DPRD Bali Bersikap Tegas Panggil Manajemen Finns Beach Club Terkait Insiden Kembang Api

Denpasar , Bali Kini – Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, memimpin rapat kerja dengan manajemen Finns Beach Club pada Kamis, 13 Februari 2025, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas insiden pesta kembang api pada 14 Oktober 2024, yang bertepatan dengan upacara suci umat Hindu Bali di Pantai Berawa. “Kasus yang terjadi sudah bulan Oktober 2024, kenapa baru dipanggil? Karena kita melaksanakan fungsi pengawasan,” tegas I Nyoman Budiutama. Ia menambahkan bahwa DPRD Bali tetap bertanggung jawab dalam menanggapi keresahan masyarakat meskipun peristiwa telah berlalu beberapa bulan.

Insiden ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya. Ia menyesalkan tindakan Finns Beach Club yang dinilai tidak menghormati tradisi lokal. “Pesta kembang api yang digelar bersamaan dengan ritual suci umat Hindu sangat tidak pantas. Ini adalah bentuk ketidakpekaan terhadap adat dan budaya Bali,” ujar Sang Made Mahendra Jaya. Ia pun mengisyaratkan kemungkinan pemanggilan manajemen Finns Beach Club untuk memberikan klarifikasi atas insiden tersebut.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, turut mengecam tindakan Finns Beach Club dan mendesak pemerintah daerah untuk memberikan sanksi tegas. “Kami dari Fraksi Gerindra menilai ini adalah bentuk arogansi dan egoisme dari Finns Beach Club. Ini bukan sekadar masalah komersial, tetapi ini menyangkut etika dan tata krama yang harus dijunjung tinggi, terutama di Bali yang kental dengan tradisi dan budaya religiusnya,” tegasnya. Ia juga mendorong agar izin operasional Finns Beach Club ditinjau ulang dan bahkan dicabut jika terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, pelanggaran ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga bisa merusak citra pariwisata Bali secara keseluruhan. “Bali selama ini dikenal sebagai destinasi wisata yang menggabungkan keindahan alam dengan kekayaan budaya dan spiritualitas. Ketika sebuah tempat wisata seperti Finns Beach Club tidak menghormati nilai-nilai ini, maka tidak hanya merusak hubungan antara pelaku wisata dan masyarakat lokal, tetapi juga bisa mengurangi daya tarik Bali sebagai tujuan wisata,” paparnya.

Saat ini, rapat kerja dengan manajemen Finns Beach Club masih berlangsung di DPRD Bali. Pihak DPRD akan mendengar penjelasan dari berbagai pihak sebelum menentukan langkah lanjutan. Masyarakat Bali pun menunggu keputusan tegas dari pemerintah daerah agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa depan. [r2]

Hasil Uji Calon Anggota KI Provinsi Bali

Denpasar,Bali kini – Komisi I DPRD Provinsi Bali pada Senin, 20 Januari 2025 melaksanakan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Bali.

Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali ini dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali I Nyoman Budiutama, SH dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali.

Adapun hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029, nama beserta nilai total adalah sebagai berikut.

1). Dewa Nyoman Suardana (3.029); 2). I Wayan Darma (3.025); 3). Putu Arnata (3.017); 4). Ni Ketut Dharmayanti Laksmi (3.011); 5). I Wayan Adi Aryanta (2.993); 6). Ni Nyoman Sri Murdani (2.681); 7). Komang Suarsana (2.592); 8). I Made Agus Wirajaya (2.570); 9). Agus Suryawan (2.452): 10). I Made Sudiarta (2.445): 11).  I Made Yogi Arya Dwi Putra (2.395): 12). I Nyoman Budhi Wirayadnya (2.390); 13). I Gusti Agung Ngurah Gede Agung Brahmantara (2.357); dan 14). I Made Oka Mudarwata (2.333). (ri/02)

DPRD Bali Ajak Muliawan Arya-Agus Suradnyana Bersama Membangun Bali

Denpasar , Bali Kini - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya menyampaikan ucapan terima kasih dan  mengajak pasangan Made Muliawan Arya ,SE.,M.H, dan Putu Agus Suradnyana, S.T, untuk turut bersama-sama membangun Bali

"Kami menyampaikan selamat kepada pasangan terpilih yaitu Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, dan I Nyoman Giri Prasta S.Sos," kata Dewa Mahayadnya dalam  Rapat Paripurna DPRD Bali, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali di Denpasar, pada Senin, 13 Januari 2025.

Sebelumnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 26 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih Provinsi Bali Tahun 2024, telah ditetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2 yaitu  Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos., dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 suara atau 61,46 % dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

Dewa Mahayadnya mengatakan hal tersebut dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pengumuman DPRD Bali dengan nomor B.08.000.1.5/1226/PSD/DPRD tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih Periode 2025-2030 oleh KPU Provinsi Bali.

"Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPU Bali dan Bawaslu Bali yang telah melaksanakan proses Pilkada Serentak di Bali dengan lancar, sukses, aman dan damai," ujarnya d

Demikian juga kepada Penjabat Gubernur Bali dengan jajaran, pihak keamanan (TNI/ POLRI), partai politik, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Bali, yang telah bersinergi dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga berjalan aman, lancar, damai dan sukses.

Khususnya kepada pasangan Cagub dan Cawagub Bali nomor urut 1 yaitu Made Muliawan Arya ,SE.,M.H, dan Putu Agus Suradnyana, S.T, yang belum berhasil dalam perhelatan Pilgub Bali melawan Koster-Giri, selanjutnya jajaran DPRD Bali mengajak mereka untuk bersama-sama membangun Bali.

Ia menambahkan, sejatinya demokrasi mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, membangun dan merayakan keberagaman.

"Jadikan perbedaan sebagai warna-warni bunga dalam menciptakan keindahan Taman Demokrasi, mari ciptakan suasana damai dan indah, bersatu sebagai bagian keluarga besar Semeton Bali, untuk bersama-sama berjuang dan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali," ajak Dewa Jack.

Setelah pengumuman ini, DPRD Bali sesegera mungkin akan mengususulkan peresmian pengangkatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

Rapat Paripurna DPRD Bali ini selain dihadiri jajaran segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, juga dihadiri Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali.[r1/rs] 

DPRD Bali Umumkan Hasil Penetapan Koster-Giri sebagai Cagub dan Cawagub Bali Terpilih Periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna

Denpasar , Bali Kini - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyampaikan Pengumuman Hasil Penetapan Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih periode 2025-2030 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Ruang Sidang Utama DPRD Bali di Denpasar, pada Senin, 13 Januari 2025.

Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya pengumuman DPRD Bali  tersebut disampaikan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.4.3/4378/SJ, tanggal 6 September 2024.

“Surat Edaran Mendagri tersebut tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, yang diantaranya mengatur bahwa DPRD Provinsi mengumumkan dalam Rapat Paripurna hasil penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh KPU Provinsi sebelum disampaikan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ucapnya.

Selain itu, juga berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.  Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pengesahan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur terpilih dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, juga sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ, romawi VII, angka 1, menyebutkan bahwa Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, dilakukan berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi, disampaikan oleh DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dalam jangka waktu lima hari kerja sejak disampaikan oleh KPU Provinsi.

“Sehubungan dengan itu, maka setelah pengumuman ini, kami sesegera mungkin akan usulkan peresmian pengangkatan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri di Jakarta,” kata Mahayadnya.

Plt Sekretaris DPRD Bali I Gusti Ngurah Wiryanata membacakan Pengumuman DPRD Bali dengan nomor B.08.000.1.5/1226/PSD/DPRD tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih Periode 2025-2030 oleh KPU Provinsi Bali.

“Dengan ini diumumkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Terpilih Periode Tahun 2025-2030  sebagai berikut : Nama: Dr. Ir. Wayan Koster, MM, Jabatan Gubernur Bali dan Nama: I Nyoman Giri Prasta, S.Sos, Jabatan Wakil Gubernur Bali,” ujarnya.

Sebelumnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 26 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih Provinsi Bali Tahun 2024, telah ditetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut 2 yaitu  Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dan I Nyoman Giri Prasta, S.Sos., dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 suara atau 61,46 % dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Bali ini selain dihadiri jajaran segenap pimpinan dan anggota DPRD Bali, juga dihadiri Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali. [R2/rs]

DPRD Bali Setujui Raperda APBD Semesta Berencana 2025

Denpasar , Bali Kini - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Angan 

Persetujuan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa, 26 November 2024.

Koordinator Pembahasan Raperda APBD 2025, Dewa Kusuma Putra, mengatakan penyusunan APBD ini dilaksanakan sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku, antara lain berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta beberapa peraturan pemerintah dan peraturan menteri terkait.

“Proses penyusunan ini mengacu pada peraturan yang rinci termasuk PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri yang berlaku,” ucap Dewa Kusuma

Ia menambahkan, penyusunan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Selanjutnya, proses ini berlanjut dengan pembahasan Raperda tentang APBD Semesta Berencana dan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Penjabaran APBD tersebut.

Dalam penyusunan APBD 2025, indikator makro ekonomi menjadi bahan pertimbangan penting. Proyeksi untuk tahun 2025 menunjukkan target yang ambisius, dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5,75% baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Bali.

Laju inflasi diprediksi sebesar 3,0%, sementara tingkat kemiskinan Bali diperkirakan dapat turun menjadi 4,07%, lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 7,5%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali diperkirakan akan mencapai 76,50, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 75,09.

APBD Semesta Berencana Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2025 direncanakan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp6,027 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp6,827 triliun, serta Defisit sebesar Rp799,660 miliar.

“Defisit ini akan ditutup dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp1,201 triliun,” katanya.

Dalam hal alokasi Belanja, anggaran pendidikan mendapat porsi terbesar dengan anggaran sebesar Rp2,586 triliun atau 37,88% dari total belanja daerah. Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dengan anggaran sebesar Rp840,889 miliar (15,15%), sementara penguatan infrastruktur publik dialokasikan sebesar Rp1,970 triliun (32,62%).

Dewa Kusuma Putra menyampaikan Raperda APBD 2025 dirancang untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Tujuan utama kami adalah menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat Bali yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat sektor-sektor penting seperti pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan tata kelola pemerintahan,” katanya.[rsi]

Pariwisata Yogyakarta Yang Lebih Santun Namun Bali Diakui Lebih Ungul Dari Jogja

Jogja , Bali Kini - Dominasi wisatawan nusantara dinilai sebagai faktor utama yang menjadikan kunjungan ke Yogyakarta lebih nyaman dan tertib. Hal ini berbeda dengan Bali, yang mayoritas pengunjungnya adalah wisatawan mancanegara. Meskipun Bali mendapat pemasukan devisa yang tinggi, kehadiran wisatawan asing kerap menimbulkan kesan arogan dan dianggap mengganggu tatanan sosial masyarakat setempat.

Untuk itu, Sekretaris Dewan (Setwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali bersama Forum Wartawan Dewan (FORWARD) melaksanakan studi tiru ke Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dari tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 02 November 2024.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pariwisata DIY, Lis Dwi Rahmawati mengatakan, sektor pariwisata Yogyakarta memiliki karakteristik berbeda dibandingkan Bali. Menurutnya, wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta mayoritas adalah wisatawan nusantara, sementara Bali didominasi wisatawan mancanegara. Kondisi ini, katanya, membuat atmosfer pariwisata di Yogyakarta lebih tertib dan santun.

"Kalau di Bali lebih banyak wisatawan asing, sehingga perilaku wisatawannya kadang cukup ekstrem. Sedangkan di sini, wisatawan yang datang kebanyakan adalah wisatawan nusantara, seperti pelajar dan keluarga," ujarnya.

Meskipun mayoritas wisatawan di DIY berasal dari dalam negeri, pihaknya juga menerima kunjungan wisatawan mancanegara, terutama dari negara-negara serumpun seperti Malaysia. “Wisatawan dari Malaysia masih satu budaya, sehingga tidak menimbulkan masalah perilaku sebagaimana yang kadang terjadi dengan wisatawan dari negara yang lebih liberal,” ucapnya.

Dalam hal pengelolaan wisata, Lis menjelaskan bahwa di Bali, pemerintah provinsi menerima kontribusi langsung dari wisatawan mancanegara melalui undang-undang yang mengatur retribusi khusus. Sementara itu, Dinas Pariwisata DIY tidak memperoleh retribusi langsung dari wisatawan karena destinasi wisata yang ada di Yogyakarta berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten/kota. "Kami berperan dalam pembangunan sarana dan prasarana, sementara retribusi diperoleh oleh kabupaten/kota," jelasnya.

Ia mengaku pihaknya juga memiliki sistem pengamanan yang disebut "bergodo," yaitu petugas keamanan yang bertugas menjaga ketertiban di kawasan wisata. Setiap destinasi wisata memiliki bergodo yang disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan tindakan tidak terpuji dari wisatawan.

"Karena mayoritas pengunjung adalah wisatawan nusantara, kasus wisatawan yang berulah seperti di Bali tidak pernah terjadi di sini. Budaya dan tingkah laku wisatawan lokal biasanya lebih sopan dan santun," ucapnya

Pihaknya terus mengembangkan destinasi wisata unggulan yang berfokus pada keraton, Candi Prambanan, serta beberapa kawasan lain. “Saat ini, kami memiliki 12 kawasan wisata prioritas yang sedang dikembangkan, dengan salah satu fokus utama adalah membuka akses ke kawasan selatan, yaitu di Kulon Progo,” jelasnya.

Selain kawasan unggulan tersebut, imbuhnya, pihaknya juga memiliki 224 desa wisata serta lebih dari 300 kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan wisata. Lis juga menyebut sebagian besar pengembangan destinasi wisata dikelola langsung oleh masyarakat setempat melalui peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Desa Wisata dan Pokdarwis.

"Desa-desa wisata ini merupakan kekuatan besar dalam sektor pariwisata DIY. Kami terus mendukung pengembangannya agar Yogyakarta semakin menarik bagi wisatawan nusantara," pungkasnya.[r1]

Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali Dukung Perubahan Bentuk Hukum PT. Jamkrida Bali Mandara

Renon , Bali Kini - Dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda tentang perubahan bentuk hukum PT. Jamkrida Bali Mandara menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Rapat yang dilaksanakan pada Senin (28/10/2024) ini dipimpin oleh Pj. Gubernur Bali dan dihadiri oleh berbagai anggota DPRD serta stakeholder lainnya.

Gede Harja Astawa, SH, MH, selaku perwakilan Fraksi Gerindra-PSI, menjelaskan bahwa PT. Jamkrida Bali Mandara dibentuk untuk mendukung koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ia menekankan, “Perusahaan ini juga bertujuan untuk mendukung Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) guna meningkatkan kegiatan ekonomi daerah.”

Dalam penjelasannya, Gede mengingatkan bahwa perubahan bentuk hukum ini penting untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Perubahan ini diperlukan agar PT. Jamkrida Bali Mandara dapat beroperasi secara lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya.

Fraksi Gerindra-PSI sangat mendukung perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah. Mereka percaya bahwa transformasi ini akan meningkatkan kinerja perusahaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. “Kami percaya bahwa dengan perubahan ini, PT. Jamkrida dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsinya,” ungkap Gede.

Meskipun mendukung perubahan tersebut, Fraksi Gerindra-PSI juga mengingatkan pentingnya transparansi mengenai jumlah UMKM, BPR, koperasi, dan LPD yang telah memanfaatkan fasilitas PT. Jamkrida. Gede menegaskan, “Informasi ini sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan dukungan yang lebih baik kepada pelaku usaha kecil dan menengah.”

Gede Harja Astawa juga mencatat laporan keuangan PT. Jamkrida yang menunjukkan bahwa kontribusi laba bersih dari modal yang disetor masih rendah, yaitu sebesar 2,89%. “Kami mendorong penundaan penambahan penyertaan modal hingga kondisi APBD Provinsi Bali lebih stabil,” tegasnya. 

Fraksi ini juga menekankan perlunya mengalihkan penyertaan modal ke unit-unit usaha yang lebih produktif, agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. “Kita perlu memastikan bahwa investasi kita memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian daerah,” imbuh Gede.

Rapat Paripurna ini berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme, mencerminkan komitmen DPRD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan yang tepat dan terukur. Fraksi Gerindra-PSI berharap bahwa dengan adanya perubahan ini, PT. Jamkrida Bali Mandara dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masyarakat dan perekonomian Bali.[ar/r5]

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara

Renon , Bali Kini – Dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyampaikan pandangan umumnya mengenai Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda). Yang dilaksanakan pada Senin (28/10/2024). 

Penyampaian yang dibacakan oleh I Made Rai Warsa, S.Sos., dimulai dengan ucapan syukur atas kesempatan yang diberikan untuk membahas isu penting ini, serta memperingati Hari Sumpah Pemuda. Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi bahwa perubahan bentuk hukum ini adalah langkah strategis untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi ini mendukung penuh perubahan hukum dari PT menjadi Perseroda, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk menyesuaikan PT Jamkrida Bali Mandara dengan ketentuan yang lebih tinggi. Mereka juga meminta klarifikasi mengenai kepentingan Non-Pengendali dalam laporan keuangan tahun sebelumnya dan mengusulkan agar komposisi kepemilikan saham pemerintah kabupaten/kota diperkuat, sambil tetap mempertahankan Pemprov Bali sebagai pemegang saham pengendali. Selain itu, fraksi ini mengusulkan beberapa perubahan redaksional dalam Raperda, termasuk penggantian istilah “PT” menjadi “Perseroan Terbatas” untuk kejelasan hukum. Pertanyaan juga diajukan mengenai perbedaan nilai modal disetor dalam laporan keuangan, serta penjelasan terkait anak perusahaan PT Jamkrida Bali Mandara. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya langkah ini tidak hanya untuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD di Provinsi Bali. Dengan demikian, mereka berharap Raperda ini dapat segera disetujui demi kemajuan bersama dan kepentingan masyarakat Bali.[ar/r5]

Kunjungan Konsulat Jenderal Jepang ke DPRD Bali Bahas Proses Anggaran dan Pilkada

Renon ,Bali Kini - Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, Mr. Miyakawa Katsutosi, Jumat (25/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mr. Miyakawa mengajukan dua pertanyaan penting yang mencerminkan minatnya terhadap situasi politik dan anggaran di Bali. Pertama, ia menanyakan tentang proses anggaran di provinsi ini. Menanggapi pertanyaan tersebut, Dewa Jack sapaan akrabnya mengungkapkan, "Anggaran Pemprov Bali saat ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 7 triliun, yang mencakup berbagai sumber pendapatan seperti dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Proses penyusunan anggaran dimulai dari pengajuan yang dilakukan oleh gubernur kepada DPRD, dilanjutkan dengan serangkaian rapat di tingkat komisi dan badan anggaran, sebelum akhirnya disetujui dalam sidang paripurna."

Selanjutnya, Mr. Miyakawa juga menanyakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Dari pertemuan tersebut, Dewa Jack mencatat bahwa walaupun pertanyaan dari Konjen berkaitan dengan proses pemilihan, ia tidak membahas korelasi antara pemilihan parlemen yang akan berlangsung di Jepang pada 27 Oktober 2024 dan pilkada di Bali, mengingat fokus diskusi adalah pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tamu. "Semua pertanyaan dari Konjen selaku tamu," tegasnya. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan sikap diplomatik yang dijunjung tinggi dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, serta komitmen untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif di berbagai bidang, termasuk politik dan anggaran.[arn]

Fraksi Gerindra-PSI Soroti Target Pungutan Wisatawan Asing di 2025

Denpasar , Bali Kini - Fraksi Partai Gerindra dan PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti target pendapatan asli daerah (PAD) dari pungutan wisatawan asing (PWA) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp250 miliar terlalu pesimis.

"Karena tahun 2024 saja yang baru berjalan 10,5 bulan bisa mencapai Rp350 miliar sampai Rp375 miliar," kata anggota DPRD Bali I Kade Darma Susila saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra-PSI DPRD Bali terkait Raperda Provinsi Bali tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 di DPRD Bali di Denpasar, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan perkiraan kunjungan wisman tahun 2025 sebanyak 6,5 juta orang, maka nilai potensi PAD dari PWA tahun 2025 bisa mencapai Rp975 miliar. Ini belum memperhitungkan kemungkinan kenaikan tarif dari Rp150.000 menjadi Rp250.000 sampai dengan Rp500.000.

"Kami Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing tahun anggaran 2025 dinaikkan dari semulai Rp250 miliar menjadi Rp750 miliar, untuk itu memerlukan langkah-langkah konkrit terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2023 dengan melibatkan pengawasan DPRD," ujarnya.

Selanjutnya terkait target Pajak Daerah dalam RAPBD 2025 turun dibandingkan target tahun 2024 sebagai akibat berlakunya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, untuk itu Fraksi Partai Gerindra-PSI mohon penjelasan secara matematis untuk dibahas dalam Rapat-Rapat Banggar dan TAPD, juga pengaruhnya terhadap Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota. 

Untuk menutup defisit anggaran dan mendanai pengeluaan pembiayaan pada RAPBD TA 2025, diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan dari Penerimaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 di Tahun 2025 sebesar Rp1,09 triliun lebih

Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra-PSI merekomendasikan kepada Pj. Gubernur Bali dan TAPD mencermati kembali besarnya perkiraan Penerimaan SiLPA Akhir Tahun 2024, dimana pengurangan ini bisa dilakukan dengan menambah target PAD dari Pungutan Wisatawan Asing. 

Fraksi Partai Gerindra-PSI dalam kesempatan tersebut juga memberikan sejumlah perhatian khusus diantaranya memohon  Pj Gubernur memberikan informasi bagaimana perkembangan proses negosiasi terkait obyek Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dan Tanah Pemprov Bali di Nusa Dua (ITDC) dengan investor.

Hal ini mengingat dampaknya sangat luar biasa terhadap stabilitas APBD TA 2023 dan pengaruhnya masih dirasakan di TA 2024.

"Namun runtung berkat penanganan Pj Gubernur semua itu dapat kita lalui dengan baik, untuk itu melalui kesempatan yang baik ini Fraksi Gerindara-PSI memberikan apresiasi kepada saudara Pj Gubernur atas kinerja dan capaiannya," ujarnya.

Selain itu, Pj Gubernur Bali diminta berkomunikasi dengan instansi terkait agar tetap terjaga kodusivitas kantibmas dalam menyambut Pilkada Seretak di Kabupaten/Kota dan Pilgub Bali di Provinsi Baii, dan memastikan aparat keamanan, penyelenggara, ASN, MDA, serta semua aparatur desa adat maupun dinas sampai tingkat paling bawah bersikap netral dan tidak memihak.[ar]Den

Fraksi Demokrat-NasDem dorong Pemprov Bali Gali Potensi Pendapatan Baru

Renon , Bali Kini - Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali mendorong dan mendukung upaya Pemerintah Provinsi Bai untuk menggali potensi pendapatan baru yang terukur sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, utamanya di luar sektor Pajak dan Retribusi Daerah. 

"Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 193,8 miliar Lebih atau meningkat sebesar Rp 50,4 miliar lebih atau 35,18 persen dari tahun anggaran 2024 sebesar Rp 143,4 miliar lebih," kata anggota DPRD Bali I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali dalam Rapat Paripurna, di Denpasar, Senin (21/10/2024).

Memperhatikan kenaikan tersebut kurang signifikan dengan potensi yang ada. Untuk itu, Fraksi Demokrat-NasDem ingin mendapat penjelasan Pj Gubernur Bali, sudah sejauh mana perkembangan hasil negosiasi dengan investor berkenaan dengan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung dan Aset Tanah Provinsi Bali yang di Nusa Dua (ITDC)

"Hal ini mengingat hal ini sudah berlarut-larut dan telah mengakibatkan terganggunya pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sangat membebani APBD Tahun Anggaran 2024," ucap Ghumi.

 

Selanjutnya Fraksi Demokrat-NasDem juga menyarankan agar dilakukan inovasi dan keseriusan dalam pengelolaan  Perusahaan Daerah, sehingga maksud dari pendiriannya dapat mencapai tujuan mendapatkan laba sebagai sumber PAD.

"Fraksi Demokrat-NasDem juga ingin mendapat penjelasan Pj Gubernur Bali terkait dengan penerapan dan pelaksanaan Perda Pungutan terhadap Wisatawan Manca Negara, mengingat potensi ini sangat besar sebagai sumber PAD Provinsi Bali," katanya.

Selain itu, Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta Pj Gubernur Bali berkordinasi dengan instansi horizontal dan vertikal untuk menjaga kodusivitas kantibmas dalam rangka menyambut Pilkada Seretak 2024 di Provinsi Bali, utamanya agar aparat keamanan, penyelenggara ASN, MDA, Bendesa Adat serta semua aparatur desa sampai tingkat paling bawah  bersikap netral dan tidak memihak.   

"Saudara Pj Gubernur agar melakukan stabilisasi harga kebutuhan masyarakat karena harga-harga kebutuhan pokok (sembako) semakin naik yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat," kata Ghumi.[ar/h]

Fraksi Golkar DPRD Bali Usulkan Pembenahan Pencatatan Pendapatan dari Proyek PKB

Renon , Bali Kini - Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali mengusulkan ada koreksi dan pembenahan pencatatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari kerjasama pada proyek Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Kabupaten Klungkung dan perpanjangan kontrak aset Pemprov Bali di Nusa Dua yang nilainya sekitar Rp 1,2 triliun.

"Kami mencermati sejak awal kebijakan pencatatannya sebagai Pendapatan Daerah sudah tidak benar sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, karena sistem pencatatan Pendapatan Daerah menganut  cash basis bukan accrual basis," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali Agung Bagus Tri Candra Arka saat membacakan Pandangan Umum Fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (21/10/2024).

Menurut dia, pendapatan dicatat sebagai Pendapatan Daerah hendaknya dicatat kalau sudah benar-benar dan riil diterima di kas daerah (cash basis). Di sisi lain, kerjasama PKB dan kontrak aset Pemprov Bali yang belum diyakini bisa menjadi pendapatan atau "baru akan", sudah dicatat sebagai Pendapatan.

"Untuk hal tersebut kami Fraksi Partai Golkar mengusulkan koreksi dan pembenahan karena kekeliruan itulah yang mengakibatkan defisit yang harus kita tanggung bebannya saat ini," ujarnya.

Terkait dengan  Rencana Penyertaan Modal sebesar Rp158 miliar lebih, Fraksi Partai GOLKAR mengingatkan  Pemprov Bali agar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah benar-benar dapat  meningkatkan sumber Pendapatan Asli daerah (PAD), meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Penyertaan Modal Pemerintah  hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel. 

Tentang proyeksi RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang direncanakan defisit sebesar Rp 691 miliar lebih atau 14,17 persen dari selisih proyeksi Pendapatan dan Belanja, pada dasarnya dapat dipahami karena ada berbagai sumber yang dapat dipergunakan untuk menutupi defisit. 

"Namun demikian kami Fraksi Partai GOLKAR tetap mengingatkan agar Pj Gubernur Bali beserta jajaran bekerja keras guna untuk merealisasikan rencana Pendapatan yang telah disusun mengingat APBD kita tengah terbebani pembayaran cicilan utang dan situasi dunia yang tidak baik-baik saja," kata Agung Bagus.

Secara khusus, Fraksi Partai GOLKAR mengusulkan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal dan Peraturan Gubernur tentang Pelarangan Wisatawan Mendaki Gunung pada saat berlangsungnya upacara keagamaan di Pura/Kahyangan yang berada di kawasan pegunungan di Bali.

"Selanjutnya mengenai hibah bansos, kami menyarankan agar penyalurannya lebih diarahkan kepada hal-hal produktif, tidak hanya pada pembangunan/proyek fisik atau bangunan semata," ucapnya.[an]

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali minta Pj Gubernur Beri Sanksi Pelanggar Pariwisata Buda

Renon , Bali Kini - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali meminta Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap para pelaku yang melakukan gangguan ketertiban dan keamanan pariwisata budaya dengan memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. 

"Gangguan ketertiban dan keamanan pariwisata budaya yang terjadi pada saat ini telah menyebabkan terjadinya penurunan nilai (degradasi) pada kawasan suci dan tempat suci, serta pemanfaatan ruang publik seperti pantai untuk kegiatan upacara keagamaan dari gangguan kegiatan usaha pariwisata," kata anggota DPRD Bali Ni Made Usmantari saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali di Denpasar, Senin (21/10/2024). 

Pemprov Bali, lanjut dia, juga agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan melibatkan DPRD terhadap pendataan dan pengawasan adanya kampung eksklusif sebagai rumah tinggal  oleh komunitas WNA di Bali, dan  permasalahan nominee dengan menyusun perda

Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pj. Gubernur Bali agar melakukan langkah-langkah operasional supaya inflasi daerah Provinsi Bali menjelang hari raya keagamaan aga tidak melebih inflasi  nasional.

"Mengenai pemanfaatan Aset Tanah milik Pemprov Bali di ITDC Nusa Dua luasnya hampir 40 hektare, mohon Pj Gubernur Bali melakukan evaluasi dengan melibatkan DPRD Bali," ucapnya.

Pj Gubernur Bali pun diminta agar melibatkan DPRD untuk melakukan langkah-langkah penuntasan permasalahan kerjasama sewa menyewa dengan pihak ketiga terhadap aset tanah yang bermasalah, seperti Tanah Sertifikat HPL Nomor 1 Desa Kesiman Kertalangu Denpasar seluas 120.450 m2.      

"Kemudian keberadaan kawasan Lapangan Renon/Civic Center/Pusat Pemerintahan Provinsi Bali di Renon, pada tempat-tempat tertentu yang gelap agar dipasang lampu penerangan," kata Usmantari.

Selanjutnya sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD berhak mengusulkan program dan kegiatan pembangunan yang dianggap penting untuk daerah pemilihannya dengan membuat Pokir. 

"Kami Fraksi PDI Perjuangan mohon kepada Pj Gubernur terhadap Pokir untuk diakomodir dalam proses penyusunan APBD. Oleh karena Pokir bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan bahwa suara konstituen mereka terdengar dalam perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.

Terhadap pencairan dana hibah kepada Desa Adat,Fraksi PDI Perjuangan minta kepada Pj Gubernur Bali agar dicairkan satu kali dalam satu tahun anggaran, agar dalam penggunaannya dapat lebih efektif dan administrasinya bisa lebih efisien.[rl]

DPRD Bali Dengarkan Penjelasan Soal Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara

Denpasar , Bali Kini - DPRD Provinsi Bali mendengarkan penjelasan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengenai Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, dari PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).

 

Mahendra Jaya menyampaikan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dalam hal ini PT Jamkrida Bali Mandara adalah Perusahaan Penjaminan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dengan mendasari antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Berdasarkan Perda pendiriannya tersebut, PT Jamkrida Bali Mandara bertujuan untuk menunjang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disamping itu juga menunjang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada khususnya di Provinsi Bali, serta meningkatkan kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Ia menambahkan, berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. 

"Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara agar sesuai peraturan perundangundangan," ujar Sang Made dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar,  Senin (21/10/2024).

Hal ini, lanjut dia,  berdasarkan pula amanat Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2023, untuk melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang, yang baru dapat dilakukan apabila sudah berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga perubahan bentuk badan hukum ini harus dilakukan terlebih dahulu.

Berdasarkan kondisi inilah, kata Mahendra Jaya, dilaksanakan penyesuaian bentuk hukum PT Jamkrida Bali Mandara agar sesuai dengan peraturan perundangundangan, sebelumnya dalam bentuk PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara 

(Perseroda). 

"Diharapkan dengan adanya Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda akan dapat meningkatkan kinerja PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), serta lebih banyak merangkul pelaku usaha Koperasi, UMKM, BPR, dan LPD yang ada, agar menjadi lebih berkembang dan mandiri," katanya.

  

Dengan banyaknya pelaku usaha yang dirangkul, sudah pasti dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap semakin bertambah. Dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha dan  tenaga kerja, diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan penghasilan bagi masyarakat Bali serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

 

Selain itu, melalui PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), anak perusahaan, dan cucu perusahaannya telah ditugaskan membantu Pemerintah Daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya dari non-APBN dan non-APBD melalui kerja sama/kemitraan dengan investor dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. 

"Maka dengan ini, kami dari Pemerintah Provinsi Bali selaku pemegang saham pengendali dari PT Jamkrida Bali Mandara, dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan peraturan perundang-undangan untuk segera dapat dilakukan Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)," ujar Mahendra Jaya mengakhiri sambutan.

Pihaknya berharap DPRD Bali dapat memberikan sumbang saran dan masukan penyempurnaan terkait Raperda ini, untuk selanjutnya dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, dan mendapat persetujuan bersama.[ar/r3]

DPRD Bali Percepat Pembahasan Tata Tertib Dewan

Denpasar , Bali Kini - DPRD Provinsi Bali terus mempercepat pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Bali tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Bali periode lima tahun ke depan.

"Kami kebut pembahasannya dan kami siap bekerja 24 jam untuk menyelesaikan Tatib DPRD Bali yang hampir 50 persen terjadi perubahan," kata Koordinator Pembahasan Made Suparta di Sekretariat DPRD Bali di Denpasar, Renon, pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Pembahasan Tatib  DPRD Bali dipimpin langsung Koordinator Pembahasan Tatib Made Suparta didampingi Ketua Bapemperda DPRD Bali Ketut Tama Tenaya.

Dalam pembahasan Tatib DPRD Bali dari 28 anggota dan pimpinan dihadiri Gede Kesuma Putra, Wayan Gunawan, Dr. Somvir, Grace Anastasia Surya Widjaja, Tjokorda Gede Agung, Anak Agung Istri Paramita Dewi dan Gede Gumi Asvatham.

Menurut rencana, Peraturan Tatib DPRD Bali ini pekan depan sudah dipastikan ada finalisasi terhadap sejumlah pasal yang dilakukan perbaikan ataupun penyempurnaan. Dengan demikian dalam pembahan pekan depan sudah bisa disampaikan hasil perbaikannya pasal demi pasal. 

Suparta menuturkan perubahan terhadap Tata Tertib Dewan Nomor 1 tahun 2019 ini, kedudukannya akan sama dengan Undang-Undang. Selain mengatur di internal  Dewan juga akan mengikat keluar 

Menurut dia, tatib ini mengatur internal dalam konsolidasi Dewan, supaya kedudukannya semakin kuat sebagai penyelenggara pemerintah dalam konteks legislatif.

"Begitu Tatib ini selesai, kami akan sosialisasikan. Tatib ini memiliki landasan hukum, filosofis, sosiologis yang mengacu kepada PP 12 tahun 2018, Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2015," ucap Suparta.

Sementara itu, dalam pembahasan anggota Pansus Wayan Gunawan menyampaikan, selama ini keberadaan anggota Dewan seakan-akan tidak memiliki kekuatan dan kian melemah.

Ia menilai terjadi pelanggaran terstruktur, sistemik dan masif (TSM) terutama menyangkut hal-hal yang sangat mendesak, terutama Pansus di DPRD Bali. "Keanggotaannya 15 orang, dalam praktiknya dibagi dua. Keanggotannya maksimal sejumlah besaran anggota komisi. Kalau evaluasi,  apakah itu dibenarkan nggak oleh Peraturan Pemerintah," ujar Gunawan mempertanyakan.

Gunawan menambahkan, dalam penyelenggaraan reses dilaksanakan tiga kali dalam setahun dan setiap kali reses selama delapan hari.  

Selanjutnya setelah kegiatan reses, rentetannya semestinya ada pelaporan yang disampaikan kepada pimpinan paling lambat 14 hari setelah reses. Namun, selalu lambat dan tidak ada penyampaian laporan.

Selanjutnya, kata Gunawan, setelah hasil reses dilaporkan, pimpinan dewan lanjut melaporkan ke gubernur. Penyampaikan hasil reses kepada gubernur dan meminta kepada gubernur bahwa semua hasil reses dewan wajib ditindaklanjuti. 

"Kalau dalam Tatib diatur, hanya ditindalanjuti, saya khawatir bisa saru gremeng. Usulan saya dalam Tatib yang baru, bahwa semua hasil reses anggota Dewan harus ditambahkan kata wajib, kalau sudah diisi kata wajib ditindaklanjuti, baru keren," katanya menegaskan.

Sementata Kadek Setiawan, SH., MH, Perancang Perundang-Undang Ahli Muda dari Kanwil Hukum dan Ham Bali dalam pembahasan Tatib DPRD Bali yang dibahas memberikan sejumlah masukan dan menginginkan adanya kepastian terkait perubahan pasal demi pasal dari Tatib DPRD Bali Nomor 1 tahun 2019. Sebab, dari pembahasan Tatib DPRD Bali mengalami perubahan hampir 50 persen. Pihaknya ingin mendapat kepastian bahwa perubahan yang terjadi terkait permasalahan hukum yang ada dialami DPRD Bali seperti yang dituangkan dalam rancangan Tatib hingga 50 persen mengalami perubahan. 

Setiawan mengatakan berdasarkan Permendagri 22 tahun 2023,  mau tidak mau harus taat asas dalam pembahasan sesuai UU Nomor 11 tahun 2012. 

Perubahan Peraturan DPRD tentang Tatib  lebih dari 10 pasal, judul harus disempurnakan, konsideran menimbang harus disesuaikan. Hal itu dikarenakan tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini. Dasar hukum mengingat,  tentunya harus ada penjelasan atau keterangan yang dicantumkan dalam mengingat.[ar/rh]

DPRD Bali Bahas Rancangan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Renon , Bali Kini -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melakukan rapat pembahasan terkait Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD Bali dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali.

Anggota DPRD Bali I Nyoman Suyasa usai rapat pembahasan di DPRD Bali di Denpasar, Senin (14/10/2024) mengatakan secara umum Kode Etik DPRD Bali tidak ada perubahan atau tetap seperti sebelumnya.  

"Kode etik mengatur norma-norma terhadap anggota DPRD yang melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD," ujarnya.

Menurut Suyasa, sebaga anggota DPRD tentunya ada norma-norma yang harus dipatuhi. "Sikap atau tindak tanduk kita di masyarakat harus mencerminkan wakil rakyat yang terhormat," ujar Suyasa menegaskan.

Meskipun tidak jauh berbeda dengan  Kode Etik sebelumnya, tetapi ada perubahan pada Konsideran Menimbang dan ada penegasan sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini.

Setelah rapat pembasan kali ini, proses berikutnya berupa penetapan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Bali.

"Selama saya di sini (di DPRD Bali) semua anggota Dewan sudah mengikuti aturan yang ada dan norma-norma yang sudah ditetapkan DPRD. Di DPRD Bali aman-aman saja dan damai," kata Suyasa.[rma/R1]Denpasar < Bali Kini 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Resmikan Pimpinan Baru Masa Jabatan 2024-2029

Denpasar, Bali Kini – DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna untuk meresmikan pengangkatan pimpinan baru masa jabatan 2024-2029 pada Selasa, (8/10/2024). Acara yang berlangsung di gedung DPRD ini dibuka secara resmi oleh Dewa Made Adnyana. Dimana dalam kesempatan tersebut, pihaknya menyampaikan pidato yang menegaskan pentingnya semangat kerjasama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dewa Made Adnyana atau Dewa Jack mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran proses pemilihan dan pelantikan pimpinan DPRD baru. Menurutnya, pelantikan ini merupakan langkah penting dalam melanjutkan agenda pembangunan dan pelayanan publik di Bali. Ia juga menekankan bahwa pengangkatan pimpinan DPRD harus dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan pimpinan DPRD diambil dari partai politik dengan perolehan kursi terbanyak. 

Pimpinan baru yang diresmikan berasal dari empat partai, di mana PDI- Perjuangan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak, diikuti oleh Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrat. Dalam sambutannya, Ketua DPRD yang baru dilantik menyampaikan rasa terima kasih kepada partai politik dan seluruh anggota DPRD yang telah mempercayakan amanah ini kepada mereka. Ia menekankan bahwa tugas ini bukan hanya sebuah kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar yang memerlukan dukungan penuh dari semua pihak.

Selanjutnya, Ketua DPRD mengajak seluruh anggota untuk bekerja sama dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menyoroti pentingnya tiga fungsi utama DPRD: pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Bali. Ia juga mengingatkan bahwa nilai-nilai lokal dan prinsip pembangunan berkelanjutan harus senantiasa diintegrasikan dalam setiap kebijakan yang diambil. "Dengan berbagai catatan dimaksud, maka kami mengajak kepada seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024–2029 untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas, kepekaan diri dan mampu bergerak secara cepat, inovatif sehingga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat Bali yang  kompleks dengan nilai-nilai dimaksud, " Katanya. 

Rapat Paripurna ini ditutup dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya acara, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memandu proses pengucapan sumpah. Ketua DPRD menutup acara dengan harapan agar pimpinan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Bali, serta mendorong sinergi yang lebih baik antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan penuh harapan, ia menyatakan bahwa semoga kolaborasi ini akan membawa Bali menuju kemajuan yang berkelanjutan.[ar]

Pimpinan DPRD Provinsi Bali Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Denpasar, Bali Kini – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali untuk masa jabatan 2024-2029 secara resmi dilantik pada Selasa (8/10/2024). Acara berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Bali dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., yang membacakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4189 tahun 2024. Dalam pelantikan ini, Dewa Made Mahayadnya dari Fraksi PDIP terpilih sebagai Ketua DPRD, sementara I Wayan Disel Astawa dari Fraksi Gerindra, Ida Gede Komang Kresna Budi dari Fraksi Golkar, dan I Komang Nova Sewi Putra dari Fraksi Demokrat masing-masing menjabat sebagai Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3.

Dalam sambutannya, Dewa Mahayadnya menggarisbawahi bahwa jabatan ini tidak hanya sekadar amanah, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Bali. “Kami, segenap anggota DPRD Provinsi Bali, sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari Pemerintah Provinsi Bali dan Forkopimda, agar semua tugas yang diemban dapat berjalan dengan lancar,” ujarnya. Dia menambahkan bahwa DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran, serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah.

Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, yang juga hadir dalam pelantikan, memberikan pesan penting kepada seluruh anggota DPRD. Ia meminta agar mereka memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Bali, seperti kemacetan akibat lonjakan kunjungan wisatawan dan masalah lingkungan, termasuk pengelolaan sampah. “Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat bagi semua warga Bali,” tegasnya. Ia juga menyoroti ketidakmerataan pembangunan pariwisata di Bali dan perlunya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam konteks ini, Mahendra Jaya mengajak DPRD untuk bekerja bersama-sama dalam mencari solusi inovatif dan berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa sinergi dan harmoni antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan prasyarat untuk merealisasikan program-program pembangunan yang akan datang. Acara pelantikan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, anggota Forkopimda, serta kepala perangkat daerah, yang semuanya berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah pembangunan Bali ke depan. Dengan harapan yang tinggi, pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan komitmen semua pihak demi kesejahteraan masyarakat Bali.

Akhir Tugas Dewan Provinsi Bali 2019 - 2024

Denpasar, Bali Kini - Setelah melalui proses pasca pelantikan anggota DPRD Provinsi Bali masa bakti 2024-2029, telah dapat melaksanakan salah satu tugas utama yaitu fasilitasi pembentukan Pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029.

Dalam pengusulan pimpinan DPRD Bali, dapat disampaikan bahwa Pembentukan Pimpinan DPRD sesuai dengan amanat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. 

Urutan perolehan suara terbanyak di DPRD Provinsi Bali adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan 32 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan 10 kursi, Partai Golongan Karya dengan perolehan 7 kursi, dan Partai Demokrat dengan perolehan 3 kursi.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100. 2. 1. 4 – 4189 Tanggal 4 Oktober Tahun 2024, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Bali Masa Jabatan Tahun 20242029. 

"Mengakhiri tugas kami sebagai Pimpinan Sementara DPRD Bali, maka kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Bali, Pj. Gubernur Bali dengan Jajaran, Forkopimda, KPU, Bawaslu, Instansi terkait, sehingga tugas-tugas kami dapat terlaksana dengan baik, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan tugas dimaksud," demikian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, S.H.

Saat ini Bali telah memiliki Perda 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang memiliki spirit menjaga kesucian dan keharmonisan Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali, yang dapat mewujudkan kehidupan karma Bali sejahtera dan bahagia Niskala Sakala secara berkelanjutan 100 tahun.

Dengan berbagai catatan dimaksud, maka pihaknya mengajak kepada seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Bali masa jabatan 2024-2029 untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas, kepekaan diri dan mampu bergerak secara cepat, inovatif (*/JR)

Rapat Paripurna DPRD Bali: Fraksi PDI Perjuangan Sampaikan Pandangan Umum Terkait Raperda Perubahan APBD 2024

DENPASAR,  Bali Kini – Dalam Rapat Paripurna Ke-22 yang berlangsung pada Senin (7/10), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali menyampaikan pandangan umum mengenai Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024. Fraksi ini menekankan pentingnya perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tantangan yang dihadapi provinsi Bali. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Dewa Made Mahayadnya, mengungkapkan bahwa alasan utama perubahan ini adalah adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. "Raperda ini merupakan langkah strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pembiayaan daerah yang berkelanjutan," ujarnya dalam penyampaian pandangannya.

Dalam rincian anggaran, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp6,84 triliun, meningkat 7,75% dari target sebelumnya. Namun, belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp7,77 triliun, yang menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp929,59 miliar. Dewa Made menegaskan bahwa langkah ini perlu diambil untuk mendukung berbagai program pembangunan yang mendesak.

Fraksi ini memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, atas upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami mendorong dan menghargai semua usaha yang dilakukan oleh Pj. Gubernur dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi," kata Dewa Made, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata dan UMKM.

Meskipun ada optimisme mengenai pertumbuhan ekonomi Bali, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan perlunya evaluasi yang cermat terhadap target pendapatan. "Kenaikan target retribusi daerah yang signifikan harus diimbangi dengan pencapaian yang realistis," tuturnya. Mereka juga mencatat penurunan dalam komponen lain-lain PAD yang sah, yang perlu diperhatikan agar tidak berdampak negatif pada keuangan daerah.

Dalam penutup, Dewa Made menyatakan harapan agar APBD 2024 dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali. "Dengan kolaborasi semua pihak, kami yakin target-target yang ditetapkan dapat dicapai, dan Bali akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan," pungkasnya.[ar]