DESA SUTER MENJADI LOKUS KUNJUNGI MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SELAM DI BALI

Bangli , Bali Kini - SN Sedana Arta dampingi Kunjungan Menteri Kependudukan dan pembangunan keluarga, Wihaji, S.Ag., M.Pd. bersama PJ gubernur Bali, SN Mahendra Jaya terkait dengan kolaborasi gerakan orang tua asuh cegah stunting ( genting ) yang berlokasi di Wantilan Desa Suter, Sabtu, 21/12/24).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd, turun langsung ke satu Desa di Bali, tepatnya di Desa Suter Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Hal itu dilaksanakan untuk memonitor dan mengecek langsung kondisi Keluarga Risiko Stunting di wilayah tersebut, khususnya terkait dengan program Gerakan Orang Tua Asih Cegah Stunting (Genting). 

Meski Bali terendah dalam kasus stunting, Desa Suter, Kecamatan Kintamani,  tetap menjadi lokus kunjungan menteri Wihaji, karena ditengarai menteri masih ada satu dua anak balita stunting  yang belum termonitor.

"Kunjungan kami untuk memastikan (pelaksanaan) program  (stunting di lapangan). Karena  menyelamatkan satu orang sama dengan menyelamatkan satu generasi," ujar menteri Wihaji dalam kegiatan Kolaborasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Bersama Mitra Kerja Tahun 2024.

Kegiatan yang dihadiri Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya,  Pj.Ketua TP.PKK Prov.Bali Ny.drg.Ida Mahendra Jaya,Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, Ketua TP.PKK Kab.Bangli Ny.Sariasih Sedana Arta, Anggota Forkopimda Prov.Bali, Anggota Forkopimda Kab.Bangli, Pj.Sekda Bangli, Pejabat Pusat dan Daerah terkait serta undangan lainnya [BL /H]

PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah

Para jajaran Menteri terkait mengumumkan barang dan jasa premium /mewah yang dikenakan kenaikan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12). (Ghita/VOA)

Pemerintah mengumumkan daftar barang dan jasa premium (mewah) yang akan dikenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen per 1 Januari 2025. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA , VOA — Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.

Kebijakan ini, katanya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi sebesar 12 persen per 1 januari,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Senin (16/12).

Airlangga menjelaskan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen tersebut tidak berlaku bagi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sederhana, dan air minum.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan barang dan jasa premium atau mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan crustacea premium (seperti king crab).

PPN 12 persen juga, katanya dikenakan untuk jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, dan listrik untuk pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

“Misalnya makanan yang dikonsumsi oleh kelompok yang paling kaya, yaitu desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Umpamanya seperti daging sapi yang premium, wagyu-kobe yang harganya bisa di atas Rp2-Rp3 juta per kilogram. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara Rp150.000-Rp200.000 per kilogram dia tidak dikenakan PPN,” ungkap Menkeu Sri.

“Jasa pendidikan premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, jasa kesehatan yang premium dan untuk pelanggan listrik 3500-6600 VA dikenakan PPN (12 persen),” tambahnya.

Selain itu, Menkeu Sri juga menuturkan bahwa ada barang-barang tertentu dikenai PPN 12 persen, namun hanya menanggung PPN 11 persen, seperti tepung terigu dan gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyakita. Pemerintah, katanya, jelasnya akan menanggung selisih PPN 1 persen dari barang-barang tersebut.

Mantan managing director Bank Dunia ini menekankan kebijakan ini dilakukan karena selama ini insentif pembebasan tarif PPN umumnya dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.

“Fasilitas pembebasan PPN yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya yaitu desil 9,10. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati Rp91,9 triliun pembebasan PPN diikuti desil 9, Rp41,1 triliun dan kita lihat baru kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menjelaskan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan sebagai imbas dari kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini yang diperuntukkan bagi beberapa sektor, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hybrid, dan sektor perumahan.

Untuk rumah tangga, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing 10 kilogram selama dua bulan, dan diskon listrik 50 persen selama dua bulan untuk pelanggan listrik dengan daya terpasang 450-2200 VA.

Untuk UMKM, kata Menkeu Sri, pemerintah akan memberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen dari omzet sampai dengan 2025 melalui revisi peraturan, sementara UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun kembali dibebaskan dari PPh.

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai secara umum daftar barang dan jasa premium atau mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen cukup bagus mengingat barang dan jasa itu hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.

“Menurut saya mestinya OK, karena kalau premium berarti hanya kelas atas yang konsumsi karena barangnya juga mahal. Tapi titik kritisnya adalah benar tidak itu? Detailnya perlu dilihat lagi, harus hati-hati jangan sampai ada barang yang masih merupakan bagian daripada konsumsi masyarakat kelas menengah, karena yang perlu diobati adalah kelas menengah,” ungkap Faisal kepada VOA.

Selain itu, ia melihat bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi untuk kesejahteraan tidak terlalu cukup untuk menyembuhkan kondisi kelas menengah yang jumlahnya terus menurun pasca pandemi COVID-19. Faisal mencontohkan diskon tarif listrik 50 persen untuk daya terpasang 2200 VA sebenarnya bisa membantu kelas menengah, namun jika insentifnya hanya diberikan dua bulan saja, tidak akan berdampak signifikan.

Menurutnya, yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah cermat dalam memberlakukan kebijakan.. Ia menekankan pemerintah juga harus fokus dalam upaya memulihkan daya beli masyarakat kelas menengah.

“Jadi artinya kalaupun pemerintah tidak memberikan insentif, at least jangan menambah beban (untuk kelas menengah). Kalau ada kebijakan pajak yang baru PPN 12 persen harus hati-hati bahwa list barangnya tidak kena (yang dikonsumsi) kalangan menengah demikian juga yang lain. Jadi bukan hanya PPN, karena ini akumulasi berbagai macam kebijakan, misalnya mau menaikkan premi BPJS Kesehatan, gaji dipotong untuk Tapera,” pungkasnya. [gi/ab]

Kota Denpasar Raih Penghargaan Zona Integritas WBK Tahun 2024.

Jakarta , Bali Kini - Kota Denpasar meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada acara Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugrahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (11/12). 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si dan juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini. 

 Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mengaku sangat bangga atas dedikasi dan kerjasama semua pihak hingga meraih Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 Lebih lanjut dikatakannya, adapun penghargaan WBK dari Kota Denpasar kali ini diraih oleh beberapa instansi seperti RSUD Wangaya, UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan, dan Dinas Kominfo Kota Denpasar. "Tentu dengan perolehan ini kami tidak cukup sampai disini saja namun kedepannya kami tetap berjuang guna meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal," ujarnya. 

 Lebih lanjut dikatakannya, penciptaan budaya kerja melalui reformasi birokrasi telah tercapai juga dengan didapatkannya award WBK ini. "Oleh karena itu untuk kedepannya berbagai hal akan dilakukan guna mempertahankan penghargaan yang diraih saat ini. Dan tentu kami berharap kedepannya selain mempertahankan penghargaan ini juga dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar," pungkas Alit Wiradana. 

 Selebihnya Alit Wiradana mengharapkan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi instansi dan OPD lainnya dilingkungan Pemkot Denpasar untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. (Arm)

Panglima TNI Ikuti Rapat Virtual Bersama Presiden RI Bahas Pengendalian Inflasi dan Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025

Jakarta , Bali Kini - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi di daerah. Langkah ini dianggap krusial karena inflasi yang terkendali di tingkat daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional.

Selain itu, rapat juga membahas penetapan kebijakan upah minimum yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

Hadir secara virtual, sejumlah pejabat penting antara lain Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabareskrim Polri, Jamdatun, serta para Gubernur dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tampak hadir juga mendampingi Panglima TNI pada rapat virtual tersebut diantaranya Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Aster Panglima TNI, serta para Pejabat TNI lainnya.[tim/lpt]

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Hadiri Pembukaan Tanwir Dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah

 

Bali Kini -Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Ke-112 Muhammadiyah, bertempat di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (04/12/2024).

Acara tersebut mengusung tema “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua,” yang mencerminkan komitmen untuk mendorong kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kegiatan tersebut dihadiri berbagai tokoh, termasuk Ketua DPD RI, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Pangdam IX/Udayana, serta Pimpinan Muhammadiyah dari tingkat pusat hingga wilayah.[tim]

Pemkab Jembrana Terima Hibah Tanah 2,5 Hektar dari KKP

Keterangan Foto :Sekda I Made Budiasa menerima BAST hibah dari sekjen KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho 

Jembrana , Bali Kini - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menghibahkan aset berupa sebidang tanah seluas 25.000 m2 atau 2,5 hektar yang berlokasi di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana. Penyerahan hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negera berupa Tanah dan Bangunan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

 

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rudy Heriyanto Adi Nugroho dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa di Ruang Rapat Loka Perikanan Tuna, Denpasar, Kamis (17/10/2024).

Pemberian hibah tanah tersebut didasari atas permohonan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Negara kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Bupati Jembrana, yang dimana tanah tersebut sangat diperlukan oleh 10 Desa Adat yang berada di Kecamatan Negara untuk berbagai pelaksanaan upacara agama seperti melasti, pengabenan dan upacara agama lainnya.

Aset tanah yang dihibahkan memiliki nilai sebesar Rp 1.211.135.566,- selain itu juga secara bersamaan juga diserahkan aset berupa Tugu/Tanda Batas Lainnya berupa pagar permanen senilai Rp 634.559.288,- sehingga total aset yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana senilai Rp 1.845.694.854,-.

Sekda Jembrana, I Made Budiasa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan karena atas persetujuannya, permohonan sebidang tanah yang disampaikan MDA Kecamatan Negara melalui Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat diserahkan secara resmi.

“Akhirnya penantian lama yang hampir setahun ini dimohonkan oleh masyarakat adat melalui Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Negara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai penerima Hibah BMN untuk tujuan tempat acara/kegiatan keagamaan dapat terpenuhi. Tentunya banyak pihak yang terlibat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas Kerjasama yang baik,” ucapnya.

Pihaknya menyampaikan dengan dihibahkannya aset ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana akan segera menindaklanjuti sebagaimana yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandangani bersama-sama.

“Kami Pemkab Jembrana akan tindaklanjuti sesuai dengan hak dan kewajiban kami sesuai dengan apa yang tertuang di dalam BAST dan Naskah Perjanjian Hibah, yaitu menerima hibah untuk tujuan tempat kegiatan keagamaan dan peribadatan umat Hindu di Kabupaten Jembrana, melakukan penatausahaan, menggunakan, memelihara, melakukan pengamanan, dan hal lain sesuai dengan kewajiban penerima hibah dengan sebaik-baiknya,” kata Sekda Budiasa.( Ngurah/humas)

Desa Tanjung Benoa dan Pengastulan Tampil dalam The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium

Banda Aceh , Bali Kini - Pulau Bali memiliki tiga sumber gempa bumi, yaitu Megathrust Sumba di perairan selatan Bali, Busur Naik Belakang Flores di bagian utara, dan 30 sesar aktif di darat. Hal ini menjadikan Pulau Bali rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.  

Untuk menghadapi kondisi tersebut, diperlukan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya nonstruktural yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti program Tsunami Ready Community (Komunitas Siaga Tsunami). Tsunami Ready Community adalah program pembentukan komunitas siaga tsunami yang bertujuan untuk membangun masyarakat tangguh dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman tsunami sehingga dapat meminimalkan korban jiwa serta kerugian ekonomi.  

Pada tahun 2022, Desa Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, menjadi desa pertama di Indonesia yang dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO. Keberhasilan ini diraih dengan dukungan Balai Besar MKG Wilayah III dan Stasiun Geofisika Denpasar sebagai fasilitator dalam memenuhi 12 indikator tsunami ready, serta kerja sama yang baik dan berkelanjutan dengan BPBD Provinsi Bali, BPBD kabupaten/kota, dan berbagai pihak dalam sinergi multihelix di Bali. Selanjutnya, Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, menyusul untuk dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh NTRB pada tahun 2023.  

Tahun ini, bertepatan dengan kegiatan The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium dalam rangka memperingati 20 tahun tsunami Aceh, yang diselenggarakan di Banda Aceh pada 10–14 November 2024, Desa Tanjung Benoa, yang diwakili oleh Ketua FPRB Desa Tanjung Benoa, Dr. I Wayan Deddy Sumantra, S.Sn., M.Si., dan Desa Pengastulan, yang diwakili oleh Sekretaris Desa Muhammad Ali, diundang sebagai komunitas yang telah berhasil menjadi contoh baik di mata dunia.  

Peran Komunitas Tanjung Benoa dalam acara ini adalah menyampaikan pesan bahwa pengakuan sebagai Tsunami Ready Community harus dipertahankan dengan upaya mitigasi kebencanaan yang berkelanjutan. Selain itu, Komunitas Tanjung Benoa juga berbagi pengalaman tentang dampak positif program ini terhadap kehidupan pariwisata di Tanjung Benoa. Pada acara tersebut, secara resmi Desa Pengastulan dikukuhkan sebagai Tsunami Ready Community oleh UNESCO.  

Keberhasilan Desa Tanjung Benoa dan Desa Pengastulan dalam meraih pengakuan sebagai Tsunami Ready Community menjadi bukti bahwa sinergi multihelix antara BMKG, pemerintah daerah, BPBD, masyarakat, dan pihak swasta mampu mendukung upaya mewujudkan cita-cita Zero Victim saat terjadi bencana.[hum/pr]

Panglima TNI Tinjau Geladi Bersih Puncak Acara HUT Ke-79 TNI Tahun 2024

Jakarta , Bali Kini - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau Geladi Bersih puncak acara  perayaan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI tahun 2024, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (03/10/2024).

Acara geladi bersih dimulai dengan parade pasukan dan dilanjutkan dengan penampilan demonstrasi terjun free fall, kemudian Demo Pasukan Berkuda memberikan penampilan yang menarik. Dilanjutkan dengan demo Dakibu dan Beladiri Taktis menunjukkan kemampuan taktis prajurit yang memukau, diikuti oleh demonstrasi drone Pam VVIP.

Kemeriahan semakin meningkat dengan penampilan Jupiter Aerobatic Team, yang menyuguhkan aksi akrobatik udara yang memukau. Acara ditutup dengan defile pasukan dan Alutsista TNI, menunjukkan kekuatan dan kesiapan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Hadir mendampingi Panglima TNI diantaranya, Kasad, Kasal, Kasau, Kasum TNI, Irjen TNI, Wakasad, para Asisten Panglima TNI, para Komandan/Kabalakpus TNI, para Pangkotamaops TNI serta Pejabat Tinggi TNI lainnya. (Puspen TNI)

Wujudkan Kepedulian Pada Dunia Pendidikan Aster Panglima TNI Kunjungi Sekolah Darurat Kartini

Jakarta , Bali Kini - Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Novy Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. bersama Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Bambang Hadi Suseno, S.E., M.M. melaksanakan kunjungan ke Sekolah Darurat Kartini sebagai wujud kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, bertempat di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (01/10/2024).

Dalam keterangannya, Aster Panglima TNI menyampaikan kunjungan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) TNI Ke-79 dan merupakan apresiasi yang mendalam terhadap dedikasi yang luar biasa dari Sekolah Darurat Kartini. Selama 34 tahun berdiri, sekolah ini tidak hanya membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu, tetapi juga telah berhasil mencetak generasi penerus yang berkualitas untuk masa depan bangsa. Sekolah ini menjadi pelopor dalam memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang, dapat meraih impian dan potensi mereka.

Sebanyak 100 paket sembako dan makanan gratis dibagikan kepada anak-anak Sekolah Darurat Kartini dan masyarakat sekitar, sebagai wujud kepedulian yang tulus dan dukungan untuk meringankan beban mereka. “Kita berbagi rasa kepada mereka-mereka untuk ikut turut berbahagia di Hari Ulang Tahun TNI Ke-79, ini bagian kepedulian kita, kalau masyarakat senang pastinya TNI akan turut senang,” pungkas Mayjen Novy Helmy Prasetya.

Turut mendampingi Aster Panglima TNI diantaranya Paban V/Bhakti TNI Ster TNI Kolonel Arm Saripudin, Padya 3 Baksos PB V/Bhakti TNI Ster TNI Letkol Adm Ichsanuddin Isma, Dandim 0502/Jakarta Utara Letkol Inf Dony Gredinand dan Danramil-02/Penjaringan Mayor Kav Wahyuansyah NH.

Kemhan RI Raih Terbaik Pertama Pada Penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2024

Jakarta , Bali Kini - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P, mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kategori Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024. Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 ini menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai pemenang ALI Terbaik Pertama. Posisi Terbaik Kedua diraih oleh Kementerian PUPR dan diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Terbaik Ketiga.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Perkasa Roeslani, dalam acara yang berlangsung di di Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/9/2024).

Penganugerahan Layanan Investasi ini merupakan agenda rutin dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI yang memberikan penilaian, baik di tingkat K/L, provinsi, kabupaten, kota, maupun penghargaan khusus kawasan timur Indonesia.

“Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian, lembaga dan juga pimpinan kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota yang telah bekerja sama, bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama dengan Kementerian Investasi dalam rangka kita meningkatkan pelayanan, perbaikan iklim industri, iklim investasi dan juga meningkatkan daya saing,” ujar Menteri Investasi / Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan Perkasa juga menambahkan bahwa pemberian penghargaan ini yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, sejak tahun 2021 telah terjadi peningkatan layanan investasi yang cukup signifikan bagi investasi ke depan.

Pada acara ALI 2024, Plt. Sekjen Kemhan didampingi pejabat Kemhan yaitu Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan dan Kapuslaik Kemhan. (rl1)

Jembrana Raih Penghargaan Nasional Penyelenggara Desa Cantik Terbaik

Jakarta , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih penghargaan Penyelenggara Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) Terbaik 2021-2023 dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) Tahun 2024.

Torehan itu atas prestasi sebelumnya secara berturut turut Desa Cantik Jembrana mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pada tahun tahun 2022 dan 2023, Program Desa Cantik di Desa Perancak dan Desa Warnasari. Tahun ini Desa Cantik desa Pulukan memenuhi syarat untuk mengikuti Program Desa Cantik dengan harapan mampu meraih capaian yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penghargaan tahun ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, (26/9/2024).

Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) merupakan program pembinaan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada desa/kelurahan untuk  meningkatkan kapasitas dan literasi aparat desa/kelurahan akan data sebagai pijakan pengambilan kebijakan.

Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan serta pemanfaatan data desa yang akurat dan berkualitas guna mendukung pembangunan berbasis data melalui program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

Suatu kebanggan bagi Kabupaten Jembrana,  Program JSDDD yang diresmikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar bersama Bupati Jembrana I Nengah Tamba  pada tahun 2022 lalu, menjadikan Jembrana sebagai kabupaten pertama yang menggunakan data desa sebagai pondasi utama dalam pembangunan daerah.

JSDDD sebagai platform data digital yang dimiliki kabupaten Jembrana, dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. 

BPS juga menilai JSDDD dapat digunakan sebagai sumber data dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan secara Nasional. Karena itu, baik BPS maupun Pemkab Jembrana telah melengkapi diri dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan semua pihak memiliki peran yang penting dalam upaya menciptakan data statistik yang berkualitas yang digunakan sebagai pondasi dalam pembangunan negara.Kolaborasi antara BPS dengan berbagai stakeholder, menjadi kunci penyediaan statistik yang berkualitas.

"Kolaborasi semua aktor dalam sistem statistik Nasional menjadi penting untuk memperkuat berbagai aspek kunci yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan statistik, mulai dari pembangunan kapasitas penyelenggara statistik, optimalisasi sumber data, pemanfaatan hingga peningkatan literasi statistik," ucapnya.

Sedangkan, Wakil ketua komisi XI DPR RI, Muhammad Amir Uskara mengatakan peran penting statistik sangat krusial dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan nasional. Statistik bukan hanya sekadar angka-angka, melainkan data yang diolah menjadi informasi yang berguna membantu memahami realitas dan tantangan yang dihadapi serta memberi arah untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Menurutnya, Data statistik yang akurat menjadi pondasi dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam membuat data statistik yang berkualitas.

"Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instan statistik yang telah bekerja tanpa lelah menghasilkan data yang kredibel dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara," ucap Amir Uskara.

Dilain sisi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa mengatakan Jembrana kembali meraih penghargaan dari BPS atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menyukseskan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) serta pemanfaatan nyata data desa melalui program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

"Atas komitmen kita bersama dalam mendukung program Desa Cinta Statistik, tahun ini kita kembali memperoleh penghargaan dari BPS. Ini atas kerja keras kita bersama antara Pemerintah Daerah, BPS dan Desa," ucapnya.

Keberhasilan ini, kata Budiasa makin  memperkuat posisi Kabupaten Jembrana sebagai daerah yang unggul dalam tata kelola data desa, yang menjadi salah satu pondasi untuk mewujudkan Jembrana Emas 2026 dan Indonesia Emas 2045 dengan menerapkan kebijakan berbasis data.

"JSDDD dapat memberikan gambaran untuk perencanaan lebih awal dalam menyusun kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui JSDDD, banyak informasi yang bisa didapatkan. Mulai dari tingkat keadaan sosial ekonomi masyarakat hingga potensi di masing-masing desa," terangnya.

Ia juga berharap Jembrana bisa terus meningkatkan kualitas data sehingga program yang disusun oleh pemerintah benar-benar tepat dan dibutuhkan oleh masyarakat. "Kita akan terus berupaya menyempurnakan data yang kita miliki untuk mensejahterakan masyarakat," tutupnya. (Hu)

Pura Segara Giri Simora Perekat 13 KK Warga Hindu Bali di Kabupaten Kaimana, Papua Barat

Papua Barat , Bali kini - Pura memiliki multi fungsi, selain tempat beribadah bagi Umat Hindu tetapi juga fungsi sosial  atau perekat bagi warga Bali beragama Hindu. Warga Hindu yang bermukim di luar Bali memanfaatkan pura tidak saja untuk tempat persembahyangan namun juga memperat tali persaudaraan dan kebersamaan. Hal inilah menjadi spirit bagi 13 KK warga Hindu Bali yang bermukim di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat mendirikan Pura Segara Giri Simora. “Pura Segara Giri Simora menjadi tempat kami berkumpul pada setiap Purnama, kami sembahyang bersama dan mesimakrama (sosialisasi),” tutur pemangku Pura Segara Giri Simora Ketut Nitiyasa.

Kehadiran warga Bali sebulan sekali juga menjadi “obat” atas kerinduan dengan suasana di Bali, tutur Guru SMA asal Desa Dauh Waru Kabupaten Jembrana itu, karena mereka bisa bersendagurau, maupun berbagi cerita dan lungsuran sembari membahas hal-hal penting untuk dikerjakan selaku umat sedharma dalam memelihara palemahan dan menyelenggarakan upacara keagamaan di pura tersebut. “Eh Purnama, bulan depan siapa yang bertugas bikin banten,” celetuk Ketut Nitiyasa disela-sela perbincangan dengan tim peneliti Pusat Unggulan Pariwisata Unud usai persembahyangan Rahina Purnama Sasih Ketiga pada Selasa (17/9/2024). Seorang ibu pun langsung unjuk tangan sebagai tanda siap menunaikan tugas menyiapkan sarana upakara pada rahina purnama sasih kapat mendatang.

Pura ini dibangun secara bertahap sejak tahun 2018, lanjut Ketut  Nitiyasa yang mengaku merantau di Kaimana sejak tahun 1993, dan menghabiskan dana sekitas Rp. 1 M. Sebagian besar biaya didapatkan atas bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kaimana dan punia dari warga Bali yang mengemban tugas kenegaraan di kota yang dikenal karena lagu berjudul “Senja di Kaimana” yang dipopulerkan penyanyi Alfian Tahun 1990-an. Ditambahkan, ide membangun Pura Segara Giri Simora tercetus ketika AKBP I Nyoman Sugiartha menjabat Kapolres Kaimana Mulai Tahun 2014. “Pak Nyoman Sugiartha menghimpun kami warga Bali untuk berkumpul dan mengadakan tanah seluas 20 x 40 meter persegi dengan harga Rp. 50 Juta, namun baru dibayar Rp. 30 Juta dari punia (sumbangan sukarela) pak Nyoman Sugiarta namun yang bersangkutan keburu pindah tugas,” tutur Ketut Nitiyasa. Selanjutnya pelunasan pembelian tanah senilai Rp. 20 juta, tambah bapak dua anak itu, dilaksanakan secara urunan (swadaya) warga Bali lainnya yang menetap di Kaimana. Tanah seluas itu dibangun sebagai areal utama mandala Pura Segara Giri Simora dan candi bentar. 

Selanjutnya, areal palemahan pura diperlebar saat AKBP I Ketut Widiarta, S.IK., MH pada tahun 2021. “Pengadaan lahan atas punia Pak Ketut Widiarta kami gunakan untuk membangun jaba tengah dan areal parkir,” jelasnya. Ditegaskan, areal Pura Segara Giri Simora sudah bersertifikat hak milik atas nama PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kabupaten Kaimana. Dijelaskan, bangunan fisik Pura Giri Simora dimulai Tahun 2018 atas bantuan Pemkab Kaimana senilai Rp. 600 juta kala itu, dan setiap tahun ditingkatkan bangunanya dengan sumber pendataan yang sama. Pura ini dibangun dengan mendatangkan tukang langsung dari Bali dan ada tiga tukang yang secara bergantian mengerjakannya. “Piodalan Pura Segara Giri Simora pada rahina Purnama Sasih Keulu,” tuturnya.

Dr. I Made Sarjana, SP., M.Sc. mengaku mengetahui keberadaan Pura Segara Giri Simora pada tahun 2021. “Kebetulan saya ditugaskan mempresentasikan laporan studi kelayakan Teluk Triton sebagai destinasi pariwisata ada di Kota Kaimana saat Hari Raya Kuningan dan saya ingin sembahyang diantarlah saya oleh salah seorang staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana ke Pura Segara Giri Simora ini,” tutur Dosen Fakultas Pertanian Unud itu. Dia mengaku sangat kagum dengan pelinggih dan penyengker Pura Segara Giri Simora yang megah  serta kebersihan palemahan pura yang terjaga dengan baik. Areal tempat warga untuk bersembahyang dikeramik, katanya, sehingga sangat nyaman bagi warga Hindu yang akan beribadah. Dr. Agus Muriawan Putra, S.STPar., M.Par yang juga seorang pemangku (pemuka agama) di Desa Wangaya Gede, Tabanan menjelaskan bahwa aura magis areal Pura Segara Giri Simora sangat terasa. “Setiap bertugas ke Kaimana, saya pasti berdoa memohon restu agar kami dijauhkan dari mara bahaya dan segala kegiatan berjalan lancer di pura ini. Kami bersyukur berbagai kegiatan kami berjalan sesuai rencana, dan saya meyakini itu atas anugrah Ida sesuhunan sane melinggih iriki<” tuturnya seraya menyampaikan salut dan terima kasih kepada warga Bali di Kaimana walau jumlahnya sedikit sudah mampu membangun pura semegah itu. 

Sementara itu, I Made Sukana, S.STPar., M.Par menyampaikan dupa sebagai punia untuk memperlancar kegiatan persembahyangan. Dalam obrolan singkat dengan warga yang hadir dalam persembahyangan terungkap pengadaan dupa menjadi sedikit hambatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan di Kaimana. “Kalau bunga dan banten atau canang kami buat semampunya menggunakan bahan-bahan lokal dan pengetahuan ibu-ibu yang relatif terbatas dalam membuat canang,” tutur Ketut Nitiyasa. Ditambahkan, 13 KK warga Bali tersebut sebagian memang lahir dan besar di Kaimana, sedangkan orang tuanya ada yang berasal dari Desa Besan (Klungkung), Desa Munduk (Buleleng), Desa Selabih (Tabanan), Desa Dauh Waru (Jembrana) dan lain-lain. Dalam persembahyangan rahina purnama ketiga, mereka kedatangan seorang warga baru yakni Agung Restu Anggara seorang anggota TNI AD asal Kecamatan Susut, Kapaten Bangli yang baru pindah tugas dari Kota Kupang, NTT. (ri/*) 

.

 

Bali Sebagai Provinsi Terbaik Coverage Zona Jawa-Bali

 Diserahkan Wapres Ma'ruf Amin, Pj. Gubernur Mahendra Jaya Terima Penghargaan Paritrana Award Tahun 2024

JAKARTA ,BALI KINI  - Pemerintah Provinsi Bali kembali mengukir prestasi di tingkat nasional. Setelah sebelumnya memperoleh Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2024 karena 100% penduduk Bali telah memiliki BPJS Kesehatan, kini Pemprov Bali menerima Paritrana Award Tahun 2024 sebagai Provinsi Terbaik dalam Coverage Zona Jawa-Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, pada Kamis (12/9) pagi di Plaza PB Jamsostek, Jakarta.

Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha yang telah mendukung implementasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek.

Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif perusahaan dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Akumulasi kepesertaan per 31 Mei 2024 yang telah tercakup BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali adalah 2.617.816 pekerja atau 41,61%.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, dalam arahannya meminta layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjangkau perlindungan pekerja hingga ke wilayah pedesaan dan kawasan terpencil.

"Pastikan layanan lebih merata dan inklusif, sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sehingga seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.

"Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa dan kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Pj. Gubernur Mahendra Jaya didampingi oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan.[pr/1]

Setwan DPRD Bali bersama Forward Bali melakukan Studi Tiru ke Dinas SDA DKI Jakarta

JAKARTA , BALI KINI -  DPRD Bali dengan media yang bertugas dilingkungan dewan, digelar Studi Tiru ke Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. 

Kegiatan tersebut dilakukan guna menggali dan sharing informasi terkait penataan aliran sungai sebagai upaya mengatasi persoalan banjir. Selama ini, DKI Jakarta dinilai berhasil mengatasi persoalan sungai dan banjir yang hampir setiap tahun terjadi.

Rombongan Kehumasan DPRD Bali dipimpin Kasubag TU,  Kepegawaian, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara dan didampingi Ketua Forum Wartawan DPRD (Forward) Bali. Kedatangan mereka diterima langsung Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA) Provinsi DKI Jakarta Nugraha Haryadi.

Dihadapan Tim Kehumasan DPRD Bali dan para media, Nugraha Haryadi memaparkan, di DKI Jakarta setidaknya ada 13 sungai yang mengalir. Namun, pihaknya hanya mendapat kewenangan untuk mengelola saja. "Secara kewenangan yang mengatur sungai ada di pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan DKI Jakarta hanya untuk mengelola, seperti untuk mengeruk lumpur. Sedangkan penataan ada di pemerintah pusat," ujarnya, Kamis (22/08).

Plh Sekdis SDA DKI Jakarta ini menjelaskan, banjir yang terjadi di Jakarta sejatinya disebabkan berbagai hal. Mulai dari banjir kiriman, hingga tingginya debit air, tak mampu ditampung oleh sungai, hingga turunnya ketinggian tanah. "Karena itulah, kami bersama pemerintah pusat membangun tanggul laut. Dan sebab lainnya juga karena perubahan tata guna tanah," sambungnya. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantispasi dan mengurangi potensi banjir. Terbukti setiap tahunnya jumlah kawasan yang terkena genangan banjir berkurang. Pada tahun 2020, setidaknya ada 929 Rukun Warga (RW) yang tergenang banjir. Sementara dari data terakhir yakni tahun 2023 menjadi 257 RW. "Jika pada 2020 ada 929 RW yang terdampak genangan. Lalu di tahun 2021 angkanya turun menjadi 362 RW. Kemudian di tahun 2022 ada 257 RW, termasuk di 2023 yang 257 RW. Walaupun di 2022 dan 2023 jumlah RW yang terdampak genangan jumlahnya sama, tapi cakupan luasan genangannya berkurang," imbuhnya. 

Dirinya mengakui, jika penanganan sungai dan banjir tak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama dengan melibatkan berbagai unsur. Melali Nature Base Solution (NBS), melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan. Bahkan, dalam penataan sungai, pihaknya juga melakukan pembebasan lahan yang ditempati oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Sungai Ciliwung. "Kita juga ada unit pembebasan lahan. Khususnya penataan Sungai Ciliwung. Itu anggarannya memang besar, karena memang harga tanah di Jakarta mahal. Tapi tetap ganti untung," akunya.

Disisi lain, Kasubag TU,  Kepeg, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara menyatakan, Studi Tiru yang dilakukan bersama rekan media mendapat masukan yang cukup banyak dalam hal penataan dan penanganan aliran sungai. Nantinya, hasil yang didapat bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah provinsi Bali kedepannya.

"Karena pada dasarnya keberadaan air, termasuk air sungai sangat penting. Baik itu sebagai bahan baku air minum, juga fungsinya dalam pertanian. Karena itulah menjaga lingkungan, khususnya sungai sangat penting. Terlebih di Bali ada yang namanya Tri Hita Karana, yang salah satunya, bagaimana kita selalu menjaga hubungan dengan alam dan lingkungan," tutur Kadek Putra.[DR]

Menyambut Pemimpin Vatikan, Merayakan Keberagaman

 

Jakarta , Bali Kini - Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta tanggal 3 September 2024. Kunjungan Pemimpin Vatikan ini menjadi spesial bukan hanya karena kesederhanaan beliau yang ditunjukkan dengan menaiki pesawat komersil dan memilih mobil yang digunakan oleh masyarakat kebanyakan, bukan mobil mewah. Lebih dari itu, secara substansi kunjungan Paus ke negara berpenduduk mayoritas muslim ini memberi pesan dan dorongan untuk terus merayakan penghargaan pada keragaman dan persaudaraan antar penganut kepercayaan. 

Sebagai bagian dari rangkaian acara kunjungan tersebut, hari ini, 5 September 2024, Ketua Umum PH PHDI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya bersama pimpinan Majelis Keagamaan lain bertemu dengan Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik tersebut.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat menyambut baik kunjungan Yang Mulia Paus Fransiskus di negara dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” ini. PHDI juga mengucapkan terima kasih kepada pemimpin Vatikan dan berharap semoga dengan kunjungan ini dapat memperkuat pesan bahwa keberagaman keyakinan adalah merupakan keniscayaan yang demikian adanya di seluruh dunia. Hanya dengan mengakui, menerima dan berdamai dengan keragaman maka dunia akan nyaman untuk dihuni bersama.

PHDI sebagai Majelis Tertinggi agama Hindu di Indonesia berkeyakinan bahwa penghormatan pada keberagaman dan persaudaraan antar penganut kepercayaan adalah sesuai dengan ajaran Weda. Dalam Bhagawad Gita, Tuhan Yang Maha Kasih bersabda “sebagaimana jalan orang-orang mendekatiku, dengan jalan yang sama itu juga Aku memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak cara manusia mengikuti jalanku, oh Pārtha”. Sejalan dengan petunjuk suci tersebut, PHDI  merasa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terberkati dengan kunjungan Pemimpin Gereja Katolik pada momen menjelang transisi kepemimpinan bangsa yang astungkara dapat berjalan mulus.

Pada kesempatan yang baik ini, PHDI menyerukan kepada seluruh anak bangsa agar meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus, baik dalam hal kesederhanaan maupun dalam hal usaha beliau yang tanpa kenal lelah terus mempromosikan penghormatan pada keberagaman. [tim /lp]

Ikut Berbelasungkawa Danramil 06/Agimuga Melayat Kerumah Duka Warga Binaannya

Timika, Bali Kini - Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga binaan yang mengalami musibah kematian, Danramil Koramil 06/Agimuga Kodim 1710/Mimika Lettu Inf Adolof Alfons Rumayom bersama dua anggota Babinsa ikut serta melayat ke tempat warga yang sedang berduka cita di Kampung masasimamo, Distrik Agimuga, Kab. Mimika. Kamis (5/9/2024).

Danramil Koramil 06/Agimuga mengatakan, turut berdukacita atas meninggalnya Almarhum Bapak Yakop, Beliau meninggal dikarenakan sakit. “Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan, diampuni segala dosanya serta mendapatkan tempat yang layak disisiNya. Dan semoga keluarga yang di tinggalkan senantiasa diberikan kesabaran, kekuatan dan ketabahan. Aamiin…,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga binaannya, selain memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, juga sebagai sarana untuk berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar,” ujarnya.

Empati yang ditunjukkan oleh personel Koramil 06/Agimuga tersebut mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari warga masyarakat, karena kepedulian Babinsa tersebut dapat membangun komunikasi sosial dan kedekatan Babinsa dengan warga di desa binaannya sehingga dapat tercipta Kemanunggalan TNI dengan Rakyat.[tim]

Penerjun Multinasional dan TNI Menari di Langit Banongan

Jawa Timur , Bali Kini - Dengan menggunakan helikopter  CH-47 Chinook milik Angkatan Darat Amerika Serikat, puluhan pasukan penerjun melaksanakan terjun bebas militer atau military free fall sebagai bagian dari latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2024 bertempat di Banongan Situbondo Jawa Timur. Senin (2/9/2024).

Latihan military free fall ini dirancang untuk mengasah keterampilan para prajurit dalam melakukan terjun bebas dari ketinggian tertentu dengan presisi dan kecepatan yang tinggi. Latihan ini bagian dari rangkaian operasi amphibi, dimana selain pasukan pendarat marinir mereka diterjunkan dari langit untuk menyerbu sasaran musuh.

Pasukan TNI, US Army, dan tentara Jepang tersebut melakukan terjun bebas dari ketinggian 12 ribu kaki.  Satu persatu pasukan penerjun keluar dari pesawat dan parasut penerjun  mengembang menari dan menghiasi angkasa Banongan  hingga mendarat di drooping zone (DZ).

Wujudkan Sinergitas, TNI-POLRI Laksanakan Apel Gelar Pasukan Gabungan Dalam Rangka ISF 2024 dan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024

Jakarta , Bali Kini - Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, M.Han., selaku Pangkogabpadpam (Panglima Komando Gabungan Terpadu Pengamanan) bersama Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Drs. Imam Widodo, M.Han., sebagai Kaops Polri memimpin Apel Gelar Pasukan Gabungan dalam rangka Operasi Pengamanan International Sustainability Forum (ISF) Tahun 2024 dan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024, bertempat di Lapangan Apel B3, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Senin (02/09/2024).

Apel Gelar Pasukan Gabungan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan setiap individu, satuan tugas dan komando operasi yang telah bersinergi dan membentuk kerja sama tim secara profesional sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kegiatan ISF Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 5-6 September 2024. Sedangkan Operasi Tribrata Jaya Tahun 2024 berfokus pada kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pangkogabwilhan I menyatakan bahwa tugas pengamanan ISF 2024 ini merupakan kehormatan sekaligus kebanggaan bagi prajurit TNI. “Kalian akan menjadi etalase dan tampilan profil seluruh prajurit TNI yang harus memberikan kesan terbaik dan mengagumkan bagi para tamu negara.  Tunjukkan profesionalisme dan jiwa humanis kalian sebagai prajurit TNI,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dankorbrimob Polri membacakan amanat Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menerangkan bahwa pada kesempatan ini telah diberikan kepercayaan untuk melakukan pengamanan terhadap dua kegiatan sekaligus. “Kita harus tetap menunjukkan kinerja dan pengabdian terbaik kita, semua yang hadir di sini harus bangga karena menjadi bagian dari sejarah untuk melakukan pengamanan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.

Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta Alutsista lengkap, telah disiapkan untuk mengamankan kedua agenda penting tersebut. Selain TNI-Polri, beberapa unsur pendukung akan mengamankan jalannya kegiatan seperti Dishub, Satpol PP,  Damkar/BPBD dan  unsur Pemerintah Daerah lainnya.[TIM]

Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Internasional untuk Capai Tujuan SDGs

 

Caption Foto  Wakil Presiden Zimbabwe Kembo Mohadi tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (31/8/2024). Kembo Mohadi tiba untuk menghadiri High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships and Indonesia-Africa Forum II di Nusa Dua, Bali pada 1-3 September. ANTARA FOTO/Media Center IAF II-HLF MSP/Galih Pradipta/YU

JAKARTA, BALI KINI  – Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama internasional. Melalui berbagai inisiatif strategis, Indonesia berupaya untuk mendorong kesejahteraan global dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini sekaligus sebagai sebuah kemajuan signifikan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau   Suistainable Development Goals  (SDGs). 

Demikian ditegaskan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, Sabtu (31/8/2024) di Jakarta. 

"Selama periode 2021-2022, Indonesia telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar, dan berbagi pengetahuan dengan negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Pasifik Selatan. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan ekonomi tetapi juga berbagi pengalaman dalam perencanaan dan pembangunan," jelas Deputi Amalia.

Peran aktif Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular juga menjadi contoh. Sebuah inisiatif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan riset ekonomi antar negara berkembang. 

Dalam laporan global terbaru mengenai TPB/SDGs yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi 102 pada tahun 2019 menjadi 75 pada 2023. 

Deputi Amalia menyebutkan bahwa sekitar 63 persen indikator TPB/SDGs di Indonesia telah mencapai target, sementara 16 persen indikator lainnya menunjukkan perbaikan yang signifikan.

"Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu negara paling progresif dalam pencapaian TPB/SDGs di kelompok negara berpenghasilan menengah atas," tambah Deputi Amalia seraya menambahkan jika pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk mengatasi tantangan global dan mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung proyek pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah pula mengadopsi metode pembiayaan inovatif seperti blended finance. Salah satu contoh penerapan blended finance adalah pembangunan desa wisata di Bali, yang memobilisasi investasi dan membangun infrastruktur tanpa membebani APBN atau APBD. Skema ini mencakup berbagai sumber dana, termasuk dari sektor swasta, untuk menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan.

“Metode pembiayaan ini memungkinkan kita untuk menggabungkan sumber daya publik dan swasta, yang tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga memastikan keberlanjutan jangka panjang,” terang Deputi Amalia.

Ia pun menekankan pentingnya Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak atau High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP) 2024 yang diselenggarakan pada 1--3 September 2024 di Bali. Forum ini akan menjadi platform bagi para pemimpin global, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi praktis dalam mempercepat pencapaian pembangunan dan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang.

“Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berkelanjutan, tanpa mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan sosial,” tutup Amalia.

Dengan komitmen kuat dan berbagai inisiatif yang telah dilakukan, Indonesia terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama internasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Forum HLF MSP 2024 di Bali diharapkan menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi global dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan berkelanjutan. (Bappenas/TR/Elvira Inda Sari).

Berusia 6 Tahun Kini Sudah Bisa Gunakan Autogate Imigrasi

Denpasar , Bali KIni  - Bagi anak warga negara Indonesia/asing berusia enam tahun atau lebih kini bisa melintas masuk/keluar Indonesia menggunakan autogate. Hal ini diatur dalam kebijakan terbaru Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Sebelumnya, hanya anak berusia minimal 14 tahun yang bisa menggunakan perangkat autogate yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai Bali.

"Teknologi face recognition yang semakin canggih memungkinkan deteksi wajah bahkan pada anak usia enam tahun. Dengan begitu, kami berharap penggunaan autogate dapat semakin optimal dan memudahkan perjalanan, terutama bagi keluarga,” jelas Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Sebelumnya, orangtua yang membawa anak di bawah 14 tahun, baik WNI maupun WNA harus melewati pemeriksaan keimigrasian secara manual. “Sampai saat ini autogate yang sudah terpasang jumlahnya hampir mencapai 200. Perangkat autogate tersedia di tempat pemeriksaan imigrasi dengan lalu lintas yang tinggi, seperti Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai,” jelas Silmy Karim.

Autogate adalah gerbang otomatis yang memungkinkan penumpang melewati pemeriksaan imigrasi dengan cepat dan mudah. Sistem ini menggabungkan teknologi pengenalan wajah dan manajemen perbatasan, sehingga proses pemeriksaan dapat dilakukan tanpa perlu lagi antri lama. Baik warga negara Indonesia maupun asing yang memenuhi syarat dapat menggunakan fasilitas ini.

Teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan manajemen perbatasan yang terintegrasi dalam sistem autogate telah menyederhanakan proses pemeriksaan imigrasi, sehingga waktu yang dibutuhkan hanya 15-25 detik per penumpang.

Penerapan teknologi ini mendukung ekosistem pelayanan keimigrasian yang lebih seamless, mulai dari pengajuan visa online hingga pemeriksaan di bandara. Dengan volume pelintas keluar masuk Indonesia yang mencapai 20.865.311 orang pada semester satu tahun ini.

Dirinya juga menegaskan pentingnya terus mengembangkan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. “Kami coba studi banding best practice pengunaan autogate di negara lain. Di Singapura misalnya, autogate sudah bisa dipakai untuk anak mulai usia enam tahun. Saya tantang tim untuk menerapkan ini juga di Indonesia. Memang tidak mudah, terutama dalam penyesuaian sistem dan sebagainya tapi alhamdulillah usaha kami membuahkan hasil,” paparnya.

Dengan autogate, proses pemeriksaan menjadi lebih cepat dan mudah. Anak-anak akan merasa lebih nyaman melalui proses imigrasi. "Ini adalah bagian dari upaya kami untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih baik," tutup Silmy Karim.[jro]