Demonstran Korsel Tuntut Presiden Yoon Mundur Pasca Darurat Militer

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di depan Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. Spanduk bertuliskan "Mari kita makzulkan Yoon Suk Yeol." (Ahn Young-joon/AP)

VOA -Ribuan demonstran berunjuk rasa di kantor Presiden Yoon Suk Yeol di ibu kota Korea Selatan, Rabu malam (4/12). Mereka bergabung dengan gerakan oposisi di negara itu untuk memakzulkan pemimpin tersebut setelah pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat dan mengejutkan.

Ribuan warga Korea Selatan, Rabu malam (4/12) menggelar demonstrasi sambil membawa lilin di Gwanghwamun, Seoul. Mereka menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mundur setelah ia memberlakukan darurat militer yang mengejutkan namun berlangsung singkat.

Sebelumnya, para anggota partai oposisi Korea Selatan menggelar unjuk rasa di tangga Majelis Nasional di Seoul, menuntut agar Presiden Yoon Suk-yeol "dimakzulkan" karena deklarasi darurat militernya. Aksi itu dipimpin oleh ketua Partai Demokrat (DP) Lee Jae-myung .

"Presiden Yoon Suk Yeol tampaknya berada dalam kondisi yang sulit untuk membuat penilaian yang normal dan masuk akal," jelasnya.

Upaya mengejutkan Yoon untuk menangguhkan pemerintahan sipil untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade, sebelum akhirnya dibatalkan oleh parlemen dalam malam yang penuh drama, menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan yang mendalam dan membuat khawatir sekutu-sekutu dekatnya.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada hari Rabu dari Brussels mengatakan Washington menyambut baik keputusan Yoon mencabut dekrit darurat militernya.

"Kami menyambut baik pernyataan Presiden (Korea Selatan) Yoon yang mencabut perintah darurat militer, dan ada suara bulat di Majelis Nasional untuk menolak keputusan tersebut, dan dia menindaklanjutinya. Menurut penilaian kami, setiap perselisihan politik perlu diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," sebutnya.

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Anggota oposisi utama Partai Demokrat menggelar unjuk rasa menentang Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. (Ahn Young-joon/AP)

Masa depan Yoon, seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum yang banyak dikagumi dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2022, sekarang tidak jelas.

Sumin Oh, 32, warga lokal Seoul yang mengikuti unjuk rasa di Lapangan Gwanghwamun mengatakan, "Saya di sini untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang yang mencoba tindakan tidak demokratis ini. Dan warga juga akan turun ke jalan sampai mereka benar-benar mengundurkan diri."

Partai-partai oposisi Korea Selatan, yang anggota parlemennya terlibat dalam demo dan berhadapan dengan pasukan keamanan untuk menolak darurat militer telah mengajukan mosi untuk memakzulkan Yoon.

Mereka belum memutuskan kapan akan melakukan pemungutan suara, namun kemungkinan paling cepat akan dilakukan pada hari Jumat.

Oposisi memegang mayoritas besar di parlemen yang beranggotakan 300 orang dan hanya membutuhkan sedikit pembelotan dari partai presiden untuk mengamankan mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi tersebut.

Partai Demokrat (DP) juga telah mengajukan tuduhan "pemberontakan" terhadap presiden, beberapa menteri serta dan pejabat tinggi militer dan polisinya -- yang bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.

Serikat buruh terbesar di negara itu telah menyerukan "mogok umum tanpa batas waktu" sampai Yoon mengundurkan diri.Bahkan pemimpin partai penguasa Yoon sendiri menggambarkan upaya itu sebagai "tragis" sambil menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Bursa saham Seoul ditutup turun lebih dari satu persen pada hari Rabu karena pasar diguncang oleh kekacauan.

Pembangkangan

Dalam pengumumannya di televisi Selasa larut malam, Yoon mengumumkan darurat militer, dengan alasan ancaman Korea Utara dan "kekuatan yang anti-negara". Lebih dari 280 tentara, sebagian di antaranya diterbangkan dengan helikopter, tiba di parlemen untuk mengunci lokasi tersebut.

Namun, 190 anggota parlemen mengabaikan tentara-tentara yang membawa senapan, memaksa masuk ke parlemen guna memberikan suara menentang langkah tersebut.

Hal ini membuat Yoon tidak punya pilihan selain menarik kembali keputusannya dan menghentikan darurat militer dalam pidato televisi lainnya enam jam kemudian.

Berdasarkan konstitusi, darurat militer harus dicabut jika mayoritas di parlemen menuntutnya.

Para pembantu senior yang bekerja untuk Yoon telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri secara massal pada hari Rabu terkait deklarasi darurat militer tersebut.

Menteri pertahanan Yoon juga menawarkan untuk mengundurkan diri, dengan mengatakan bahwa ia mengambil "tanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran" seputar deklarasi darurat militer tersebut.

Pada Rabu malam, Yoon belum muncul kembali di depan umum.