak-anak tersebut. Masalah ini, lanjutnya, mencerminkan kualitas hidup keluarga yang terpengaruh oleh faktor ekonomi dan pendidikan. 

"Di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, kita melihat masih banyak keluarga yang kualitas hidupnya kurang, yang berdampak pada kebahagiaan mereka. Ini juga berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Mahendra Jaya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Pemprov Bali terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meluncurkan SIGENTING (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting). Platform ini bertujuan untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem. SIGENTING mengintegrasikan berbagai data lintas sektor, termasuk pendataan keluarga berisiko stunting, pencatatan gizi balita, serta data kemiskinan ekstrem.

"Dengan aplikasi SIGENTING, kita dapat mengakses data stunting di Bali secara real-time, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dalam memastikan program intervensi yang tepat," tambahnya.

Mahendra Jaya juga mengungkapkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Bali menjadi 7,2%, turun 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Sebagai bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam penurunan stunting, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,8 miliar untuk program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024. Dana ini akan difokuskan pada intervensi di 166 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain itu, telah dibentuk 3.327 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.

"Meskipun Bali merupakan daerah dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, kita tetap bekerja lebih baik lagi untuk menghilangkan atau setidaknya menekan seminimal mungkin angka prevalensi stunting di Bali,” kata Mahendra Jaya, mengajak semua pihak untuk bekerja bersama mengatasi stunting.

Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Bali juga memberikan dukungan terhadap program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

“Dengan prioritas pada keluarga berisiko stunting yang miskin, saya mengajak kita semua  untuk ”Ngrombo” mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk mewujudkan generasi Bali yang sehat, cerdas, kuat dan bebas stunting, “ ujarnya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengapresiasi langkah Pemprov Bali dan mengatakan pengentasan stunting memerlukan sinergitas serta kerja sama seluruh komponen masyarakat. Menurutnya upaya penanganan stunting di tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi serta budaya dari daerah masing-masing.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting, serta penandatanganan Komitmen Partisipasi Peduli Stunting oleh Orang Tua Asuh yang secara simbolis diwakili oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Anggota DPRD Kabupaten Bangli, Made Diksa serta Ketua IDI Cabang Bangli, dr. I.B Udayana Hanggara.[pr]

Budayakan Tradisi Ngerombo , Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ajak Seluruh Stakeholder

 Perbaiki Wajah Transportasi di Kawasan Sarbagita

DENPASAR, BALI KINI– Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, maupun Tabanan, untuk memperbaiki wajah transportasi di Kawasan Sarbagita secara bergotong-royong atau “Ngrombo”. Hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, hingga pembiayaan layanan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Acara tersebut bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (16/12).

Menurut Mahendra Jaya, potret transportasi di Sarbagita saat ini belum menggambarkan wajah transportasi maju yang diharapkan. Hal ini tercermin dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mobilitas penduduk. Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan panjang jalan. Masalah ini diperparah oleh kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan layanan transportasi publik, serta minimnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.

“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita.

Mahendra Jaya juga mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali. Kajian tersebut meliputi penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT), Ulapan Mobility Plan, dan Kuta Circulator.

Untuk itu, Mahendra Jaya menegaskan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, dan lintas kewenangan. “Perbaikan mobilitas tidak cukup dengan menyediakan transportasi publik pada jalur utama (backbone transportasi). Harus ada penyediaan feeder, angkutan first mile/last mile, angkutan dalam kawasan, perbaikan fasilitas pejalan kaki, penataan ruang, pengelolaan pedagang kaki lima, angkutan logistik, serta perbaikan tata kelola metropolitan,” imbuhnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan transportasi di Bali, sesuai dengan hasil kajian KIAT. “Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan lahan milik Pemprov Bali untuk dimanfaatkan sebagai depo dan pembangunan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk proyek e-BRT dan layanan transportasi Ulapan,” tandasnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. “Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan,” jelasnya.

Ia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stevens menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. “Kami terus mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas, serta berfokus pada perempuan dan kelompok rentan, dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam transportasi publik,” katanya. Ia juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta, turut menyampaikan bahwa Bali saat ini sangat membutuhkan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah. Menurutnya, dengan kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang mencapai 13 juta orang pada tahun 2024, beban jalan-jalan di Bali menjadi sangat berat. “Kemacetan di Bali bukanlah isu baru. Dahulu kemacetan terjadi karena banyaknya bemo, kini karena kendaraan pribadi. Kami berharap rencana dari KIAT bisa menjadi solusi bagi kita bersama,” jelasnya.[PRV]

Pj. Ketua TP PKK Bali Pimpin Rakorda, Bahas Persiapan Rakornas 2025

DENPASAR, BALI KINI  – Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PKK mulai dari tingkat pusat hingga desa. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola administrasi, dan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (11/12).

Menurutnya, kader PKK perlu fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

“Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tegas Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya.

Rakorda kali ini juga menjadi ajang persiapan menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang dijadwalkan berlangsung pada 2025. Pj. Ketua TP PKK Bali berharap Rakorda dapat menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan, sekaligus merancang strategi baru untuk mendukung pelaksanaan Rakernas.

“Melalui evaluasi dan penyesuaian, kita bisa memastikan program yang baik tetap dilanjutkan, sementara usulan baru akan disiapkan untuk Rakernas X tahun depan,” ujarnya.

Rakorda mengusung tema "Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Rakorda Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menuju Rakernas X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN dan RPJMD 2025-2029."

Selain pembahasan program, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Bali, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pada 23 Agustus lalu.

Rakorda ini diharapkan mampu mengarahkan program PKK ke depan agar semakin terfokus dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.[pr/rls]

Sekda Dewa Indra Ajak Perkuat Komitmen Berikan Layanan Publik Terbaik

Raih Opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

DENPASAR , BALI KINI - Di penghujung tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi dengan nilai 96,94, kategori A (zona hijau), dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam acara Penyampaian Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Inna Bali Heritage, Jalan Veteran, Denpasar, Selasa (10/12).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi serta komitmen semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal di Provinsi Bali, yang telah bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

“Hal yang menggembirakan, seluruh kabupaten/kota berada pada zona hijau 100%, dengan skor tertinggi (A). Pemprov Bali juga masuk peringkat 5 besar nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuhnya.

Sekda Dewa Indra menambahkan, meskipun hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan skor tertinggi (A) serta tidak ada yang berada pada zona kuning dan merah, hal ini bukan berarti kita boleh berpuas diri atas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Penilaian yang diberikan oleh Ombudsman merupakan salah satu instrumen yang dilakukan oleh institusi berwenang untuk mengevaluasi layanan publik, baik dari segi standar pelayanan, kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, pengawasan, maupun pengelolaan pengaduan. Namun, penilai sesungguhnya atas layanan publik kita adalah masyarakat.

“Penilai sesungguhnya dari layanan publik kita adalah penerima manfaat, yaitu masyarakat. Merekalah yang merasakan kualitas layanan kita. Oleh karena itu, raihan penghargaan ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memberikan layanan publik terbaik,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tren kenaikan skor yang signifikan sejak 2021. Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan kategori A (tertinggi) dari tahun 2022 hingga 2024. Tidak hanya Pemprov Bali, seluruh kabupaten/kota juga menunjukkan tren kenaikan skor signifikan sejak 2021. Pada tahun 2024, skor rata-rata kabupaten/kota di Bali mencapai 96,79, di atas rata-rata nasional.

“Ini menunjukkan komitmen serta sinergi yang kuat dari seluruh stakeholder di Provinsi Bali untuk selalu memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Hal ini sangat kami apresiasi, dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, jajaran instansi vertikal di Provinsi Bali, serta bupati/wali kota se-Bali, juga diserahkan penghargaan kepada jajaran vertikal serta kabupaten/kota atas raihan predikat prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[pro] 

Sidak LPG di Bangli, Tim Pengawas Terpadu Temukan Penyalahgunaan Gas Bersubsidi

Bangli, Bali Kini  – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri atas Pemprov Bali, Pertamina, dan pemerintah kabupaten/kota di Bali, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. Sidak yang digelar pada Senin (9/12) di Kabupaten Bangli ini bertujuan memastikan gas subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan pelaku UMKM.  

Kegiatan diawali dengan inspeksi di SPBE PT Windhu Sari Gas, Banjar Buungan, Desa Tiga, Susut, Bangli. Selanjutnya, tim melakukan sidak di sejumlah lokasi usaha di kawasan Batur, Kintamani, seperti Warung Jowet dan Kafe Okuta.  

Ketua Tim Pengawasan Terpadu, I Wayan Pasek Putra, menyatakan pengawasan ini tidak hanya untuk memastikan distribusi LPG sesuai aturan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan. “Kami mengecek kelengkapan tabung agar memenuhi standar keamanan dan mencegah praktik ilegal seperti pengoplosan,” ujar Pasek.  

Di SPBE PT Windhu Sari Gas, tim tidak menemukan pelanggaran berat seperti kekurangan berat tabung atau pengoplosan. Namun, beberapa kelalaian menjadi catatan, termasuk tabung yang langsung dimuat tanpa pengecekan kebocoran dan segel penutup yang terlalu longgar.  

“Semua tabung memenuhi standar SNI. Namun, keamanan segel perlu ditingkatkan untuk menjaga keaslian dan kualitas tabung,” tegas Pasek.  

Sales Branch Manager V Bali Pertamina, Zico Aidillah Syahtian, juga menyoroti pentingnya mematuhi prosedur untuk melindungi hak konsumen. “SPBE wajib memastikan kualitas, kuantitas, dan keamanan produk. Kelalaian dalam pengisian ulang harus dihindari. Jika ada kendala teknis, gunakan alternatif seperti bak air untuk pengecekan kebocoran,” kata Zico.  

Sidak di Warung Jowet menemukan penyalahgunaan LPG 3 kg untuk usaha. Tim memberikan edukasi dan meminta pelaku usaha menandatangani surat pernyataan untuk berhenti menggunakan gas bersubsidi. Sebaliknya, Kafe Okuta mendapat apresiasi karena telah menggunakan LPG non-subsidi sesuai aturan.  

Kegiatan pengawasan ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Disnaker ESDM, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Pariwisata, Diskominfos, Satpol PP, serta Hiswana Migas. Sidak ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung penerapan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG/05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kg untuk delapan jenis usaha, seperti restoran, hotel, laundry, dan usaha tani tembakau.[tm]

Pj. Gubernur Bali Tegaskan Sinergi Tangani Kemiskinan di Bhakti Sosial Ngrombo ke-46

DENPASAR , Bali Kini – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kemiskinan tanpa sekat melalui sinergi berbagai pihak. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bhakti Sosial Ngrombo ke-46 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Jumat (6/12).  

“Kami tidak pernah mengkotak-kotakkan diri. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali,” ujar Mahendra Jaya. Ia juga mengapresiasi organisasi kemasyarakatan, yayasan, komunitas, dan paguyuban etnis yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini.  

Menurutnya, peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai cooling system sangat penting. “Mereka membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, termasuk veteran dan penyandang disabilitas, dengan semangat berbagi dan gotong royong yang memperkuat toleransi dan solidaritas,” tambahnya.  

Bhakti Sosial Ngrombo yang telah berlangsung 46 kali ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan yatim piatu di 9 kabupaten/kota se-Bali. Bantuan yang disalurkan berasal dari sumbangan sukarela berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal, serta masyarakat umum.  

Pada kegiatan ke-46 ini, bantuan yang terkumpul mencapai nilai lebih dari Rp157 juta berupa barang, makanan, dan jasa, di luar beasiswa senilai Rp1,126 miliar untuk 25 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar. Bantuan lain yang diserahkan meliputi 146 paket sembako, 1 kursi roda, 3 alat bantu jalan, 304 doorprize, serta uang tunai Rp24,5 juta untuk anak yatim piatu.  

Selain itu, sumbangan berupa makanan seperti buah, telur, dan ikan sarden juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagian besar bantuan diserahkan langsung pada acara tersebut, sementara sisanya akan didistribusikan oleh relawan ke rumah-rumah penerima.  

“Sinergi ini membuktikan betapa kompaknya masyarakat Bali dalam bergotong royong dan berbagi,” tutup Mahendra Jaya.[rls]

Mahendra Jaya Tinjau Kesiapan Pilkada di Buleleng dan Jembrana: Logistik 100 Persen Siap

Penjabat Gubernur Bali Ajak Masyarakat Sambut Pilkada dengan Riang Gembira

BALI KINI  – Dua hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Penjabat Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya memastikan kesiapan logistik Pilkada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dalam kunjungannya pada Senin (25/11), Mahendra Jaya menegaskan bahwa persiapan teknis, termasuk keamanan, sudah 100 persen.

“Saya ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak pada hari H tanggal 27 benar-benar sudah siap,” tuturnya.

Usai menghadiri uji coba program makan bergizi gratis di SDN 2 Sumberklampok dan SMPN Satu Atap 1 Gerokgak, Mahendra Jaya langsung menuju Sekretariat PPS Desa Sumberklampok. Ia meninjau kesiapan logistik Pilkada sekaligus mengingatkan pentingnya pengamanan.

“Saya percaya pelaksanaan Pilkada di Pulau Bali ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis,” jelasnya.

Penjabat Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana, menekankan pentingnya fasilitas TPS yang memadai. Ia menegaskan TPS di wilayahnya harus berupa gedung, bukan tenda, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Mahendra Jaya juga mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar selalu berkoordinasi dengan BMKG mengingat pelaksanaan Pilkada jatuh di musim penghujan.

Di Jembrana, Mahendra Jaya memeriksa gudang logistik Pilkada dan mengapresiasi pengamanan yang sudah dilakukan. Menurutnya, sinergi antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, termasuk TNI, berjalan dengan sangat baik.

“Saya melihat teman-teman aparat keamanan yang di-backup oleh TNI sudah melakukan operasi Mantap Praja. Logistik siap, keamanan siap, sosialisasi juga sudah dilakukan. Kita yakin pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan aman dan demokratis,” jelasnya.

Mahendra Jaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ia berharap semakin banyak warga menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan legitimasi pemilu.

Selain itu, KPU setempat telah melakukan pengecekan surat suara hingga lima kali untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kesalahan. Semua gudang logistik juga disegel dan dijaga aparat kepolisian.

Birokrat asal Desa Temesi tersebut berpesan agar masyarakat Bali dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani namun tetap menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada.

“Ayo kita sambut pelaksanaan pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Siapa pun yang terpilih adalah putra-putra terbaik Bali,” jelas Mahendra Jaya.[rl/pr]

Disperindag Bali Gelar Sidak Terpadu LPG 3 Kg di Buleleng, Pastikan Tepat Sasaran

BULELENG , Bali Kini – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga Bali dan berbagai instansi terkait, menggelar inspeksi mendadak (sidak) terpadu di Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11). Sidak dilakukan untuk memastikan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi sesuai peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu dan UMKM.

Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Bali, I Wayan Pasek Putra, memimpin langsung sidak yang menyasar lima lokasi, termasuk SPPBE PT Ayu Sari Pertiwi di Desa Temukus, pangkalan LPG, rumah makan Mina Segara, restoran Padmasari, dan Aneka Lovina Hotel. "Pengawasan ini bertujuan memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan mencegah praktik ilegal, seperti pengoplosan. Kami juga mengecek kelengkapan tabung untuk memastikan keamanan konsumen," ujar Pasek.

Langkah ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG/05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kg oleh delapan kategori usaha, seperti restoran, hotel, laundry, dan usaha tani tembakau. Dari hasil sidak, tidak ditemukan pelanggaran penggunaan LPG 3 kg, meski terdapat beberapa tabung tanpa karet pengaman. Pasek meminta agar pengawasan lebih intensif dilakukan untuk melindungi konsumen.

Pengawas Perdagangan Disperindag Bali, Nyoman Kelapa Diana, menegaskan bahwa pembinaan akan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. "Kami terus bekerja sama dengan OPD dan stakeholder terkait untuk memastikan penggunaan LPG 3 kg tetap sesuai regulasi," jelasnya.

Sales Branch Manager V Bali Pertamina, M. Affriyana Al Hilmy, menyampaikan bahwa LPG 3 kg bersubsidi harus digunakan sesuai ketentuan. "Gas ini diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan UMKM. Kami akan terus memantau distribusinya," tegasnya.

Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan Buleleng, Ida Bagus Widia, mengapresiasi langkah pengawasan terpadu ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan LPG bersubsidi.

Sidak ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Disnaker ESDM, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Pariwisata, Diskominfos, Biro Hukum, Satpol PP, Disperindag Kabupaten/Kota, Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak terpadu diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang benar-benar berhak.[rl/pr]

Sekda Bali Dewa Indra Lepas Peserta Jalan Sehat HUT ke-53 KORPRI, Tegaskan Pentingnya Netralitas

Denpasar , Bali Kini – Jalan sehat dalam rangka HUT ke-53 KORPRI Tahun 2024 berlangsung meriah di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar. Acara yang berlangsung Jumat (22/11) pagi dirangkaikan dengan olahraga bersama dan Pekenan Ngrombo ini diikuti oleh ribuan anggota KORPRI Pemprov Bali, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana.  

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi melepas peserta jalan sehat. Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi antar instansi dalam memeriahkan HUT KORPRI. “Kegiatan kolaboratif ini membuktikan soliditas KORPRI dari berbagai instansi. Selain menjaga kesehatan, ini juga memperkuat sinergi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dewa Indra yang juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Provinsi Bali.  

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024. “Saya harap seluruh jajaran KORPRI tetap netral agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.  

Acara jalan sehat ini menempuh rute Jalan Basuki Rahmat - Dr. Kusuma Atmaja - S. Parman - DI Panjaitan - Cok Agung Tresna - Juanda Kartawijaya - Basuki Rahmat. Ribuan peserta dengan antusias menikmati kegiatan yang juga menyediakan berbagai doorprize menarik.  

Setelah menyelesaikan jalan sehat, peserta mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur profesional. Mereka juga berkesempatan menikmati berbagai sajian kuliner dan produk lokal di Pekenan Ngrombo yang digelar sepanjang Jalan Basuki Rahmat.  

Sebagai penutup rangkaian acara, pelepasan balon dilakukan oleh Ketua KORPRI Bali, Dewa Made Indra, didampingi perwakilan Polda Bali dan Kodam IX/Udayana. Semangat kebersamaan ini menjadi bukti nyata soliditas KORPRI dalam menjaga kesehatan dan kekompakan untuk mengabdi kepada masyarakat.[pro]