Fraksi Golkar Bali Siap Jadi Oposisi

BaliKini.Net
DPRD Prov Bali - Rabu, Juli 31, 2019

DENPASAR,BaliKini.Net - Kebersamaan yang selama ini dikumandangakan oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dianggap tak terjadi di Dewan Bali. Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali sekaligus Plt. DPD II Partai Golkar Buleleng IGK Kresna Budi, Selasa (30/07).

Dengan demikian, walaupun PDIP memiliki kursi terbanyak yakni 34 Kursi di DPRD Bali, bukan berarti bisa menjadi penguasa yang mudah mengambil kebijakan. Bahkan, Golkar bisa menjadi ganjalan selama periode 2019-2024 mendatang. Menurutnya, PDIP memang berpeluang untuk menguasai dan menaypu bersih seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meski demikian, masih ada partai-partai lain yang sama-sama meraih kursi di DPRD Bali. Misalnya saja, Gerindra dan Partai Demokrat.

Kresna Budi menganggap, Partai Golkar selama ini tak pernah dihiraukan oleh PDIP. Kendati sama-sama tergabung dalam Koalisi yang mengusung dan memenangkan Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) pada Pilpres 2019 yang lalu. Menurutnya, pembicaraan soal AKD kurang tepat, pasalnya belum ada pelantikan. Apalagi masih ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang berdampak pada molornya penetapan caleg terpilih.

"Seharusnya jangan ujug-ujug bicara sapu bersih alat kelengkapan di dewan Bali, percuma Ketua DPRD Bali dari PDIP sendiri yang selalu mendengungkan kebersamaan," ujar dia.

Dirinya mencontohkan dalam pembahasan anggaran. Jika hanya PDIP yang mengambil kebijakan tanpa ada persetujuan dari fraksi-fraksi lain, maka bisa dipastikan jalannya pemerintahan tidakakan berjalan mulus. Termasuk juga dengan kebijakan Gubernur Bali yang tertuang dalam “Nangun Sad Kerthi Loka Bali”. Bisa disimpulkan, statmen PDIP yang akan menyapu bersih AKD justru terkesan haus kekuasaan.

"Kalau seperti ini caranya PDIP dalam membangun kebersamaan diyakini Golkar tetap berjalan sebagai oposisi dan tidak perlu bicara koalisi seperti yang berjalan saat Pilpres," tandas dia.

Pihaknya juga tak akan meminta toleransi ataupun belas kasihan dari PDIP terutama dalam hal AKD. Bahkan, jika memang memungkinkan, Partai Golkar bisa menjadi oposisi di Pemerintahan Provinsi Bali. "Golkar masih tetap bertahan dan masih menjadi nomor dua dalam perolehan kursi di DPR RI, di DPRD Bali kita mengalami penurunan jumlah kursi tetapi kita solid dan kita siap menjadi oposisi," tutup dia. Dp/r2