Walikota Jaya Negara Serahkan Apresiasi Pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan 2024

Denpasar , Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, memberikan apresiasi kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai bagian dari upaya mendukung transportasi umum yang berkualitas di Kota Denpasar, Kamis (12/9) bertempat di Kantor Walikota Denpasar.

Kompetisi ini bertujuan untuk mempromosikan keamanan dan keselamatan lalu lintas, sekaligus mendukung sektor angkutan dan pariwisata. Apresiasi diberikan kepada tiga orang pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 yakni juara pertama atas nama Made Yogi Ananta Wijaya dari Koperasi Jasa Margi Utama, juara kedua atas nama Ketut Ardi Arta dari Trans Metro Dewata dan juara ketiga atas nama Nyoman Setya Adi Pradnyana dari Koperasi Jasa Margi Utama. 

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menekankan bahwa apresiasi kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 mencerminkan komitmen Pemkot dalam meningkatkan kualitas dan keselamatan transportasi umum di kota tersebut.

Dikatakannya, kegiatan ini sebagai upaya untuk mendukung angkutan orang,jasa dan pariwisata di Kota Denpasar, sehingga diharapkan mampu membangun sikap dan perilaku serta mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu-lintas jalan. Di samping itu, Walikota Jaya Negara berharap para pemenang dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan angkutan yang terintegrasi dengan budaya keamanan lalu lintas, mendukung sektor angkutan, jasa, dan pariwisata.

“Selamat kepada para pemenang Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024. Semoga dapat menjadi pelopor dan garda terdepan dalam terlaksananya angkutan orang dan pariwisata yang terintegrasi dengan budaya keamanan berlalu lintas yang baik di Kota Denpasar, " ujar Jaya Negara. 

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan menjelaskan adapun peserta dalam Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 yakni, para pengemudi angkutan penumpang umum dengan jumlah peserta 50 orang dibawah koordinasi Taxi Ngurah Rai Kota Denpasar, Pawiba, PO.Damri, Koperasi Jasa Kertha Margi Utama dan PT.Satria Trans Jaya.

Dijelaskan pula pelaksanaan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar ini melalui ujian tertulis serta diberikan materi oleh beberapa instansi dan organisasi sebagai narasumber seperti Unsur Satlantas Polresta Denpasar, Unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Denpasar,  Unsur PT(persero).AK. Jasa Raharja dan Ketua DPC.Organda Kota Denpasar.

"Diharapkan melalui Lomba Abdi Yasa Teladan Kota Denpasar Tahun 2024 dapat merubah sikap dan perilaku pengemudi menjadi lebih disiplin dan bertanggungjawab sekaligus mempersiapkan Awak Kendaraan Angkutan Umum yang profesional dan berkualitas, sehingga mewujudkan pelayanan jasa angkutan memakai standar pelayanan yang baik di Kota Denpasar ", tegas Sriawan. (esa)

Buang Limbah Sembarangan, Sat Pol PP Denpasar Hentikan Usaha Pemotongan Ayam

 Ket foto : Pemanggilan pemilik usaha Pemotongan Ayam yang kedapatan membuang limbah sembarangan di Kantor Sat Pol PP Kota Denpasar, pada Kamis (12/9). 

Denpasar, Bali Kini - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar melaksanakan penertiban sekaligus menghentikan operasional Usaha Pemotongan Ayam di Jalan Karya Makmur, Gang Mukuh Sari I, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara pada Rabu (11/9). Penghentian tersebut dilaksanakan lantaran usaha tersebut kedapatan mencemari lingkungan lantaran membuang limbah berupa bulu ayam dan botol plastik sembarangan. 

Kasat Pol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra saat dikonfirmasi Kamis (12/9) menjelaskan bahwa dari giat penertiban tersebut sebanyak 14 orang dilakukan pemeriksaan lantaran tercatat sebagai pemilik beberapa usaha pemotongan ayam tersebut. Hingga saat ini Sat Pol PP Kota Denpasar telah menghentikan operasional usaha pemotongan ayam tersebut. 

Lebih lanjut dijelaskan, PPNS Satpol PP Kota Denpasar tidak dapat mengajukan berkas Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipring). Hal ini lantaran perkara limbah tersebut merupakan pelanggaran Pasal 12 ayat (3) Jo 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Dimana, pelanggaran tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan berdasarkan Pasal 205 KUHAP menyebutkan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipring) ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

“Namun demikian, pelanggaran tersebut tetap kami proses, dimana PPNS Satpol PP Kota Denpasar Perkara limbah tersebut akan diajukan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar melalui Korwas PPNS pada Kepolisian Daerah Bali,” ujarnya. 

Bawa Nendra berharap kepada masyarakat dan pengusaha agar senantiasa melengkapi dan membentengi diri dengan aturan serta melengkapi segala jenis administrasi ijin usaha serta identitas diri, serta bagi usaha yang menimbulkan limbah harus dilengkapi dengan pengolahan limbah. Sehingga dalam pelaksanaan usaha dan pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan.

"Kegiatan ini bukan untuk mencari kesalahan masyarakat, melainkan menanamkan pentingnya tertib administrasi bagi masyarakat baik dalam bekerja dan melaksanakan usahanya,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, masih adanya laporan dari masyarakat akan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di bidang lingkungan menjadikan Tim Sat Pol PP KOta Denpasar gencar malaksanakan sidak. Hal ini juga guna memastikan tidak adanya aktivitas yang justru dapat merugikan dan mengganggu orang lain.

“Sidak ini akan terus kami lakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, terutama dalam menjaga lingkungan dan ketertiban umum,” ujarnya. (Ags)

Walikota Jaya Negara Kukuhkan Kembali 6 Pejabat Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama.

 

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melantik dan mengukuhkan kembali 6 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/9).

Denpasar,  Bali Kini - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara melantik dan mengukuhkan kembali 6 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II dan 1 Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/9). Pelantikan dan pengukuhan kembali ini dilaksanakan lantaran pejabat yang bersangkutan telah menjabat selama 5 tahun dan telah dilaksanakan evaluasi. 

Adapun pejabat yang dilantik dalam jabatan yang sama yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, I Wayan Sudiana, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ni Nyoman Sri Utari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, Kepala Dinas Perhubungan, I Ketut Sriawan. 

Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ida Bagus Benny Pidada Rurus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dewa Gde Juli Artabrata. Selain itu, turut dilantik pula dr. I Wayan Sunaka, Sp. PD sebagai Pejabat Fungsional Dokter Ahli Utama.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta undangan lainya. 

Ditemui usai Pelantikan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan kembali Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini menyasar pejabat yang sudah diatas lima tahun memegang jabatan di satu OPD. Tahapan ini tentunya sudah melalui proses evaluasi sehingga dapat dilantik dan dikukuhkan kembali. 

Jaya Negara optimis pejabat yang dilantik kembali ini mampu bertugas dengan baik dan membangun inovasi serta program strategis. Sehingga upaya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dapat terus dioptimalkan.

“Kita pahami saat ini kemajuan jaman membuat kita harus terus berupaya maksimal untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, tentunya kami harapkan pejabat yang baru dilantik agar terus merancang program dan inovasi guna mendukung pelayanan bagi masyarakat,” jelas Jaya Negara.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, I Wayan Sudiana menjelaskan bahwa setiap Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/Eselon II wajib mengikuti evaluasi rutin setiap lima tahun sekali. Dimana, sebelum dikukuhkan kembali, pejabat yang bersangkutan wajib mengikuti evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN serta ijin pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri. 

“Jadi yang dilanrtik adalah JPT yang sudah menjabat lima tahun dan telah mengikuti evaluasi, sehingga diharapkan dapat bertugas dengan baik dalam rangka mewujudkan Denpasar Maju,” ujarnya. (AGs).

Bapenda Kota Denpasar Gelar Karya Ngenteg Linggih,

 

Ket foto : Suasana Upacara Negteg dan Ngingsah Beras serangkaian Karya Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan dan Padudusan Alit di Parahyangan Pura Kantor Bapenda Kota Denpasar pada Kamis, (12/9). 

Denpasar, Bali Kini - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menggelar Karya Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan dan Padudusan Alit di Parahyangan Pura Kantor Bapenda Kota Denpasar. Dimana, Puncak Karya yang juga dirangkaikan dengan Ngelinggihang Ida Bhatara Rambut Sedana ini akan dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Katiga pada 17 September mendatang. 

Kepala Bapenda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya didampingi Sekretaris Bapenda Dewa Gede Rai saat diwawancarai Kamis, (12/9) menjelaskan bahwa rangkaian karya telah dimulai sejak 11 Juni lalu yang diawali dengan Nuntun Ida Bhatara dan pada 6 September dilaksanakan Upacara Mapakeling Karya. Upacara Negteg Beras, Ngingsah Beras dan Naceb Sunari dilaksanakan pada Sukra Pon Wuku Julungwangi pada 12 September. 

Selanjutnya pada Saniscara Wage Julungwangi, 14 September akan dilaksanakan Tawur Rsi Gana, Tawur Panca Kelud dan Pemelaspasan. Sedangkan Puncak Karya akan dilaksanakan bertepatan dengan Purnama Sasih Katiga pada 17 September mendatang. Dimana, nantinya Ida Bhatara nyejer selama tiga hari dan akan dilaksanakan Penyineban pada Buda Pon Sungsang pada 18 September. 

Eddy Mulya mengatakan bahwa Karya Ngenteg Linggih, Mupuk Pedagingan dan Padudusan Alit di Parahyangan Pura Kantor Bapenda Kota Denpasar ini dilaksanakan sebagai wujud sradha dan bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Hal ini utamanya untuk memohon waranugraha dan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 

Dikatakannya, upacara ini juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan palemahan, pawongan dan parahyangan. Terlebih Ngadegang Ida Bhatara Rambut Sedana yang tak lepas kaitanya dengan tugas dan fungsi Bapenda dalam memberikan pelayanan di bidang penerimaan pajak daerah. 

"Semoga rangkaian karya ini berjalan lancar dan dapat memberikan vibrasi, manfaat dalam menjaga keseimbangan palemahan, pawongan dan parahyangan serta dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda sebagai instansi penerimaan pajak daerah,” ujarnya. Upacara Negteg dan Ngingsah Beras dipuput Ida Pedanda Gede Putra Pemaron  Mandhara Griya Kusumayati Yangbatu. (Ags).

Jelang Galungan dan Kuningan, Pemkot Denpasar Gelar HLM Jaga Stabilitas Inflasi.

 

Ket foto : Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin rapat HLM TPID Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar pada Rabu (12/9).  

Denpasar , Bali Kini -Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas inflasi menjelang Hari Suci Galungan dan Kuningan. Hal ini dilaksanakan dengan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara didampingi Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa beserta tim TPID Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar pada Rabu (12/9).  

Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Andy Setyo Biwado, mengungkapkan bahwa inflasi di Kota Denpasar masih terkendali pada angka 2,95 persen (Agustus 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023 atau year on year /yoy). Meskipun demikian, beberapa komoditas seperti beras dan cabai terlihat mengalami kenaikan harga.

“Harga beras masih terpantau naik yang dipicu oleh ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah sangat diperlukan dalam menjaga ketersediaan beras dan mengelola ekspektasi masyarakat,” ujar Andy Setyo. 

Andy Setyo juga menyoroti beberapa komoditas yang diproyeksikan menjadi penyumbang inflasi selama Hari Raya Galungan dan Kuningan, seperti beras, daging babi, minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, dan canang sari.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara menjelaskan langkah-langkah antisipatif yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kota Denpasar. Beberapa strategi yang diterapkan antara lain pelaksanaan pasar murah/bazzar pangan untuk komoditas yang berpotensi naik, pengembangan gerai alternatif milik perusahaan daerah (perumda), peningkatan cadangan pangan melalui kerjasama antardaerah, dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga melalui urban farming.

“Dengan berbagai langkah dan strategi yang sudah dirancang TPID Kota Denpasar ini, diharapkan harga bahan pangan menjelang Galungan dan Kuningan dapat terkendali, sehingga harga dapat stabil di masyarakat,” ujar Jaya Negara. 

Sementara Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa juga menekankan perlunya peningkatan penyaluran beras dari Badan Urusan Logistik ( Bulog) untuk menangani kenaikan harga beras. Kedepannya, akan dilakukan pengecekan ketersediaan stok beras di gudang Bulog serta pemantauan operasi pasar guna memastikan kelancaran distribusi dan ketersediaan stok.

“Kenaikan harga beras sangat dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu kehadiran beras dari Bulog tentu akan meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus berupaya menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat, terutama menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan segera tiba. (Eka)

Kabupaten Tabanan Raih Penghargaan Bergengsi: Apresiasi Daerah Peduli Stunting dan Kesehatan

Tabanan , Bali Kini  – Kabupaten Tabanan kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi dalam kategori daerah peduli stunting dan kesehatan. Penghargaan ini diberikan pada Malam Puncak HUT Ke-13 Kompas TV Indonesia Bersatu yang digelar di Tribata Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, (11/9). Dalam acara tersebut, Tabanan berhasil masuk dalam daftar tujuh daerah terpilih yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penanganan stunting dan kesehatan masyarakat.

Acara yang mengusung tema "Indonesia Bersatu" ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari seluruh penjuru tanah air. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, serta perwakilan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia turut hadir dalam perayaan tersebut. Kabupaten Tabanan diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, I Made Agus Harthawiguna, yang menerima penghargaan secara simbolis dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sampaikan Media Kompas sebagai media yang kredibel dan transparan serta objektif, sehingga mendasari Kemendagri dalam kerjasamanya dengan Kompas melakukan penilaian kepada seluruh daerah di Indonesia. “Saya yakin Kompas sudah membuat riset yang mendalam, dan kami harapkan dengan adanya award penghargaan kali ini, dengan berbagai kategori dapat membangkitkan motivasi dan semangat teman-teman kepala daerah,” sebutnya. 

Pihaknya juga mengucapkan selamat untuk kepala daerah yang mendapat penghargaan dari Kompas. Bagi pemerintah daerah tentu penghargaan ini sangat membantu menjadi salah satu penilaian dan peningkatan elektabilitas dalam memimpin daerahnya masing-masing. Pun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memberikan pujian kepada daerah yang telah menunjukkan dedikasi dalam menangani isu kesehatan, khususnya stunting. 

Pencapaian ini menjadi cerminan dari keberhasilan kebijakan dan program kesehatan yang telah diterapkan di Kabupaten Tabanan dibawah pimpinan Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE, MM, dan Ny. Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan yang turut aktif turun ke masyarakat melalui program aksi sosialnya. Program-program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, hingga masyarakat, dalam upaya bersama untuk menanggulangi masalah kesehatan. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan akan lebih banyak daerah yang terinspirasi untuk meningkatkan upaya mereka dalam bidang kesehatan.

Asisten Setda Kabupaten Tabanan, I Made Agus Harthawiguna, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam acara tersebut, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima. “Sesuai arahan Bapak Bupati, Kami sangat berterima kasih kepada Kompas TV dan seluruh pihak yang terlibat dalam penilaian ini. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Tabanan dalam mengatasi masalah stunting, terutama masyarakat Tabanan yang sangat peduli untuk meningkatkan level kesehatan di masing-masing wilayah,” katanya. [tb]

Bupati Karangasem Serahkan SK Pegawai BLUD RSUD

Karangasem, Bali Kini  - Bupati Karangasem, I Gede Dana, menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada tenaga kesehatan dan profesi lainnya yang lulus seleksi sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Kabupaten Karangasem. Penyerahan ini berlangsung di Aula Yudistira Lantai III RSUD Karangasem, Selasa (10/9), dan dihadiri oleh Direktur RSUD Karangasem dr. I Gede Yuliasena, perwakilan Dinas Kesehatan, Kabag Ekonomi Pembangunan selaku dewan Pengawas serta tenaga kesehatan yang lulus seleksi. 

Peserta yang lulus diantaranya, 1 orang Dokter Spesialis Anestesi, 1 orang Dokter Spesialis Mata, 1 Orang Dokter Spesialis Bedah, 1 orang Dokter Umum, 4 orang Apoteker, 45 orang perawat, Penata Anestesi 4 orang, Penata Layanan Operasional (Teknik Informatika) 4 orang, Radiografer 4 orang, Nutrisionis 13, Asisten Apoteker 1, Pranata Laboratorium Kesehatan 4 orang, Promosi Kesehatan 4, perekam medis 4 orang, fisikawan medis 1.

Dalam sambutannya, Bupati I Gede Dana menyampaikan apresiasi kepada para pegawai yang lulus seleksi. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Saya berharap seluruh pegawai baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, serta selalu menunjukkan keramahan dalam berinteraksi dengan pasien,” ujarnya dan menyampaikan hal ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Karangasem, dengan dukungan tenaga profesional yang baru diangkat.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan memberikan contoh yang baik di lingkungan kerja. Ia menegaskan, setiap pegawai harus memahami prosedur dan mekanisme kerja di bidang masing-masing untuk memaksimalkan pelayanan.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis kepada perwakilan tenaga kesehatan, di antaranya seorang dokter spesialis bedah dan seorang perawat. Dengan pengangkatan ini, diharapkan kinerja RSUD Karangasem semakin optimal dalam melayani masyarakat.[ami]

Begini Pertimbangan Hakim Tangguhkan Tahanan 'Si Landak'

Denpasar , Bali Kini - Nyoman Sukena, karena kecintaannya terhadap hewan landak, membuatnya harus berurusan dengan hukum. Akibat empat ekor landak Jawa tanpa dilengkapi surat izin dari dinas terkait, Hakim pun memberi pertimbangan untuk Pengalihan Penangguhan penahanan.

Dalam sidang lanjutan ini, Majelis Hakim menyatakan putusan Pengalihan Penangguhan dari Tahanan titipan Kejari Badung di Lapas Kerobokan dialihkan ke rumah tempat tinggalnya. "Mengabulkan penahanan terdakwa dari tahanan kota menjadi tahanan rumah dengan berbagai pertimbangan  yang telah diputuskan," putus hakim di ruang sidang PN Denpasar, Selasa (12/09).

Disampaikan Gede Astawa selaku humas PN Denpasar, bahwa dasarnya adalah adanya permohonan dari PH terdakwa dan masyarakat lain (desa adat tempat terdakwa tinggal). Serta  yang menjamin terdakwa tidak akan melarikan diri dan kooperatif.

"Serta pemeriksaan terdakwa yang sudah selesai, maka berdasarkan kewenangan yg ada, majelis hakim kemudian mwngabulkan permohonan pengalihan tahanan," sebutnya yang juga selaku Majelis Hakim dalam perka Landa Jawa.

Lebih lanjut dirinya mengeaskan hal yang utama adalah kebutuhan pemeriksaan sudah dinyataka selesai, dan permohonan yang juga diwakili oleh masyarakat. Permohonan menjamin terdakwa akan tetap berad di rumah juga muncul dari Anggota DPR RI Diah Pitaloka "Oneng".

Untuk diketahui, sebelumnya pria berumur 38 tahun asal Abiansemal, Badung ini didakwa Undang-Undang (UU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 21 ayat (2) huruf A juncto Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5/1990 tentang KSDA-HE. "Hewan peliharaan yang dimiliki terdakwa jenis landak Jawa (Hystrx Javanica) dan itu satwa yang dilindungi serta harus memiliki izin untuk memelihara," terang Jaksa Dewa Ari Gede Kusumajaya, dalam dakwaan selaku penuntut umum.

Merunut dari dakwaan, ancaman hukuman sebagaimana yang tertuang dari Jaksa Penuntut Umum, pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. 

Terdakwa ditangkap petugas Ditreskrimsus Polda Bali yang saat itu telah mendapat informasi dari warga. Dari pemeriksaan dipekarangan rumahnya di Bongkasa Pertiwi pada 4 Maret 2024, benar ditemukan empat ekor landak jawa dalam kondisi hidup. 

"Pengakuan terdakwa memeliharanya hanya karena hobi dan tidak untuk diperjual belikan," tukas JPU Kejari Badung yang memastikan bahwa terdakwa saat membeli tanpa dilengkapi surat izin.

Menanggapi dakwaan JPU, terdakwa yang didampingi pengacara tidak mengajukan eksepsi atau keberatan. Tetapi, pihak Kuasa Hukum (PH) terdakwa lebih pada memohon pengajuan penahanan terhadap terdakwa dengan berbagai pertimbangan.[JR]

Gelar Acara Ngopi Bareng, Sekda Dewa Indra Ajak Media Berkolaborasi Penuhi Hak Publik

DENPASAR, BALI KINI - Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak awak media memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk memenuhi hak publik. Ajakan itu disampaikannya di hadapan para jurnalis yang hadir pada acara ngopi bareng di Halaman Kantor Gubernur Bali, Rabu (11/9/2024). Kegiatan yang melibatkan pimpinan perangkat daerah Pemprov Bali, awak media cetak, elektronik, dan online ini digelar dalam suasana santai di kebun sisi timur Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.

Mengawali paparan singkatnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan Pemprov Bali kepada para pewarta. “Pagi ini kita menyisihkan waktu untuk ngopi bareng. Ini adalah bentuk apresiasi dan penghormatan atas kebersamaan yang telah berhasil kita bangun. Acaranya memang hanya sekadar ngopi bareng, tapi momentumnya mahal karena kita tak sering-sering bisa bertemu secara khusus seperti ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kebersamaan antara jajaran Pemprov Bali dan para pewarta bisa terjalin dengan baik karena adanya kesamaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. “Lembaga pemerintah melaksanakan kewajiban menjalankan berbagai program pembangunan, sementara media melaksanakan tugasnya dalam penyebarluasan informasi. Dengan bantuan awak media, masyarakat memperoleh informasi terkait dengan rencana, kebijakan, dan program pembangunan,” terangnya.

Selanjutnya, birokrat kelahiran Singaraja ini mencontohkan andil media dalam menyukseskan pelaksanaan program Pemprov Bali. “Yang paling aktual adalah relaksasi pajak. Kebijakan ini mendapat respons sangat baik, terbukti dari tingginya antusiasme masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka,” urainya. Menurut dia, program ini berhasil karena informasi tersampaikan hingga ke pelosok. “Informasi ini bisa sampai ke pelosok karena berita yang rekan-rekan rilis dan sebarkan melalui media masing-masing,” imbuhnya sembari menyampaikan terima kasih kepada para awak media. Selain relaksasi pajak, Pemprov Bali juga sangat terbantu dalam penyebarluasan informasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK yang tahun ini berjalan sangat baik. Demikian pula Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang sejauh ini terlaksana cukup baik.

Pada bagian lain, Sekda Dewa Indra juga menyinggung keistimewaan media yang memiliki fungsi two-way traffic. Selain membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, media juga kerap mengangkat isu terkait deviasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan. “Kami banyak mendapat feedback dari pemberitaan di media, saat ada program pembangunan yang pelaksanaannya menyimpang atau mengalami deviasi,” terangnya.

Menutup paparannya, Sekda Dewa Indra meminta awak media tak segan-segan menyampaikan informasi manakala menemukan penyimpangan program pembangunan. “Kita ngopi bareng hari ini, jangan diartikan kalau rekan media tak boleh kritis lagi. Jangan khawatir, kami tidak akan tersinggung atau marah. Kami akan merespons setiap informasi yang disampaikan. Ini adalah bagian dari cara kita dalam memperbaiki kualitas layanan publik,” tandasnya.

Pada sesi wawancara, awak media menanyakan tindak lanjut berbagai isu yang sedang berkembang, mulai dari rencana moratorium pembangunan hotel dan vila di Bali, upaya mengatasi kemacetan, hingga kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait rencana moratorium, Sekda Dewa Indra menerangkan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap keberadaan sawah produktif yang makin terdesak oleh bangunan sarana akomodasi pariwisata seperti hotel dan vila. “Tentu ini membutuhkan upaya bersama untuk melakukan pengendalian. Pariwisata kita jaga pertumbuhannya, namun keberadaan sawah produktif juga harus kita pertahankan agar produksi pangan tidak turun,” jelasnya. Berdasarkan analisis situasi, muncul wacana untuk menata kembali ruang yang ada agar sawah produktif dapat dipertahankan. “Oleh karena itu, kita butuh jeda waktu untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi ulang. Bahasa kerennya moratorium. Sebab kalau terus berjalan tanpa ada jeda, kita tak bisa melakukan penataan ulang,” ungkapnya. Setelah terpetakan dengan baik, pembangunan dapat kembali dilanjutkan. Sekda Dewa Indra berpendapat bahwa pembangunan adalah sebuah keniscayaan yang tak bisa ditolak atau dihentikan karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, mempertahankan ruang yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan juga tak kalah penting. “Rencana ini masih digodok di Kemenkomarves untuk nantinya dituangkan dalam regulasi,” sebutnya.

Terkait isu kemacetan, Pemprov Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota terus berupaya membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Sedangkan menyangkut kasus Landak Jawa yang menyeret seorang Krama Bali, Sekda Dewa Indra tak berkomentar banyak. Ia yakin aspirasi masyarakat yang berkembang di berbagai media akan menjadi pertimbangan bagi penegak hukum dalam memutuskan kasus ini. Guna mencegah terulangnya kasus serupa, ia akan mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) agar ke depannya lebih mengintensifkan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi.

Kegiatan ngopi bareng wartawan yang digagas Sekda Dewa Indra mendapat apresiasi dari Plt. Ketua PWI Bali, I Wayan Dira Arsana. Ia menyebutkan bahwa ini adalah pertemuan yang sangat membahagiakan dan mengobati rasa rindu awak media. “Ini menandakan bahwa Pemprov Bali adalah partner luar biasa yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk masadu ajeng,” ucapnya. Dira Arsana berharap, di tengah keterbatasan anggaran, pemprov tetap bisa menjadi partner yang sehat bagi media yang tumbuh dan berkembang di Bali.[pro]

Jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan Stok Pangan di Bali Dipastikan Aman

Denpasar , Bali Kini– Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali, permintaan bahan pangan diperkirakan akan meningkat. Namun, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan menimbun stok pangan. Menurutnya, stok pangan di Bali hingga saat ini masih aman. "Saya minta seluruh masyarakat Bali tetap tenang dan tertata menyambut Hari Raya Galungan yang akan tiba dua minggu lagi. Stok pangan di Bali aman," kata Dewa Indra.

Sekda Bali juga mengimbau instansi terkait di kabupaten/kota untuk turun langsung ke lapangan, mengecek ketersediaan pangan, dan melakukan evaluasi agar tidak mempengaruhi harga. "Jika ada stok yang kurang, segera lakukan koordinasi dengan wilayah lain untuk menukar stok dan mengatasi kekurangan. Hal ini guna menghindari kenaikan harga akibat permintaan yang tinggi," ujar Dewa Indra pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali di Ruang Rapat Prajasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. Rabu (Buda Umanis Julungwangi), (11/9).

Untuk mencegah inflasi, Dewa Indra meminta diadakannya operasi pasar murah guna menekan belanja yang tidak rasional. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan masyarakat terkait ketersediaan dan keamanan stok pangan.

Inflasi di Bali mencapai 2,32%, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (2,53%). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Denpasar (2,95%) dan terendah di Kota Tabanan (1,68%).

Ekonomi Bali pada triwulan II-2024 tumbuh 5,36%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi besar (21,17%), sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menyumbang 52,14%. Pariwisata Bali juga terus tumbuh dengan jumlah wisatawan mancanegara mencapai 2.911.155, melampaui angka sebelum pandemi COVID-19.

Dewa Indra menegaskan, pengelolaan ekonomi yang baik adalah yang menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi positif. Ia yakin TPID Provinsi Bali dan kabupaten/kota terus berupaya menekan inflasi secara intensif menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Inflasi pangan strategis berpotensi meningkat akibat naiknya permintaan pasar selama hari besar ini.

Dewa Indra juga meminta TPID memperkuat sinergi dalam merumuskan langkah konkret dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga pangan di Bali. "Inflasi yang rendah dan stabil penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, memastikan stok elpiji 3 kg, 12 kg, dan 50 kg masih aman. Pemantauan lapangan secara rutin dilakukan untuk mencegah kecurangan, terutama terkait pemindahan isi elpiji.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadjadja, yang memberikan empat rekomendasi yang disingkat 4K untuk pengendalian inflasi di Bali, yakni pertama, menjaga Keterjangkauan Harga. Kedua, menjaga Ketersediaan Pasokan dengan mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui bibit unggul dan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen (Genta Paten). Ketiga, menjaga Kelancaran Distribusi rantai pasok. Dan keempat, menjaga Komunikasi Efektif dengan cara menyebarluaskan informasi mengenai harga pangan di pasar tradisional.

Dalam HLM TPID, hadir pula Polda Bali, Kepala BPS Bali, Bupati/Walikota se-Bali, serta pemimpin wilayah Bulog Bali.[PRO]