Ida Mahendra Jaya Dorong Desainer Bali Tonjolkan Kain Tenun Tradisional di Fashion Show 2025

Denpasar , Bali Kini – Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Ida Mahendra Jaya, melakukan kunjungan untuk memantau persiapan para desainer menjelang Fashion Show Dekranasda Bali 2025 pada Senin (13/1). Kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh busana yang akan dipamerkan memenuhi ketentuan, termasuk menonjolkan penggunaan kain tenun tradisional Bali.

Ida menegaskan pentingnya penggunaan kain tenun tradisional Bali sebagai bahan utama dalam desain busana. Ia menetapkan komposisi minimal 70% kain tenun Bali pada setiap busana yang dipamerkan. Bersama desainer kenamaan Bali, Tjok Abi, serta Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Made Sudarsana, Ida memberikan masukan terhadap detail setiap desain yang ditampilkan.

“Pemilihan aksesori harus diperhatikan dengan cermat,” ujar Ida saat kunjungan. Ia juga meminta para desainer menyelesaikan desain tepat waktu, mengingat pergelaran Fashion Show Dekranasda Bali 2025 hanya tinggal beberapa hari lagi dan dijadwalkan berlangsung pada 24 Januari 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Ida mengunjungi tiga desainer lokal, yaitu Gede Yudi Desain, Kwace Bali, dan Krins Studio. Gede Yudi Ardana dari Gede Yudi Desain menampilkan koleksi berbahan kain tenun endek untuk pakaian kasual, gaun malam, hingga pakaian anak-anak. Sementara Luh Putu Diah Gitanjali dari Kwace Bali menggabungkan kain tenun Bali dengan teknik bordir untuk memberikan kesan mewah. Kadek Krisna Dwipayana dari Krins Studio memilih menonjolkan desain kasual dan modern yang menjadi ciri khasnya.

Sebanyak 12 desainer Bali akan berpartisipasi dalam Fashion Show Dekranasda Bali 2025, dengan masing-masing desainer menampilkan 10 koleksi busana. Koleksi ini mencakup dua desain pakaian anak, dua desain pakaian laki-laki, serta enam desain pakaian wanita, baik kasual maupun gaun malam.

Acara ini diharapkan menjadi wadah untuk mempromosikan kain tenun tradisional Bali sebagai warisan budaya yang dapat dikemas dalam berbagai jenis busana modern.[pro]

Ringankan Beban Masyarakat, Pemprov Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

DENPASAR , BALI KINI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali resmi memberlakukan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk meringankan beban masyarakat seiring dengan pemberlakuan Opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, Sabtu (4/1).

Diskon ini juga merespons kekhawatiran masyarakat terkait pemberlakuan opsen pajak yang akan dimulai pada tahun 2025. 

Plt. Kepala Bapenda Bali Wayan Budiasa mengatakan pemberian diskon pajak juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lebih dari itu, ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi serta/atau objek pajak atau objek retribusi.

“Sesuai Perda 1 Tahun 2024, Bapak Pj. Gubernur Bali memberikan keringanan terhadap pokok PKB atas kepemilikan Kendaraan Bermotor serta keringanan pokok BBNKB yang diatur dalam Pergub Nomor 30 Tahun 2024,” tambah Budiasa.

Seperti yang tertuang dalam pasal 2 Pergub Nomor 30 Tahun 2024, diskon yang diberikan berupa pengurangan terhadap pokok PKB untuk kendaraan bermotor sampai dengan 200cc sebesar 14,35%, pengurangan terhadap pokok PKB untuk kendaraan bermotor diatas 200cc sebesar 12,15%, dan pengurangan terhadap pokok PKB kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah sebesar 39,76%. Sedangkan pembayaran pokok BBNKB mendapat diskon sebesar 24%. 

“Pemberian diskon PKB dan BBNKB ini mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025. Kebijakan ini dikeluarkan guna meringankan dan mengurangi beban masyarakat,” kata Budiasa.

Dalam menentukan besaran insentif atau diskon ini, Pemprov Bali mempertimbangkan agar besaran pajak yang dibayar masyarakat ekuivalen dengan tahun sebelumnya. 

“Dengan demikian, pemberlakuan opsen tidak menyebabkan naiknya PKB dan BBNKB yang harus dibayar masyarakat,” ujar Budiasa lagi.

Diharapkan dengan kebijakan ini memberikan motivasi bagi masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar pajak tepat waktu.[pro]

Monitoring Kamtibmas Malam Tahun Baru 2025

Badung , Bali Kini  - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Mahendra Jaya bersama Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni memantau situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) jelang malam Tahun Baru 2025. Monitoring dilakukan melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Gedung Promoter Polda Metro Jaya dan diikuti oleh jajaran di Bali dari Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, pada malam pergantian tahun.

Turut hadir dalam monitoring tersebut Menko Polhukam Budi Gunawan, Kepala Staf Umum TNI Letjen Richard Tampubolon, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG RI Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Mahendra Jaya menjelaskan bahwa kondisi di Bali pada malam pergantian tahun relatif aman dan kondusif dengan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana sebagai leading sector di bidang Kamtibmas. "Kami sempat berkeliling bersama Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam. Situasi kondusif dan lalu lintas, meskipun padat, namun cukup lancar. Cuaca juga baik meskipun sempat hujan, tetapi jelang pergantian tahun hujan mulai reda," tandasnya.

Sementara itu, menjawab masalah sampah, terutama sampah kiriman yang menumpuk di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya jelang malam Tahun Baru, Mahendra Jaya mengaku pihaknya sudah mengambil langkah cepat dengan menurunkan alat berat untuk membersihkan sampah serta terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait penanganan sampah kiriman tersebut. "Kami juga terus menggalakkan program pengolahan sampah berbasis sumber agar masyarakat semakin sadar untuk memilah dan menyelesaikan sampahnya sendiri," katanya.

Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya dalam laporannya menyebutkan bahwa situasi Kamtibmas menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025 masih aman dan kondusif. Ribuan personel Polda Bali bersinergi dengan Kodam IX/Udayana melaksanakan pengamanan gereja dan tempat keramaian yang dijadikan pusat perayaan pergantian tahun. "Termasuk melibatkan pengamanan adat, yakni pecalang, untuk berkolaborasi di sejumlah titik rawan kemacetan dan titik-titik perayaan Tahun Baru di Bali," jelasnya. "Ada sejumlah titik yang kita amankan saat malam pergantian tahun yang ramai dikunjungi masyarakat dan wisatawan, seperti Kuta, GWK, Sanur, Renon, dan Canggu," tambah Kapolda.

Terkait kemacetan, Kapolda menjelaskan bahwa tahun ini masalah kemacetan parah, terutama di seputaran Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, relatif bisa diatasi dan tidak sampai menimbulkan stuck seperti tahun lalu. "Kami banyak belajar dari pengalaman tahun lalu, di mana kami sudah memetakan titik mana saja yang perlu penebalan personel dan pengalihan arus untuk memperlancar lalu lintas," katanya.

Monitoring melalui video conference tersebut dirangkai dengan sesi tanya jawab dengan beberapa wilayah, mulai dari DIY, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTT, Bali, Maluku, dan DKI Jakarta.

Masih di hari yang sama, rombongan juga meninjau kegiatan ibadah umat Kristiani di Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Jalan Kartika Plaza, Kuta, Badung.

Pj Gubernur Mahendra Jaya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada pemuka agama dan umat Kristiani yang turut serta membantu menjaga situasi tetap kondusif dan aman di Bali selama perayaan Natal dan Tahun Baru. "Terima kasih atas kerja samanya. Saya ucapkan selamat Tahun Baru 2025," ujar Pj Gubernur Mahendra Jaya.[pro]

Pj. Gubernur Bali Letakkan Batu Pertama Pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, Ubud

GIANYAR , Bali Kini – Pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dan menentukan sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali. Oleh karena itu, berbagai kreativitas dan inovasi perlu terus dilakukan, salah satunya pemenuhan fasilitas di sektor kesehatan agar industri pariwisata Bali semakin kompetitif. Hal ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, dalam sambutannya saat menghadiri peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, Ubud, Gianyar, Senin (23/12).

Ditambahkannya, belajar dari pengalaman sebelumnya, keamanan dan kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam industri pariwisata yang kompetitif. "Kita pernah merasakan dampak dari peristiwa Bom Bali dan pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa. Pandangan saya, dampak pandemi COVID-19 jauh lebih luas dibandingkan peristiwa Bom Bali. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam segala hal, seperti lingkungan yang sehat/sanitasi serta ketersediaan layanan kesehatan," tegasnya.

"Di semua kawasan pariwisata, idealnya harus tersedia layanan kesehatan yang bermutu, berstandar internasional, serta mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat jika terjadi kondisi darurat. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi wisatawan untuk berkunjung dan beraktivitas," imbuhnya.

Pelayanan di rumah sakit, puskesmas, klinik utama, maupun klinik pratama, termasuk laboratorium serta apotek di Bali, harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Bali dan wisatawan.

Sebagian besar fasilitas kesehatan di Bali sudah terakreditasi dengan capaian Paripurna. Bahkan, terdapat dua rumah sakit pemerintah, yakni Rumah Sakit Prof. Ngoerah dan Rumah Sakit Bali Mandara, serta tiga rumah sakit swasta yang terakreditasi internasional, yaitu Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit BIMC Nusa Dua, dan Rumah Sakit BIMC Kuta.

Saat ini, di Bali terdapat 81 rumah sakit, 120 puskesmas, 118 klinik utama, dan 244 klinik pratama. Dengan adanya pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal, jumlah klinik pratama di Bali akan bertambah menjadi 245. Hal ini semakin menambah fasilitas kesehatan berstandar internasional di Bali.

Di Bali, sudah terdapat beberapa klinik pratama berstandar internasional, di antaranya Klinik Pratama Prime Plus Medical di Banjar Dinas Tegal Gundul – Canggu, Klinik Prima Medika Nusa Dua, dan Klinik Lingkar Medika. Dengan keberadaan sejumlah rumah sakit dan klinik ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.

Secara khusus, Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, khususnya Desa Adat Padangtegal, Ubud, yang telah menginisiasi pembangunan Klinik Pratama Royal Medic Padangtegal. Ia berharap pembangunan klinik ini dapat selesai tepat waktu agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, baik, dan berkualitas kepada masyarakat serta wisatawan yang datang ke Ubud. Hal ini sekaligus akan meningkatkan kualitas pariwisata di kawasan wisata budaya Ubud, yang sudah dikenal luas sebagai salah satu destinasi unggulan dan jantung pariwisata Bali.

Bendesa Desa Adat Padangtegal, I Made Parmita, menyatakan bahwa pembangunan klinik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Ubud, khususnya Desa Padangtegal, akan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, kawasan wisata Monkey Forest yang menjadi daya tarik utama memerlukan pelayanan kesehatan prima untuk menjamin kenyamanan pengunjung, mengingat di sepanjang jalan kawasan ini belum tersedia klinik yang memadai untuk masyarakat umum.

Turut hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. I Gede Arya Sugiartha; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, I Nyoman Gede Anom; Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara; Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra; Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Gianyar, Wayan Swenten; Kepala Dinas Kesehatan Gianyar, Ni Nyoman Ariyuni; Direktur Utama Rumah Sakit BROS Denpasar, Ida Bagus Indrajaya; General Manager Mandala Suci Wanara Wana Monkey Forest, Anak Agung Ngurah Bagus Bhaskara; serta jajaran terkait lainnya. [pro]

Pj. Gubernur Bali Kenalkan Platform SIGENTING untuk Tangani Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Apresiasi dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN

BANGLI , BALI KINI  – Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, didampingi Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, menghadiri acara Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) bersama mitra kerja tahun 2024, yang digelar di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (21/12). 

Dalam sambutannya, Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa masalah stunting pada balita bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan sosial. Asupan gizi yang tidak memadai dan pola asuh yang salah menjadi faktor utama yang menghambat tumbuh kembang balita, sehingga berpotensi merugikan masa depan anak-anak tersebut. Masalah ini, lanjutnya, mencerminkan kualitas hidup keluarga yang terpengaruh oleh faktor ekonomi dan pendidikan. 

"Di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, kita melihat masih banyak keluarga yang kualitas hidupnya kurang, yang berdampak pada kebahagiaan mereka. Ini juga berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah," ujar Mahendra Jaya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Pemprov Bali terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meluncurkan SIGENTING (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting). Platform ini bertujuan untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem. SIGENTING mengintegrasikan berbagai data lintas sektor, termasuk pendataan keluarga berisiko stunting, pencatatan gizi balita, serta data kemiskinan ekstrem.

"Dengan aplikasi SIGENTING, kita dapat mengakses data stunting di Bali secara real-time, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dalam memastikan program intervensi yang tepat," tambahnya.

Mahendra Jaya juga mengungkapkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Bali menjadi 7,2%, turun 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Sebagai bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam penurunan stunting, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71,8 miliar untuk program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024. Dana ini akan difokuskan pada intervensi di 166 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain itu, telah dibentuk 3.327 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.

"Meskipun Bali merupakan daerah dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, kita tetap bekerja lebih baik lagi untuk menghilangkan atau setidaknya menekan seminimal mungkin angka prevalensi stunting di Bali,” kata Mahendra Jaya, mengajak semua pihak untuk bekerja bersama mengatasi stunting.

Dalam acara tersebut, Pj. Gubernur Bali juga memberikan dukungan terhadap program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

“Dengan prioritas pada keluarga berisiko stunting yang miskin, saya mengajak kita semua  untuk ”Ngrombo” mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk mewujudkan generasi Bali yang sehat, cerdas, kuat dan bebas stunting, “ ujarnya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengapresiasi langkah Pemprov Bali dan mengatakan pengentasan stunting memerlukan sinergitas serta kerja sama seluruh komponen masyarakat. Menurutnya upaya penanganan stunting di tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi serta budaya dari daerah masing-masing.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting, serta penandatanganan Komitmen Partisipasi Peduli Stunting oleh Orang Tua Asuh yang secara simbolis diwakili oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Anggota DPRD Kabupaten Bangli, Made Diksa serta Ketua IDI Cabang Bangli, dr. I.B Udayana Hanggara.[pr]

Budayakan Tradisi Ngerombo , Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ajak Seluruh Stakeholder

 Perbaiki Wajah Transportasi di Kawasan Sarbagita

DENPASAR, BALI KINI– Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, maupun Tabanan, untuk memperbaiki wajah transportasi di Kawasan Sarbagita secara bergotong-royong atau “Ngrombo”. Hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, hingga pembiayaan layanan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Acara tersebut bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (16/12).

Menurut Mahendra Jaya, potret transportasi di Sarbagita saat ini belum menggambarkan wajah transportasi maju yang diharapkan. Hal ini tercermin dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mobilitas penduduk. Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan panjang jalan. Masalah ini diperparah oleh kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan layanan transportasi publik, serta minimnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.

“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita.

Mahendra Jaya juga mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali. Kajian tersebut meliputi penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT), Ulapan Mobility Plan, dan Kuta Circulator.

Untuk itu, Mahendra Jaya menegaskan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, dan lintas kewenangan. “Perbaikan mobilitas tidak cukup dengan menyediakan transportasi publik pada jalur utama (backbone transportasi). Harus ada penyediaan feeder, angkutan first mile/last mile, angkutan dalam kawasan, perbaikan fasilitas pejalan kaki, penataan ruang, pengelolaan pedagang kaki lima, angkutan logistik, serta perbaikan tata kelola metropolitan,” imbuhnya.

Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan transportasi di Bali, sesuai dengan hasil kajian KIAT. “Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan lahan milik Pemprov Bali untuk dimanfaatkan sebagai depo dan pembangunan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk proyek e-BRT dan layanan transportasi Ulapan,” tandasnya.

Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. “Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan,” jelasnya.

Ia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stevens menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. “Kami terus mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas, serta berfokus pada perempuan dan kelompok rentan, dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam transportasi publik,” katanya. Ia juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta, turut menyampaikan bahwa Bali saat ini sangat membutuhkan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah. Menurutnya, dengan kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang mencapai 13 juta orang pada tahun 2024, beban jalan-jalan di Bali menjadi sangat berat. “Kemacetan di Bali bukanlah isu baru. Dahulu kemacetan terjadi karena banyaknya bemo, kini karena kendaraan pribadi. Kami berharap rencana dari KIAT bisa menjadi solusi bagi kita bersama,” jelasnya.[PRV]

Pj. Ketua TP PKK Bali Pimpin Rakorda, Bahas Persiapan Rakornas 2025

DENPASAR, BALI KINI  – Penjabat (Pj.) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PKK mulai dari tingkat pusat hingga desa. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola administrasi, dan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Tahun 2024 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Rabu (11/12).

Menurutnya, kader PKK perlu fokus pada program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan stunting, pendidikan, peningkatan kualitas keluarga, pembentukan karakter, dan ketahanan keluarga.

“Kita perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tegas Ny. Drg. Ida Mahendra Jaya.

Rakorda kali ini juga menjadi ajang persiapan menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK yang dijadwalkan berlangsung pada 2025. Pj. Ketua TP PKK Bali berharap Rakorda dapat menjadi momentum evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan, sekaligus merancang strategi baru untuk mendukung pelaksanaan Rakernas.

“Melalui evaluasi dan penyesuaian, kita bisa memastikan program yang baik tetap dilanjutkan, sementara usulan baru akan disiapkan untuk Rakernas X tahun depan,” ujarnya.

Rakorda mengusung tema "Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Rakorda Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menuju Rakernas X PKK yang Berkualitas untuk Mendukung RPJMN dan RPJMD 2025-2029."

Selain pembahasan program, acara juga dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se-Bali, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pada 23 Agustus lalu.

Rakorda ini diharapkan mampu mengarahkan program PKK ke depan agar semakin terfokus dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali.[pr/rls]

Sekda Dewa Indra Ajak Perkuat Komitmen Berikan Layanan Publik Terbaik

Raih Opini Kualitas Tertinggi Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

DENPASAR , BALI KINI - Di penghujung tahun 2024, Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi sebagai provinsi dengan predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kualitas Tertinggi dengan nilai 96,94, kategori A (zona hijau), dari Ombudsman RI. Penghargaan diserahkan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, kepada Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam acara Penyampaian Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Inna Bali Heritage, Jalan Veteran, Denpasar, Selasa (10/12).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi serta komitmen semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota maupun instansi vertikal di Provinsi Bali, yang telah bekerja keras untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

“Hal yang menggembirakan, seluruh kabupaten/kota berada pada zona hijau 100%, dengan skor tertinggi (A). Pemprov Bali juga masuk peringkat 5 besar nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” imbuhnya.

Sekda Dewa Indra menambahkan, meskipun hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan skor tertinggi (A) serta tidak ada yang berada pada zona kuning dan merah, hal ini bukan berarti kita boleh berpuas diri atas layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Penilaian yang diberikan oleh Ombudsman merupakan salah satu instrumen yang dilakukan oleh institusi berwenang untuk mengevaluasi layanan publik, baik dari segi standar pelayanan, kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, pengawasan, maupun pengelolaan pengaduan. Namun, penilai sesungguhnya atas layanan publik kita adalah masyarakat.

“Penilai sesungguhnya dari layanan publik kita adalah penerima manfaat, yaitu masyarakat. Merekalah yang merasakan kualitas layanan kita. Oleh karena itu, raihan penghargaan ini harus menjadi pendorong untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam memberikan layanan publik terbaik,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pimpinan Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali memiliki tren kenaikan skor yang signifikan sejak 2021. Pemerintah Provinsi Bali berhasil mempertahankan kategori A (tertinggi) dari tahun 2022 hingga 2024. Tidak hanya Pemprov Bali, seluruh kabupaten/kota juga menunjukkan tren kenaikan skor signifikan sejak 2021. Pada tahun 2024, skor rata-rata kabupaten/kota di Bali mencapai 96,79, di atas rata-rata nasional.

“Ini menunjukkan komitmen serta sinergi yang kuat dari seluruh stakeholder di Provinsi Bali untuk selalu memberikan layanan publik terbaik kepada masyarakat. Hal ini sangat kami apresiasi, dan kami akan terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Dalam acara yang turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, jajaran instansi vertikal di Provinsi Bali, serta bupati/wali kota se-Bali, juga diserahkan penghargaan kepada jajaran vertikal serta kabupaten/kota atas raihan predikat prestasi tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[pro] 

Sidak LPG di Bangli, Tim Pengawas Terpadu Temukan Penyalahgunaan Gas Bersubsidi

Bangli, Bali Kini  – Tim Pengawasan Terpadu yang terdiri atas Pemprov Bali, Pertamina, dan pemerintah kabupaten/kota di Bali, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. Sidak yang digelar pada Senin (9/12) di Kabupaten Bangli ini bertujuan memastikan gas subsidi tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan pelaku UMKM.  

Kegiatan diawali dengan inspeksi di SPBE PT Windhu Sari Gas, Banjar Buungan, Desa Tiga, Susut, Bangli. Selanjutnya, tim melakukan sidak di sejumlah lokasi usaha di kawasan Batur, Kintamani, seperti Warung Jowet dan Kafe Okuta.  

Ketua Tim Pengawasan Terpadu, I Wayan Pasek Putra, menyatakan pengawasan ini tidak hanya untuk memastikan distribusi LPG sesuai aturan, tetapi juga untuk mencegah penyalahgunaan. “Kami mengecek kelengkapan tabung agar memenuhi standar keamanan dan mencegah praktik ilegal seperti pengoplosan,” ujar Pasek.  

Di SPBE PT Windhu Sari Gas, tim tidak menemukan pelanggaran berat seperti kekurangan berat tabung atau pengoplosan. Namun, beberapa kelalaian menjadi catatan, termasuk tabung yang langsung dimuat tanpa pengecekan kebocoran dan segel penutup yang terlalu longgar.  

“Semua tabung memenuhi standar SNI. Namun, keamanan segel perlu ditingkatkan untuk menjaga keaslian dan kualitas tabung,” tegas Pasek.  

Sales Branch Manager V Bali Pertamina, Zico Aidillah Syahtian, juga menyoroti pentingnya mematuhi prosedur untuk melindungi hak konsumen. “SPBE wajib memastikan kualitas, kuantitas, dan keamanan produk. Kelalaian dalam pengisian ulang harus dihindari. Jika ada kendala teknis, gunakan alternatif seperti bak air untuk pengecekan kebocoran,” kata Zico.  

Sidak di Warung Jowet menemukan penyalahgunaan LPG 3 kg untuk usaha. Tim memberikan edukasi dan meminta pelaku usaha menandatangani surat pernyataan untuk berhenti menggunakan gas bersubsidi. Sebaliknya, Kafe Okuta mendapat apresiasi karena telah menggunakan LPG non-subsidi sesuai aturan.  

Kegiatan pengawasan ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Disnaker ESDM, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Pariwisata, Diskominfos, Satpol PP, serta Hiswana Migas. Sidak ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak, sekaligus mendukung penerapan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG/05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kg untuk delapan jenis usaha, seperti restoran, hotel, laundry, dan usaha tani tembakau.[tm]

Pj. Gubernur Bali Tegaskan Sinergi Tangani Kemiskinan di Bhakti Sosial Ngrombo ke-46

DENPASAR , Bali Kini – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengatasi kemiskinan tanpa sekat melalui sinergi berbagai pihak. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bhakti Sosial Ngrombo ke-46 di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Jumat (6/12).  

“Kami tidak pernah mengkotak-kotakkan diri. Pemerintah daerah bersama masyarakat terus bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Bali,” ujar Mahendra Jaya. Ia juga mengapresiasi organisasi kemasyarakatan, yayasan, komunitas, dan paguyuban etnis yang turut ambil bagian dalam kegiatan ini.  

Menurutnya, peran aktif organisasi kemasyarakatan sebagai cooling system sangat penting. “Mereka membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, termasuk veteran dan penyandang disabilitas, dengan semangat berbagi dan gotong royong yang memperkuat toleransi dan solidaritas,” tambahnya.  

Bhakti Sosial Ngrombo yang telah berlangsung 46 kali ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, penyandang disabilitas, dan yatim piatu di 9 kabupaten/kota se-Bali. Bantuan yang disalurkan berasal dari sumbangan sukarela berbagai pihak, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali, instansi vertikal, serta masyarakat umum.  

Pada kegiatan ke-46 ini, bantuan yang terkumpul mencapai nilai lebih dari Rp157 juta berupa barang, makanan, dan jasa, di luar beasiswa senilai Rp1,126 miliar untuk 25 mahasiswa dari keluarga kurang mampu dan disabilitas di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar. Bantuan lain yang diserahkan meliputi 146 paket sembako, 1 kursi roda, 3 alat bantu jalan, 304 doorprize, serta uang tunai Rp24,5 juta untuk anak yatim piatu.  

Selain itu, sumbangan berupa makanan seperti buah, telur, dan ikan sarden juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebagian besar bantuan diserahkan langsung pada acara tersebut, sementara sisanya akan didistribusikan oleh relawan ke rumah-rumah penerima.  

“Sinergi ini membuktikan betapa kompaknya masyarakat Bali dalam bergotong royong dan berbagi,” tutup Mahendra Jaya.[rls]

Mahendra Jaya Tinjau Kesiapan Pilkada di Buleleng dan Jembrana: Logistik 100 Persen Siap

Penjabat Gubernur Bali Ajak Masyarakat Sambut Pilkada dengan Riang Gembira

BALI KINI  – Dua hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Penjabat Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya memastikan kesiapan logistik Pilkada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dalam kunjungannya pada Senin (25/11), Mahendra Jaya menegaskan bahwa persiapan teknis, termasuk keamanan, sudah 100 persen.

“Saya ingin memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak pada hari H tanggal 27 benar-benar sudah siap,” tuturnya.

Usai menghadiri uji coba program makan bergizi gratis di SDN 2 Sumberklampok dan SMPN Satu Atap 1 Gerokgak, Mahendra Jaya langsung menuju Sekretariat PPS Desa Sumberklampok. Ia meninjau kesiapan logistik Pilkada sekaligus mengingatkan pentingnya pengamanan.

“Saya percaya pelaksanaan Pilkada di Pulau Bali ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan demokratis,” jelasnya.

Penjabat Bupati Buleleng, I Ketut Lihadnyana, menekankan pentingnya fasilitas TPS yang memadai. Ia menegaskan TPS di wilayahnya harus berupa gedung, bukan tenda, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.

Mahendra Jaya juga mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar selalu berkoordinasi dengan BMKG mengingat pelaksanaan Pilkada jatuh di musim penghujan.

Di Jembrana, Mahendra Jaya memeriksa gudang logistik Pilkada dan mengapresiasi pengamanan yang sudah dilakukan. Menurutnya, sinergi antara KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, termasuk TNI, berjalan dengan sangat baik.

“Saya melihat teman-teman aparat keamanan yang di-backup oleh TNI sudah melakukan operasi Mantap Praja. Logistik siap, keamanan siap, sosialisasi juga sudah dilakukan. Kita yakin pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan aman dan demokratis,” jelasnya.

Mahendra Jaya menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Ia berharap semakin banyak warga menggunakan hak pilihnya untuk meningkatkan legitimasi pemilu.

Selain itu, KPU setempat telah melakukan pengecekan surat suara hingga lima kali untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kesalahan. Semua gudang logistik juga disegel dan dijaga aparat kepolisian.

Birokrat asal Desa Temesi tersebut berpesan agar masyarakat Bali dapat memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani namun tetap menjaga kondusifitas pelaksanaan Pilkada.

“Ayo kita sambut pelaksanaan pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Siapa pun yang terpilih adalah putra-putra terbaik Bali,” jelas Mahendra Jaya.[rl/pr]

Disperindag Bali Gelar Sidak Terpadu LPG 3 Kg di Buleleng, Pastikan Tepat Sasaran

BULELENG , Bali Kini – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga Bali dan berbagai instansi terkait, menggelar inspeksi mendadak (sidak) terpadu di Kabupaten Buleleng pada Senin (25/11). Sidak dilakukan untuk memastikan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi sesuai peruntukannya, yakni bagi rumah tangga kurang mampu dan UMKM.

Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Bali, I Wayan Pasek Putra, memimpin langsung sidak yang menyasar lima lokasi, termasuk SPPBE PT Ayu Sari Pertiwi di Desa Temukus, pangkalan LPG, rumah makan Mina Segara, restoran Padmasari, dan Aneka Lovina Hotel. "Pengawasan ini bertujuan memastikan distribusi LPG 3 kg tepat sasaran dan mencegah praktik ilegal, seperti pengoplosan. Kami juga mengecek kelengkapan tabung untuk memastikan keamanan konsumen," ujar Pasek.

Langkah ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG/05/DJM/2022, yang melarang penggunaan LPG 3 kg oleh delapan kategori usaha, seperti restoran, hotel, laundry, dan usaha tani tembakau. Dari hasil sidak, tidak ditemukan pelanggaran penggunaan LPG 3 kg, meski terdapat beberapa tabung tanpa karet pengaman. Pasek meminta agar pengawasan lebih intensif dilakukan untuk melindungi konsumen.

Pengawas Perdagangan Disperindag Bali, Nyoman Kelapa Diana, menegaskan bahwa pembinaan akan diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. "Kami terus bekerja sama dengan OPD dan stakeholder terkait untuk memastikan penggunaan LPG 3 kg tetap sesuai regulasi," jelasnya.

Sales Branch Manager V Bali Pertamina, M. Affriyana Al Hilmy, menyampaikan bahwa LPG 3 kg bersubsidi harus digunakan sesuai ketentuan. "Gas ini diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan UMKM. Kami akan terus memantau distribusinya," tegasnya.

Kepala Bidang Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan Buleleng, Ida Bagus Widia, mengapresiasi langkah pengawasan terpadu ini. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan LPG bersubsidi.

Sidak ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Disnaker ESDM, Dinas Koperasi UKM, Dinas Pertanian Pangan, Dinas Pariwisata, Diskominfos, Biro Hukum, Satpol PP, Disperindag Kabupaten/Kota, Pertamina, dan Hiswana Migas. Sidak terpadu diharapkan mampu menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang benar-benar berhak.[rl/pr]

Sekda Bali Dewa Indra Lepas Peserta Jalan Sehat HUT ke-53 KORPRI, Tegaskan Pentingnya Netralitas

Denpasar , Bali Kini – Jalan sehat dalam rangka HUT ke-53 KORPRI Tahun 2024 berlangsung meriah di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar. Acara yang berlangsung Jumat (22/11) pagi dirangkaikan dengan olahraga bersama dan Pekenan Ngrombo ini diikuti oleh ribuan anggota KORPRI Pemprov Bali, Polda Bali, dan Kodam IX/Udayana.  

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi melepas peserta jalan sehat. Dalam sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi atas sinergi antar instansi dalam memeriahkan HUT KORPRI. “Kegiatan kolaboratif ini membuktikan soliditas KORPRI dari berbagai instansi. Selain menjaga kesehatan, ini juga memperkuat sinergi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dewa Indra yang juga menjabat sebagai Ketua KORPRI Provinsi Bali.  

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas menjelang Pilkada Serentak pada 27 November 2024. “Saya harap seluruh jajaran KORPRI tetap netral agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.  

Acara jalan sehat ini menempuh rute Jalan Basuki Rahmat - Dr. Kusuma Atmaja - S. Parman - DI Panjaitan - Cok Agung Tresna - Juanda Kartawijaya - Basuki Rahmat. Ribuan peserta dengan antusias menikmati kegiatan yang juga menyediakan berbagai doorprize menarik.  

Setelah menyelesaikan jalan sehat, peserta mengikuti senam bersama yang dipandu instruktur profesional. Mereka juga berkesempatan menikmati berbagai sajian kuliner dan produk lokal di Pekenan Ngrombo yang digelar sepanjang Jalan Basuki Rahmat.  

Sebagai penutup rangkaian acara, pelepasan balon dilakukan oleh Ketua KORPRI Bali, Dewa Made Indra, didampingi perwakilan Polda Bali dan Kodam IX/Udayana. Semangat kebersamaan ini menjadi bukti nyata soliditas KORPRI dalam menjaga kesehatan dan kekompakan untuk mengabdi kepada masyarakat.[pro]

Sekda Dewa Made Indra Ajak Gerakan Pramuka Bali Sukseskan Pemilu 2024

Bangli , Bali Kini – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Gerakan Pramuka Bali yang berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli, Jumat (22/11). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai spiritual dan prinsip dasar Pramuka, terutama netralitas politik, menjelang Pemilu 27 November mendatang.

"Saya sangat kagum karena hingga saat ini tidak ada laporan pelanggaran prinsip netralitas oleh anggota Pramuka. Ini adalah prestasi besar yang harus kita jaga bersama," ujar Dewa Made Indra, yang juga menjabat Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka Bali.

Ia mengimbau seluruh anggota Pramuka untuk menggunakan hak pilih sebagai warga negara, namun tetap menjunjung tinggi netralitas. "Netralitas bukan berarti abai terhadap kewajiban, tetapi menunjukkan sikap berintegritas dalam menjaga kepercayaan publik," tegasnya.

Selain itu, Dewa Made Indra berharap proses pemilihan Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Bali yang baru dalam Musda ini dapat berjalan demokratis dan melahirkan pemimpin terbaik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Musda.

Musda Gerakan Pramuka Bali ini turut mendapat perhatian dari Kwartir Nasional (Kwarnas). Dalam sambutan tertulis Ketua Kwarnas yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kwarnas, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar, S.I.P., M.AP., Musda dinilai sebagai momen penting untuk mengevaluasi kinerja, memilih pemimpin baru, dan menyusun program kerja strategis.

"Musda merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi Pramuka di Bali dan mencetak generasi muda yang berkualitas," kata Bachtiar.

Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip dasar Pramuka yang tertuang dalam Tri Satya dan Dasa Darma, serta mengedepankan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Ketua Kwarda Bali. Kwarnas juga mendorong Kwarda Bali segera menggelar konsolidasi dan rapat kerja daerah guna mempercepat pelaksanaan program pendidikan kepramukaan.

"Kwarda Bali harus mampu menyusun rencana kerja yang menjawab tantangan zaman dan berorientasi pada generasi emas Indonesia 2045," tambahnya.

Ketua Kwarda Bali, Made Rentin, yang juga Pejabat Sementara Bupati Bangli, menyampaikan harapannya agar hasil Musda ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan Gerakan Pramuka Bali.

"Lima tahun kami menjalankan amanah sebagai pengurus Kwarda Bali. Musda kali ini menjadi momen penting untuk merumuskan program kerja lima tahun ke depan dan memilih pemimpin baru," ujar Rentin.

Ia menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh peserta untuk memastikan keberlanjutan program kerja yang solid. "Kolaborasi yang kuat akan menjadi pondasi kokoh bagi kemajuan Gerakan Pramuka Bali," tutupnya.

Musda Gerakan Pramuka Bali 2024 diharapkan mampu memperkuat posisi Bali sebagai salah satu daerah yang berhasil menjaga netralitas, meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak, serta mencetak generasi muda yang kreatif dan inovatif. Dengan rencana kerja yang matang, Gerakan Pramuka Bali optimis menjadi pelopor dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045.[pro]

Apresiasi Wisuda Lansia, Pj. Ketua TP PKK Bali: Semoga Para Lansia Terus Menjadi Insan Mandiri dan Produktif

Gianyar , Bali Kini  – Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya mengapresiasi pelaksanaan Wisuda Lansia yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Hal itu sangat tepat dan sejalan dengan visi dan misi Gerakan PKK, yang mana pemberdayaan lansia masuk di salah satu dari 10 Program Pokok PKK, yaitu Gotong Royong.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara Wisuda Sekolah Lansia Wreda Santi Bedulu Bisa, bertempat di Desa Bedulu, Gianyar, pada Jumat (15/11).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa para lansia usianya memang boleh lanjut, namun semangat harus tetap muda. Lansia diharapkan menjadi lansia yang tangguh dan berdaya bagi keluarga dan lingkungan.

Melalui sekolah hingga wisuda kali ini bisa menjadi titik tolak untuk terus menjadi insan mandiri dan produktif dalam kehidupan, seraya menjadi motivator bagi lansia lain agar tetap semangat dan berkarya. "Saya ucapkan terima kasih bagi para senior saya karena telah bersedia untuk menjadi sosok-sosok pembelajar sepanjang hayat, di mana usia tidak menjadi penghalang untuk menimba ilmu," ujarnya.

Ia berharap Sekolah Lansia bisa berkembang dan bisa terbentuk juga di semua desa di seluruh Bali, sehingga bisa terus memberdayakan para sesepuh kita. "Kami terus berdoa bahwa para sesepuh, para lansia yang kami sayangi dan hormati, dapat senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan lahir batin, dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi yang lebih muda," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Luh Gede Sukardiasih, mengatakan bahwa pembinaan secara komprehensif bagi para lansia bisa berdampak positif dan membuat lansia menjadi lebih berdaya guna bagi masyarakat dan keluarga.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini jumlah lansia meningkat 13,75% di Bali dan 14% di Kabupaten Gianyar. Ke depan, kemungkinan jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup masyarakat Bali yang saat ini rata-rata 75 tahun. "Jadi, jumlah meningkat jangan jadikan beban, namun bisa menjadi peluang untuk membantu keluarga agar bisa menjadi berdaya guna dan smart," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sekolah lansia ini bukanlah sekolah formal, namun merupakan sekolah pendidikan sepanjang hayat. "Selama masih bernapas, kita harus terus belajar. Jadi, kita fasilitasi lansia agar bisa terus smart, jangan berpikir sudah lansia kita tidak usah mandi, berdandan, dan lain-lain. Kita harus tetap produktif," imbuhnya seraya menambahkan sekolah lansia merupakan sekolah informal dengan kurikulum yang didesain untuk meningkatkan keterampilan para lansia.

Tahun ini, dikatakannya bahwa BKKBN menargetkan setiap satu Kabupaten/Kota terdapat satu sekolah lansia. "Saya ucapkan terima kasih kepada Kabupaten Gianyar, khususnya Desa Bedulu yang sudah menginisiasi harapan kami. Saat ini, kami baru memiliki 11 sekolah lansia yang tersebar di seluruh Bali. Saya harap nanti setiap kecamatan bisa memiliki sekolah lansia," tandasnya.[pr]

Peringatan Hari Ikan Nasional 2024, Ny. Ida Mahendra Jaya Dorong Ikan Jadi Solusi Permasalahan Gizi Masyarakat

Denpasar , Bali Kini - Ikan sebagai salah satu sumber protein yang tinggi diharapkan menjadi salah satu solusi bagi permasalahan penanganan gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Penjabat (PJ) Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Bali, drg. Ida Mahendra Jaya, dalam peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-11 Provinsi Bali tahun 2024, pada Sabtu (16/11) di Gedung UMKM PT Pelindo Cabang Benoa, Denpasar.

Ny. Ida Mahendra Jaya mengatakan, ia sangat mengapresiasi pelaksanaan Harkannas yang menurutnya merupakan momentum strategis untuk membangun koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha demi menjadikan ikan sebagai solusi utama dalam penanganan masalah gizi, termasuk stunting. "Ikan kaya akan nutrisi, seperti protein dan omega-3, yang sangat penting bagi pertumbuhan, kesehatan, dan kecerdasan generasi penerus," katanya.

Untuk itu, Ny. Ida Mahendra mendorong terus agar masyarakat terutama anak-anak untuk gemar mengkonsumsi ikan. "Termasuk pula agar semakin banyak inovasi dan kreativitas dari pelaku kuliner untuk menghadirkan menu berbahan dasar ikan yang lebih menarik bagi masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistyo, menjelaskan bahwa hingga saat ini konsumsi harian per kapita Indonesia untuk asupan gizi termasuk protein masih terhitung rendah. "Asupan gizi di Indonesia saat masih 62 gram protein per kapita per hari sedangkan negara maju angkanya bisa di atas 100 gram per hari," kata Budi. "Bali termasuk di angka stunting terendah namun konsumsi ikannya masih rendah bisa jadi asupan protein bisa jadi masih rendah," imbuhnya.

Karenanya dengan inisiasi Bali yang menjadi pelopor pengukuhan "Duta Protein Nasional" yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya protein ikan, Budi mengharapkan kampanye gemar makan ikan akan semakin masif ke seluruh penjuru tanah air. "Bali 'kan pusat perhatian nasional bahkan dunia, jadi Bali bisa jadi inspirasi gerakan konsumsi protein dari ikan menuju generasi emas 2045," kata Budi.

Selain pengukuhan Duta Protein Nasional, acara tersebut juga ditandai dengan prosesi berbagi paket ikan segar kepada 200 anak penerima manfaat, pameran produk perikanan, hingga lomba masak serba ikan. Ajang ini sendiri bertujuan utama untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan konsumsi ikan dan memperbaiki gizi masyarakat, khususnya di Bali.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Komandan Pangkalan TNI AL (LANAL) Denpasar Kolonel Laut Endra Kusuma dan Ketua Forum Maritim Bali Ketut Adil Darma Yasa.[pro]

Desa Tanjung Benoa dan Pengastulan Tampil dalam The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium

Banda Aceh , Bali Kini - Pulau Bali memiliki tiga sumber gempa bumi, yaitu Megathrust Sumba di perairan selatan Bali, Busur Naik Belakang Flores di bagian utara, dan 30 sesar aktif di darat. Hal ini menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.  

Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya nonstruktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami sehingga dapat meminimalkan korban jiwa serta kerugian ekonomi.  

Pada tahun 2022, Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan ini diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III dan Stasiun Geofisika Denpasar sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready, serta kerja sama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi Bali, BPBD kabupaten/kota, dan berbagai pihak dalam sinergi multihelix di Bali. Selanjutnya, Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, menyusul untuk dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh NTRB pada tahun 2023.  

Tahun ini, bertepatan dengan kegiatan The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 tahun tsunami Aceh, yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 10–14 November 2024, Desa Tanjung Benoa, yang diwakili oleh Ketua FPRB Desa Tanjung Benoa, Dr. I Wayan Deddy Sumantra, S.Sn., M.Si., dan Desa Pengastulan, yang diwakili oleh Sekretaris Desa Muhammad Ali, diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik di mata dunia.  

Peran Komunitas Tanjung Benoa dalam acara ini adalah menyampaikan pesan bahwa pengakuan sebagai Tsunami Ready Community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Komunitas Tanjung Benoa juga berbagi pengalaman tentang dampak positif program ini terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa. Pada acara tersebut, secara resmi Desa Pengastulan dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO.  

Keberhasilan Desa Tanjung Benoa dan Desa Pengastulan dalam meraih pengakuan sebagai Tsunami Ready Community menjadi bukti bahwa sinergi multihelix antara BMKG, pemerintah daerah, BPBD, masyarakat, dan pihak swasta mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana.[hum/pr]

Pj Gubernur Bali Ajak Anggota DPD RI Dapil Bali ‘Ngrombo’ Selesaikan Sejumlah Persoalan Krusial di Bali

Denpasar , Bali Kini - Penjabat (Pj) Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, mengajak anggota DPD RI perwakilan Bali untuk turut serta ‘ngrombo’ menyelesaikan sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Pulau Dewata. “Bali bersyukur sekali punya anugerah yang luar biasa, alam, dan budaya. Ida Sang Hyang Widhi Wasa sedang tersenyum ketika menciptakan Bali, indah luar biasa, dan kita harus menjaganya bersama. Namun, di sisi lain, ada potensi persoalan yang harus diselesaikan bersama pula,” kata Pj Gubernur saat menerima tiga anggota DPD RI Dapil Bali, yaitu Ni Luh Djelantik, IGN Arya Wedakarna, dan I Komang Merta Jiwa, di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Selasa (5/11) pagi.

Pj Gubernur menambahkan, meskipun secara statistik Bali memiliki angka di atas rata-rata nasional dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan SDM, ditambah angka stunting dan kemiskinan terendah secara nasional, namun Bali tetap memerlukan dukungan dari banyak pihak. “Kemiskinan ekstrem dan stunting, contohnya, tidaklah elok jika di Bali, yang menjadi tempat orang berwisata dan bersenang-senang, masih ada yang mengalami kemiskinan ekstrem atau stunting,” ujarnya.

Selain itu, Mahendra Jaya juga memaparkan upaya-upaya terkini yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Bali yang masih menjadi kendala, terutama di kawasan Sarbagita. Ia juga mendorong branding produk-produk Bali, menghidupkan kembali sektor pertanian, serta membahas isu-isu terkait pariwisata. “Jadi, banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang perlu dilakukan, serta terus melakukan perbaikan-perbaikan. Saya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan selama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, I Komang Merta Jiwa menyampaikan apresiasinya bahwa di bawah kepemimpinan Pj Gubernur Mahendra Jaya, situasi Bali tetap kondusif meskipun dalam masa-masa gelaran akbar pemilu, baik pilpres maupun pilkada. “Kami hadir di sini siap memberikan pandangan agar anggota DPD Dapil Bali kompak memperjuangkan kepentingan daerah,” kata Merta Jiwa. “Ke depan, kita perlu berkolaborasi, sesuai dengan salah satu pernyataan Ketua DPD RI bahwa semua elemen harus berkolaborasi. Kami bersama mengawal berbagai permasalahan masyarakat Bali dan instansi terkait,” tandas Merta Jiwa.

Turut hadir mendampingi Pj Gubernur Bali, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali I Wayan Serinah, Asisten Bidang Administrasi dan Umum I Dewa Putu Sunartha, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, dan Kepala Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana.[rl/pro]

Kunjungi SMA/SMK Negeri Bali Mandara, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Yakin Para Siswa Bisa Meneruskan Estafet Menjaga Bali

BULELENG , BALI KINI  - Untuk pertama kalinya, Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, didampingi oleh Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, menginjakkan kaki di SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang berlokasi di Kubutambahan, Buleleng, pada Sabtu (12/10).

Kehadiran Pj. Gubernur Mahendra Jaya beserta rombongan disambut langsung oleh Kepala SMA Negeri Bali Mandara, Ni Made Sri Narawati, serta Kepala SMK Negeri Bali Mandara, Ketut Susila Widiarsana.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan rasa syukur dapat hadir langsung untuk pertama kalinya di SMA/SMK Negeri Bali Mandara. Ia mengaku kagum dan bangga dengan keberadaan SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang selama ini telah berhasil menorehkan berbagai prestasi, baik nasional maupun internasional.

"Saya sangat bangga dengan para guru dan siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara yang luar biasa. Pertama kali menginjakkan kaki di sini, saya disambut dengan sangat baik. Mengikuti acara ini—mulai dari pembawa acara, cara pelaksanaannya, hingga testimoni siswa serta prestasi yang telah diraih—sangat pantas menjadikan sekolah ini luar biasa," ungkap Mahendra Jaya.

Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, Mahendra Jaya menyatakan bahwa SMA/SMK Negeri Bali Mandara pantas menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah lainnya. Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengajak siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk berani bermimpi, namun tidak terlalu lama tenggelam dalam mimpi. Mereka harus berupaya keras untuk mewujudkannya.

"Raih mimpi kalian. Memang prosesnya tidak mudah, tapi harus diperjuangkan. Saya yakin kalian akan menjadi luar biasa. Saya percaya, semesta akan merestui dan memudahkan siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk mewujudkan mimpinya," ujarnya.

Lebih lanjut, melihat pola asuh dan pendidikan yang diterapkan, Mahendra Jaya yakin bahwa siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara dapat meneruskan estafet menjaga Bali di masa depan.

"Saya berharap dan yakin setelah melihat langsung pola asuh dan pendidikan di sini, mereka mampu menerima tongkat estafet untuk menjaga Bali, menjaga warisan budaya Bali. Sekali lagi, saya sangat senang bisa hadir di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih kepada para guru yang telah mendidik mereka dengan luar biasa," imbuhnya.

Mahendra Jaya juga berpesan kepada siswa-siswi SMA/SMK Negeri Bali Mandara untuk menjaga diri dan tidak melupakan orang tua serta keluarga yang telah membesarkan mereka.

"Kalian harus selalu ingat dan mendoakan orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kalian. Jaga diri kalian di sini, dan kalian harus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua kalian di rumah. Saya yakin dengan niat yang baik, semua itu pasti bisa terwujud," tutupnya.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri Bali Mandara, Ni Made Sri Narawati, dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pj. Gubernur Mahendra Jaya, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

"Atas nama seluruh keluarga besar SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, saya sampaikan selamat datang, terima kasih, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pj. Gubernur Bali beserta seluruh jajaran atas waktu yang diluangkan untuk berkunjung ke SMA dan SMK Negeri Bali Mandara. Sekolah ini, selain mengelola layanan umum/reguler bagi kelas 11 dan 12, tetap mempertahankan marwah pendirian sekolah ini yang memberikan akses kepada siswa-siswi tamatan SMP/MTs di Provinsi Bali yang berpotensi namun berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah bagi kelas 10," ungkapnya.

Sri Narawati menjelaskan bahwa seluruh siswa yang diterima melalui jalur seleksi beasiswa pendidikan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali diwajibkan tinggal di asrama sehingga diperlukan pengawasan ekstra selama 24 jam.

"Hari ini, kami merasa sangat terhormat dan berbahagia atas kedatangan Bapak/Ibu di sekolah kami. Kehadiran Bapak/Ibu adalah sebuah kehormatan dan motivasi besar yang memantik semangat bagi seluruh keluarga besar SMA dan SMK Negeri Bali Mandara untuk terus berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, khususnya melalui pola asuh berasrama maupun layanan umum/reguler," terangnya.

Sri Narawati menambahkan bahwa siswa-siswi di SMA/SMK Negeri Bali Mandara berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, langkah pertama yang diambil adalah mengajak mereka untuk berani bermimpi.

"Mereka menuliskan apa tujuan hidup mereka, cita-cita, dan impian. Impian yang telah tertulis di secarik kertas itu dimasukkan ke dalam botol kecil yang disebut 'time capsule'. Botol itu kemudian kami simpan dalam kotak yang disebut 'The Calling Chest'. Itulah yang mereka kejar selama tiga tahun menjadi murid di sekolah ini," jelasnya.

Dengan pendidikan yang diberikan di SMA/SMK Negeri Bali Mandara, diharapkan siswa-siswi dapat memberikan kontribusi terbaik sehingga mampu mengubah status sosial ekonomi keluarga mereka, serta memberikan sumbangsih nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.[pro]

Sambut Baik Autogate TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Mahendra Jaya Harapkan Menjadi Benteng Keamanan Bali

Badung , Bali Kini  Penjabat Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, menyambut baik penerapan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai. Sebanyak 90 mesin autogate telah dipasang untuk menunjang pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia, di mana 60 mesin autogate ditempatkan di terminal kedatangan dan 30 mesin lainnya ditempatkan di terminal keberangkatan.

“Penerapan autogate layanan imigrasi diharapkan menjadi benteng dalam menjaga keamanan Bali dan Indonesia pada umumnya,” ujar Mahendra Jaya saat menghadiri peluncuran Autogate TPI di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Westin Hotel Nusa Dua, Selasa (1/10).

Mahendra Jaya menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk pelayanan keimigrasian. Ia menambahkan bahwa dalam persaingan industri pariwisata dunia, semua destinasi wisata berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepuasan wisatawan, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan jumlah dan lama kunjungan wisatawan berkualitas. Oleh sebab itu, penting untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Sementara itu, dalam upaya perlindungan adat-istiadat, seni budaya, kearifan lokal, pemuliaan dan pemeliharaan kebudayaan serta lingkungan, serta peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata budaya Bali, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.

“Pungutan bagi wisatawan asing tersebut dimaksudkan pula untuk memfilter wisatawan yang datang ke Bali terkait daya dukung lingkungan, agar Bali dengan keunikannya tetap menjadi tempat yang menarik, aman, dan nyaman untuk dikunjungi,” jelasnya.

Ke depannya, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali akan terus berupaya meningkatkan fasilitas infrastruktur penunjang pariwisata agar Bali dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pariwisatanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyampaikan bahwa autogate di TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai menggunakan teknologi terbaik yang ada. Dengan alat ini, pelintas dapat langsung memindai paspornya dan melakukan verifikasi biometrik secara mandiri hanya dalam waktu 15-20 detik.

“Ketika saya mendarat, saya diajak berkeliling oleh Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai beserta seluruh jajaran yang hadir. Kami juga melihat command center yang mengontrol serta memantau para pelintas, apakah mereka sudah memenuhi syarat atau terkait hal-hal yang berhubungan dengan catatan kami dalam konteks kelayakan pelintas tersebut,” jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa pemasangan autogate di TPI Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah dilakukan dengan rapi dan berfungsi dengan baik. Silmy Karim berharap penggunaan mesin autogate dapat mempercepat proses pemeriksaan imigrasi tanpa mengurangi faktor keamanan.[pr]