Aktivis Protes Industri Bahan Bakar Fosil di KTT Iklim COP28

Para aktivis, Selasa (5/12), memprotes kehadiran industri minyak, gas, dan batu bara pada KTT PBB COP28 di Dubai. Mereka menuntut diakhirinya penggunaan bahan bakar fosil, yang merupakan sumber utama penyebab perubahan iklim.

BALI KINI , DUBAI, UEA (REUTERS) —

Dalam aksinya, puluhan aktivis menyerukan "keadilan iklim." Mereka membawa spanduk bertuliskan "Just + Equitable, Fossil Fuel Phase Out, Stop Fueling the Fire," intinya menuntut dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil.

Meskipun perundingan iklim PBB pada masa lalu telah memicu demonstrasi besar-besaran, termasuk COP26 di Glasgow pada 2021 dan COP21 di Paris pada 2015, demonstrasi tahun ini tidak banyak terdengar. Pasalnya, di negara tuan rumah acara tersebut, Uni Emirat Arab (UEA), kebebasan berpendapat dibatasi.

PBB dan UEA mengizinkan aksi-aksi protes yang telah disetujui sebelumnya dilakukan di lokasi COP28 dan sejauh ini belum ada aksi protes di luar lokasi itu. Aktivis yang ikut dalam demonstrasi COP28 mengatakan mereka merasa terkekang dan mengomentari kurangnya kehadiran masyarakat sipil akar rumput setempat.

“Kami ingin menuntut diakhirinya semua penggunaan bahan bakar fosil, baik yang emisinya sudah dikurangi maupun yang tidak dikurangi,” cetus aktivis Zimbabwe, Lorraine Chiponda, 37, kepada kantor berita Reuters setelah berbicara dalam salah satu demonstrasi.

Unjuk rasa pasa aktivis menentang bahan bakar fosil, saat berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Negara-negara yang memproduksi atau bergantung pada bahan bakar fosil menekankan potensi penggunaan teknologi untuk “mengurangi” atau menangkap emisi dibandingkan mengakhiri penggunaan bahan bakar tersebut.

“Sangat mengecewakan bahwa COP28 diadakan di UEA mengingat ketergantungan mereka yang besar terhadap bahan bakar fosil dan dorongan mereka terhadap bahan bakar fosil,” imbuhnya.

Ia menambahkan, seruan dihentikannya penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap hanyalah pengalih perhatian yang memungkinkan terus digunakannya bahan bakar itu. Ia ragu bahwa para delegasi akan mencapai kesepakatan yang akan bermanfaat bagi lingkungan pada pertemuan puncak tersebut.

Aktivis Kolombia, Andres Gomez, 47, melakukan perjalanan dari Amerika Selatan untuk ikut dalam COP28. Dia mengatakan transisi ini harus “adil” yang berarti para pencemar besar harus mengambil tindakan terlebih dahulu.

“Kalau kita berpikir dan berbicara tentang transformasi, ini harus dilakukan secara adil. Artinya, ada banyak negara yang menjadi bagian dari masalah ini dan mereka mendapat manfaat lebih besar dari industri bahan bakar fosil dibandingkan negara lain seperti Kolombia. Kami benar-benar membutuhkan uang itu tetapi kami tidak sebesar pihak-pihak lain yang secara historis berkecimpung dalam bisnis ini," sebutnya.

Pemerintah-pemerintah di COP26 sepakat akan mengurangi penggunaan batu bara, yang merupakan bahan bakar fosil yang paling menimbulkan polusi. Tahun ini, banyak negara yang masih terpecah mengenai peran bahan bakar fosil pada masa depan.

Aksi demo menentang bahan bakar fosil, selama Konferensi Perubahan Iklim PBB COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, 5 Desember 2023. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Dilangsungkannya COP28 di UEA, negara penghasil minyak, telah menuai kritik. Begitu pula keputusan negara itu menunjuk Sultan Al Jaber, CEO perusahaan minyak negara ADNOC, sebagai presiden COP28.

Jaber menegaskan bahwa industri bahan bakar fosil harus diikutsertakan dalam KTT. Ia menegaskan bahwa perusahaan minyak dan gas harus menjadi bagian dari diskusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Aktivis masyarakat adat Thomas Joseph dari California mengatakan ia khawatir bahwa industri bahan bakar fosil “memimpin negosiasi” menuju hasil “bisnis seperti biasa”.

Sementara itu, aktivis Filipina, Jainno Congon, 24, mengatakan teknologi penangkap karbon yang dianjurkan beberapa orang adalah “gangguan berbahaya” dan “solusi palsu” untuk mengatasi perubahan iklim.*

Sementara itu, sebuah kelompok lingkungan mengajukan gugatan ke organisasi internasional, menuduh lembaga kredit ekspor Amerika masih menginvestasikan dana pembayar pajak ke dalam proyek bahan bakar fosil di luar negeri meskipun pemerintah berjanji akan mengakhiri investasi tersebut.

Kelompok Lingkungan Gugat EXIM Terkait Pinjaman Bahan Bakar Fosil

Gugatan yang diajukan Friends of the Earth ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu menuduh pembiayaan proyek besar minyak dan gas di luar negeri oleh Bank Ekspor-Impor (EXIM) melanggar janji pemerintahan Biden untuk menghentikan pendanaan publik internasional untuk bahan bakar fosil.

Dikatakan bahwa EXIM belum mengambil tindakan substantif untuk mengurangi portofolio proyek dan transaksi emisi gas rumah kaca, dan tidak mengungkap seluruh cakupan emisi yang akan timbul sebagai dampaknya.

EXIM dalam pernyataan kepada Reuters mengatakan pihaknya berupaya menyelaraskan dengan agenda iklim pemerintah sambil mematuhi aturan yang melarang diskriminasi hanya berdasarkan industri, sektor, atau bisnis. “Setiap perubahan terhadap Piagam EXIM harus disahkan melalui tindakan Kongres,” kata pernyataan itu.

Presiden EXIM Reta Jo Lewis mengunjungi Dubai minggu ini sebagai bagian dari delegasi Amerika ke KTT iklim COP28, di mana Amerika mendukung pengurangan bahan bakar fosil secara bertahap.

Friends of the Earth mengatakan bahwa dari 2017 hingga 2021, EXIM mendanai proyek bahan bakar fosil $5,78 miliar sementara hanya $120 juta untuk energi bersih. Kelompok lingkungan itu mengatakan bahwa EXIM juga sedang mempertimbangkan proyek-proyek bahan bakar fosil baru, termasuk kilang besar minyak di Indonesia, kilang minyak di Bahama, turbin gas di Irak, dan pembelian gas alam cair oleh raksasa perdagangan komoditas Trafigura.

“Bank itu berulang kali tidak memikul tanggung jawabnya atas dampak dukungannya terhadap bahan bakar fosil terhadap masyarakat dan memperburuk perubahan iklim,” kata Kate DeAngelis, manajer program keuangan internasional senior Friends of the Earth. Kelompok tersebut mengatakan OECD memiliki kekuatan untuk memaksakan proses mediasi jika gugatan itu didukung.

OECD tidak segera membalas permintaan komentar dari Reuters. [ka/jm]