Demonstran Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur Pasca Darurat Militer

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Spanduk bertuliskan "Mari kita makzulkan Yoon Suk Yeol." (Ahn Young-joon/AP)

VOA -Ribuan demonstran berunjuk rasa di kantor Presiden Yoon Suk Yeol di ibu kota Korea Selatan, Rabu malam (4/12). Mereka bergabung dengan gerakan oposisi di negara itu untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat dan mengejutkan.

Ribuan warga Korea Selatan, Rabu malam (4/12) menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang mengejutkan namun berlangsung singkat.

Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul, menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol "dimakzulkan" karena deklarasi darurat militernya. Aksi itu dipimpin oleh ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung .

"Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal," jelasnya.

Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon mencabut dekrit darurat militernya.

"Kami menyambut baik pernyataan Presiden (Korea Selatan) Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut, dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," sebutnya.

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, sekarang tidak jelas.

Sumin Oh, 32, warga lokal Seoul yang mengikuti unjuk rasa di Lapangan Gwanghwamun mengatakan, "Saya di sini untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mencoba tindakan tidak demokratis ini. Dan warga juga akan turun ke jalan sampai mereka benar-benar mengundurkan diri."

Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, namun kemungkinan paling cepat akan dilakukan pada hari Jumat.

Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan sedikit pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

Partai Demokrat (DP) juga telah mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap presiden, beberapa menteri serta dan pejabat tinggi militer dan polisinya -- yang bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Serikat buruh terbesar di negara itu telah menyerukan "mogok umum tanpa batas waktu" sampai Yoon mengundurkan diri.Bahkan pemimpin partai penguasa Yoon sendiri menggambarkan upaya itu sebagai "tragis" sambil menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Bursa saham Seoul ditutup turun lebih dari satu persen pada hari Rabu karena pasar diguncang oleh kekacauan.

Pembangkangan

Dalam pengumumannya di televisi Selasa larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan "kekuatan yang anti-negara". Lebih dari 280 tentara, sebagian di antaranya diterbangkan dengan helikopter, tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

Namun, 190 anggota parlemen mengabaikan tentara-tentara yang membawa senapan, memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.

Hal ini membuat Yoon tidak punya pilihan selain menarik kembali keputusannya dan menghentikan darurat militer dalam pidato televisi lainnya enam jam kemudian.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya.

Para pembantu senior yang bekerja untuk Yoon telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri secara massal pada hari Rabu terkait deklarasi darurat militer tersebut.

Menteri pertahanan Yoon juga menawarkan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia mengambil "tanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran" seputar deklarasi darurat militer tersebut.

Pada Rabu malam, Yoon belum muncul kembali di depan umum.

Menhan Prabowo Kunjungan Kerja Resmi ke Vietnam

Vietnam , Bali Kini – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, pada Jumat (13/9/2024).

Saat tiba di Noi Bai International Airport, Hanoi sekitar pukul 16.15 waktu setempat, Menhan Prabowo di sambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, H.E. Do Hung Viet, Dubes Vietnam Untuk RI, H.E. Ta Van Thong, Director-General, South East Asia, South Asia, South Pacific Department Mr. Nguyễn Tất Thành dan Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto.

Dalam kunjungan resmi ini Menhan Prabowo diagendakan akan bertemu dengan sejumlah pimpinan tinggi Vietnam yaitu Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, Ketua Majelis Nasional Vietnam H.E. Tran Thanh Man, dan Perdana Menteri Vietnam H.E. Pham Minh Chinh.

Pertemuan dengan para pimpinan negara Vietnam tersebut akan membahas kerja sama di berbagai sektor, termasuk pertahanan.

Melalui pertemuan ini kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam diharapkan akan semakin kuat dan peluang kerja sama strategis antara kedua negara juga semakin meningkat. (Humas Setjen Kemhan)

Walikota Jaya Negara Buka Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar yang digelar di D'Nusa Hotel, Lembongan, Jumat (6/9).

Bahas Berbagai Isu Strategis, Dari Penanganan Sampah, Lalu Lintas, Stunting Hingga Kesehatan Masyarakat. 

Klungkung, Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara membuka secara resmi Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan Kota Denpasar yang digelar di D'Nusa Hotel, Lembongan, Jumat (6/9). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengevaluasi serta mendukung optimalisasi program strategis dalam rangka percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Kelompok Ahli Pembangunan Kota Denpasar, Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, Pimpinan Perumda di lingkungan Pemkot Denpasar, Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar, serta undangan lainya. 

Berbagai isu turut dibahas, mulai dari Penanganan Sampah, Transportasi Umum dan Kemacetan Lalu Lintas, Penanganan Utilitas Kota, Pengendalian Inflasi, Pencegahan dan Penurunan Angka Stunting serta Pencegahan dan Penanganan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Selain beberapa isu utama tadi, isu lainya juga turut dibahas, hal ini utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti halnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan kerja. 

Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dalam pengantarnya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Rapat Evaluasi Pemantapan Pembangunan ini adalah untuk dapat mengevaluasi capaian program kegiatan Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini utamanya berkaitan dengan evaluasi atas capaian dan penuntasan permasalahan-permasalahan utama dan strategis Pemerintah Kota Denpasar. 

Dikatakannya, kegiatan evaluasi juga dilakukan untuk menentukan solusi dalam menghadapi kendala yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan. Sehingga dapat memitigasi dan mengantisipasi risiko atau kendala yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang. 

"Semoga kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan ini dapat menciptakan solusi guna mendukung penanganan tantangan pembangunan Kota Denpasar kini dan di masa yang akan datang," ujarnya

Sementara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam arahannya memberikan apresiasi atas keberhasilan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar dalam mendukung akselerasi pembangunan berkelanjutan. Hal ini terbukti melalui pencapaian berbagai inovasi dan program prioritas yang telah mendapatkan apresiasi dari berbagi pihak. 

"Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas komitmen seluruh OPD dalam mendukung terwujudnya Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Hal ini terbukti bahwa Reformasi Birokrasi, MCP, Penghargaan WTP dan Penanganan Kemiskinan berhasil mendulang prestasi sekala nasional," ujarnya. 

Walikota Jaya Negara mengajak seluruh OPD untuk bekerja lebih keras lagi. Hal ini lantaran tantangan pembangunan kedepan semakin kompleks, utamanya isu utama yang harus segera ditindaklanjuti baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga sinergitas dan kolaborasi menjadi penting guna mewujudkan Denpasar Maju yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. 

"Berbagai prestasi, percepatan pembangunan dan inovasi merupakan hasil kerja bersama, namun demikian kedepan tantangan akan semakin kompleks, mari bersinergi mewujudkan Denpasar Maju untuk kesejahteraan rakyat," ujar Jaya Negara. (Ags/Hum ).

Momen Kedekatan Panglima TNI Bersama Pasukan Multi Nasional

Jawa Timur , Bali Kini -  Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Komandan Komando Asia Pasifik AS Laksamana Samuel J. Paparo melaksanakan tatap muka bersama perwakilan pasukan Multinasional yang tengah berlatih bersama pada latihan Super Garuda Shield 2024, bertempat di Balai Prajurit Puslatpur 5 Marinir, Asembagus Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (31/8/2024). 

Kegiatan tatap muka bersama pasukan multinasional yang terdiri dari prajurit TNI, Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Singapura ini digelar usai Panglima TNI bersama Laksamana Paparo meninjau latihan Joint Strike di Titik Tinjau (T12) Puslatpur 5 Marinir Baluran.

Dalam penyampaiannya, Panglima TNI mengungkapkan rasa bangganya dapat bertemu dan berbincang dengan prajurit yang tengah berlatih.

"Kesempatan yang sangat bermanfaat ini agar dimanfaatkan dengan baik untuk transfer teknologi, transfer ilmu pengetahuan dengan negara-negara sahabat yang ada di sini yang berlatih dengan kalian semua," ujar Panglima.

Dihadapan para prajurit, Panglima TNI bercerita saat dirinya masih Perwira Remaja, berlatih bersama pasukan asing. "Jaman saya dulu Letnan Dua latihan seperti ini tidak ada HP, jadi kita susah. Sekarang saya dengan Paparo bisa direct by phone (menelpon). Jadi sekarang antara kamu dengan (pasukan) negara lain bisa bertukar nomor telepon, say hello to another," tandasnya.

Panglima TNI berpesan kepada seluruh prajurit untuk menjaga kesehatan selama berlatih. Dirinya pun mengingatkan untuk tidak lupa beribadah dan berdoa sesuai agama masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Komando Asia Pasifik Amerika Serikat Laksamana Samuel J. Paparo turut memberikan motivasi kepada seluruh prajurit agar tetap semangat dalam berlatih. Dirinya berpesan agar seluruh prajurit untuk saling mengedepankan teamwork dan profesionalisme dalam berlatih." Manfaatkan momen latihan bersama ini untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pribadi maupun satuan agar dapat diaplikasikan sekembalinya ke negara masing-masing," pesannya [tim]

WNI Pelaku Penikaman di AS Didakwa Pasal Pembunuhan

 

Deskripsi: Polisi Philadelphia mendakwa WNI pelaku penikaman seorang WNI lainnya dengan pasal pembunuhan. Pelaku dan korban yang tinggal bersama dikenal baik oleh warga diaspora, meski diketahui kerap beradu mulut di kamar indekos mereka.

Menhan Prabowo Melakukan Pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, di Rusia

Moskow, Rusia  Bali Kini  – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto tiba di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, pada Rabu (31/7/2024), dan langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia, Vladimir Putin.

Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Vladimir Putin atas pertemuan tersebut dan menyampaikan salam terbaik dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. "Yang Mulia, terima kasih banyak telah menerima kedatangan saya," sapa Menhan Prabowo sambil berjabat tangan saat disambut oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pertemuan ini, Menhan Prabowo menyoroti terkait hubungan persahabatan jangka panjang dan dukungan historis yang diberikan Rusia (sebelumnya Uni Soviet) kepada Indonesia, termasuk infrastruktur dan bantuan militer, serta menekankan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia.

Di sisi lain, pembahasan utama kerja sama kedua negara ini diantaranya meliputi ketahanan pangan dan energi. Selain itu dibahas juga bidang pendidikan, dan terkait rencana beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk belajar ke Rusia, serta peningkatan kolaborasi dalam pemanfaatan energi nuklir dan pengembangan pariwisata.

"Penekanan utama saya, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, juga untuk pendidikan. Dan saya berencana untuk memulai program beasiswa besar-besaran untuk mengirim siswa kami ke luar Indonesia, terutama untuk pelatihan medis," ungkap Menhan.

"Jadi kami ingin, jika memungkinkan, mengirim para pemuda dan pemudi kami untuk belajar di universitas dan sekolah tinggi teknik di Rusia," sambung Menhan.

Selain itu, Menhan Prabowo juga menegaskan kembali keinginannya untuk melanjutkan dan memperluas kerja sama antara kedua negara. "Saya ingin mengundang delegasi Rusia ke konferensi pertahanan dan pameran pertahanan kami pada November 2024," jelas Menhan. (Biro Humas Setjen Kemhan) 

Menhan Prabowo dan Raja Yordania Duduk Bersama Lagi Usai KTT, Bahas Peningkatan Bantuan Untuk Gaza

Yordania , Bali Kini - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersama Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein kembali duduk bersama dan menggelar pertemuan bilateral di penghujung kegiatan KTT "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza”, di Amman, Yordania, Selasa (11/6/2024).

Dalam pertemuan itu keduanya membahas rencana untuk meningkatkan upaya pemberian bantuan ke Gaza. Adapun disoroti bahwa bantuan ke Tepi Barat atau West Bank juga perlu semakin diperhatikan karena ada permintaan dari para warga di sana. Selain itu, keduanya membahas kemungkinan Indonesia dan Yordania untuk terus melanjutkan pengiriman bantuan langsung ke Gaza melalui udara atau airdrop.

“Indonesia bersedia dan siap untuk berkontribusi di segala upaya untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina dan kami berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara di kawasan ini,” kata Menhan Prabowo.

Menhan Prabowo sebelumnya pada KTT tersebut memaparkan empat poin utama upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk membantu rakyat Gaza.

Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Kedua, Indonesia akan mengirimkan lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui airdrop ke Gaza jika diperlukan.

Ketiga, Indonesia siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di RS di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi di Gaza kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil.

Setelah pertemuan bilateral tersebut, Menhan Prabowo meninggalkan Yordania dan melanjutkan kunjungan kerja ke Jeddah, Saudi Arabia untuk melakukan courtesy call kepada Putra Mahkota dan PM Arab Saudi, PYM. Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Tiba di Yordania, Menhan Prabowo Bertemu Raja Abdullah II

Yordania , Bali Kini – Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein, di Amman, Yordania, Senin (10/6/2024) sesaat tiba di Yordania.

Pertemuan kedua negara ini dilaksanakan di dalam rangkaian kegiatan Menhan Prabowo mewakili Presiden RI Joko Widodo pada acara konferensi tingkat tinggi "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" ("Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza") yang diselenggarakan 11 Juni 2024.

“Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, H.E. Abdullah II bin Al-Hussein. Terima kasih dan penghargaan atas kesempatan kali ini. Senang sekali bertemu dengan Anda, Yang Mulia,” sapa Menhan Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menyampaikan salam hangat dari Presiden Jokowi.

Adapun Menhan Prabowo mengatakan bahwa Yordania telah menjadi salah satu mitra paling aktif dengan Indonesia dalam memperjuangkan rakyat Palestina. “Pemerintah Indonesia saat ini juga terus memantau dengan cermat perkembangan yang memburuk di Gaza,” ujar Menhan Prabowo.

“Jumlah korban jiwa dan luka terus meningkat. Indonesia sangat prihatin dengan kondisi masyarakat di Gaza yang sangat rentan saat ini,” lanjutnya.

Di sisi lain, Raja Abdullah II dalam pertemuan itu mengungkapkan terima kasih dan rasa hormatnya atas kehadiran Menhan Prabowo di Yordania mewakili Presiden Jokowi di acara konferensi tingkat tinggi soal Gaza tersebut. (Biro Humas Setjen Kemhan)

Menhan Prabowo Temui Emir Qatar, Bahas Peningkatan Hubungan Pertahanan

Laporan : Biro Humas Setjen Kemhan

Doha, Qatar , Bali Kini – Setelah berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Qatar, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menemui pemimpin negara Qatar atau Emir Qatar, Yang Mulia Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, di Istana Amiri Diwan, Doha, Qatar, Rabu (15/5/2024).

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara membahas hubungan bilateral yang erat antara Indonesia dan Qatar, serta mencari cara untuk saling mendukung dan meningkatkan hubungan di berbagai bidang khususnya pertahanan. Selain itu keduanya juga saling bertukar pandangan mengenai sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama.

Saat bertemu dengan Emir Qatar, Menhan Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat dan baik. “Semoga Yang Mulia sehat dan sejahtera, sukses terus, dan negara Qatar semakin maju dan sejahtera,” kata Menhan Prabowo.

Sementara itu, Emir Qatar menyampaikan harapannya kepada Menhan Prabowo agar hubungan kedua negara semakin berkembang.

Dalam pertemuan ini, Emir Qatar didampingi Minister of Defence Qatar H.E. Khalid bin Mohammad Al Attiyah, Chief of Amiri Diwan H.E. Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, dan State Minister for Foreign Affairs H.E. Sultan bin Saad Al-Muraikhi.

Bupati Jembrana dan Bupati Badung Kompak Hadiri Halal Bihalal Desa Air Kuning

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta kompak hadir dalam perayaan halal bihalal usai hari suci idul fitri didesa Air Kuning Kecamatan Jembrana .rabu ( 15/5) . Halal bihalal sebagai bentuk persaudaraan dan kekompakan umat muslim Jembrana dalam wadah menjaga semangat toleransi dengan umat lainnya yang telah terbangun dengan baik selama ini.

Semangat bersatu dan kekompakan itulah yang senantiasa digaungkan Bupati I Nengah Tamba berbagai kesempatan bertemu warganya.

“Kita sebagai warga negara dalam wadah kebhinekaan dengan berbagai macam suku, agama yang hidup di Negara kesatuan Republik Indonesia sudah kewajiban kita untuk selalu menjaga toleransi dan rasa saling menghormati dengan saudara kita yang berbeda suku dan agama,“ ujar Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang kompak hadir  bersama  Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada acara halal bihalal jemaah masjid se-kabupaten Jembrana di Masjid Pahlawan Desa Air Kuning.

Kemudian , Bupati Tamba tak henti-henti mengucapkan terimakasih kepada Bupati Badung yang sudah memberikan bantuan selama ini untuk kabupaten Jembrana.  Ia berharap dengan segala bantuan yang sudah diberikan oleh Bupati Badung agar bisa digunakan dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. 

“ Sekali lagi kami mengucapkan  terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Giri Prasta beserta jajaran Pemkab Badung karena sudah sering membantu Jembrana.

Tahun kemarin kita dikabupaten  Jembrana dibantu 120 Miliar dan tahun ini pun kembali dibantu ,“ ucapnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan kedatangannya itu guna bertemu dengan Majelis Takmir dan tokoh-tokoh / Kyai serta Uztad dan warga masyarakat Kabupaten Jembrana khususnya umat muslim. Dirinya pun mengakui, bahwa momentum  ini sudah direncanakannya sejak bulan lalu.

“Kami hari ini melaksanakan halal bihalal dan kami memang seting dari 1 bulan yang lalu ketika kami melaksanakan kegiatan bantuan hibah dan bansos BKK yang kita berikan sebelumnya, dan ini adalah momentum yang sangat luar biasa untuk menyampaikan program pemerintah serta ajaran yang luar biasa diberikan oleh kitab suci Al-Qur'an,“ ungkapnya  ( rls)

Mahmud Aktivis Mahasiswa Malang Menghadiri Forum Internasional di Kuala Lumpur Malaysia

Laporan Reporter Bali Kini  : ASW dari Kuala Lumpur

Kuala Lumpur , Bali Kini  - Aktivis  Mahasiswa Malang Raya saudara Mahmud menghadiri Forum Internasional yang diselenggarakan oleh Asian Youth Copperation Organization (AYCO) dan  KLIA COLLEGE University Malaysia Kuala Lumpur pada tanggal 31 Maret - 1 April 2024.

Forum Internasional yang di hadiri perwakilan negara Asia Tenggara ini membahas tentang berbagai isu yang berkembang baik ekonomi, pendidikan, bisnis, sdm dan berbagai isu yang terjadi di negara masing masing untuk menjadi bahan kerjasama antar generasi muda antar negara Asia Tenggara. Mahmud yang merupakan mantab Presiden Mahasiswa Universitas  Merdeka Malang ini juga memberikan gagasan dalam forum tersebut tentang pentingnya peran teknologi yang menghubungkan jaringan kerjasama anak anak muda antar negara, baik di bidang bisnis atau dibidang pengembangan Sumber Daya Manusia. Hari ini sistem teknologi telah memudahkan semua, misal dalam bidang bisnis teknologi yang membantu jaringan klmunikasi lebih mudah antar negara memudahkan kerjasama bisnis antar negara yang dilakukan oleh generasi muda antar negara asia tenggara, baik berkaitan pengembangan bisnis Pariwisata misalnya ini bisa digagas destinasi keunggulan antar negara dan teknologi bisa membantu pengembangan bisnis pariwisata antar negara. Juga mengenai Bisnis berbagai produk unggulan antar negara bisa dilakukan dengan kemudahan teknologi saat ini. 

Dalam Forum Internasional di Kuala Lumpur ini juga di hadirkan berbagai nara sumber yang kompeten di bidangnya masing masing baik masalah Bisnis Internasional, Komunikasi Publik, Pendidikan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sehingga para peserta diberikan berbagai input baru tentang perkembangan kekinian di bidang masing masing sehingga memiliki kemampuan yang bagus untuk menghadapi banyak hal di era global ini.

Dan Mahmud yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Merdeka Malang, dimana selama kuliah menjadi aktifis mahasiswa menyampaikan kebangganya mewakili Indonesia di forum Internasional di Kuala Lumpur Malaysia, dan berharap anak anak muda Indonesia harus mulai melibatkan diri di berbagai forum Internasional yang sangat terbuka saat ini dalam rangka membangun pergaulan Internasional, membuka jaringan Internasional dan menguatkan SDM Pemuda Indonesia di era global untuk menguatkan Indonesia di masa mendatang.[r2]

Gedung Putih Bangkitkan Harapan Bagi Kesepakatan Gencatan Senjata 6 Pekan di Gaza

Warga Palestina memeriksa kerusakan yang terjadi pasca serangan Israel terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di Rafah, Jalur Gaza, Minggu, 3 Maret 2024. (Foto: AP)

Wakil Presiden AS Kamala Harris menegaskan kembali dukungan bagi gencatan senjata “segera” selama enam pekan di Gaza. Ia bertemu dengan anggota penting Kabinet perang Israel, sementara konflik di Gaza menjelang masuk bulan kelima.

Gencatan senjata, yang diteriakkan warga Palestina selama berbulan-bulan seiring serangan Israel yang menargetkan Gaza, mungkin dapat dicapai.

Akhir pekan lalu, Wakil Presiden AS Kamala Harris menjadi pejabat pertama dalam pemerintahan Biden yang secara terbuka menyerukan kepada pasukan Israel dan Hamas agar meletakkan senjata dalam konflik yang berkobar mulai 7 Oktober sewaktu kelompok militan Palestina itu melakukan pembunuhan besar-besaran di Israel.

“Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera, setidaknya untuk enam pekan mendatang, dan itulah yang sekarang ini sedang dibahas," ujar Harris.

Kesepakatan itu disertai dengan syarat. Pada Senin (4/3), para pejabat Gedung Putih mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas masih mempertimbangkan proposal Israel, yang mencakup pembebasan para sandera. Pemerintahan Biden menolak membahas rincian negosiasi.

Namun perdebatan mengenai nasib Gaza ini menjadi sorotan publik. Pada Senin, sewaktu Harris bertemu seorang anggota kabinet perang Israel, sekelompok kecil pengunjuk rasa berkumpul di luar Gedung Putih untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka.

“Gencatan senjata? Lantas? Selama enam pekan? Itu tidak adil. Gencatan senjata adalah gencatan senjata; gencatan senjata penuh. Barangkali mereka hanya ingin mengulur waktu untuk pemilu? Ini permainan. Kami tidak mempercayainya," ujar Mona Sadeq, Direktur Eksekutif American Palestinian Women’s Association.

Para analis mengatakan meskipun penting bahwa Harris berupaya sekuat tenaga untuk mendukung gencatan senjata – gencatan itu mungkin juga disertai dengan syarat.

“Penting juga untuk melihat bagaimana ia mampu melakukan itu, karena pemerintah selama beberapa waktu mengatakan bahwa mereka menginginkan gencatan senjata, tetapi gencatan ini terjadi di dalam kesepakatan tertentu," papar Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute for Responsible Statecraft.

Jika seruannya hanyalah pengulangan itu, satu-satunya signifikansi yang menyertainya adalah fakta bahwa untuk pertama kalinya, seorang pejabat senior pemerintah benar-benar berhasil menyatakan empati secara akurat dan layak kepada para korban di kedua pihak yang berkonflik," imbuhnya.

Dan kemudian ada pertanyaan lain yang dipertanyakan sendiri oleh Gedung Putih: Akankah Hamas, yang oleh AS telah ditetapkan sebagai kelompok teror, menerima kesepakatan ini untuk menghentikan serangan yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil?

“Tuntutan yang telah diungkapkan sejauh ini oleh pemerintah, yakni pembebasan seluruh sandera sebagai imbalan bagi gencatan senjata enam pekan, menurut saya tidak akan diterima oleh Hamas karena mereka pada dasarnya akan menyerahkan semua kekuatan mereka bagi penghentian pertempuran untuk sementara saja dan bukannya untuk penghentian permanen. Jadi menurut saya ini akan menjadi sangat rumit," kata Parsi.

Akankah pertempuran berhenti pada awal bulan suci Ramadan? Atau akankah ada pertempuran lebih banyak lagi? [uh/ab]

Pasca Tragedi Jalan al-Rasheed, Mungkinkah Gencatan Senjata Sebelum Ramadan?

 

Deskripsi: Di tengah upaya mencapai jeda pertempuran di Gaza untuk memudahkan penyaluran bantuan dan pembebasan sandera, ketegangan kembali meningkat setelah penembakan mematikan saat pengungsi mengambil bantuan pangan. Akankah target mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan masih realistis? Selengkapnya dilaporkan tim

Israel Tetap Berencana Serang Rafah di Tengah Kecaman Internasional

Foto :Pengungsi Palestina berkemah di dekat pagar perbatasan antara Gaza dan Mesir, 16 Februari 2024, di Rafah, di Jalur Gaza selatan, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina. (Foto: Mohammed Abed/AFP)

Israel , VOA Indonesia - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan, Jumat (16/2), bahwa Israel “merencanakan secara menyeluruh” serangan militer di Kota Rafah di Gaza selatan. Rencana itu dibuat meskipun ada kekhawatiran internasional mengenai keselamatan ratusan ribu warga Palestina yang mencari perlindungan di sana.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mendesak Israel untuk tidak melakukan operasi tersebut tanpa rencana yang kredibel untuk melindungi warga sipil dan sebaliknya fokus pada gencatan senjata. Mesir mengatakan serangan terhadap Rafah dapat mengancam hubungan diplomatik antar negara. Banyak pemimpin dunia lainnya yang menyampaikan pesan keprihatinan serupa.

Diperkirakan 1,4 juta warga Palestina, lebih dari separuh populasi Gaza, memadati Rafah. Sebagian besar dari mereka mengungsi akibat pertempuran di tempat lain di wilayah tersebut. Ratusan ribu orang tinggal di tenda-tenda yang luas.

Biden mengatakan pada Jumat (16/2) bahwa dia telah berkali-kali melakukan pembicaraan yang panjang via telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa hari terakhir. Dia telah meminta Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata sementara di Gaza untuk mengeluarkan para sandera.

“Saya masih berharap hal itu bisa dilakukan,” kata Biden kepada wartawan di Gedung Putih.

“Saya berharap Israel tidak melakukan invasi darat besar-besaran untuk sementara waktu. Jadi, menurut perkiraan saya, hal itu tidak akan terjadi. Harus ada gencatan senjata,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak hanya orang Israel yang masih disandera.

“Mereka juga sandera asal Amerika,” katanya, dan menyatakan harapan bahwa mereka akan dibawa pulang.

Biden mengatakan negosiasi penyanderaan sedang berlangsung.

Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat menolak permintaan Afrika Selatan untuk menerapkan langkah-langkah mendesak untuk melindungi Rafah. Namun, ICJ juga menekankan bahwa Israel harus menghormati langkah-langkah yang diberlakukan akhir bulan lalu pada tahap awal dalam kasus genosida yang penting.

ICJ mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “situasi berbahaya” di Rafah “menuntut implementasi segera dan efektif dari tindakan sementara yang ditunjukkan oleh pengadilan dalam perintahnya tertanggal 26 Januari 2024, yang berlaku di seluruh Jalur Gaza, termasuk di Rafah, dan tidak menuntut indikasi tindakan sementara tambahan."

Pengadilan dunia itu menambahkan bahwa Israel “tetap terikat untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida dan perintah tersebut, termasuk dengan memastikan keselamatan dan keamanan warga Palestina di Jalur Gaza.”

Israel mengatakan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyelamatkan warga sipil dan hanya menargetkan militan Hamas yang taktiknya adalah bersembunyi di wilayah sipil, sehingga menyulitkan Israel untuk menghindari jatuhnya korban sipil.

Bulan lalu pengadilan memerintahkan Israel untuk melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kematian, kehancuran, dan tindakan genosida di Gaza. Namun panel tersebut tidak memerintahkan diakhirinya serangan militer yang telah menghancurkan wilayah kantong Palestina.

Israel membantah keras melakukan genosida di Gaza.

Sementara itu, ICJ akan menggelar persidangan yang akan berlangsung selama enam hari mulai Senin (19/2) tentang konsekuensi hukum pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Lima puluh dua negara bagian akan menyampaikan argumen pada sidang tersebut. Pengadilan ini bertindak berdasarkan permintaan yang dibuat pada tahun 2022 oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan pendapat tidak mengikat mengenai pendudukan.

Meskipun Israel telah mengabaikan pendapat tersebut di masa lalu, sidang dan keputusan ICJ selanjutnya dapat menambah tekanan politik terhadap serangan militernya di Gaza.

Serangan udara intensif di Rafah dilaporkan memaksa orang-orang untuk keluar dari kota paling selatan Gaza menuju Deir al-Balah di Gaza tengah, menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Koordinator bantuan darurat PBB, Martin Griffiths, dengan penuh keprihatinan mengikuti perkembangan di Rumah Sakit Al Nasser di Khan Younis. Dalam kiriman teksnya ke media sosial, Griffiths mengatakan mereka yang terluka dan sakit, serta personel dan fasilitas medis, harus dilindungi.

Setidaknya 28.576 warga Palestina telah tewas dan 68.291 terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, menurut Kementerian Kesehatan yang dikuasai Hamas di Gaza.

Perang antara Hamas dan Israel dipicu oleh serangan teror Hamas terhadap Israel yang menewaskan 1.200 orang, menurut penghitungan Israel, dan menyebabkan penangkapan sekitar 240 sandera. Sebanyak 100 di antaranya dibebaskan selama gencatan senjata selama seminggu pada bulan November.

Beberapa informasi untuk laporan ini berasal dari The Associated Press, Agence France-Presse dan Reuters.

Menlu AS Bertemu dengan Anggota Kabinet Perang Israel di Tel Aviv

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, tengah, bertemu dengan mantan Panglima Angkatan Pertahanan Israel Gadi Eisenkot dan mantan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz di Tel Aviv, Israel, 8 Februari 2024. (Foto: AP)

VOA Indonesia - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Kamis (8/2) bertemu dengan para anggota kabinet perang Israel di Tel Aviv, selagi dia mengunjungi Timur Tengah untuk mencoba menjadi perantara kesepakatan yang dapat memberikan kelonggaran dalam perang Israel melawan Hamas.

Para pejabat Israel termasuk Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota Kabinet Perang Benjamin Netanyahu, dan Gadi Eisenkot, mantan panglima militer dan anggota Kabinet Perang.

“Senang sekali bisa bertemu dengan Gantz, Eisenkot, dan berkesempatan berbicara tentang keberadaan kita dan tantangan yang kita hadapi bersama. Tentu saja, fokus kita pada para sandera dan keinginan kuat kita untuk melihat mereka kembali ke rumah keluarga masing-masing,” kata Blinken pada awal pertemuan itu.

Blinken juga bertemu dengan pemimpin oposisi Israel Yair Lapid di Tel Aviv pada Kamis.

Pada hari Rabu, Blinken mengatakan bahwa perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan Hamas masih mungkin terjadi, meskipun kedua pihak berbeda pendapat dalam persyaratan inti kesepakatan.

Blinken berusaha untuk memajukan perundingan gencatan senjata sambil mendorong penyelesaian pascaperang yang lebih besar di mana Arab Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan imbalan “jalan yang jelas, kredibel, dan terikat waktu menuju pembentukan negara Palestina.”

Perang di Gaza telah memasuki bulan kelima, menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina, membuat sebagian besar penduduk wilayah tersebut mengungsi dan memicu bencana kemanusiaan.

Perang dimulai dengan serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel, di mana militan membunuh sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik sekitar 250 orang.

Hamas masih menyandera lebih dari 130 orang, tetapi sekitar 30 di antaranya diyakini telah tewas. [lt/ab]

Mediator Gaza Cari Rumusan Final untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas

 

Anak-anak Palestina menunggu untuk menerima makanan yang dimasak oleh dapur amal di tengah kekurangan pasokan makanan di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 5 Februari 2024. (Foto: Reuters)

Jalur Gaza , VOA Indonesia - Mediator Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir menyiapkan upaya diplomatik untuk menjembatani perbedaan antara Israel dan Hamas mengenai rencana gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut dilakukan setelah kelompok Palestina menanggapi proposal untuk perpanjangan jeda pertempuran dan pembebasan sandera.

Hamas pada Selasa membalas kerangka kerja yang dibuat lebih dari seminggu yang lalu oleh kepala mata-mata AS dan Israel pada pertemuan di Paris dengan Mesir dan Qatar.

Perincian mengenai tanggapan dari Hamas tidak diungkapkan. Dalam sebuah pernyataan, Hamas mengatakan pada Selasa bahwa mereka merespons “dengan semangat positif, memastikan gencatan senjata yang komprehensif dan lengkap, mengakhiri agresi terhadap rakyat kami, memastikan bantuan, perlindungan, dan rekonstruksi, mencabut pengepungan di Jalur Gaza, dan mencapai pertukaran tahanan.”

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam kunjungan singkatnya ke Timur Tengah, mengatakan dia akan membahas tanggapan Hamas dengan para pejabat Israel ketika dia mengunjungi negara itu pada Rabu (7/2).

Di Doha, Blinken berkata, "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan... tetapi kami tetap yakin bahwa kesepakatan dapat dicapai, dan memang penting."

Qatar menggambarkan tanggapan Hamas secara keseluruhan “positif” sementara sumber keamanan Mesir mengatakan kepada Reuters bahwa Hamas menunjukkan fleksibilitas.

Gambar yang diambil dari Rafah di Jalur Gaza selatan menunjukkan asap membubung di atas gedung-gedung di Khan Yunis dari kejauhan, menyusul pemboman Israel pada 5 Februari 2024. (Foto: AFP)

“Kami akan membahas semua perincian kerangka yang diusulkan dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan mengenai formula akhir sesegera mungkin,” kata Diaa Rashwan, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, sebagaimana dikutip.

Sumber-sumber yang dekat dengan perundingan mengatakan gencatan senjata akan berlangsung setidaknya selama 40 hari. Pada saat itu Hamas akan membebaskan warga sipil di antara sisa sandera yang mereka tawan.

Tahap selanjutnya akan menyusul, yaitu penyerahan tentara dan jenazah sandera yang tewas, sebagai imbalan atas pembebasan warga Palestina yang dipenjarakan di Israel. Gencatan senjata tersebut juga akan meningkatkan aliran makanan dan bantuan lainnya kepada warga sipil Gaza yang putus asa dan menghadapi kelaparan dan kekurangan pasokan bahan pokok.

Presiden AS Joe Biden mengatakan tanggapan Hamas menunjukkan “beberapa gerakan” menuju kesepakatan. Namun tidak jelas apakah Hamas atau Israel bersedia melunakkan posisi garis keras mereka untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Seorang pejabat Hamas yang meminta untuk tidak disebutkan namanya menegaskan kepada Reuters pada Selasa bahwa gerakan Islam Palestina tidak akan mengizinkan pembebasan sandera tanpa jaminan bahwa perang akan berakhir dan pasukan Israel meninggalkan Gaza.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengakhiri serangannya di Gaza sampai Hamas dimusnahkan dan mengesampingkan pembentukan negara Palestina.

Arab Saudi mengatakan kepada AS bahwa pihaknya tetap teguh bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina merdeka diakui berdasarkan perbatasan t1967 dengan Yerusalem Timur, dan “agresi” Israel di Gaza berhenti, kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan pada Rabu.

Sandera Tewas

Ada gerakan Israel yang menuntut lebih banyak upaya untuk memulangkan para sandera, bahkan jika itu berarti kesepakatan dengan Hamas.

Militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa 31 sandera yang tersisa di Gaza dinyatakan tewas. Israel sebelumnya mengatakan 136 sandera masih berada di Gaza setelah 110 orang dibebaskan berdasarkan gencatan senjata tujuh hari pada November ketika Israel juga membebaskan 240 warga Palestina yang ditahannya.

Mengutip penilaian Israel yang dibagikan kepada para pejabat AS dan Mesir, Wall Street Journal melaporkan bahwa sebanyak 50 sandera mungkin tewas, sehingga sekitar 80 sandera masih hidup.

Di Gaza, pasukan Israel pada Selasa terus menekan Khan Younis, kota utama di selatan yang mereka coba rebut selama berminggu-minggu. Setidaknya 14 orang tewas akibat serangan udara, kata warga Palestina dan petugas medis.

Rafah, di sebelah selatannya, juga terkena serangan udara dan tembakan tank. Dua orang tewas dalam serangan terhadap sebuah rumah di Rafah sementara enam polisi tewas setelah mobil mereka dihantam, kata pejabat kesehatan Gaza.

Para pemimpin Israel pekan lalu bertekad untuk melakukan serangan berikutnya ke Rafah, yang membuat khawatir badan-badan bantuan internasional. Badan tersebut mengatakan satu juta warga sipil yang mengungsi akan berada dalam bahaya, terjepit di pagar perbatasan dengan Mesir. [ah/ft]

Hizbullah Peringatkan Israel Pihaknya Siap Tingkatkan Kekuatan

Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Kassem berpidato dalam aksi solidaritas di Beirut, Lebanon untuk rakyat Palestina, 13 Oktober 2023. (Foto: Hussein Malla/AP Photo)

Bali Kini - Sheikh Naim Kassem, wakil pemimpin Hizbullah, memperingatkan Israel dalam pidatonya pada Kamis (28/12) bahwa kelompok militan tersebut siap meningkatkan kekuatan militernya jika Israel juga melakukannya.

“Kami membuat pengorbanan yang diperlukan dalam pertempuran ini, dan jumlahnya besar, tapi kami juga menghalau bahaya yang besar,” kata Kassem di Beirut.

“Kami siap melakukan lebih dari itu kapan pun dibutuhkan. Kami tidak terintimidasi oleh ancaman ataupun peringatan. Kami di lapangan jelas merupakan bagian dari pertempuran ini.”

Kelompok militan Syiah yang didukung Iran itu telah menyerang pos-pos Israel sejak sehari setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober. Serangan Hamas itu menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan memicu pecahnya kembali perang Israel-Hamas, yang sejauh ini telah membunuh lebih dari 20.000 warga Palestina di Gaza, yang sebagian besar juga warga sipil. Tank, artileri dan angkatan udara Israel juga telah menyerang wilayah di sisi perbatasan Lebanon.

Saat menanggapi retorika terbaru pemimpin Israel yang mengancam akan mengerahkan aksi militer di Lebanon jika Hizbullah tidak menghentikan serangannya, Kassem mengatakan: “Jika Israel bertindak terlalu jauh, kami akan membalas dua kali lipat. Kami tidak takut pada ancaman maupun intimidasi Israel atau Amerika, karena masa depan kawasan ini kini bergantung pada harapan dan pengorbanan ini.”

Sebagian besar pertempuran antara militer Hizbullah dan Israel sejauh ini terjadi di beberapa kota di sepanjang perbatasan kedua negara.

Israel dan Hizbullah terlibat perang selama sebulan pada 2006 yang berakhir dengan kebuntuan. Israel menganggap Hizbullah – yang didukung Iran – sebagai ancaman terbesarnya. Negara itu memperkirakan kelompok tersebut memiliki sekitar 150.000 roket dan rudal yang diarahkan ke Israel.

Lebih dari 150 orang tewas di pihak Lebanon dalam pertempuran terbaru, sebagian besarnya adalah petempur Hizbullah dan kelompok sekutunya. Namun, korban tewas juga termasuk sedikitnya 19 warga sipil, menurut data yang dicatat The Associated Press. [rd/jm]

Aktivis Protes Industri Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim COP28

 

Para aktivis, Selasa (5/12), memprotes kehadiran industri minyak, gas, dan batu bara pada KTT PBB COP28 di Dubai. Mereka menuntut diakhirinya penggunaan bahan bakar fosil, yang merupakan sumber utama penyebab perubahan iklim.

BALI KINI , DUBAI, UEA (REUTERS) — 

Dalam aksinya, puluhan aktivis menyerukan "keadilan iklim." Mereka membawa spanduk bertuliskan "Just + Equitable, Fossil Fuel Phase Out, Stop Fueling the Fire," intinya menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil.

Meskipun perundingan iklim PBB pada masa lalu telah memicu demonstrasi besar-besaran, termasuk COP26 di Glasgow pada 2021 dan COP21 di Paris pada 2015, demonstrasi tahun ini tidak banyak terdengar. Pasalnya, di negara tuan rumah acara tersebut, Uni Emirat Arab (UEA), kebebasan berpendapat dibatasi.

PBB dan UEA mengizinkan aksi-aksi protes yang telah disetujui sebelumnya dilakukan di lokasi COP28 dan sejauh ini belum ada aksi protes di luar lokasi itu. Aktivis yang ikut dalam demonstrasi COP28 mengatakan mereka merasa terkekang dan mengomentari kurangnya kehadiran masyarakat sipil akar rumput setempat.

“Kami ingin menuntut diakhirinya semua penggunaan bahan bakar fosil, baik yang emisinya sudah dikurangi maupun yang tidak dikurangi,” cetus aktivis Zimbabwe, Lorraine Chiponda, 37, kepada kantor berita Reuters setelah berbicara dalam salah satu demonstrasi.

Unjuk rasa pasa aktivis menentang bahan bakar fosil, saat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Unjuk rasa pasa aktivis menentang bahan bakar fosil, saat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Negara-negara yang memproduksi atau bergantung pada bahan bakar fosil menekankan potensi penggunaan teknologi untuk “mengurangi” atau menangkap emisi dibandingkan mengakhiri penggunaan bahan bakar tersebut.

“Sangat mengecewakan bahwa COP28 diadakan di UEA mengingat ketergantungan mereka yang besar terhadap bahan bakar fosil dan dorongan mereka terhadap bahan bakar fosil,” imbuhnya.

Ia menambahkan, seruan dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap hanyalah pengalih perhatian yang memungkinkan terus digunakannya bahan bakar itu. Ia ragu bahwa para delegasi akan mencapai kesepakatan yang akan bermanfaat bagi lingkungan pada pertemuan puncak tersebut.

Aktivis Kolombia, Andres Gomez, 47, melakukan perjalanan dari Amerika Selatan untuk ikut dalam COP28. Dia mengatakan transisi ini harus “adil” yang berarti para pencemar besar harus mengambil tindakan terlebih dahulu.

“Kalau kita berpikir dan berbicara tentang transformasi, ini harus dilakukan secara adil. Artinya, ada banyak negara yang menjadi bagian dari masalah ini dan mereka mendapat manfaat lebih besar dari industri bahan bakar fosil dibandingkan negara lain seperti Kolombia. Kami benar-benar membutuhkan uang itu tetapi kami tidak sebesar pihak-pihak lain yang secara historis berkecimpung dalam bisnis ini," sebutnya.

Pemerintah-pemerintah di COP26 sepakat akan mengurangi penggunaan batu bara, yang merupakan bahan bakar fosil yang paling menimbulkan polusi. Tahun ini, banyak negara yang masih terpecah mengenai peran bahan bakar fosil pada masa depan.

Aksi demo menentang bahan bakar fosil, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Aksi demo menentang bahan bakar fosil, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Dilangsungkannya COP28 di UEA, negara penghasil minyak, telah menuai kritik. Begitu pula keputusan negara itu menunjuk Sultan Al Jaber, CEO perusahaan minyak negara ADNOC, sebagai presiden COP28.

Jaber menegaskan bahwa industri bahan bakar fosil harus diikutsertakan dalam KTT. Ia menegaskan bahwa perusahaan minyak dan gas harus menjadi bagian dari diskusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Aktivis masyarakat adat Thomas Joseph dari California mengatakan ia khawatir bahwa industri bahan bakar fosil “memimpin negosiasi” menuju hasil “bisnis seperti biasa”.

Sementara itu, aktivis Filipina, Jainno Congon, 24, mengatakan teknologi penangkap karbon yang dianjurkan beberapa orang adalah “gangguan berbahaya” dan “solusi palsu” untuk mengatasi perubahan iklim.*

Sementara itu, sebuah kelompok lingkungan mengajukan gugatan ke organisasi internasional, menuduh lembaga kredit ekspor Amerika masih menginvestasikan dana pembayar pajak ke dalam proyek bahan bakar fosil di luar negeri meskipun pemerintah berjanji akan mengakhiri investasi tersebut.

Kelompok Lingkungan Gugat EXIM Terkait Pinjaman Bahan Bakar Fosil

Gugatan yang diajukan Friends of the Earth ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu menuduh pembiayaan proyek besar minyak dan gas di luar negeri oleh Bank Ekspor-Impor (EXIM) melanggar janji pemerintahan Biden untuk menghentikan pendanaan publik internasional untuk bahan bakar fosil.

Dikatakan bahwa EXIM belum mengambil tindakan substantif untuk mengurangi portofolio proyek dan transaksi emisi gas rumah kaca, dan tidak mengungkap seluruh cakupan emisi yang akan timbul sebagai dampaknya.

EXIM dalam pernyataan kepada Reuters mengatakan pihaknya berupaya menyelaraskan dengan agenda iklim pemerintah sambil mematuhi aturan yang melarang diskriminasi hanya berdasarkan industri, sektor, atau bisnis. “Setiap perubahan terhadap Piagam EXIM harus disahkan melalui tindakan Kongres,” kata pernyataan itu.

Presiden EXIM Reta Jo Lewis mengunjungi Dubai minggu ini sebagai bagian dari delegasi Amerika ke KTT iklim COP28, di mana Amerika mendukung pengurangan bahan bakar fosil secara bertahap.

Friends of the Earth mengatakan bahwa dari 2017 hingga 2021, EXIM mendanai proyek bahan bakar fosil $5,78 miliar sementara hanya $120 juta untuk energi bersih. Kelompok lingkungan itu mengatakan bahwa EXIM juga sedang mempertimbangkan proyek-proyek bahan bakar fosil baru, termasuk kilang besar minyak di Indonesia, kilang minyak di Bahama, turbin gas di Irak, dan pembelian gas alam cair oleh raksasa perdagangan komoditas Trafigura.

“Bank itu berulang kali tidak memikul tanggung jawabnya atas dampak dukungannya terhadap bahan bakar fosil terhadap masyarakat dan memperburuk perubahan iklim,” kata Kate DeAngelis, manajer program keuangan internasional senior Friends of the Earth. Kelompok tersebut mengatakan OECD memiliki kekuatan untuk memaksakan proses mediasi jika gugatan itu didukung.

OECD tidak segera membalas permintaan komentar dari Reuters. [ka/jm]

Menhan Prabowo Terima Penganugerahan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) dari Presiden Singapura

Singapura, Bali Kini  – Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Prabowo Subianto menerima penganugerahan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) yang disematkan langsung oleh Presiden Singapura Tharman Sanmugaratnam di Istana Kepresidenan Singapura pada hari Selasa (21/11/2023).

 

Penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentera) merupakan penghargaan militer tertinggi dari Pemerintah Singapura yang diberikan kepada Menhan Prabowo karena selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Oktober 2019 dinilai memiliki jasa yang luar biasa serta peran yang sangat penting bagi negara dalam menjaga, merawat serta mempererat hubungan baik bidang pertahanan dengan Singapura.

 

Presiden Singapura mengatakan bahwa ini merupakan bukti pengakuan atas kontribusi Menhan Prabowo yang signifikan dalam meningkatkan kerja sama Pertahanan antara Indonesia dengan Singapura. “Penghargaan ini merupakan sebuah penghormatan kepada orang di luar tentara Singapura karena jasanya dalam mempererat kerja sama pertahanan dengan Singapura,” ujar protokol Istana Kepresidenan Singapura dalam rangkaian upacara itu.

 

Penganugerahan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Singapura, Tharman Sanmugaratnam kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Singapura.

 

Kedatangan Menhan Prabowo di Istana Singapura disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen dengan jajar kehormatan. Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Menhan Prabowo Subianto militer kedua negara berhasil memperdalam kerja sama dan menjalin hubungan yang lebih kuat melalui interaksi secara regular dan latihan bersama antara tentara Indonesia dan tentara Singapura.

 

Turut hadir dalam acara tersebut Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Asisten Khusus Menhan Bidang Manajemen Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purn. Dr. Sjafrie Sjamsoeddin, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Bambang Trisnohadi, Dirkersinhan Brigjen TNI Steverly C Parengkuan, Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, dan Atase Pertahanan RI di Singapura Kolonel Pnb Achmad Zailani. (tim /lpt )

 

Kerusakan di RS Indonesia di Gaza akibat Konflik Israel-Gaza

 

Deskripsi: Memanasnya perang Israel-Hamas ikut mengancam keberadaan tenaga medis Indonesia maupun Palestina di RS Indonesia di Gaza. Militer Israel menuding, militan Hamas gunakan rumah sakit sebagai tameng hidup dan juga membangun jaringan terowongan dekat rumah sakit, tuduhan yang ditolak pihak rumah sakit. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini.