Pj Gubernur Bali Ajak Anggota DPD RI Dapil Bali ‘Ngrombo’ Selesaikan Sejumlah Persoalan Krusial di Bali

Denpasar , Bali Kini - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengajak anggota DPD RI perwakilan Bali untuk turut serta ‘ngrombo’ menyelesaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Pulau Dewata. “Bali bersyukur sekali punya anugerah yang luar biasa, alam, dan budaya. Ida Sang Hyang Widhi Wasa sedang tersenyum ketika menciptakan Bali, indah luar biasa, dan kita harus menjaganya bersama. Namun, di sisi lain, ada potensi persoalan yang harus diselesaikan bersama pula,” kata Pj Gubernur saat menerima tiga anggota DPD RI Dapil Bali, yaitu Ni Luh Djelantik, IGN Arya Wedakarna, dan I Komang Merta Jiwa, di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (5/11) pagi.

Pj Gubernur menambahkan, meskipun secara statistik Bali memiliki angka di atas rata-rata nasional dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan SDM, ditambah angka stunting dan kemiskinan terendah secara nasional, namun Bali tetap memerlukan dukungan dari banyak pihak. “Kemiskinan ekstrem dan stunting, contohnya, tidaklah elok jika di Bali, yang menjadi tempat orang berwisata dan bersenang-senang, masih ada yang mengalami kemiskinan ekstrem atau stunting,” ujarnya.

Selain itu, Mahendra Jaya juga memaparkan upaya-upaya terkini yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Bali yang masih menjadi kendala, terutama di kawasan Sarbagita. Ia juga mendorong branding produk-produk Bali, menghidupkan kembali sektor pertanian, serta membahas isu-isu terkait pariwisata. “Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang perlu dilakukan, serta terus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan selama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, I Komang Merta Jiwa menyampaikan apresiasinya bahwa di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Mahendra Jaya, situasi Bali tetap kondusif meskipun dalam masa-masa gelaran akbar pemilu, baik pilpres maupun pilkada. “Kami hadir di sini siap memberikan pandangan agar anggota DPD Dapil Bali kompak memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Merta Jiwa. “Ke depan, kita perlu berkolaborasi, sesuai dengan salah satu pernyataan Ketua DPD RI bahwa semua elemen harus berkolaborasi. Kami bersama mengawal berbagai permasalahan masyarakat Bali dan instansi terkait,” tandas Merta Jiwa.

Turut hadir mendampingi Pj Gubernur Bali, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah, Asisten Bidang Administrasi dan Umum I Dewa Putu Sunartha, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, dan Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana.[rl/pro]

Kunjungi SMA/SMK Negeri Bali Mandara, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Yakin Para Siswa Bisa Meneruskan Estafet Menjaga Bali

BULELENG , BALI KINI  - Untuk pertama kalinya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, didampingi oleh Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, menginjakkan kaki di SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang berlokasi di Kubutambahan, Buleleng, pada Sabtu (12/10).

Kehadiran Pj. Gubernur Mahendra Jaya beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala SMA Negeri Bali Mandara, Ni Made Sri Narawati, serta Kepala SMK Negeri Bali Mandara, Ketut Susila Widiarsana.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan rasa syukur dapat hadir langsung untuk pertama kalinya di SMA/SMK Negeri Bali Mandara. Ia mengaku kagum dan bangga dengan keberadaan SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang selama ini telah berhasil menorehkan berbagai prestasi, baik nasional maupun internasional.

"Saya sangat bangga dengan para guru dan siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang luar biasa. Pertama kali menginjakkan kaki di sini, saya disambut dengan sangat baik. Mengikuti acara ini—mulai dari pembawa acara, cara pelaksanaannya, hingga testimoni siswa serta prestasi yang telah diraih—sangat pantas menjadikan sekolah ini luar biasa," ungkap Mahendra Jaya.

Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, Mahendra Jaya menyatakan bahwa SMA/SMK Negeri Bali Mandara pantas menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya. Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengajak siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk berani bermimpi, namun tidak terlalu lama tenggelam dalam mimpi. Mereka harus berupaya keras untuk mewujudkannya.

"Raih mimpi kalian. Memang prosesnya tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Saya yakin kalian akan menjadi luar biasa. Saya percaya, semesta akan merestui dan memudahkan siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk mewujudkan mimpinya," ujarnya.

Lebih lanjut, melihat pola asuh dan pendidikan yang diterapkan, Mahendra Jaya yakin bahwa siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara dapat meneruskan estafet menjaga Bali di masa depan.

"Saya berharap dan yakin setelah melihat langsung pola asuh dan pendidikan di sini, mereka mampu menerima tongkat estafet untuk menjaga Bali, menjaga warisan budaya Bali. Sekali lagi, saya sangat senang bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih kepada para guru yang telah mendidik mereka dengan luar biasa," imbuhnya.

Mahendra Jaya juga berpesan kepada siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk menjaga diri dan tidak melupakan orang tua serta keluarga yang telah membesarkan mereka.

"Kalian harus selalu ingat dan mendoakan orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kalian. Jaga diri kalian di sini, dan kalian harus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua kalian di rumah. Saya yakin dengan niat yang baik, semua itu pasti bisa terwujud," tutupnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri Bali Mandara, Ni Made Sri Narawati, dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pj. Gubernur Mahendra Jaya, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

"Atas nama seluruh keluarga besar SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, saya sampaikan selamat datang, terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pj. Gubernur Bali beserta seluruh jajaran atas waktu yang diluangkan untuk berkunjung ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara. Sekolah ini, selain mengelola layanan umum/reguler bagi kelas 11 dan 12, tetap mempertahankan marwah pendirian sekolah ini yang memberikan akses kepada siswa-siswi tamatan SMP/MTs di Provinsi Bali yang berpotensi namun berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah bagi kelas 10," ungkapnya.

Sri Narawati menjelaskan bahwa seluruh siswa yang diterima melalui jalur seleksi beasiswa pendidikan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan tinggal di asrama sehingga diperlukan pengawasan ekstra selama 24 jam.

"Hari ini, kami merasa sangat terhormat dan berbahagia atas kedatangan Bapak/Ibu di sekolah kami. Kehadiran Bapak/Ibu adalah sebuah kehormatan dan motivasi besar yang memantik semangat bagi seluruh keluarga besar SMA dan SMK Negeri Bali Mandara untuk terus berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, khususnya melalui pola asuh berasrama maupun layanan umum/reguler," terangnya.

Sri Narawati menambahkan bahwa siswa-siswi di SMA/SMK Negeri Bali Mandara berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil adalah mengajak mereka untuk berani bermimpi.

"Mereka menuliskan apa tujuan hidup mereka, cita-cita, dan impian. Impian yang telah tertulis di secarik kertas itu dimasukkan ke dalam botol kecil yang disebut 'time capsule'. Botol itu kemudian kami simpan dalam kotak yang disebut 'The Calling Chest'. Itulah yang mereka kejar selama tiga tahun menjadi murid di sekolah ini," jelasnya.

Dengan pendidikan yang diberikan di SMA/SMK Negeri Bali Mandara, diharapkan siswa-siswi dapat memberikan kontribusi terbaik sehingga mampu mengubah status sosial ekonomi keluarga mereka, serta memberikan sumbangsih nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.[pro]

Sambut Baik Autogate TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Mahendra Jaya Harapkan Menjadi Benteng Keamanan Bali

Badung , Bali Kini  Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyambut baik penerapan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Sebanyak 90 mesin autogate telah dipasang untuk menunjang pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia, di mana 60 mesin autogate ditempatkan di terminal kedatangan dan 30 mesin lainnya ditempatkan di terminal keberangkatan.

“Penerapan autogate layanan imigrasi diharapkan menjadi benteng dalam menjaga keamanan Bali dan Indonesia pada umumnya,” ujar Mahendra Jaya saat menghadiri peluncuran Autogate TPI di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Westin Hotel Nusa Dua, Selasa (1/10).

Mahendra Jaya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk pelayanan keimigrasian. Ia menambahkan bahwa dalam persaingan industri pariwisata dunia, semua destinasi wisata berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepuasan wisatawan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan berkualitas. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Sementara itu, dalam upaya perlindungan adat-istiadat, seni budaya, kearifan lokal, pemuliaan dan pemeliharaan kebudayaan serta lingkungan, serta peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata budaya Bali, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

“Pungutan bagi wisatawan asing tersebut dimaksudkan pula untuk memfilter wisatawan yang datang ke Bali terkait daya dukung lingkungan, agar Bali dengan keunikannya tetap menjadi tempat yang menarik, aman, dan nyaman untuk dikunjungi,” jelasnya.

Ke depannya, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus berupaya meningkatkan fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata agar Bali dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pariwisatanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyampaikan bahwa autogate di TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menggunakan teknologi terbaik yang ada. Dengan alat ini, pelintas dapat langsung memindai paspornya dan melakukan verifikasi biometrik secara mandiri hanya dalam waktu 15-20 detik.

“Ketika saya mendarat, saya diajak berkeliling oleh Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai beserta seluruh jajaran yang hadir. Kami juga melihat command center yang mengontrol serta memantau para pelintas, apakah mereka sudah memenuhi syarat atau terkait hal-hal yang berhubungan dengan catatan kami dalam konteks kelayakan pelintas tersebut,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemasangan autogate di TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah dilakukan dengan rapi dan berfungsi dengan baik. Silmy Karim berharap penggunaan mesin autogate dapat mempercepat proses pemeriksaan imigrasi tanpa mengurangi faktor keamanan.[pr]

Bali Sebagai Provinsi Terbaik Coverage Zona Jawa-Bali

 Diserahkan Wapres Ma'ruf Amin, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Terima Penghargaan Paritrana Award Tahun 2024

JAKARTA ,BALI KINI  - Pemerintah Provinsi Bali kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Setelah sebelumnya memperoleh Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 karena 100% penduduk Bali telah memiliki BPJS Kesehatan, kini Pemprov Bali menerima Paritrana Award Tahun 2024 sebagai Provinsi Terbaik dalam Coverage Zona Jawa-Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, pada Kamis (12/9) pagi di Plaza PB Jamsostek, Jakarta.

Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif perusahaan dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Akumulasi kepesertaan per 31 Mei 2024 yang telah tercakup BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali adalah 2.617.816 pekerja atau 41,61%.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, dalam arahannya meminta layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjangkau perlindungan pekerja hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.

"Pastikan layanan lebih merata dan inklusif, sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sehingga seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.

"Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa dan kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan.[pr/1]

Hari Kunjung Perpustakaan: Momentum Penting untuk Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

 

DENPASAR , BALI KINI – Hari Kunjung Perpustakaan diperingati sebagai upaya membangkitkan minat baca di kalangan masyarakat, terutama di tengah kemudahan akses informasi digital saat ini. Ditetapkan pada 11 Agustus 1995 melalui surat resmi Presiden Soeharto Nomor: 020/A1/VIII/1995, peringatan ini diharapkan mendorong budaya membaca dan menciptakan generasi yang cerdas serta berkualitas.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Organisasi, Ketut Nayaka, menekankan pentingnya peran perpustakaan dalam membentuk masyarakat yang literat. "Hari Kunjung Perpustakaan memberikan dampak positif bagi gerakan literasi di Indonesia, terutama dalam menyebarkan budaya membaca di kalangan generasi bangsa," ungkapnya.

Berbagai perpustakaan, baik nasional maupun daerah, serta perpustakaan khusus diharapkan turut berpartisipasi dalam peringatan ini. Berbagai lomba literasi seperti lomba mewarnai tingkat TK, lomba Masatua Bali tingkat SD, lomba baca puisi tingkat SMP, hingga lomba Mapidarta Basa Bali tingkat SMA/SMK, menjadi bagian dari upaya untuk memeriahkan Hari Kunjung Perpustakaan.

Mengangkat tema "Peningkatan Literasi Melalui Kreativitas Perpustakaan untuk Membangun Bali Maju dan Sejahtera", perayaan ini diharapkan menjadi sarana untuk mencerdaskan bangsa melalui peningkatan minat baca. Perpustakaan berperan penting sebagai pusat informasi yang dapat diandalkan, mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Ketut Nayaka menambahkan, "Melalui perayaan Hari Kunjung Perpustakaan, kita diharapkan dapat berperan aktif dalam mencerdaskan bangsa dengan gemar membaca, demi mewujudkan generasi yang unggul dan berkualitas."[pr]

Gelar Acara Ngopi Bareng, Sekda Dewa Indra Ajak Media Berkolaborasi Penuhi Hak Publik

DENPASAR, BALI KINI - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak awak media memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memenuhi hak publik. Ajakan itu disampaikannya di hadapan para jurnalis yang hadir pada acara ngopi bareng di Halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/9/2024). Kegiatan yang melibatkan pimpinan perangkat daerah Pemprov Bali, awak media cetak, elektronik, dan online ini digelar dalam suasana santai di kebun sisi timur Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Mengawali paparan singkatnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemprov Bali kepada para pewarta. “Pagi ini kita menyisihkan waktu untuk ngopi bareng. Ini adalah bentuk apresiasi dan penghormatan atas kebersamaan yang telah berhasil kita bangun. Acaranya memang hanya sekadar ngopi bareng, tapi momentumnya mahal karena kita tak sering-sering bisa bertemu secara khusus seperti ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kebersamaan antara jajaran Pemprov Bali dan para pewarta bisa terjalin dengan baik karena adanya kesamaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. “Lembaga pemerintah melaksanakan kewajiban menjalankan berbagai program pembangunan, sementara media melaksanakan tugasnya dalam penyebarluasan informasi. Dengan bantuan awak media, masyarakat memperoleh informasi terkait dengan rencana, kebijakan, dan program pembangunan,” terangnya.

Selanjutnya, birokrat kelahiran Singaraja ini mencontohkan andil media dalam menyukseskan pelaksanaan program Pemprov Bali. “Yang paling aktual adalah relaksasi pajak. Kebijakan ini mendapat respons sangat baik, terbukti dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka,” urainya. Menurut dia, program ini berhasil karena informasi tersampaikan hingga ke pelosok. “Informasi ini bisa sampai ke pelosok karena berita yang rekan-rekan rilis dan sebarkan melalui media masing-masing,” imbuhnya sembari menyampaikan terima kasih kepada para awak media. Selain relaksasi pajak, Pemprov Bali juga sangat terbantu dalam penyebarluasan informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK yang tahun ini berjalan sangat baik. Demikian pula Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang sejauh ini terlaksana cukup baik.

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra juga menyinggung keistimewaan media yang memiliki fungsi two-way traffic. Selain membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, media juga kerap mengangkat isu terkait deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kami banyak mendapat feedback dari pemberitaan di media, saat ada program pembangunan yang pelaksanaannya menyimpang atau mengalami deviasi,” terangnya.

Menutup paparannya, Sekda Dewa Indra meminta awak media tak segan-segan menyampaikan informasi manakala menemukan penyimpangan program pembangunan. “Kita ngopi bareng hari ini, jangan diartikan kalau rekan media tak boleh kritis lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan tersinggung atau marah. Kami akan merespons setiap informasi yang disampaikan. Ini adalah bagian dari cara kita dalam memperbaiki kualitas layanan publik,” tandasnya.

Pada sesi wawancara, awak media menanyakan tindak lanjut berbagai isu yang sedang berkembang, mulai dari rencana moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali, upaya mengatasi kemacetan, hingga kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana moratorium, Sekda Dewa Indra menerangkan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan sawah produktif yang makin terdesak oleh bangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan vila. “Tentu ini membutuhkan upaya bersama untuk melakukan pengendalian. Pariwisata kita jaga pertumbuhannya, namun keberadaan sawah produktif juga harus kita pertahankan agar produksi pangan tidak turun,” jelasnya. Berdasarkan analisis situasi, muncul wacana untuk menata kembali ruang yang ada agar sawah produktif dapat dipertahankan. “Oleh karena itu, kita butuh jeda waktu untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi ulang. Bahasa kerennya moratorium. Sebab kalau terus berjalan tanpa ada jeda, kita tak bisa melakukan penataan ulang,” ungkapnya. Setelah terpetakan dengan baik, pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Sekda Dewa Indra berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak atau dihentikan karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, mempertahankan ruang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan juga tak kalah penting. “Rencana ini masih digodok di Kemenkomarves untuk nantinya dituangkan dalam regulasi,” sebutnya.

Terkait isu kemacetan, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sedangkan menyangkut kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali, Sekda Dewa Indra tak berkomentar banyak. Ia yakin aspirasi masyarakat yang berkembang di berbagai media akan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam memutuskan kasus ini. Guna mencegah terulangnya kasus serupa, ia akan mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar ke depannya lebih mengintensifkan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi.

Kegiatan ngopi bareng wartawan yang digagas Sekda Dewa Indra mendapat apresiasi dari Plt. Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana. Ia menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan dan mengobati rasa rindu awak media. “Ini menandakan bahwa Pemprov Bali adalah partner luar biasa yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk masadu ajeng,” ucapnya. Dira Arsana berharap, di tengah keterbatasan anggaran, pemprov tetap bisa menjadi partner yang sehat bagi media yang tumbuh dan berkembang di Bali.[pro]

Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan Stok Pangan di Bali Dipastikan Aman

Denpasar , Bali Kini– Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali, permintaan bahan pangan diperkirakan akan meningkat. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan menimbun stok pangan. Menurutnya, stok pangan di Bali hingga saat ini masih aman. "Saya minta seluruh masyarakat Bali tetap tenang dan tertata menyambut Hari Raya Galungan yang akan tiba dua minggu lagi. Stok pangan di Bali aman," kata Dewa Indra.

Sekda Bali juga mengimbau instansi terkait di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pangan, dan melakukan evaluasi agar tidak mempengaruhi harga. "Jika ada stok yang kurang, segera lakukan koordinasi dengan wilayah lain untuk menukar stok dan mengatasi kekurangan. Hal ini guna menghindari kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi," ujar Dewa Indra pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali di Ruang Rapat Prajasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Rabu (Buda Umanis Julungwangi), (11/9).

Untuk mencegah inflasi, Dewa Indra meminta diadakannya operasi pasar murah guna menekan belanja yang tidak rasional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat terkait ketersediaan dan keamanan stok pangan.

Inflasi di Bali mencapai 2,32%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (2,53%). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar (2,95%) dan terendah di Kota Tabanan (1,68%).

Ekonomi Bali pada triwulan II-2024 tumbuh 5,36%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi besar (21,17%), sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 52,14%. Pariwisata Bali juga terus tumbuh dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 2.911.155, melampaui angka sebelum pandemi COVID-19.

Dewa Indra menegaskan, pengelolaan ekonomi yang baik adalah yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif. Ia yakin TPID Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus berupaya menekan inflasi secara intensif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Inflasi pangan strategis berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama hari besar ini.

Dewa Indra juga meminta TPID memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah konkret dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga pangan di Bali. "Inflasi yang rendah dan stabil penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, memastikan stok elpiji 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masih aman. Pemantauan lapangan secara rutin dilakukan untuk mencegah kecurangan, terutama terkait pemindahan isi elpiji.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadjadja, yang memberikan empat rekomendasi yang disingkat 4K untuk pengendalian inflasi di Bali, yakni pertama, menjaga Keterjangkauan Harga. Kedua, menjaga Ketersediaan Pasokan dengan mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bibit unggul dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten). Ketiga, menjaga Kelancaran Distribusi rantai pasok. Dan keempat, menjaga Komunikasi Efektif dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai harga pangan di pasar tradisional.

Dalam HLM TPID, hadir pula Polda Bali, Kepala BPS Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta pemimpin wilayah Bulog Bali.[PRO]

Dispar Bali Lakukan Pengecekan Pungutan Wisatawan Asing di DTW Ulun Danu Beratan

TABANAN , Bali Kini  - Dinas Pariwisata Provinsi Bali melaksanakan pengecekan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Daya Tarik Wisata (DTW) Ulun Danu Beratan, Desa Candikuning, Kabupaten Tabanan, Rabu (4/9/2024). Pengecekan yang dipimpin oleh Kadis Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, melibatkan Satpol PP Pariwisata, Badan Kesbangpol, Bank Pembangunan Daerah Bali, serta organisasi kepariwisataan seperti HPI dan ASITA.

Pengecekan oleh tim dilaksanakan di pintu masuk DTW Ulun Danu Beratan. Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, petugas dari Dispar Bali dan Satpol PP Pariwisata menyapa dan menanyai wisatawan asing terkait PWA yang mulai diberlakukan sejak 14 Februari 2024. Sebagian besar turis asing yang berkunjung ke Ulun Danu Beratan nampak kooperatif menjawab pertanyaan petugas. Bahkan, beberapa di antaranya terlihat antusias melakukan pembayaran melalui aplikasi portal Love Bali

Kadispar Bali, Tjok Bagus Pemayun, menjelaskan bahwa pengecekan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pungutan, sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan. Sebelumnya, ujar Tjok Bagus Pemayun, Dispar Bali telah melakukan pengecekan ke sejumlah DTW populer seperti Uluwatu, Goa Gajah, Tirta Empul, dan Penglipuran. "Hari ini kami turun ke Ulun Danu Beratan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, guna memastikan apakah wisatawan asing yang berkunjung telah membayar. Bagi yang belum membayar, kami dorong untuk melakukannya melalui aplikasi portal Love Bali," ujarnya. Selain itu, momentum ini juga dimanfaatkan jajarannya untuk mengintensifkan sosialisasi.

Tjok Bagus Pemayun menginformasikan bahwa hingga saat ini, dana yang telah terkumpul dari PWA mencapai Rp211,8 miliar. Menurutnya, jumlah itu masih belum optimal karena dari total wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, tercatat baru 40 persen yang membayar kewajiban tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. "80 hingga 90 persen pembayaran dilakukan sebelum mereka berangkat ke Bali. Ini artinya sosialisasi kita sebenarnya sudah cukup berhasil," imbuhnya. Tjok Bagus Pemayun menambahkan, belum optimalnya realisasi PWA antara lain disebabkan tidak adanya alat auto scanner gate di areal bandara. Jajarannya juga terus melakukan evaluasi dan memandang perlu adanya revisi Perda Nomor 6 Tahun 2023. "Pemprov Bali saat ini tengah mempersiapkan materi terkait usulan perubahan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Daya Tarik Wisata (PDTW) Ulun Danu Beratan, I Wayan Mustika, menyambut baik pelaksanaan monev yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PWA. "Kami mendukung program ini sepanjang diterapkan secara profesional dan hasilnya nanti dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata Bali," cetusnya. Mustika menambahkan bahwa DTW Ulun Danu Beratan merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Tabanan. Saat high season, seperti pada bulan Juli-Agustus, jumlah kunjungan turis asing mencapai 3.000 orang. "Bulan ini mulai turun, sekarang tercatat 2.000 orang," pungkasnya.[pro]

Matangkan Persiapan Bali International Airshow, Pj. Gubernur Laporkan Beberapa Hal

Nusa Dua, Bali Kini - Indonesia siap menjadi tuan rumah pameran kedirgantaraan internasional, dengan Pulau Dewata Bali dipilih sebagai venue penyelenggaraan Bali International Airshow (BIAS) 2024, yang akan berlangsung pada 18-21 September 2024 di South Apron Bandara Ngurah Rai. BIAS 2024 diperkirakan akan dihadiri oleh 6.000 tamu dari 100 pemangku kepentingan sektor aviasi dari 35 negara, serta perwakilan pemerintah negara-negara di kawasan, dan para menteri negara sahabat.

Untuk mematangkan persiapan ajang bergengsi yang membawa nama Indonesia ini, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M Mahendra Jaya, mengikuti Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Renaissance, Nusa Dua, Badung, pada Selasa, 3 September 2024.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Kepala Badan SAR Nasional, dan Menteri Kesehatan RI, Mahendra melaporkan beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali guna mendukung acara tersebut. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali untuk Kabupaten/Kota dan Desa Adat terkait penertiban penerbangan layang-layang di area selatan, khususnya pada tanggal penyelenggaraan BIAS, meningkatkan upaya kebersihan lingkungan terutama penanganan sampah selama pelaksanaan BIAS, melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan BIAS melalui kanal-kanal media sosial Pemerintah Provinsi Bali.

“Pada prinsipnya, kami, Pemerintah Provinsi Bali, berupaya mendukung penuh acara BIAS 2024. Terlebih Bali, sebagai venue, mewakili nama Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, kami berharap koordinasi yang intensif selalu dilakukan agar acara berjalan lancar dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menko Luhut meminta Pj. Gubernur memastikan penanganan sampah dilakukan dengan baik, mengingat permasalahan sampah masih menjadi fokus Pemerintah Pusat di Bali. Selain itu, Menko Luhut juga meminta Pj. Gubernur berkoordinasi dengan Kepala Imigrasi untuk menindak tegas wisatawan asing yang mengganggu ketertiban di Bali, sehingga kualitas pariwisata di Bali semakin baik dan tidak dipenuhi oleh wisatawan yang tidak berkualitas.

Menko Luhut menambahkan bahwa penyelenggaraan BIAS 2024 merupakan upaya pemerintah untuk menunjukkan potensi kedirgantaraan dan pertahanan udara Indonesia kepada dunia internasional. Selain itu, acara ini juga berpotensi meningkatkan investasi dan menjadi ajang kolaborasi bagi para pelaku industri di Indonesia. Oleh karena itu, persiapan yang matang harus dilakukan oleh seluruh komponen agar tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenkomarves RI, Jodi Mahardi, melaporkan bahwa berbagai perusahaan terkemuka akan berpartisipasi dalam ajang ini, seperti Airbus, Bell Helicopters, Boeing, Brahmos, Dassault Aviation, Embraer, Garuda Indonesia, Leonardo, Lion Air, MBDA, PT DI, Textron Aviation, dan Thales.

Dalam upaya menjaga kelancaran acara, pemantauan bersama sejumlah pihak, seperti PT Angkasa Pura Indonesia, Airnav Indonesia, serta pihak ground handling, terus dilakukan untuk memastikan kelancaran akses penerbangan di wilayah Bali, terutama dalam pengaturan jadwal penerbangan sipil.

Ia juga menyebutkan bahwa akan ada kegiatan tambahan pada tanggal 17-21 September 2024. Selain pameran pesawat dan pertunjukan aerobatik, akan ada acara di Bali Nusa Dua Convention Center, seperti Bali Regional Air and Space Power Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Kemenkomarves dan TNI AU, serta Asia Pacific Air Transport Forum 2024, di mana Kemenhub akan berpartisipasi dan mengundang 9 Menteri dari kawasan ASEAN dan 8 Menteri dari kawasan Asia Pasifik.

“Untuk pengunjung umum, mereka dapat mengunjungi pameran pada tanggal 21 September dari pukul 09.00-17.00 WITA, dengan menggunakan shuttle yang sudah disiapkan di tiga lokasi, yaitu Bali Nusa Dua Collection, Mall Bali Galeria, dan Kuta Beach Walk,” ungkapnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Kemenkomarves RI, Aspotdirga KASAU, CEO PT Inaro Tujuh Belas, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Airnav, Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi, dan undangan terkait lainnya.[pro]

Dinner Sidang Indonesia-Africa Parliamentary Forum Serangkaian IAF ke-2

Nusa Dua, Bali Kini - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri acara Welcome Dinner Sidang Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (31/8) petang.

Ketua DPR-RI, Puan Maharani, dalam pidato penyambutannya menyampaikan selamat datang kepada delegasi dari 22 negara yang terkonfirmasi hadir dalam acara yang dihelat selama tiga hari tersebut. "Selamat datang di Bali, pulau yang indah dengan keunikan budaya dan tradisi serta keindahan alamnya," kata Puan.

Puan juga berharap bahwa ajang yang berkesinambungan dengan penyelenggaraan Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Afrika atau Indonesia-Africa Forum ini akan mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Afrika dalam berbagai bidang. "Semoga pertemuan ini semakin mempererat persaudaraan di antara kita," ujarnya.

IAPF yang mengusung tema 'Memperkuat Kemitraan Parlemen Indonesia-Afrika untuk Pembangunan' diharapkan menjadi langkah strategis dalam mempererat kerja sama antara parlemen Indonesia dan Afrika.

Forum Parlemen Indonesia-Afrika, yang akan dibuka secara resmi pada 1 September 2024, terdiri dari tiga sesi diskusi yang membahas isu-isu penting, antara lain kerja sama Selatan-Selatan untuk kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan, pembangunan komunitas yang tangguh melalui inisiatif kesehatan dan ketahanan pangan, serta pemanfaatan potensi perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Rangkaian acara ini diharapkan dapat menghasilkan upaya konkret bagi kemajuan masing-masing negara.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, Pemerintah juga menggelar Forum Tingkat Tinggi (FTT) Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Nusa Dua pada 1-3 September 2024. Forum ini akan dihadiri oleh sekitar 855 peserta dari berbagai negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka dan menghadiri acara tersebut.

FTT Indonesia-Afrika juga diselenggarakan bersamaan dengan Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships) yang merupakan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Total peserta diperkirakan mencapai 1.500 delegasi dari negara-negara Afrika serta negara Global South lainnya.[pro]

Pj. Mahendra Jaya Hadiri Pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Bali

Badung, Bali Kini  – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri pembukaan Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, pada Minggu (1/9). Acara ini merupakan salah satu forum penting yang mempertemukan delegasi parlemen dari 20 negara di Afrika dan Indonesia.

Acara pembukaan IAPF dibuka langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pj. Mahendra Jaya juga menyempatkan diri untuk menyapa delegasi dan memperkenalkan keindahan Pulau Dewata kepada para tamu yang hadir. Ia mengapresiasi terpilihnya Bali sebagai tuan rumah berbagai perhelatan internasional, menunjukkan reputasi Bali sebagai destinasi global untuk acara-acara besar.

Dalam sambutannya, Puan Maharani mengingatkan kembali sejarah panjang hubungan Indonesia-Afrika yang dimulai sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, yang dipelopori oleh Presiden Sukarno. "Terima kasih atas kehadiran para Pimpinan dan Anggota Parlemen dari negara-negara Afrika pada Indonesia-Africa Parliamentary Forum," ucap Puan.

Rangkaian acara IAPF 2024 berlangsung sejak 31 Agustus hingga 2 September di Bali, dengan pembukaan resmi di Hotel Grand Hyatt Nusa Dua. Forum ini dihadiri oleh delegasi dari negara-negara Afrika, seperti Algeria, Angola, Benin, Burundi, Djibouti, Eswatini, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Morocco, Nigeria, Tanzania, Tunisia, Zimbabwe, Ethiopia, Libya, Mozambique, Somalia, dan South Africa.

Lewat Indonesia-Africa Parliamentary Forum, Indonesia dan negara-negara Afrika memulai babak baru dalam mempererat kerja sama. Puan juga menekankan pentingnya melanjutkan semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Afrika.

Kampanyekan Bali Net Zero Emission 2045, Disnaker ESDM Bali Gelar Talkshow – Mini Expo – Touring

Denpasar , Bali Kini -  Dalam rangkaian Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, serta untuk mengkampanyekan Program Bali Net Zero Emission (NZE) 2045, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali berkolaborasi dengan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) melalui SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience) menyelenggarakan kegiatan “Talkshow – Mini Expo – Touring” dengan tema “Bali Siap Transisi Energi: Peluang Green Jobs untuk Anak Muda” yang berlangsung di halaman depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan kebijakan terkait energi, di antaranya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

"Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemprov Bali melalui dukungan USAID Indonesia yang tidak henti-hentinya melaksanakan edukasi dan kampanye terkait energi bersih. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali telah bekerjasama dengan USAID dalam hal memperluas layanan informasi energi yang andal dan adil untuk memajukan pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui program SINAR (Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience). Sekarang sektornya kepada generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi aktor-aktor di masa depan. Sehingga acara ini sangat penting sebagai bagian dari fasilitasi pemerintah dan USAID Indonesia kepada generasi muda," ungkap Setiawan usai membuka acara pada Rabu (28/8) pagi.

Setiawan mengatakan bahwa energi terbarukan saat ini belum bisa menjadi tulang punggung atau backbone, sehingga transisinya ke energi bersih dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan gas atau dialihkan ke listrik.

"Di hulu, kita menggunakan pembangkit yang bersumber dari energi bersih. Di hilir, kita mencoba mentransformasi transportasi menuju yang ramah lingkungan. Kepeloporan pemerintah sangat diperlukan agar apa yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, kita dapat menghimbau masyarakat," terangnya.

Setiawan menambahkan bahwa transisi energi tidak bisa hanya dilakukan pada satu sektor dalam menggerakkan ekosistem. Tentu harus ada komitmen dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

"Harus ada sinergi yang nyata dan disiapkan roadmap yang jelas agar tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga Bali Zero Net Emission 2045 bisa tercapai," tutupnya.

Selain pameran, acara ini juga diisi dengan Talkshow, Safety Riding and Culture Education, serta Edukasi Pengenalan Sejarah dan Budaya di Museum Bali.

Persiapan Groundbreaking Proyek Bali Subway: PJ Gubernur Gelar Rapat Koordinasi

DENPASAR , BALI KINI - Untuk mematangkan persiapan Ground Breaking Pembangunan Tahap I Koridor Proyek Bali Subway yang direncanakan pada September mendatang, Penjabat (PJ) Gubernur Bali, S.M. Made Mahendra Jaya, menggelar rapat koordinasi “kick-off” dengan para pemangku kepentingan. Rapat ini bertujuan untuk membahas teknis pelaksanaan acara Ground Breaking dan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Gajah-Jayasabha pada Selasa (6/8).

Rapat dihadiri oleh Kepala Kantor ATR/BPN Provinsi Bali, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). PJ Gubernur menegaskan bahwa proyek kereta bawah tanah Bali Urban Rail sangat dinantikan oleh masyarakat dan pelaku pariwisata Bali untuk mengatasi kemacetan. 

Untuk mempercepat proses, PJ Gubernur bersama tim menyepakati pembentukan Tim Teknis yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil ATR/BPN, Pemerintah Kabupaten Badung, PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), PT. Bali Kerti Development Fund Ventura (BDF), dan PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Tim ini akan fokus pada pembahasan teknis terkait peraturan dan perjanjian guna memastikan kelancaran proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PJ Gubernur juga menginstruksikan Tim Teknis untuk menyusun daftar periksa dokumen penting guna memberikan kepastian hukum dan memastikan kelancaran tahapan proyek Subway Bali. Diharapkan penandatanganan Master Agreement dapat dilakukan pada bulan Agustus dan Upacara Ngeruak pada bulan September di Kuta-Badung.

“Saya harap proyek pembangunan koridor yang dilaksanakan secara business to business ini mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dan masyarakat Bali, sehingga proyek ini berjalan lancar. Proyek ini diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi pariwisata Bali dan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan,” ujar PJ Gubernur.[rl/r3]

Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Tekankan Peran Posyandu dalam Pencegahan Stunting

Jembrana , Bali Kini – Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, mengadakan kunjungan lapangan bertujuan untuk mengatasi masalah stunting di Jembrana. Acara yang dikenal dengan nama "Berkunjung dan Berbagi" ini memfokuskan perhatian pada empat balita yang berisiko stunting, serta menyerahkan bantuan berupa paket nutrisi dan perlengkapan kebutuhan anak. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Posyandu dalam deteksi dini pencegahan stunting.

Empat anak yang dikunjungi dalam acara tersebut meliputi I Komang Alit Budiarta, Ni Kadek Prisca Jayanti, I Gusti Ngurah Kade Adi Wardana, dan Ni Komang Ghea Trisna Dewi. Anak-anak tersebut mengalami masalah berat badan dan tinggi badan yang menunjukkan tanda-tanda stunting. Bantuan diberikan berupa paket makanan bergizi, telur, serta bibit tanaman untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Ny. Ida Mahendra Jaya mengingatkan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu dalam memonitor pertumbuhan anak secara rutin. Kader diharapkan dapat aktif mengawal perkembangan anak dan memastikan mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting. 

Dalam kesempatan ini, Ny. Ida juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya perawatan gigi anak. Menurutnya, kesehatan gigi yang baik sangat mempengaruhi proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dari makanan. Oleh karena itu, perawatan gigi yang tepat dapat membantu mencegah stunting dengan memastikan makanan yang dikonsumsi anak lebih bergizi.

Kegiatan "Berkunjung dan Berbagi" juga dilengkapi dengan penyuluhan tentang stunting oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada. Ia menjelaskan bahwa stunting seringkali disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan gizi. Sunada mendorong penerapan Pergub Nomor 06 Tahun 2024, yang menganjurkan penanaman sayuran dan memelihara ayam petelur di rumah untuk mengurangi biaya pangan dan meningkatkan gizi keluarga.

Selain itu, kegiatan ini melibatkan berbagai bentuk bantuan dari berbagai instansi. Paket berisi ikan dan olahan diberikan kepada balita dan anak-anak di TK, sementara telur, bibit cabe, dan kebutuhan balita lainnya juga diserahkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan mendukung upaya pencegahan stunting di Jembrana.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jembrana, Candrawati Tamba, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal yang penting dan diharapkan dapat terus berlanjut dengan kerja sama yang solid antara berbagai pihak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup balita dengan memperkuat peran Posyandu dalam pencegahan stunting.

Dalam acara ini, juga hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas PMD Dukcapil, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, serta Pengurus Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Sinergi antara masyarakat, instansi pemerintah, dan swasta diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan stunting di seluruh provinsi Bali.[tim/lpt]

Hari Berkabung Nasional Wafatnya Wapres ke-9, Masyarakat Bali Dihimbau Kibarkan Bendera Setengah Tiang

DENPASAR , Bali Kini - Pemerintah Provinsi Bali menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta. Himbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kamis (25/7) malam.

“Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara, kami menghimbau masyarakat Bali untuk mengibarkan bendera setengah tiang mulai hari ini sampai tiga hari kedepan dan kurun waktu ini dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan segenap jajaran Pemerintah Provinsi Bali turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9 Bapak Hamzah Haz.

“Mudah-mudahan segala jasa-jasa beliau kepada bangsa dan negara mengantarkan ke tempat yang terbaik di sisi-Nya,” ujar Dewa Indra

Menteri Sekretaris Negara melalui surat Nomor B-46/M/S/TU.00.00/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 perihal Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional menyampaikan dalam rangka memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Hamzah Haz (Wakil Presiden Republik lndonesia ke-9) yang telah wafat pada tanggal 24 Juli 2024 di Jakarta, sesuai dengan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) Undang Undang Republik lndonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 47 ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019, dimohon untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang selama 3 (tiga) hari berturut turut terhitung mulai tanggal 25 Juli sampai dengan 27 Juli 2024. 

“Selanjutnya kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menyampaikan kepada masyarakat luas untuk mengibarkan Bendera Negara setengah tiang. Pada kurun waktu tersebut juga dinyatakan sebagai Hari Berkabung Nasional,” tulis Mensesneg Pratikno dalam surat tersebut.[rt]

Pj Gubernur Bali Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

 

Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya & Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1445 H

Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya Sampaikan Laporan Capaian Kinerja Dengan Tagline Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan

Jakarta , Bali Kini - Sebagai pertanggungjawaban mengemban amanah selaku Penjabat (Pj.) Gubernur Bali sejak 5 September 2023, Sang Made Mahendra Jaya kembali menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Penjabat Gubernur Bali periode 5 Maret 2024 – 5 Juni 2024. Paparan dengan tagline "Ngrombo - Satu Hati, Satu Kata, Satu Tindakan" disampaikan secara langsung dihadapan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Jl. Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Pj. Gubernur Bali bersama rombongan diterima oleh Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, Sekretaris Inspektorat Jenderal M. Husin Tambunan, Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol. Rustam Mansur, Inspektur III Inspektorat Jenderal Dr. Elfin Elyas, S.Sos, M.Si, Plh. Inspektur IV Inspektorat Jenderal Ihsan Dirgahayu S.STP., M.AP beserta beberapa jajaran lainnya. Sementara itu, Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir, M.Si berhalangan hadir dikarenakan menghadiri giat penting lainnya.

 

Terkait Laporan Capaian Pj. Gubernur  Bali S. M. Mahendra Jaya pada triwulan ketiga masa jabatannya mencakup 10 aspek yaitu pengendalian inflasi, penanganan stunting, BUMD, pelayanan publik, penanganan pengangguran, penuntasan kemiskinan ekstrem dan pengentasan kemiskinan, kesehatan, anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali turut mengajak serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah yaitu Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Plh. Kepala BPKAD Bali I Wayan Serinah, Kadis Kesehatan dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali I Wayan Sunada, Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal I Wayan Sumarajaya, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.

 

Memulai paparan, S. M. Mahendra Jaya menjelaskan terkait upaya pengendalian inflasi, yang mana dirinya mengungkapkan mengintensifkan strategi 4K yaitu memastikan Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi rantai pasok dan Komunikasi yang efektif. Lebih jauh ia menjabarkan, untuk memastikan Keterjangkauan Harga dilakukan pemantauan harga dan pasokan komoditas strategis setiap hari melalui aplikasi SiGapura. Selain itu, dilaksanakan pula operasi pasar/pasar murah secara insidentil sesuai kebutuhan dan optimalisasi peran Perumda Pangan Provinsi Bali dan Paiketan Perumda Pangan se-Bali, yang hingga Mei 2024 telah dilaksanakan sebanyak 162 kali.

Berikutnya untuk menjamin Ketersediaan Pasokan, Pemprov Bali menyalurkan bantuan benih/bibit dan pemberian subsidi pupuk organik yang telah terealisasi untuk lahan seluas 54.000 Ha, Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (GENTA PATEN) serta pemberian bantuan keuangan kepada Krama Subak melalui Skema APBD Rp.10 Juta per Subak (1.598 Subak Sawah dan 1.232 Subak Abian) dimana realisasi s.d Bulan Mei mencapai Rp.950.000.000,-. Lalu untuk menjamin kelancaran distribusi rantai pasok, dilaksanakan pemantauan arus distribusi pangan yang ke luar dan masuk wilayah Bali, pemanfaatan perdagangan digital berupa e-katalog hingga mendorong percepatan pembangunan pasar induk bekerjasama dengan Bank Indonesia.

 

Sejalan dengan itu, pihak Pemprov Bali menjaga efektivitas komunikasi melalui digitalisasi berupa penyampaian informasi harga dan neraca pangan pada aplikasi SiGapura dan pasar-pasar tradisional hingga publikasi harga dan neraca pangan SiGapura melalui berbagai media. Melalui berbagai upaya tersebut, laju inflasi Bali pada bulan Mei 2024 mampu diturunkan menjadi 3,54 % YoY, yang sebelumnya pada medio April 2024 menginjak  kisaran 4,02 (YoY). 

Selanjutnya dalam penanganan stunting, diterapkan kegiatan Penggerakan Aksi Bergizi melalui  aktivitas fisik (jalan santai, senam) dengan melibatkan Pelajar SMP dan SMA/K se-Bali. Ada pula sarapan bersama (konsumsi buah dan sayur) yang dibarengi screening kesehatan pelajar putri. “Kami juga ada program pemberian tablet tambah darah di sekolah setiap minggu yang diawasi oleh Puskesmas,” ujarnya. 

Masih dalam penanganan stunting, ada aksi Bumil Sehat melalui screening kesehatan, edukasi gizi seimbang, makan buah bersama, senam hamil, pemberian paket makanan tambahan hingga sosialisasi gerakan bumil sehat melalui media. Aksi lainnya yaitu Posyandu Aktif, Penggerakan Cegah Stunting hingga Jambore Kader. Sementara Penuntasan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan dengan pola “Ngrombo” melibatkan filantropis, orang tua asuh dan stakeholder lainnya.

Selain Pengendalian Inflasi, Penanganan Stunting dan Penuntasan Kemiskinan Ekstrem, Mahendra Jaya juga memaparkan Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), upaya Penguatan Pelayanan Publik, Penanganan Pengangguran, Kesehatan, Anggaran, Kegiatan Unggulan dan Perizinan.

Sejak menjabat selaku Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya menyatakan juga telah melaksanakan beberapa Program Unggulan dalam upaya merealisasikan capaian yang diharapkan.  "Kami telah melaksanakan dan mensosialisasikan pungutan bagi Wisatawan Asing (Pungutan yang sudah terkumpul sebesar Rp.101.543.250.000,- dari 676.955 wisatawan), yang nantinya akan dimanfaatkan guna mendukung APBD dalam menyelenggarakan beberapa program unggulan. Melalui pendekatan kearifan lokal Ngrombo/kroyok kami berupaya menuntaskan permasalahan kemiskinan/kemiskinan ekstrem dan stunting (Pemprov Bali Hadir)," pungkasnya.

Paparan yang disampaikan Pj. Gubernur Bali pun mendapat apresiasi dari Stafsus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga, yang menyatakan terdapat upaya - upaya baru yang diselenggarakan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Mahendra Jaya dan belum ada daerah lain yang melaksanakannya. Seperti diselenggarakannya program Pungutan Terhadap Wisatawan Asing sebesar 150 ribu/orang, sehingga mampu dimanfaatkan mendukung program pelestarian kebudayaan dan pemeliharaan alam. Untuk itu, Ia pun menyatakan dukungannya terhadap program yang dilaksanakan saat ini

Sikapi Kelangkaan LPG 3 Kg, Pemprov Berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswanamigas

DENPASAR,  BALI KINI  - Menyikapi kelangkaan LPG 3 Kg dalam beberapa hari terakhir yang banyak dikeluhkan masyarakat, Pemprov Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM mengambil langkah proaktif dan mengkoordinasikan persoalan ini dengan pihak Pertamina dan Hiswanamigas. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu (5/6).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pertamina dan Hiswanamigas, Kadisnaker dan ESDM Bali menerangkan bahwa tidak ada pengurangan kuota LPG 3 kg untuk wilayah Bali pada tahun 2024. Hanya saja tahun ini ada penambahan jumlah pangkalan dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024. “Karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” jelasnya. Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024, pemerintah mulai memberlakukan pembelian LPG 3 Kg dengan syarat NIK. Regulasi ini merupakan mekanisme yang ditempuh pemerintah untuk pengendalian dan pendataan sehingga barang bersubsidi tepat sasaran.

Seiring dengan pemberlakuan regulasi pembelian LPG 3 Kg, tim gabungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi. Selain itu, menyikapi keluhan masyarakat yang sulit memperoleh LPG 3 Kg, tim juga melaksanakan operasi pasar di sejumlah lokasi. “Kami terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswanamigas Bali,” tambahnya sembari menghimbau masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh subsidi agar membeli LPG 3 Kg di pangkalan.[rl/pro]

Lahirkan Generasi Kuat dan Berkualitas, Pj. Ketua TP PKK Bali, Ny. Ida Mahendra Minta Kader Rutin Periksa Gigi Warganya

DENPASAR , BALI KINI  - Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya menyambut baik pelaksanaan Penguatan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan dan Pelayanan Terpadu (Posyandu), dalam Integrasi Layanan Primer (ILP) tingkat provinsi. 

Pokjanal Kelompok Kerja Operasional Posyandu merupakan kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Hal ini dipaparkannya dalam pembukaan Pokjanal kelompok kerja Posyandu di Quest Hotel San Denpasar, Senin (3/6).

Dijelaskannya lagi, bahwa Pokjanal kelompok kerja Posyandu merupakan integrasi dari berbagai instansi, yang diharapkan dapat membangun kesepahaman bahwa Posyandu merupakan tanggung jawab bersama, dalam rangka memberikan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Selaku Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah, Ny. Ida Mahendra mengatakan kegiatan ini sangat penting dan sangat relevan, karena keberadaan Pokjanal Posyandu merupakan wadah yang diperlukan dalam rangka pembinaan Posyandu di masing-masing level pemerintahan, yang tentunya saat ini, sedang fokus dalam penanganan masalah kesehatan, terutama stunting, untuk menuju generasi emas di tahun 2045.

Saat ini, posyandu juga telah terbukti membantu pemerintah dalam mewujudkan tingkat derajat kesehatan masyarakat. Hal ini nampak dari implementasi posyandu yang perlu dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan dengan harapan dapat memenuhi standar sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

Dalam rangka menentukan dan melahirkan kualitas penerus bangsa yang sehat dan mumpuni, pengelolaan posyandu harus dilakukan dengan pola yang baik dan terstruktur. Selain dimana juga harus dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yang dilakukan secara optimal, seperti yang sedang dikembangkan saat ini adalah memiliki keterkaitan dengan Posyandu Siklus Hidup, Integrasi Layanan Primer (ILP), Kapasitas Pokjanal Posyandu baik mulai dari bayi dalam kandungan, hidup, lanjut usia sampai meninggal. 

Pokjanal posyandu sebagai wadah Pembinaan Posyandu yang mempunyai tugas melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal.

"Program PKK lainnya dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah kegiatan berkunjung dan berbagi ke-9 Kabupaten/Kota yang berintegritas bersama Perangkat Daerah terkait yang bertujuan memberikan stimulan dan mengakselerasi upaya pencegahan stunting, yang bertujuan untuk memantau secara langsung pelaksanaan Posyandu,” tegas Ny. Ida Mahendra.

Ditambahkannya lagi, bahwa di Tahun 2024, kegiatan Berkunjung dan Berbagi sudah terlaksana di 3 Kabupaten yaitu Tabanan, Buleleng dan Gianyar. Khusus untuk di Kabupaten Gianyar, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali  mengembangkan kegiatan Model Desa binaan Telajakan Bersemi Aku Hatinya PKK dan Desa Peduli Gigi (Deligi) yang dibentuk dalam rangka mendukung Bali Bebas Karies di Tahun 2030 nanti. 

Berdasarkan data RISKESDAS 2018, prevalensi karies terbesar terdapat pada kelompok usia 5 tahun (93,4%), 12 tahun (68,8%), 15 tahun (68.1%), 35-44 tahun (92,1%) dan usia 65-74 tahun (95,2%). 

"Kader Posyandu saya harapkan mampu melakukan pemeriksaan sederhana karies dan memberikan edukasi tentang kesehatan gigi kepada pengunjung Posyandu. Karena kesehatan gigi sangat penting untuk seluruh usia terutama pada anak-anak. Beberapa penelitian menunjukkan anak yang mengalami karies gigi akan berdampak pada gangguan pengunyahan sehingga asupan makanan terganggu yang kemudian akan berisiko pada anak mengalami masalah gizi dan juga stunting,” imbuhnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. I Nyoman Gede Anom bahwa upaya untuk menjadikan keluarga yang sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia Maju di Tahun 2024 melalui Posyandu. Dengan adanya Pembinaan Pokjanal Posyandu akan ada koordinasi yang baik dan sinergitas, setiap program yang disusun diharapkan dapat terinventarisnya data, jumlah dan kegiatan Posyandu mulai tingkat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan, Kabupaten dan Kota.

Data inventarisasi posyandu inilah yang nantinya akan disamakan untuk menentukan arah dalam kebijakan upaya-upaya pengembangan Pokjanal.[r4]

Pj Gubernur Bali Dorong Pemilahan Sampah Sebelum Masuk ke TPA

Denpasar , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya akan mendorong percepatan penanganan sampah di Bali dengan memaksimalkan pemilahan sampah organik dan organik di tingkat rumah tangga hingga Kabupaten/Kota. “Kita akan segera buat aturan agar sampah yang masuk ke TPA Suwung sudah dipilah. Kalau tidak maka tidak diterima,” kata Pj. Gubernur dalam audiensi bersama Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) dan sejumlah lembaga swasta terkait penanganan sampah di Jaya Sabha, Denpasar pada Senin (3/6) siang. 

Pemilahan menurut Pj. Gubernur sudah begitu urgen dilakukan mengingat masalah sampah terutama penumpukan di TPA-TPA sudah sedemikian mendesak untuk diselesaikan, sehingga perlu langkah cepat guna penanganannya. “Ini bentuk intervensi kita. Tentu akan disosialisasikan dulu agar Kabupaten/Kota dan masyarakat bisa mengetahui hal ini sesegera mungkin,” tandasnya. 

Sembari proses sosialisasi dan penyiapan peraturan, Pj. Gubernur juga mengatakan pihaknya akan segera membagi zona di kawasan TPA di Kelurahan Pedungan, Kabupaten Denpasar Selatan tersebut menjadi zona organik dan anorganik serta menyiapkan petugas serta SOP yang digunakan guna memastikan sampah terpilah yang bisa masuk. 

Pemilahan sampah dikatakan Pj. Gubernur pula, akan jadi dasar untuk melaksanakan pengolahan sampah lanjutan dan proses revitalisasi atau penghijauan kawasan TPA Suwung. Dengan demikian, kawasan lahan seluas 32,4 hektar tersebut nantinya akan bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga, rekreasi hingga venue event. 

Metode waste to energy dan sanitary landfill kerjasama dengan lembaga swasta asal Belanda diharapkan akan menjadi solusi kedepan guna mengurangi timbunan sampah sekaligus menghasilkan potensi ekonomi dari energi terbarukan serta daur ulang sampah. “Nantinya kita ingin ada saling koordinasi antar lembaga yang luwes dan tidak diganggu kepentingan-kepentingan lain,” imbuhnya. “Kolaborasi yang luar biasa ini akan membangkitkan lagi semangat kita apalagi masyarakat Bali akan sangat positif dengan upaya kita dalam mengatasi masalah sampah,” tambahnya lagi.  

Dalam kesempatan tersebut,  Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Christine Halim menyebut pihaknya dan sejumlah lembaga swasta seperti Afvalzorg (Belanda), Multriwell (Belanda), Indonesia Solid Waste Association (InSWA), Sekolah Sampah Nusantara, Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) hingga Bank Sampah Bersinar siap mendukung upaya Provinsi Bali dalam menuntaskan masalah sampah di Pulau Dewata. “Kami siap hadir untuk mengatasi ‘gap’ yang ada dalam rangkaian pengelolaan sampah di Bali, tentu juga dengan dukungan Pemerintah, Kabupaten/kota hingga masyarakat yang harus ‘janjian’ untuk komitmen tersebut,” ungkapnya. “Tapi sekali lagi pemilahan sampah harus yang utama karena kita berangkat dari sana,” tuturnya lagi.(*)