Bendahara Umum PP KMHDI Gde Bayu Pangestu AW Resmi Mencalonkan Diri sebagai Ketua Umum Periode 2026–2028

Laporan Reporter : Adi 

Jakarta , Bali Kini - Pencalonan bukan sekadar kontestasi, melainkan panggilan dharma. Dengan keyakinan itu, Gde Bayu Pangestu AW, S.E. secara resmi menyatakan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Periode 2026–2028. Langkah ini diambil bukan dalam ruang hampa, melainkan lahir dari proses panjang pengabdian, refleksi, dan kesadaran akan tanggung jawab kader terhadap masa depan organisasi.

Sebagai kader yang tumbuh dan ditempa di rahim KMHDI, Bayu sapaan akrabnya telah melewati berbagai fase pengabdian. Saat ini ia aktif sebagai Bendahara Umum Pimpinan Pusat KMHDI, sebuah posisi strategis yang menuntut ketelitian, integritas, serta keberanian dalam menjaga tata kelola organisasi. Di saat yang sama, ia tengah menempuh pendidikan Magister of Business Administration (MBA) di Universitas Gadjah Mada, sembari menjalani peran profesional sebagai konsultan bisnis dan pelaku usaha di Jakarta. Kombinasi pengalaman organisasi, akademik, dan profesional inilah yang membentuk cara pandangnya tentang kepemimpinan: kokoh secara nilai, adaptif secara strategi.

Dalam pernyataannya, Bayu menegaskan bahwa pencalonannya bukan didorong oleh ambisi personal, melainkan oleh kegelisahan dan harapan yang sama-sama dirasakan banyak kader. 

“KMHDI memiliki potensi besar sebagai kekuatan intelektual dan moral umat Hindu muda. Namun potensi itu harus dikelola dengan sistem yang kuat, kepemimpinan yang inklusif, dan arah gerak yang jelas,” ujarnya.

Berangkat dari refleksi tersebut, Bayu menawarkan ASTA ABYAKTA, delapan program strategis nasional yang dirancang sebagai fondasi kepemimpinan PP KMHDI 2026–2028. ASTA ABYAKTA tidak hanya dimaknai sebagai program kerja, tetapi sebagai kerangka nilai dan arah perubahan mulai dari pembenahan internal organisasi, penguatan kapasitas kader, hingga akselerasi peran sosial KMHDI di tengah masyarakat dan negara.

Menurut Bayu, pembenahan internal menjadi langkah awal yang tak bisa ditawar. Organisasi yang besar hanya dapat berdiri tegak jika ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dari sana, KMHDI diharapkan mampu melangkah lebih jauh sebagai mitra strategis pemangku kebijakan serta agen perubahan sosial yang relevan dengan tantangan zaman.

Lebih dari itu, pencalonan ini juga membawa pesan persatuan. Bayu menekankan bahwa kepemimpinan KMHDI ke depan harus menjadi ruang bersama, bukan milik segelintir kelompok. 

“KMHDI harus menjadi rumah besar yang menumbuhkan rasa bangga, percaya diri, dan harga diri kader. Dari sanalah kontribusi nyata untuk umat dan bangsa bisa lahir,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bayu memohon doa restu dan dukungan seluruh kader KMHDI di manapun berada. Ia berkomitmen, jika kelak diberikan amanah, akan mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya sepenuhnya untuk organisasi, bekerja bersama seluruh jajaran kepengurusan dengan semangat kolektif, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.

Pencalonan Gde Bayu Pangestu AW menjadi penanda bahwa estafet kepemimpinan KMHDI terus bergerak. Sebuah ikhtiar untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan akar nilai dharma. Sebab bagi KMHDI, kepemimpinan sejati bukan tentang siapa yang berdiri paling depan, melainkan siapa yang paling tulus berjalan bersama kader dan bangsanya.

Kasus Bunuh Diri di Karangasem Masih Tinggi, Disebut Terbesar di Bali, Kapolres Siapkan Langkah Pencegahan

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini - Polres Karangasem menggelar pers rilis akhir tahun 2025 pada Selasa (31/12/2025). Dalam rilis tersebut, Kapolres Karangasem AKBP Josep Edward Purba menegaskan bahwa kasus bunuh diri di Karangasem masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu kasus paling menonjol di tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, tercatat 25 kasus bunuh diri terjadi di Kabupaten Karangasem. Angka tersebut menjadikan Karangasem sebagai salah satu penyumbang kasus bunuh diri terbesar di Provinsi Bali.

AKBP Josep Edward Purba menyampaikan, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya pencegahan, namun hasilnya belum maksimal. Faktor pemicu kasus bunuh diri masih didominasi oleh masalah ekonomi dan kesehatan, dengan mayoritas korban berusia 40 tahun ke atas hingga lansia, serta banyak di antaranya hidup atau tinggal sendiri.

“Kasus ini masih tinggi dan menjadi perhatian serius kami. Ke depan, Polres Karangasem berencana melakukan langkah pencegahan yang lebih konkret,” ujar AKBP Josep.

Sebagai langkah ke depan, Polres Karangasem akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat. Fokus utama diarahkan pada warga yang mengalami sakit menahun, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang dinilai rawan.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari, sekaligus menekan angka bunuh diri di Kabupaten Karangasem.

Pers rilis akhir tahun ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Polres Karangasem dalam menyusun strategi penanganan dan pencegahan kasus bunuh diri pada tahun 2026. (Ami)

Pemprov Bali Ringankan Beban Anak Yatim yang Diasuh Kakek dan Nenek

BANGLI ,  Bali Kini  — Pemerintah Provinsi Bali melalui program Pemprov Bali Hadir kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu. Kali ini, bantuan pendidikan sebesar Rp10 juta diserahkan kepada I Made Pasek Esa Putra (18), seorang anak yatim asal Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Selasa (30/12) pagi.

Pasek merupakan anak yatim dari dua bersaudara yang saat ini tinggal bersama kakek dan neneknya, Nyoman Gedir dan Ketut Rembyok. Ayah Pasek telah meninggal dunia, sementara ibunya berpisah dengan sang ayah ketika Pasek masih kecil. Kakaknya kini telah berkeluarga, sehingga Pasek sepenuhnya diasuh oleh kakek dan neneknya.

Bantuan pendidikan tersebut diserahkan oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Permukiman dan Sarana Prasarana Wilayah, Tjok Bagus Pemayun, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anggraini.

Dalam kesempatan tersebut, Tjok Bagus Pemayun menyampaikan bahwa bantuan pendidikan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali dalam memastikan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

Ia juga memberikan motivasi kepada Pasek agar tetap semangat menempuh pendidikan. Saat ini, Pasek tercatat sebagai siswa SMA kelas I. Tjok Pemayun berharap Pasek dapat fokus belajar dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik.

“Sekarang fokus belajar agar lulus sekolah. Kalau nanti ingin melanjutkan kuliah, bisa mengikuti program Satu KK Satu Sarjana dari Pemprov Bali. Seluruh biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.

Pada penyerahan bantuan tersebut, Pasek didampingi oleh sang kakek. Sementara itu, nenek Pasek tidak dapat hadir karena sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perbekel Desa Abuan, I Wayan Widnyana, serta Kepala Dusun Sala, I Made Sikin Adnyana. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemprov Bali yang dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga Pasek.

Melalui program Pemprov Bali Hadir, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memastikan tidak ada anak Bali yang terputus pendidikannya karena keterbatasan ekonomi.

Tekad PN Denpasar Membenahi Sidang di Tahun 2026

Laporan Reporter : Jero Ari 

Denpasar , Bali Kini  - Banyaknya keluhan dari terdakwa dan pengunjung akan seringnya jadwal sidang tidak sesuai dengan waktunya. Menjadi fokus bagi Pengadilan untuk membenahi di tahun 2026.

Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H, M.Hum dalam acara hasil rekap PN Denpasar di tahun 2025. Dirinya pun berjanji akan membenahi jadwal sidang nantinya di tahun mendatang.

Ia pun mengaku tengah berkoordinasi dengan Kajari Badung, Kajari Denpasar dan Kalapas Kerobokan agar penertiban jam penjemputan tahanan lebih tepat waktu. Tidak hanya itu dalam proses selanjutnya juga akan bekerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten Bandung dan Kota Denpasar.

“Saya mengajak Kajari dan Kalapas untuk duduk bareng. Agar jam sidang tidak molor. Karena kalau para hakim emang jam 8 pagi itu sudah di kantor. Kita berharap tahun 2026 lebih baik lagi, sehingga kalau bisa jam 10 itu sudah mulai,” kata Iman di Denpasar.

Menurut Iman, jadwal sidang perkara perdata terkadang molor karena harus menyesuaikan kehadiran para pihak yang berperkara. “Kalau terkait sidang perdata, memang sulit dihindari molor itu. Karena harus menunggu para pihak lengkap,” ujar mantan Ketua PN di Depok dan Bogor.

Disampaikannya, total perkara pidana yang diperiksa tahun 2025 sebanyak 1.708 perkara. Dari jumlah ini, yang telah vonnis sebanyak 1.454 parkara. Sementara yang masih berproses dan belum vonis sebanyak 254 parkara.

Lanjutnya, masih banyak perkara yang belum diputus tahun 2025 disebabkan beberapa faktor. “Jumlah perkara pidana lebih banyak di tahun 2025 dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan dilakukan menjelang akhir tahun,. Akhirnya banyak perkara yang belum kita putus," ujarnya. 

Jika dipresentase per tanggal 29 Desember sebesar 85,12 persen. "Ini kurang maksimal, mudah-,udahan tahun 2026 kita bisa tingkatkan setidaknya 90 ersen,” harapnya.

Berdasarkan klasifikasi perkara, narkotika tercatat 644 perkara. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 39 perkara. Selanjutnya, kasus pencurian sebanyak 419 prekära. Jumlahnya naik serratus lebih. Selain itu, diakui Iman, kasus penggelapan mengalmai trend peningkatan.

Sementara kasus tindak pidana ringan, klasifikasi terbesarnya pada pelanggaran ketertiban umum sebanyak 13 perkara dibandingkan tahun 2024 tercatat 41 perkara. Selama tahun 2025, tercatat perkara praperadilan 2025 sebanyak 14 perkara, sementara 2024 ada 25 perkara.

Selain itu, perkara tindak pidana korupsi mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebanyak 36 perkara, dibandingkan tahun 2024 hanya 30 perkara. “Kenaikan 6 perkara ini berarti terjadi peningkatan penyimpangan keuangan negara,” demikian Iman Luqmanul Hakim.

Wawali Arya Wibawa Terima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pajak Daerah 2024–2025

Laporan Reporter : Esa-Wahdodi

Denpasar , Bali Kini  - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, Senin (29/12) siang di Denpasar.

Dalam kegiatan tersebut, Wawali Arya Wibawa didampingi Pj. Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Dr. Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H., M.Kn. Acara penyerahan LHP dipimpin langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, dan turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Bali, unsur DPRD, serta pemangku kepentingan terkait.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira dalam sambutannya mengatakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai Triwulan III Tahun 2025 pada Enam Entitas di Wilayah Provinsi Bali. 

"Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku. Menilai apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta kami mengapresiasi usaha perbaikan oleh kepala daerah masing-masing dan mendorong upaya perbaikan berkelanjutan," ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira berharap masing-masing Kepala Daerah di Bali untuk tidak cepat berpuas diri atas sejumlah prestasi yang telah diraih. 

"Kami mendorong komitmen ini di tahun berikutnya, ini tidak hanya tanggungjawab Pemda tapi juga perlu kolaborasi seluruh pihak, " ujarnya. 

Ditambahkannya , terkait tindak lanjut rata rata indikator nasional yakni 75 persen dengan kolaborasi Pemkot/Pemda dapat dicapai bahkan melebihi. Dan dengan kolaborasi yang baik, capaian tersebut dapat ditingkatkan. Perbaikan pendataan, termasuk dengan melibatkan desa adat, juga menjadi perhatian.

"Secara garis besar berdasarkan pemeriksaan BPK, Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda No 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam semua hal yang material, " jelasnya. 

Sementara Wakil Wali Kota Denpasar,I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan terima kasih  kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali yang telah melaksanakan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. 

Arya Wibawa juga mengatakan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa, kebijakan fiskal daerah telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, transparan, akuntabilitas, serta praktik tata kelola yang baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang strategis bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib administrasi, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditambahkan Arya Wibawa, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya dalam melakukan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, melalui digitalisasi serta inovasi yang adaptif dan transparan. 

Langkah ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan secara signifikan.

“Melalui laporan hasil pemeriksaan ini, kami memperoleh masukan dan rekomendasi yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan maupun sistem kerja ke depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Arya Wibawa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

UMK Denpasar Ditetapkan sebesar Rp 3.499.878,78.

Wawali Arya Wibawa Tekankan Hubungan Insdustrial Harmonis Menuju Denpasar Maju. 

Laporan Reporter : Ayu 

DENPASAR, BALI KINI - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK) Denpasar Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, bertempat di Gedung Taksu Dharma Negara Alaya (DNA) Kota Denpasar, Senin (29/12). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan informasi yang jelas kepada perusahaan maupun pekerja mengenai besaran upah minimum yang wajib diterima oleh pekerja di perusahaan.

Tampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar, Komang Lestari Kusuma Dewi, S.H., M.H., serta jajaran terkait dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak memiliki kesamaan persepsi dalam penerapan UMK di lapangan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menegaskan bahwa penetapan upah minimum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja agar memperoleh pendapatan yang layak. Dengan terpenuhinya upah yang layak, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat meningkat sehingga mampu mendorong peran aktif dalam proses produksi barang dan jasa.

Lebih lanjut disampaikan, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, pengusulan upah minimum dilaksanakan melalui Dewan Pengupahan. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Kota Denpasar, telah diusulkan kepada Wali Kota Denpasar besaran UMK Denpasar Tahun 2026 sebesar Rp 3.499.878,78, atau mengalami kenaikan 6,12 persen dibandingkan UMK tahun 2025. 

“Dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026, maka sosialisasi ini menjadi tahapan yang sangat penting untuk diikuti bersama. Seluruh materi yang disampaikan oleh narasumber agar dicermati dengan sungguh-sungguh sehingga dapat dijadikan acuan dalam pemberian upah kepada pekerja,” ujarnya.

Arya Wibawa juga berharap dunia usaha di Kota Denpasar dapat terus berkembang dan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, guna terciptanya situasi kerja yang harmonis. Sehingga, kesamaan persepsi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi kunci dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan kondusif di wilayah Kota Denpasar.

"Dengan ditetapkannya UMK ini dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Sehingga dapat membangun sinergi menuju Denpasar Maju," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 400 peserta yang terdiri dari perwakilan manajemen dan pekerja dari 100 perusahaan, 100 orang unsur APINDO, serta 100 orang dari unsur serikat pekerja yang ada di Kota Denpasar.

Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan kepada seluruh perusahaan dan pekerja bahwa UMK Kota Denpasar Tahun 2026 telah resmi ditetapkan oleh Gubernur Bali sebesar Rp 3.499.878,78, atau naik 6,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh perusahaan.

“Apabila terdapat perusahaan yang tidak menerapkan UMK, mekanisme penanganannya berada di tingkat provinsi. Namun demikian, pembinaan dan monitoring tetap dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Denpasar dan LKS Tripartit Kota Denpasar. Apabila terjadi pelanggaran, akan dilaporkan ke provinsi untuk dilakukan pengawasan,” jelasnya.

Ia menambahkan sosialisasi ini penting maka pihaknya dihadirkan narasumber Dr. Putu Yudi Wijaya, SE, MSI dari Dewan Pengupahan Kota Denpasar yang menyampaikan materi kebijakan pengupahan, serta materi Hubungan Industrial Online yang disampaikan oleh PT. Ganesh Mitra Solusi Digital. 

Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025

Laporan Reporter: Dearna / Tim Lpt 

Klungkung , Bali Kini - Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra mewakili Bupati Klungkung  menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 s.d. Triwulan II Tahun 2025, bertempat di Four Star by Trans Hotel, JI. Raya Puputan Renon, Denpasar, Senin (29/12). Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung turut serta mendampingi Wabup Tjok Surya menerima LHP dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Prawira.

Dalam data yang disampaikan pada pidato Kepala BPK RI Gusti Ngurah Satria Prawira mengatakan Kabupaten Klungkung menjadi Kabupaten dengan jumlah temuan paling sedikit yakni sebanyak 363 temuan dan dengan tindak lanjut penyelesaian sebesar 98,25%.

Pihaknya menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah beserta peraturan turunannya. 

"Para Kepala Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima." Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Prawira.

Turut serta hadir dalam kegiatan ini Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Luh Ketut Ari Citrawati dan Kepala Inspektorat Made Sumiarta.

Bupati Karangasem Serahkan Bonus Atlet Porjar Bali 2025, Total Rp309 Juta

Laporan reporter: Gusti Ayu Purnamiasih

Karangasem, Bali Kini — Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menyerahkan bonus kepada atlet, pelatih, dan official kontingen Kabupaten Karangasem yang berlaga pada Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Provinsi Bali Tahun 2025. Penyerahan bonus berlangsung di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karangasem.

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Disdikpora yang dibacakan Ketua KONI Kabupaten Karangasem, I Gede Suadi, melaporkan bahwa kontingen Karangasem berjumlah 450 orang, terdiri dari 386 atlet dan 64 pelatih/official.

Kontingen Karangasem mengikuti 22 cabang olahraga, yakni Atletik, Pencak Silat, Karate, Bola Basket, Tenis Meja, Bulu Tangkis, Bola Voli, Sepak Takraw, Taekwondo, Panjat Tebing, Renang, Catur, Judo, Panahan, Tinju, Petanque, Woodball, Gateball, Wushu, Tarung Derajat, dan Dancesport.

Dari keikutsertaan tersebut, atlet Karangasem berhasil meraih total 141 medali, dengan rincian 27 medali emas, 29 medali perak, dan 85 medali perunggu.

Untuk apresiasi prestasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem menyiapkan bonus sebesar Rp309.605.000, dengan rincian Rp223.505.000 untuk atlet dan Rp86.100.000 untuk pelatih/official.

Adapun besaran bonus yang diberikan adalah sebagai berikut:

Atlet

Medali Emas (tunggal/ganda): Rp3.000.000

Medali Perak (tunggal/ganda): Rp2.000.000

Medali Perunggu (tunggal/ganda): Rp1.000.000

Pelatih/Official

Emas per keping: Rp400.000

Perak per keping: Rp300.000

Perunggu per keping: Rp100.000

Dalam sambutannya, Bupati I Gusti Putu Parwata menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian para atlet pelajar Karangasem. Ia menegaskan bahwa prestasi yang diraih bukan sekadar angka, skor, atau medali.

“Saya yakin masa depan olahraga Kabupaten Karangasem berada di tangan yang tepat. Prestasi ini adalah simbol disiplin, tetesan keringat, dan mental pantang menyerah yang telah diasah selama berbulan-bulan,” ujar Bupati.

Menurutnya, bonus yang diberikan bukanlah pembayaran atas jasa para atlet, melainkan bentuk dukungan pemerintah agar para atlet dapat memenuhi kebutuhan penunjang latihan, meningkatkan semangat, dan terus haus akan prestasi di jenjang yang lebih tinggi.

Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih dan senior yang telah dengan sabar membimbing para atlet hingga mampu bersaing di tingkat provinsi.

“Anak muda Karangasem terbukti mampu bersaing. Teruslah berlatih dan jaga semangat juang,” tutupnya. (Ami)

Selama 4 Hari Pelaksanaan, Denfest Ke-18 Sukses Catat Transaksi Hingga Rp6,2 Miliar

Denpasar, Bali Kini - Gelaran Denpasar Festival ke-18  Tahun 2025 "Mulat Sarira Hening Jiwa -Eling Rasa telah berakhir. Pemerintah Kota Denpasar mencatat, dari total pelaksanaan selama 4 hari, yakni dari tanggal 20-23 Desember lalu, total transaksi pada festival ikonik tahunan Kota Denpasar tersebut menyentuh angka hingga Rp 6.253.206.377 atau Rp6.2 miliar lebih.

Angka ini sendiri berasal dari 6 kategori tenant yang ada di acara tersebut, antara lain tenant kategori fashion, kriya, dan agro, kemudian tenant kuliner dan kopi, tenant food truck tenant HIPMI Kota Denpasar, tenant WMD, dan juga tenant disability.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat dijumpai di sela kegiatan kemasyarakatan, Minggu (27/12) mengatakan bahwa pelaksanaan Denfest tahun ini telah berjalan lancar. Dimana, kelancaran ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini. 

"Astungkara Denfest tahun ini sudah berjalan dengan lancar, sesuai harapan dan tentunya ramai pengunjung, dengan cuaca yang sangat mendukung, ini luar biasa sekali," ujarnya 

Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Antara lain kepada masyarakat Kota Denpasar, pelaku UMKM, kuliner, musisi dan artis pendukung, petugas kebersihan, unsur TNI/Polri, dan jajaran Pemerintah Kota Denpasar. 

"Ijinkan kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini dengan spirit Vasudhaiva Kutumbhakam. Kami menyadari pelaksanaan Denfest ke-18 tahun ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan, sehingga pelaksanaan tahun depan akan berjalan lebih baik lagi," katanya.

Tak kalah penting, Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih kepada 18 komunitas lingkungan beserta para relawan yang terdiri dari siswa-siswi sekolah hingga mahasiswa Perguruan Tinggi, yang dengan sukarela melibatkan diri untuk mengedukasi dan bergerak langsung dalam proses pengelolaan sampah di area Denfest ke-18.

Seperti diketahui, pada pelaksanaan Denfest ke-18 yang juga mengusung semangat Zero Waste, dihadirkan sebuah inovasi baru bernama Waste Department, yaitu unit pengelolaan sampah terpadu. Selama pelaksanaan Denfest ke-18 sendiri, lanjut Jaya Negara, pihak Waste Management menyediakan 12 waste station yang telah berhasil memilah sampah menjadi sampah organik, sampah saur ulang dan sampah residu. Total keseluruhan sampah yang berhasil diolah di area Denfest sebanyak 10.694 ton. 

"Ini menjadi titik awal perubahan dalam mengawal produksi sampah selama gelaran Denfest agar pengelolaannya terstruktur dan selesai di hulu," ujar Jaya Negara. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ni Luh Putu Riyastiti 

mengungkapkan, selain mencatat angka transaksi, pihaknya juga mencatat angka pengunjung yang datang selama pelaksanaan kegiatan itu, mencapai lebih dari 75 ribu orang. Jumlah ini juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 yang mencapai angka 62 ribu orang.

"Tentu kita bersyukur sekali cuaca juga mendukung, selama empat hari Denfest sangat ramai dengan antusiasme masyarakat, tercatat total pengunjung mencapai lebih dari 75 ribu lebih selama empat hari," ujarnya. 

Lebih jauh, Riyastiti juga mengharapkan, melalui pelaksanaan Denfest tahun ini seluruh pelaku UMKM, pelaku Seni, perajin dan lain sebagainya memiliki peluang promosi sehingga dapat bergerak secara mandiri dan dikenal oleh masyarakat.

"Semoga Denfest terus menjadi wahana promosi serta memperkenalkan UMKM dan Perajin Kota Denpasar untuk terus bertumbuh dan berdaya saing," ujarnya. (HumasDps/Win)

Pelabuhan Sanur Membludak, Sehari Capai 5.400 Orang

Laporan Reporter : Jro Ari

Denpasar , Bali Kini - Penyeberangan dari Pelabuhan Sanur ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan dalam libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) alami peningkatan pesat, Minggu (28/12).

Dari Hari Natal terus mengalami lonjakan penumpang, hal itu diungkapkan Warsito selaku Ketua Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa Pelabuhan Sanur.

Dirinya menyebut, jika hari biasa, jumlah penumpang berkisar antara 3.000 hingga 4.000 orang. Sehingga di awal libur Nataru ini terjadi peningkatan 1.000 hingga 2.000 orang.

"Peningkatan ini kami prediksi sampai seminggu setelah tahun baru, karena kan ada liburan nasional, anak sekolah juga," papar Warsito.

Wisatawan yang menggunakan jasa penyebrangan Sanur antara domestik dengan mancanegara menurutnya jumlahnya hampir sama. 

"Hanya untuk mancanegara baru mulai meningkat kemarin. Kalau kita lihat antara domestik dan mancanegara 50 50," paparnya.

Sementara itu, sejak dimulainya Posko Nataru pada 18 Desember hingga 25 Desember, jumlah penumpang yang menyeberang di Pelabuhan Sanur sebanyak 36.118 orang. Sementara jumlah pergerakan kapal sebanyak 658 kali dengan tujuan Nusa Penida dan Nusa Lembongan.

Terkait persiapan, pihaknya mengaku melakukan antisipasi cuaca buruk dengan berpedoman pada prakiraan cuaca BMKG. Bahkan agensi penyeberangan diminta untuk memasukkan data BMKG secara real time di situs mereka. 

"Kalau agensi mau berangkat, update dulu cuaca dari BMKG di online mereka, sehingga cuaca terpantau. Sementara untuk cuaca hari ini, Warsita menyebut normal dan tanpa gelombang," drmikian Warsito.