Paparkan Sabha Wana Kerthi, Bupati Tamba Jadi Pembicara di Festival LIKE II KLHK

Jembrana , Bali Kini - Bupati Jembrana, I Nengah Tamba kembali didapuk menjadi pembicara di tingkat nasional.

Teranyar, Bupati Tamba dipercaya oleh Kementrian Lingkungan Hidup RI menjadi pembicara dalam talkshow lingkungan, iklim, kehutanan, dan energi baru terbarukan yang digelar serngkakan dengan Festival LIKE II yang dilaksanakan di JCC (Jakarta Convention Center), Kamis (8/8).

Membawakan materi, Saba Wana Kerthi sebagai Implementasi Indonesia Hijau di Kabupaten Jembrana, Bupati Tamba menyampaikan bahwa terdapat 4 misi kabupaten Jembrana berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (wana kerthi, danu kerthi, segara kerthi, dan jagat kerthi).

Dijelaskan Bupati, yang melatarbelakangi terbentuknya Saba Wana Kerhi yakni adanya kesenjangan sosial antara masyarakat dipesisir laut dengan masyarakat pendamping hutan, selain itu adanya bencana alam banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jembrana, serta upaya Pemkab Jembrana dalam memperbaiki/meningkatkan nilai indeks kualitas lahan.

Melatarbelakangi hal tersebut, maka dari itu diperlukan kolaborasi dan sinergitas multipihak dalam pengelolaan dan pelestarian hutan.

"Adapun konsep Saba Wana Kerthi yakni, pengelolaan kawasan hutan dan perhutan sosial, pelestarian lingkungan, pemanfaatan hutan secara profesional dan berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat penyanding hutan. Selain itu, terdapat budaya luhur Bali, yakni tri hita karana, tumpek uduh dan tanam tuwuh," ucapnya.

Bupati Tamba mengatakan hingga tahun 2023 terdapat 32 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 5.823 KK. Adapun luas pemanfaatan seluas 5.313,35 Ha.

Untuk tahun 2024, ada 3 KTH baru yang akan mendapatkan izin pemanfaatan.

"Setiap KTH menandatangi Pakta Integritas, yang dimana apabila terjadi pelanggaran dan atau tindak pidana kehutanan siap dikenakan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku. Disamping itu, yang menarik dan bahkan satu-satunya hanya ada di Jembrana, yakni pada sektor tersebut sudah mampu menyetorkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada tahun 2023 sebesar Rp. 34.622.000," ujarnya.

Keberadaan hutan mangrove di Jembrana juga menjadi konsen Saba Wana Kerhi, luas hutan mangrove di Jembrana sendiri sekitar 968, Ha dan terdapat 2 KTH yang diberikan hak pengelolaan dan pemanfaatan.

Adapun rencana selanjutnya dari saba wana kerthi, kata Tamba, sebagai bentuk komitmen Pemkab Jembrana terhadap peningkatan IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan), memberikan kepastian hukum, dan perlindungan terhadap satwa dilindungi (penyu), maka Pemkab Jembrana berupaya meningkatkan status kawasan mangrove KTH Lindu Segara Tanjung Pasir, Desa Tuwed seluas kurang lebih 44 Ha menjadi Tahura (Taman Hutan Raya).

Lebih lanjut, dihadapan ratusan pegiat lingkungan, Bupati asal Desa Kaliakah itu juga mengenalkan dan mempromosikan keberadaan Kebun Raya Jagatnatha, yang merupakan icon Kabupaten Jembrana.

Selain berfungsi sebagai tempat wisata, Kebun Raya Jagatnatha juga sebagai tempat konservasi, penelitian, pendidikan dan jasa lingkungan. Didalamnya terdapat kurang lebih 396 spesimen dan 135 jenis tanaman.

"Bagi bapak/ibu yang belum pernah ke Jembrana, ayo berwisata di Jembrana, banyak hal ada di Jembrana. Bapak/ibu akan disuguhkan panorama yang luar biasa, dibeberapa tempat bisa melihat 2 view sekaligus, yakni view hutan yang masih sangat alami dan landscape pantai yang tidak kalah luar biasanya. Selain itu, ada budaya Jembrana yang sudah mendunia seperti jegog dan makepung. Kulinernya juga beragam banyaknya," ungkap Tamba.

Disisi lain, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro menyampaikan, Festival LIKE bertujuan sebagai media promosi atas hasil kerja pemerintah bersama para pihak, sekaligus wujud apresiasi pemerintah atas kerja-kerja masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin baik, aksi mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Festival ini diharapkan menjadi momentum kolaboratif dan partisipatif pemerintah, bersama dengan masyarakat, akademisi, grass root, kelompok, aktivis pendamping, akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga dunia usaha.

"Untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah terlihat hasilnya, sekaligus meningkatkan kerja untuk kemajuan ekonomi Indonesia dan menunjukan posisi unggul Indonesia dalam agenda mitigasi perubahan iklim secara global," pungkasnya. (Ari)