Badan Meteorologi Peringatkan Potensi Tornado di Amerika

Citra satelit dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional yang diambil pada tanggal 15 Maret 2025 ini menunjukkan cuaca ekstrem yang mengancam wilayah selatan AS.
Laporan : Tim Lpt VOA  [ah]

VOA - Badai itu menyebabkan sekitar 100.000 bangunan kehilangan pasokan listrik, sementara cuaca buruk terus berlanjut hingga malam.

Badan Meteorologi Amerika Serikat memperingatkan ancaman tornado di beberapa negara bagian akhir pada pekan ini setelah sedikitnya lima tornado melanda Missouri pada Jumat (14/3).

Badai itu menyebabkan sekitar 100.000 bangunan kehilangan pasokan listrik, sementara cuaca buruk terus berlanjut hingga malam.

Tornado diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir pekan di sejumlah negara bagian, termasuk Mississippi, Louisiana, dan Alabama. Menurut Accuweather, puncak badai diperkirakan terjadi pada Sabtu sore hingga malam.

Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan tentang badai petir hebat yang diperkirakan akan melintasi Midwest hingga Lembah Mississippi, membawa risiko banjir bandang, pemadaman listrik, pohon tumbang, dan gangguan perjalanan.

Di Alabama, Gubernur Kay Ivey mengumumkan keadaan darurat pada Jumat, yang diperpanjang hingga Minggu. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa 'cuaca buruk ini dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada properti publik dan pribadi, membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Alabama, serta berpotensi mengganggu sistem utilitas penting, menyebabkan cedera, dan hilangnya nyawa.'

Missouri juga mengumumkan keadaan darurat.

Pakar cuaca memperkirakan badai petir akan melanda wilayah Selatan dan bergerak ke Pantai Timur pada Sabtu malam hingga Minggu. Meskipun ancaman tornado diperkirakan berkurang, Pantai Timur kemungkinan akan menghadapi hujan es dan angin kencang yang dapat merusak.

Badai diperkirakan akan bergerak menuju Samudra Atlantik sekitar malam Minggu hingga Senin. 

Buntut Tuduhan Pelecehan Seksual, Kemlu Tarik Pulang Dubes RI di Nigeria

Pasca meluasnya tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria terhadap seorang staf lokal, Kemlu Indonesia menarik pulang Duta Besar sebelum masa berakhirnya penugasan. VOA berbincang dengan suami korban, yang berharap kasus ini tidak berakhir hanya dengan pemulangan Dubes. 

VOA — Tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar RI di Nigeria Usra Hendra Harahap terhadap seorang staf lokal di KBRI Abuja berakhir dengan ditarik pulangnya duta besar berusia 65 tahun ini lebih awal dari penugasan yang seharusnya.

Menjawab pertanyaan VOA via teks, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roy Soemirat mengonfirmasi bahwa Usra Hendra Harahap telah ditarik pulang sejak akhir Desember lalu.

“Ya, sudah dipanggil pulang lebih awal dari penugasan yang seharusnya,” ujar Roy.

Roy menjelaskan bahwa pihak Kementerian Luar Negeri “hanya ketahui dan terima satu kasus pengaduan,” meskipun hasil penelusuran awal VOA mendapati adanya beberapa staf lokal yang mengalami pelecehan seksual serupa, meskipun terduga korban lain belum bersedia diwawancarai.

Kementerian Luar Negeri mengatakan secara terpisah sudah memverifikasi keterangan dari korban pelapor dan Duta Besar Usra Hendra Harahap, mengkaji rekaman CCTV, namun “tidak dapat menarik kesimpulan secara konklusif mengingat tidak ada bukti yang memadai.” Hal ini tampaknya merujuk pada minimnya bukti yang dapat dikaji lebih lanjut dan tidak adanya saksi.

Meksipun demikian “sesuai kewenangannya, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah administrasi, yaitu dengan menarik pulang duta besar,” ujar Roy Soemirat.

Suami Korban Kecewa dengan Penyelesaian Kasus

Diwawancarai melalui telepon, suami korban, Aminu Shehu mengatakan mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri, meskipun ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sempat menghabiskan waktu selama dua bulan di Jakarta untuk mengadukan dan menyelesaikan masalah ini di Kementerian Luar Negeri; serta berulangkali datang ke KBRI Abuja tanpa hasil.

Aminu mengatakan istrinya, yang telah beberapa kali mengalami tindakan yang tidak senonoh oleh Usra Hendra Harahap, telah “ditekan” di tempat kerjanya di KBRI Abuja segera setelah mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya pada 7 Februari lalu.

“Saya merasa sedih karena begitu istri saya mengadukan apa yang dialaminya, saya langsung melapor ke Head of Chancery (Fahmi Aris.red).di KBRI Abuja, dan saya kira akan ada tindakan yang diambil. Tetapi ia minta agar istri saya melupakan apa yang terjadi dan berserah pada Allah SWT. Pembicaraan ini berlangsung tanpa sepengetahuan siapa pun. Meskipun akhirnya sampai ke telinga istri dubes yang marah besar. Lalu istri saya di KBRI ditekan agar dia cuti, dan Dubes Harahap berupaya memutus kontrak kerja istri saya dengan memberi performance appraisal yang buruk atas kinerjanya. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya.”

Bukan yang Pertama

Pelecehan seksual yang disebut-sebut itu terjadi di ruang duta besar di KBRI Abuja pada 7 Februari. Menurut Aminu, istrinya – yang telah bekerja sebagai staf lokal selama lima tahun – diminta datang ke ruang duta besar untuk menunjukkan lokasi suatu daerah di Nigeria. Saat menunjuk lokasi dimaksud pada peta, sang duta besar menarik tangan korban dan memaksa untuk mencium lehernya.

“Dalam bahasa Indonesia ‘sayang sayang’ di leher istri saya. Ia berupaya mendorong dan mengatakan ‘jangan Pak, jangan Pak’ sambil mengelak dan lari menuju pintu. Istri saya mengeraskan suaranya menolak ciuman dan memutar pegangan pintu, baru dubes melepaskannya.”

Aminu mengatakan tindakan tidak senonoh terhadap istrinya itu bukan yang pertama kali, dan bahwa istrinya bukan korban pertama karena ada beberapa staf yang melaporkan hal serupa terhadap mereka. VOA belum dapat mengkonfirmasi hal ini secara independen.

Pengamat: Pelajaran bagi Kemlu RI, Khususnya soal Penugasan Diplomat Non-Karir

Pengamat hubungan internasional di Universitas Padjajaran Bandung Teuku Rezasyah mengatakan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Duta Besar Usra Hendra Harahap, yang kini dipanggil pulang, sedianya menjadi pelajaran bagi Kementerian Luar Negeri saat menempatkan seorang perwakilan pemerintah di suatu negara, terutama jika berasal dari kalangan diplomat non-karir.

Dr. Rezasyah, Pengamat Hubungan Internasional (foto: courtesy).

Selanjutnya Reza mengatakan, “Ini hal yang sangat jarang terjadi tetapi kini menjadi peringatan bagi pemerintah Indonesia untuk benar-benar menseleksi diplomat dengan sangat baik, memberi pelatihan yang cukup menjelang keberangkatan, tidak saja materi hukum internasional, tetapi juga soal etika, budaya internasional dan secara khusus potensi terburuk dari ketidaktahuan seseorang atas budaya yang berlaku di sana.. Ini juga peringatan bagi partai politik untuk berhati-hati saat mengusulkan seseorang menjadi diplomat di luar negeri. Dan tentunya ini menjadi peringatan bagi setiap diplomat kita – karir atau non-karir – untuk senantiasa menjalankan tugasnya sesuai Konvensi Wina.”

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsular yang telah diratifikasi Indonesia tahun 1982, mengatur tentang perlindungan dan kekebalan diplomatik, perlakuan yang adil terhadap pejabat diplomatik, tata cara pengangkatan dan penarikan diplomat, fasilitas diplomatik, hukum terkait surat menyurat diplomatik dan hubungan konsuler pada umumnya.

“Inti konvensi itu adalah to report, to represent, to negotiate, to promote and to protect. Beliau (Usra Hendra Harahap.red) tidak melakukan hal itu tetapi suatu hal yang lain. Sebelum hal ini menganggu hubungan bilateral dan menyebabkan rasa malu pemerintah biasanya dipanggil pulang untuk konsultasi. Tapi karena ini kasus yang berat maka ia dipanggil pulang untuk tidak dikirim kembali, dan biasanya ada upaya-upaya penyelesaian di luar hukum, tergantung tingkat kejahatannya. Jika ringan, maka akan akan upaya dari organisasi non pemerintah atau mereka yang dekat dengan korban agar masalah ini selesai secara sosial budaya. Untuk itu pemerintah Indonesia biasanya akan mengeluarkan pernyataan penyesalan bahwa hal ini sudah terjadi dan akan mengambil tindakan terhadap diplomat tersebut sesuai hukum di Indonesia,” tambah Reza.

Hingga laporan ini ditulis, Duta Besar RI Untuk Nigeria Usra Hendra Harahap belum menjawab permohoan wawancara VOA. [em/lt]

Demonstran Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur Pasca Darurat Militer

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Spanduk bertuliskan "Mari kita makzulkan Yoon Suk Yeol." (Ahn Young-joon/AP)

VOA -Ribuan demonstran berunjuk rasa di kantor Presiden Yoon Suk Yeol di ibu kota Korea Selatan, Rabu malam (4/12). Mereka bergabung dengan gerakan oposisi di negara itu untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat dan mengejutkan.

Ribuan warga Korea Selatan, Rabu malam (4/12) menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang mengejutkan namun berlangsung singkat.

Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul, menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol "dimakzulkan" karena deklarasi darurat militernya. Aksi itu dipimpin oleh ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung .

"Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal," jelasnya.

Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon mencabut dekrit darurat militernya.

"Kami menyambut baik pernyataan Presiden (Korea Selatan) Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut, dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," sebutnya.

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, sekarang tidak jelas.

Sumin Oh, 32, warga lokal Seoul yang mengikuti unjuk rasa di Lapangan Gwanghwamun mengatakan, "Saya di sini untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mencoba tindakan tidak demokratis ini. Dan warga juga akan turun ke jalan sampai mereka benar-benar mengundurkan diri."

Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, namun kemungkinan paling cepat akan dilakukan pada hari Jumat.

Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan sedikit pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

Partai Demokrat (DP) juga telah mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap presiden, beberapa menteri serta dan pejabat tinggi militer dan polisinya -- yang bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Serikat buruh terbesar di negara itu telah menyerukan "mogok umum tanpa batas waktu" sampai Yoon mengundurkan diri.Bahkan pemimpin partai penguasa Yoon sendiri menggambarkan upaya itu sebagai "tragis" sambil menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Bursa saham Seoul ditutup turun lebih dari satu persen pada hari Rabu karena pasar diguncang oleh kekacauan.

Pembangkangan

Dalam pengumumannya di televisi Selasa larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan "kekuatan yang anti-negara". Lebih dari 280 tentara, sebagian di antaranya diterbangkan dengan helikopter, tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

Namun, 190 anggota parlemen mengabaikan tentara-tentara yang membawa senapan, memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.

Hal ini membuat Yoon tidak punya pilihan selain menarik kembali keputusannya dan menghentikan darurat militer dalam pidato televisi lainnya enam jam kemudian.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya.

Para pembantu senior yang bekerja untuk Yoon telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri secara massal pada hari Rabu terkait deklarasi darurat militer tersebut.

Menteri pertahanan Yoon juga menawarkan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia mengambil "tanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran" seputar deklarasi darurat militer tersebut.

Pada Rabu malam, Yoon belum muncul kembali di depan umum.

Menhan Prabowo Kunjungan Kerja Resmi ke Vietnam

Vietnam , Bali Kini – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, pada Jumat (13/9/2024).

Saat tiba di Noi Bai International Airport, Hanoi sekitar pukul 16.15 waktu setempat, Menhan Prabowo di sambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, H.E. Do Hung Viet, Dubes Vietnam Untuk RI, H.E. Ta Van Thong, Director-General, South East Asia, South Asia, South Pacific Department Mr. Nguyễn Tất Thành dan Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto.

Dalam kunjungan resmi ini Menhan Prabowo diagendakan akan bertemu dengan sejumlah pimpinan tinggi Vietnam yaitu Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, Ketua Majelis Nasional Vietnam H.E. Tran Thanh Man, dan Perdana Menteri Vietnam H.E. Pham Minh Chinh.

Pertemuan dengan para pimpinan negara Vietnam tersebut akan membahas kerja sama di berbagai sektor, termasuk pertahanan.

Melalui pertemuan ini kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam diharapkan akan semakin kuat dan peluang kerja sama strategis antara kedua negara juga semakin meningkat. (Humas Setjen Kemhan)

Walikota Jaya Negara Buka Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar yang digelar di D'Nusa Hotel, Lembongan, Jumat (6/9).

Bahas Berbagai Isu Strategis, Dari Penanganan Sampah, Lalu Lintas, Stunting Hingga Kesehatan Masyarakat. 

Klungkung, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar yang digelar di D'Nusa Hotel, Lembongan, Jumat (6/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi serta mendukung optimalisasi program strategis dalam rangka percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Pimpinan Perumda di lingkungan Pemkot Denpasar, Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar, serta undangan lainya. 

Berbagai isu turut dibahas, mulai dari Penanganan Sampah, Transportasi Umum dan Kemacetan Lalu Lintas, Penanganan Utilitas Kota, Pengendalian Inflasi, Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting serta Pencegahan dan Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain beberapa isu utama tadi, isu lainya juga turut dibahas, hal ini utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti halnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan kerja. 

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dalam pengantarnya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan ini adalah untuk dapat mengevaluasi capaian program kegiatan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini utamanya berkaitan dengan evaluasi atas capaian dan penuntasan permasalahan-permasalahan utama dan strategis Pemerintah Kota Denpasar. 

Dikatakannya, kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk menentukan solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan. Sehingga dapat memitigasi dan mengantisipasi risiko atau kendala yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. 

"Semoga kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan ini dapat menciptakan solusi guna mendukung penanganan tantangan pembangunan Kota Denpasar kini dan di masa yang akan datang," ujarnya

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya memberikan apresiasi atas keberhasilan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dalam mendukung akselerasi pembangunan berkelanjutan. Hal ini terbukti melalui pencapaian berbagai inovasi dan program prioritas yang telah mendapatkan apresiasi dari berbagi pihak. 

"Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas komitmen seluruh OPD dalam mendukung terwujudnya Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Hal ini terbukti bahwa Reformasi Birokrasi, MCP, Penghargaan WTP dan Penanganan Kemiskinan berhasil mendulang prestasi sekala nasional," ujarnya. 

Walikota Jaya Negara mengajak seluruh OPD untuk bekerja lebih keras lagi. Hal ini lantaran tantangan pembangunan kedepan semakin kompleks, utamanya isu utama yang harus segera ditindaklanjuti baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga sinergitas dan kolaborasi menjadi penting guna mewujudkan Denpasar Maju yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

"Berbagai prestasi, percepatan pembangunan dan inovasi merupakan hasil kerja bersama, namun demikian kedepan tantangan akan semakin kompleks, mari bersinergi mewujudkan Denpasar Maju untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jaya Negara. (Ags/Hum ).

Momen Kedekatan Panglima TNI Bersama Pasukan Multi Nasional

Jawa Timur , Bali Kini -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Komandan Komando Asia Pasifik AS Laksamana Samuel J. Paparo melaksanakan tatap muka bersama perwakilan pasukan Multinasional yang tengah berlatih bersama pada latihan Super Garuda Shield 2024, bertempat di Balai Prajurit Puslatpur 5 Marinir, Asembagus Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/8/2024). 

Kegiatan tatap muka bersama pasukan multinasional yang terdiri dari prajurit TNI, Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Singapura ini digelar usai Panglima TNI bersama Laksamana Paparo meninjau latihan Joint Strike di Titik Tinjau (T12) Puslatpur 5 Marinir Baluran.

Dalam penyampaiannya, Panglima TNI mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu dan berbincang dengan prajurit yang tengah berlatih.

"Kesempatan yang sangat bermanfaat ini agar dimanfaatkan dengan baik untuk transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan dengan negara-negara sahabat yang ada di sini yang berlatih dengan kalian semua," ujar Panglima.

Dihadapan para prajurit, Panglima TNI bercerita saat dirinya masih Perwira Remaja, berlatih bersama pasukan asing. "Jaman saya dulu Letnan Dua latihan seperti ini tidak ada HP, jadi kita susah. Sekarang saya dengan Paparo bisa direct by phone (menelpon). Jadi sekarang antara kamu dengan (pasukan) negara lain bisa bertukar nomor telepon, say hello to another," tandasnya.

Panglima TNI berpesan kepada seluruh prajurit untuk menjaga kesehatan selama berlatih. Dirinya pun mengingatkan untuk tidak lupa beribadah dan berdoa sesuai agama masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Komando Asia Pasifik Amerika Serikat Laksamana Samuel J. Paparo turut memberikan motivasi kepada seluruh prajurit agar tetap semangat dalam berlatih. Dirinya berpesan agar seluruh prajurit untuk saling mengedepankan teamwork dan profesionalisme dalam berlatih." Manfaatkan momen latihan bersama ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pribadi maupun satuan agar dapat diaplikasikan sekembalinya ke negara masing-masing," pesannya [tim]