Lepas Kajari Klungkung I Wayan Suardi, Bupati I Made Satria Apresiasi Sinergi dan Pendampingan Tata Kelola Pemerintahan

Laporan Reporter : Tim lpt

Klungkung ,Bali Kini - Bupati Satria Hadiri Acara Pengantar Tugas Kajari Klungkung (I Wayan Suardi, S.H., M.H) yang kini mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Maluku, bertempat di Balai Budaya Ida I Dewa Istri Kanya, Kamis (8/1).

Dalam sambutannya, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dedikasi I Wayan Suardi selama menjabat kurang lebih enam bulan di Kabupaten Klungkung. Bupati menekankan bahwa sinergi yang terjalin selama ini telah memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi dan masyarakat.

"Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan atas kerja sama dan sinergi selama ini. Bapak juga telah banyak memberikan saran, masukan, serta pendampingan tidak hanya dalam hal regulasi, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Klungkung demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik," ujar Bupati Satria dalam sambutannya.

Bupati Satria juga menambahkan bahwa mutasi atau pergantian pimpinan merupakan hal lumrah sebagai bentuk konsolidasi internal organisasi serta pengembangan karier SDM. Menyongsong tahun baru 2026 yang dalam shio disebut sebagai tahun "Kuda Api", Bupati berharap semangat kesatria dan energi tinggi dapat terus menyertai I Wayan Suardi di tempat tugas yang baru.

"Meskipun Bapak telah pindah tugas ke Maluku, bukan berarti terputusnya hubungan kebersamaan dan kekeluargaan. Nilai-nilai baik yang telah dibangun akan tetap menjadi bagian dari perjalanan bersama," tambahnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana, para Kepala OPD, serta pimpinan perbankan dan tokoh masyarakat Kabupaten Klungkung.

Dukung Ekonomi Kerakyatan, Melalui CSR BPD Bupati Kembang Berikan Bantuan Booth Kontainer.

Laporan Reporter : Ajb / Tim lpt

Jembrana , Bali Kini - Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro dan warung kecil dengan menyalurkan bantuan booth kontainer kepada para pedagang sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan.

Melalui program Bedah Warung, pedagang yang sebelumnya berjualan di atas trotoar kini memperoleh tempat usaha yang lebih layak tanpa kehilangan sumber penghidupan. Sebanyak 12 booth kontainer diserahkan oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan secara simbolis pada Kamis (8/1).

"Jaga dan rawat dengan baik bantuan yang sudah diberikan semoga daganganya semakin laris," ungkap Bupati Kembang kepada salah satu penerima boot bantuan di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jemrbana.

Lebih lanjut Bupati Kembang menyampaikan bantuan boot kontener ini merupakan CSR dari Bank BPD Bali. Bantuan booth kontainer diberikan kepada pedagang yang sebelumnya berjualan di atas trotoar. 

" Dengan fasilitas baru tersebut, para pedagang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan berusaha sekaligus memperkuat daya saing usaha kecil," harapnya.

Kembang menambahkan, program bedah warung bukan sekadar penataan kawasan, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap ekonomi kerakyatan. Warung kecil dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

“Warung kecil adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Melalui program ini, kami ingin warung-warung warga naik kelas, lebih rapi, lebih layak, dan tetap produktif,” ujarnya.

Selain mendukung keberlangsungan usaha, penataan ini juga berdampak pada ketertiban ruang publik. Dengan berpindah ke booth kontainer, fungsi trotoar dapat kembali digunakan oleh pejalan kaki tanpa mengorbankan mata pencaharian warga.

Salah satu pedagang, Ni Ketut Budiana Reni, mengaku bersyukur warungnya mendapat bantuan booth kontainer dari Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Bank BPD. Sebelumnya, warung tersebut hanya terbuat dari bambu dengan atap seng yang sudah bolong. Kini, warungnya tampil lebih layak, rapi, dan nyaman untuk berjualan.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Dan Bank BPD yang telah memberikan bantuan melalui program Bedah Warung. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pedagang kecil untuk memperbaiki kondisi warung agar menjadi lebih layak, nyaman, dan menarik. Dengan adanya bantuan ini, kami menjadi lebih semangat untuk terus berusaha dan meningkatkan usaha warung kami," tandasnya.

PEMKAB BANGLI JATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERAT KEPADA 2 ASN.

Laporan : Tim Lpt 

Bangli , Bali Kini  - Tim Disiplin Pemkab Bangli yang terdiri dari Asisten III, Kepala BKPSDM, Kepala Inspektorat, Kaban Kesbangpol, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, PPNS dan Sekda Bangli I Dewa Bagus Riana Putra selaku Ketua Tim, telah menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada 2 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bangli kemin 8/1/26. Kedua ASN tersebut terbukti tidak melaksanakan tugas lebih dari 28 hari dalam 1 tahun dan ASN yang sudah 485 hari  tidak melaksanakan tugas  tanpa alasan yang sah.

ASN tersebut sebelumnya terlebih dahulu diberikan sanksi ringan dan sedang oleh masing-masing Pimpinan OPDnya, namun tidak menunjukkan perbaikan. Sehingga Perangkat Daerahnya mengajukan hal tersebut ke Tim Disiplin Pemkab Bangli melalui Sekretaris Tim Disiplin untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen  yang lengkap berupa Surat peringatan  I s/d III dan dokumen lain yang relevan. Oleh karena itu, TIM disiplin Kabupaten Bangli memutuskan merekomendasi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin," kata Sekda Bangli, Bagus Riana Putra.

Ia juga menambahkan bahwa peraturan tersebut akan berlaku juga bagi PPPK maupun tenaga kontrak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Pemkab Bangli. 

Hukuman disiplin ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi ASN maupun Non ASN lainnya untuk selalu menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional dan berintegritas.

Tipu Investor Rusia dan Raub Rp207 M, 'Koko' Medan ini Santai Tidak Ditahan

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Budiman Tiang (47) asal Medan melalui proses persidangan yang panjang, membuat Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan untuk menunda pembacaan putusan hingga 12 hari ke depan, 20 Januari.

Sebelumnya terdakwa yang dituntut 3,5 tahun oleh JPU, dalam menjalani proses sidang mendapat keistimewaan untuk diberikan penangguhan penahanan atas kasus penyalahgunaan perjanjian atau pemalsuan balik nama untuk tindak melakukan penipuan.

Dalam dakwaan yang ditulis Jaksa I Dewa Gede Anom Rai, Sh, M.Hun, menyebutkan bermula di tahun 2016 Terdakwa menyewa tanah hak milik I Nyoman Landra, dkk warga Desa kerobokan yang kemudian oleh terdakwa Budiman Tiang dialihkan menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) seluas 6.420 m2.

SHGB tersebut dibuat dalam 4 sertipikat HGB masing-masing SHGB Nomor. 619/Kel. Kerobokan seluas 1.898 m2, SHGB Nomor 620/Kel. Kerobokan seluas 2.141 m2, SHGB Nomor 621 /Kel. Kerobokan seluas 2.141 m2, dan SHGB Nomor 622/Kel. Kerobokan seluas 240 m2, seluruh Sertfikat Hak Guna Bangunan atas nama terdakwa Budiman Tiang.

Sertifikat tersebut diterbitkan pada tanggal 20 April 2016, terletak di Jalan Bumbak Nomor 156 Kelurahan Kerobokan, Kuta Utara, Badung. Setelah memiliki tanah dengan status SHGB seluas 6.420 m2, kemudian di tahun 2019 Terdakwa Budiman Tiang ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk pengembangan bisnis, dengan mendirikan beberapa perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yaitu : Pada tanggal 24 Mei 2019 mendirikan PT. Berkat Tirta Mandiri (PT.BTM) sesuai Akta Nomor: 11, tanggal 24-05-2019, sebagai pemegang sahamanya adalah:

Budiman Tiyang sebesar 2.499.000.000, kemudian Kris Haryanto sebeasar Rp 1.000.000.

Pada tanggal 27 Mei 2019 PT. Berkat Tirta Mandiri diubah menjadi PT. Bersama Karunia Perkasa (PT. BKP), sesuai Akta Notaris Nomor: 12, tanggal 27-05-2019 dengan nilai saham Rp 2..475.000.000sebagai pemegang sahamnya :

Budiman Tiang pemegang saham 45 %. Caradeas Yulianto pemegang saham 30% . Herman Sugianto pemegang saham 25 %. .Pada tanggal 25 Juni 2019 terdakwa mendirikan PT. Samahita Inti Prasada ( PT.SIP), sesuai Akta notaris Nomor: 13, tanggal 27-05-2019. dengan pemegang saham

PT. Bersama Karunia Perkasa (PT.BKP). sebesar Rp 1.125.000.000.(satu milyar serratus dua puluh lima juta rupiah)- (saham kepemilikan 45%)

Ceradeas Yulianto Rp 625.000.000( enam ratus dua puluh lima juta rupiah) .- ( kepemilikan saham sebesar 25%)

Herman Sugiarto Rp 750.000.000.(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) - (saham kepemilikan sebesar 30%)

Pada tanggal 25 Juni 2019, terdakwa Mendirikan PT Samahita Umalas Prasada (SUP) dengan pemegang saham sesuai Akta Notaris Nomor: 08, tanggal 24 Juni 2019 yaitu PT. Samahita Inti Prasada (PT.SIP) kepemilikan saham sebesar 99% sebesar Rp 2.475.000.000.-

Budiman Tiyang dengan kepemilikan saham sebesar 1 % Rp 

Bahwa dalam memaksimalkan untuk pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan seluas 6.420m2 (enam ribu empat ratus dua puluh meter persegi) di Jalan Bumbak Nomor 156 Kerobokan Kuta Badung, Terdakwa mengadakan Kerjasama dengan PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP), yaitu pihak Budiman Tiang (Terdakwa) menyediakan lahan/tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 6.420 m2 dan pihak PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP) mendirikan usaha membangun modul modul rumah kos dan Vila diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut dan mengurus ijin-ijin yang diperlukan. bahkan pihak PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP) telah mengeluarkan dana untuk membayar sewa tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 6.420 m2 dan berdasarkan Laporan Neraca PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP) telah terjadi pembayaran HGB atas HM senilai Rp 6.825.000.000.- Dalam Laporan Neraca PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP) tahun 2019 tertulis Down Payment HGB Atas HM senilai Rp 6.825.000.000”, sehingga Sertifikat HGB tersebut menjadi Aset Tidak lancar PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP).

Bahwa setelah tanah-tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 6.420 m2 (e) bersama Terdakwa pada tahun 2019, merencanakan untuk membangun modul-modul rumah kos/Vila sebanyak 248 Unit yang diberi nama “The Umalas Signature” dan dipasarkan kepada masyarakat umum dengan hak sewa.

Singkatnya, penyewa bernama Stanislav Sadovnikov dan Igor Masinov (warga negara Rusia/USSR) ingin menyewa 50 unit modul-modul rumah kos/ Vila The Umalas Signature di jalan Bumbak 156 Krobokan.  

Kemudian terdakwa menawarkan untuk bekerjasama dalam rangka mengelola dan memasarkan modul-modul rumah kos The Umalas Signature yang dibangun oleh PT. Samahita Umalas Prasada (PT. SUP).

Selain itu Terdakwa juga menawarkan dan mendesak Stanislav Sadovnikov untuk membeli saham PT. Samahita Inti Prasada (PT. SIP) selaku pemegang saham mayoritas di PT. Samahita Umalas Persada (PT. SUP).

Dengan membeli saham tersebut Stanislav Sadovnikov dan Igor Masimov akan mendapatkan seluruh proyek The Umallas Signature dengan seluruh fasilitasnya, juga disampaikan bahwa semua keuntungan dari hasil pemasaran proyek akan menjadi milik Stanislav Sadovnikov dan Igor Masimov. 

Atas bujuk rayu dari Terdakwa, pihak Stanislav Sadovnikov dan Igor Masimov bersedia bekerjasama, serta membeli saham PT. Samahita Inti Prasada (PT.SIP) seharga Rp 14.000.000l000.

Anehnya, ternyata Terdakwa bersama Apiliasinya tidak mau menyerahkan Sham PT. Samahita Inti Prasada (PT.SIP) dengan cara tidak mau membuat Akta Jual Beli Saham serta tidak mau menngadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hal tersebut, Stanlislav Sadovnikov dan Igor Masimov merasa di bohongi oleh Terdakwa.

Dimana dalam kerjasama tersebut ditegaskan Budiman Tiang (Terdakwa) mengeluarkan tanah dengan SHGB seluas 6.420 m2 sedangkan PT. Samahita Umalas Prasada (PT SUP) mengeluarkan biaya seluruh pembangunan dan ijin, atas kerjasama tersebut terdakwa telah mendapat uang kompensasi sebesasr Rp 475.000.000.

Dalam dakwaan yang ditulis JPU dari Kejati Bali, menyebutkan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Tegaskan Komitmen Penataan ASN, Bupati Tabanan Resmi Lantik 2.923 PPPK Paruh Waktu

Laporan : Tim Lpt

Tabanan , Bali Kini – Pemerintah Kabupaten Tabanan menegaskan komitmennya dalam penataan sumber daya manusia aparatur melalui Pengangkatan dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati Tabanan tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Sebanyak 2.923 PPPK Paruh Waktu dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., bertempat di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/1).

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu. Turut hadir saat itu, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, Sekda dan para Asisten, Inspektur dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, serta seluruh PPPK Paruh Waktu yang dilantik dan undangan terkait lainnya. 

Bupati Sanjaya secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji PPPK Paruh Waktu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja serta penyerahan Surat Keputusan secara simbolis. Ia menyampaikan pengangkatan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar proses administratif, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi nyata para pegawai selama ini sekaligus pemberian kepastian status kerja.

"Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, merupakan bagian dari kebijakan penataan sumber daya manusia aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan secara terencana, bertahap dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya berharap, Saudara-saudara bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, menjunjung tinggi integritas, loyalitas, serta menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama,” tegasnya.

Sanjaya juga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tabanan kedepannya  akan terus melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara objektif dan berkeadilan, demi mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Ditegaskannya, keberadaan PPPK Paruh Waktu harus benar-benar memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat, sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM).

Selain itu, Sanjaya juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, sekaligus mengucapkan selamat kepada seluruh PPPK Paruh Waktu yang dilantik, sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. “Bekerja dengan semangat baru, dedikasi tinggi, tetap menjunjung nilai-nilai pengabdian kepada daerah dan negara, serta bekerja dengan tulus tanpa pamrih,” pintanya. 

Sebelumnya Kepala BKPSDM Tabanan, Sastera Wibawa  melaporkan jumlah formasi yang diusulkan sebanyak 2.924 orang, namun satu orang mengundurkan diri, sehingga total PPPK Paruh Waktu yang ditetapkan dan dilantik berjumlah 2.923 orang. Dengan rincian 2.744 tenaga teknis, 5 tenaga kesehatan, dan 174 tenaga guru. Seluruhnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 800/749/PPPK/BKPSDM/2025.

Dengan adanya kegiatan ini, rasa syukur dan kebanggaan disampaikan oleh para peserta PPPK Paruh Waktu yang dilantik. I Made Agus Ariasa dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Tabanan mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas kesempatan yang diberikan. “Saya sangat bersyukur dilantik sebagai P3K Paruh Waktu. Ke depan, kami akan lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas di kantor,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Andri Purwanto dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tabanan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan atas proses dan perhatian yang diberikan. “Pelantikan ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih maksimal, berintegritas, dan ikut mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” pungkasnya. 

Bupati Sanjaya Resmikan Gedung Pelayanan UPTD Puskesmas Tabanan II

Laporan : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  — Wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus diwujudkan secara berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan diresmikannya Gedung Pelayanan UPTD Puskesmas Tabanan II di Banjar Celagi, Desa Denbantas, Tabanan, oleh Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M., Senin, (5/1). Peresmian turut dihadiri oleh Sekda, Asisten I dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait, serta unsur Forkopimcam Tabanan.

Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti dan Pemotongan pita oleh Bupati Sanjaya, dilanjutkan dengan peninjauan langsung fasilitas gedung pelayanan. UPTD Puskesmas Tabanan II yang berlokasi di Banjar Celagi, Desa Denbantas, merupakan Puskesmas dengan kategori pelayanan non rawat inap. Berdiri sejak tahun 1990, Puskesmas ini memiliki wilayah kerja yang mencakup enam desa, yakni Desa Denbantas, Subamia, Wanasari, Sesandan, Tunjuk, dan Buahan, dengan target pelayanan kepada sekitar 19.800 jiwa penduduk.

Melalui sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan peresmian gedung baru ini bukan sekadar penambahan bangunan fisik, melainkan simbol kesungguhan kepemimpinan Sanjaya–Dirga dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih layak, dan lebih manusiawi bagi masyarakat, meskipun di tengah keterbatasan Anggaran daerah. Ia menekankan, bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti melayani, namun justru menjadi pemicu untuk terus berinovasi, berkreasi, dan bekerja lebih cerdas melalui perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang akuntabel, serta sinergi lintas sektor.

Lebih lanjut, Sanjaya menjelaskan desain bangunan Puskesmas Tabanan II yang menggunakan unsur bata merah serta ornamen piring dan cawan mengandung filosofi kearifan lokal sebagai simbol kemakmuran peradaban masa lalu. “Artinya, bangunan dengan kearifan lokal masa lalu yang hadir di sini membuktikan, bahwa Puskesmas Tabanan II telah mencapai tingkat kemakmuran dalam nilai-nilai kebudayaan. Dari fondasi yang baik inilah, kini kita terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan,” ujar politisi asal Dauh Pala tersebut.

Sanjaya saat itu juga menekankan pentingnya peran strategis Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Kehadiran gedung baru ini diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya dari sisi sarana dan prasarana, tetapi juga dari peningkatan sumber daya manusia, sistem pelayanan, serta pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Saya berharap, dengan fasilitas yang lebih representatif ini, pelayanan kesehatan dapat menjadi lebih cepat dan responsif, lebih ramah dan profesional serta lebih menjangkau seluruh lapisan masyarakat," pintanya.

Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga disampaikannya kepada seluruh tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Tabanan II atas dedikasi dan pengabdian dalam melayani masyarakat. “Pesan saya ke depan, pelayanan harus terus diberikan dengan baik dan sepenuh hati demi terwujudnya Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani,” ujar Sanjaya, sembari mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas kesehatan ini dengan sebaik-baiknya agar benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tabanan secara luas.

Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Tabanan II, dr. I Gusti Agung Gde Bayupasti, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada tahun 1990, gedung pelayanan induk Puskesmas Tabanan II telah melewati berbagai masa kepemimpinan, dan baru pada masa kepemimpinan Bupati Sanjaya, Puskesmas tersebut mendapatkan pembangunan gedung pelayanan baru “Ini Yang kami harapkan selama ini. Saya Mewakili seluruh staf Puskesmas Tabanan II dan masyarakat di wilayah kerja kami, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati membangun di sektor kesehatan, baik Puskesmas pembantu dan juga gedung pelayanan Puskesmas,” pungkasnya. 

Serap Aspirasi dan Cari Solusi Berbagai Permasalahan, Bupati Sanjaya Rembug Bersama Masyarakat Jatiluwih

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini — Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M., turun langsung menemui masyarakat Desa Jatiluwih dalam kegiatan rembug bersama yang digelar untuk menyerap aspirasi serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, Senin, (5/1). Kegiatan yang berlangsung secara terbuka dan penuh kekeluargaan itu menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan warga. Beragam isu disampaikan masyarakat, mulai dari pelestarian kawasan warisan budaya, pengelolaan pariwisata, pertanian, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung desa.

Hal ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti audiensi perwakilan masyarakat Jatiluwih di Kantor Bupati Tabanan beberapa waktu lalu. Dimana dalam kesempatan kunjungannya tersebut, Sanjaya mengajak Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, beberapa anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Sekda, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan Bendesa Adat setempat, menitik beratkan pembahasan terkait polemik penyegelan 13 unit usaha pariwisata oleh Tim Pansus TRAP/Tramtib DPRD Provinsi Bali.

Bupati Sanjaya menegaskan, bahwa kehadirannya di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendengar langsung suara rakyat. Ia menyampaikan setiap masukan akan dikaji secara cermat agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga keberlanjutan Desa Jatiluwih sebagai kawasan strategis budaya dan lingkungan. Sekaligus menyampaikan sikap dan langkah Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menyikapi persoalan yang berdampak pada sektor sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata di kawasan Warisan Budaya Dunia tersebut.

Selain itu, Sanjaya juga menegaskan kehadirannya di Desa Jatiluwih bukan hanya mendengar aspirasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan, tetapi juga melihat langsung kondisi di lapangan pasca penyegelan usaha yang menimbulkan dampak luas. “Saat masyarakat Jatiluwih datang audiensi ke Kantor Bupati, saya sudah berjanji akan datang ke sini. Hari ini saya hadir untuk mendengar langsung, melihat langsung, dan bersama-sama mencari jalan keluar yang baik dan bijaksana,” tegasnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan penyegelan yang dilakukan oleh Pansus TRAP/Tramtib Provinsi Bali terhadap 13 unit usaha pariwisata setempat merupakan bagian dari penegakan aturan tata ruang dan perizinan yang berlaku di seluruh wilayah Bali, bukan hanya di Jatiluwih. Kendati demikian, Sanjaya menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk tetap mengayomi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha lokal yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata dan pertanian, sehingga diperlukan solusi yang adil, bijaksana, dan tidak merugikan masyarakat kecil.

Menurutnya juga, penyelesaian persoalan di Jatiluwih tidak semata-mata dilihat dari aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan sistem subak sebagai warisan leluhur yang telah diakui UNESCO. “Subak Jatiluwih bukan hanya sawah berteras, melainkan sebuah sistem kehidupan yang menyatu antara parahyangan, pawongan, dan palemahan. Ini adalah warisan leluhur sejak berabad-abad lalu dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya,” imbuh Sanjaya 

Ia juga mengungkapkan bahwa pasca penyegelan, kunjungan wisata ke Jatiluwih mengalami penurunan signifikan hingga mencapai sekitar 80 persen, yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat, tenaga kerja, serta ekonomi desa. Sebagai langkah konkret, Sanjaya menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mendorong kebijakan moratorium sebagai ruang solusi sementara, sembari menunggu dialog dan koordinasi lebih lanjut dengan Pansus TRAP dan Pemerintah Provinsi Bali. 

Selaku Kepala Daerah, Sanjaya juga menegaskan agar kedepan tidak boleh lagi ada penambahan bangunan baru di kawasan yang melanggar ketentuan. Selain itu, ruang komunikasi juga akan terus ditingkatkan serta kebijakan strategis daerah berupa penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga Desa Jatiluwih akan diberlakukan sebagai bentuk insentif dan keberpihakan pemerintah kepada petani dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sawah dan subak. “Kami ingin masyarakat Jatiluwih tetap menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Aturan harus ditegakkan, tetapi jangan sampai mematikan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” ujarnya. 

Menutup kegiatan, Sanjaya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif, tidak terprovokasi, serta mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan persoalan. Pemerintah Kabupaten Tabanan akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Bali dan pihak terkait, agar aspirasi masyarakat Jatiluwih dapat ditindaklanjuti secara adil dan berkelanjutan. “Tujuan kita satu, Jatiluwih tetap lestari, pariwisata berjalan, masyarakat sejahtera, dan aturan ditegakkan secara adil,” tegasnya.

Pemkab Tabanan Gelar Puncak Pujawali Jelih Nugtugan Karya Ngenteg Linggih di Kantor Bupati Tabanan

Laporan Reporter : Tim Lpt 

Tabanan , Bali Kini  - Jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan melaksanakan Persembahyangan Bersama Upacara Pujawali Jelih Nugtugan Karya Ngenteg Linggih di Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati Tabanan Tahun 2026. Upacara sakral yang berlangsung di Kantor Bupati Tabanan, Sabtu (3/1), dihadiri langsung Bupati Tabanan Dr. I Komang Sanjaya, SE, MM, beserta Istri, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, didampingi Wakil Bupati I Made Dirga, beserta Istri, Ny. Budiasih Dirga, Sekda dan jajaran. 

Rangkaian persembahyangan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, Kepala Instansi Vertikal dan BUMD di Tabanan dan para Sulinggih, Pemangku (PSN), dan Prawartaka karya, serta seluruh pegawai di Lingkungan Pemkab Tabanan. Sebelum upacara puncak Pujawali, pada Jumat, 2 Januari 2026 dilaksanakan prosesi Ngemijiang Ida Bhatara ring Padmasana Kantor Bupati Tabanan dan Rumah Jabatan Bupati Tabanan, dilanjutkan pada malam hari dilaksanakan kegiatan Pekemitan.

Sebagaimana diketahui bersama, upacara ini juga dimaknai sebagai penyempurnaan yadnya setelah renovasi kantor pada tahun 2023 lalu. Karya ini menjadi tonggak penting untuk menjaga keharmonisan secara sekala dan niskala di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Upacara juga bertepatan dengan Rahina Tumpek Klurut, yang dimaknai sebagai hari kasih sayang dan keharmonisan bagi umat Hindu. Diharapkan Momentum suci ini memperkuat makna persembahyangan sebagai wujud rasa syukur, cinta kasih, dan penghormatan kepada alam semesta beserta seluruh isinya.

Tak hanya sebagai ungkapan terima kasih kepada Ida Bhatara atas limpahan anugerah bagi Kabupaten Tabanan, persembahyangan ini juga dipersembahkan sebagai doa kerahayuan dan ngrestiti jagat. Doa dipanjatkan agar keseimbangan dan keselamatan senantiasa tercurah, termasuk bagi saudara-saudara yang tengah tertimpa bencana di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Aceh.

Dalam pelaksanaannya, tampak ayah-ayahan dari sekaa gong lanang dan istri, tarian rejang dewa, serta persembahan budaya tridatu yang berlangsung dengan penuh khidmat. Secara khusus, Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai bersama Ibu-Ibu istri Kepala Perangkat Daerah dan pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan Ngayah  Nari Rejang sebagai wujud persembahan tulus ikhlas dalam ritual sakral tersebut.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah ngayah. Beliau berharap semangat kebersamaan dan gotong-royong ini dapat terus terjaga demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan. “Saya berterima kasih karena hari ini, kita Pemkab Tabanan telah melakukan kegiatan ritual yadnya dari pagi sampai puncak acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh jajaran, sekaa gong, tari rejang, semuanya yang sudah ngayah, matur suksema setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdiannya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan puncak karya ini merupakan bagian dari rangkaian besar yang telah dimulai sejak dua tahun lalu. Sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga tradisi, adat, dan nilai-nilai spiritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Hari ini sesuai sastra, wajib melaksanakan atau Nugtugan Karrya yang terakhir. Pujawali jelih pas Purnama Kapitu, bertepatan dengan Tumpek Klurut, sebuah perpaduan yang luar biasa dan sangat sakral,” ungkap Sanjaya.

Lebih lanjut, Sanjaya menjelaskan piodalan ini juga merupakan bentuk rasa syukur atas berkah Ida Bhatara, yang diyakini menjadi sumber sinar suci. Diharapkan seluruh jajaran dan pegawai mampu menjadikan momentum ini sebagai landasan untuk meningkatkan sraddha dan bhakti dalam menjalankan tugas dan pengabdian. "Dari sinilah kita mendapatkan berkah, sehingga Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani bisa kita wujudkan berkat restu Beliau dan kerja keras kita bersama,” tegasnya.

Menutup sambutannya, orang nomor satu di Tabanan itu mengingatkan pentingnya kepedulian bersama terhadap lingkungan dan terkait bencana yang tengah melanda. Pun ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan, solidaritas, serta saling membantu dalam menghadapi situasi tersebut. “Kita sedang prihatin terhadap bencana di negeri ini. Mari kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara khususnya diberikan kerahayuan, dan semoga bencana ini hilang dari Indonesia, bahkan dari dunia,” pintanya.

Bukan Sekadar Rekreasi, Pertanian Warmadewa Jadikan Kebersamaan sebagai Energi Akademik

Laporan Reporter : Raditya 

LOVINA, SINGARAJA , Bali Kini  — Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa menggelar kegiatan family gathering di Lovina, Singaraja, Selasa (6/1/2026). Acara yang diikuti dosen, dan tenaga kependidikan,  ini bukan hanya menjadi ajang rekreasi, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas akademik.  

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. Luh Suriati, M.Si, menegaskan bahwa kebersamaan adalah energi penting yang menopang kualitas akademik.  

 “Family gathering ini bukan sekadar berkumpul dan bersenang-senang. Kami ingin meneguhkan semangat kolektif, membangun komunikasi yang sehat, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap fakultas. Kebersamaan adalah fondasi untuk melahirkan inovasi dan karya akademik yang lebih bermakna,” ujar Prof. Luh Suriati.  

Kegiatan yang berlangsung di pesisir Lovina ini diisi dengan berbagai aktivitas interaktif, mulai dari permainan tim, diskusi ringan, hingga refleksi bersama mengenai arah pengembangan fakultas. Nuansa santai di tepi pantai menjadi ruang yang ideal untuk mempererat hubungan personal sekaligus menyegarkan pikiran setelah rutinitas akademik.  

Prof. Luh Suriati menambahkan, kebersamaan yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh sivitas akademika dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan tinggi, khususnya di bidang pertanian dan sains.  

> “Kami ingin seluruh civitas akademika merasakan bahwa fakultas ini bukan hanya tempat belajar dan bekerja, tetapi juga rumah bersama. Dari sinilah energi akademik tumbuh, dan dari sinilah pula lahir gagasan untuk menjawab tantangan pertanian berkelanjutan,” katanya.  

Kegiatan family gathering ini menjadi simbol bahwa Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga menempatkan solidaritas, komunikasi, dan kebersamaan sebagai bagian integral dari perjalanan institusi.

Wali Kota Jaya Negara Dorong Ketepatan Waktu Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM Tahun 2026.

Laporan Reporter: Ayu 

Denpasar, Bali Kini -  Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memimpin Rapat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 di Gedung Sewaka Dharma, Denpasar, Kamis (8/1).

Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara menjelaskan bahwa rapat ini merupakan agenda rutin pemerintah daerah sebagai upaya evaluasi kinerja tahunan, penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan DPRD, serta memastikan terpenuhinya standar pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penyusunan LPPD, LKPJ, dan SPM ini melibatkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dalam pengumpulan data kinerja, capaian program, serta indikator pelayanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa LPPD menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kinerja pemerintah daerah nantinya akan dilaporkan secara terbuka oleh Menteri Dalam Negeri dalam apel otonomi daerah yang dihadiri para kepala daerah se-Indonesia.

“Saya sangat bersyukur, dalam setiap apel otonomi daerah, Kota Denpasar selalu meraih penghargaan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja keras seluruh jajaran, karena telah membawa Pemerintah Kota Denpasar terus hadir dan berprestasi,” ujarnya.

Ia juga menyinggung capaian bergengsi Kota Denpasar yang berhasil menerima Satyalancana Karya Bhakti di Surabaya, yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh OPD. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaporan serta kejujuran dalam penyampaian data kinerja, termasuk apabila terdapat capaian yang mengalami peningkatan maupun penurunan.

"Meski demikian, muara dari setiap program, inovasi serta penghargaan itu adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang optimal, serta bermuara pada kemajuan wilayah," ujar Jaya Negara. 

Sementara itu, Pj. Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menambahkan bahwa LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus menjadi syarat minimal yang wajib dilaksanakan dan dievaluasi, khususnya terkait pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Ia juga menegaskan kepada seluruh perangkat daerah bahwa kehadiran dalam rapat ini merupakan bagian dari kewajiban sesuai kebijakan APBD dan pedoman teknis evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan setiap tahun.