Wabup Karangasem Pandu Prapanca Lagosa Buka Forum Konsultasi Publik RKPD 2026

Prioritas Pembangunan 2026: Fokus pada Inovasi dan Efisiensi Anggaran

Karangasem, Bali Kini - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2026 yang digelar di Wantilan Sabha Prakerthi Kantor Bupati Karangasem, Selasa (25/2/2025). Acara ini menjadi wadah penting bagi pemangku kepentingan dalam memberikan masukan demi penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2026.

Forum ini dihadiri oleh 128 peserta, termasuk Bappeda Provinsi Bali, pimpinan dan komisi DPRD Kabupaten Karangasem, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Perangkat Daerah, Tim Ahli Pemkab Karangasem, instansi vertikal, BUMD, Majelis Desa Adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewanitaan, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Wabup Pandu Prapanca Lagosa menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang lebih inovatif dan solutif. "Saya berharap seluruh peserta dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, kritik, dan saran agar RKPD yang disusun benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan di Karangasem," ujarnya.

Wabup Pandu menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Karangasem, di antaranya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, stunting, serta kerawanan bencana. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya terobosan dalam perencanaan kerja agar pembangunan tidak hanya bersifat rutinitas tetapi mampu mengejar ketertinggalan daerah.

Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Wabup Pandu meminta seluruh Perangkat Daerah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dengan prinsip money follow program priority. "Belanja daerah harus lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemerataan antar Perangkat Daerah atau mengacu pada anggaran tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, serta pengeluaran yang kurang produktif seperti perjalanan dinas, honorarium, dan belanja operasional lainnya.

Selain pengelolaan anggaran yang efisien, Wabup Pandu juga mendorong Perangkat Daerah penghasil untuk melakukan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah. "Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus dilakukan agar program pembangunan dapat berjalan optimal," katanya.

Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan RKPD 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Wabup Pandu menegaskan bahwa pembangunan Karangasem ke depan harus berbasis inovasi, solusi, dan adaptasi, demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Kita harus bersama-sama membangun Karangasem yang lebih maju. Dengan perencanaan yang matang dan efisien, saya yakin kita bisa menghadapi tantangan dan mewujudkan pembangunan yang lebih baik," pungkasnya.

Forum ini juga menekankan pentingnya keselarasan RKPD 2026 dengan berbagai regulasi, termasuk Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta integrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan Rencana Pembangunan Nasional.

Wabup Pandu juga mengingatkan agar setiap program strategis yang dirancang Perangkat Daerah mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan dan tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran agar bebas dari intervensi pihak luar.

Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem, I Nyoman Sutirtayasa, dalam laporannya menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk mendapatkan masukan strategis guna menyempurnakan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2026.

Proses penyusunan RKPD 2026 telah melewati beberapa tahapan, mulai dari penyusunan SK Tim Penyusun RKPD, input data perencanaan di SIPD, musrenbang di tingkat kecamatan, hingga forum perangkat daerah. Rancangan akhir RKPD direncanakan akan ditetapkan pada Juni 2025, setelah melalui serangkaian evaluasi dan penyesuaian dengan RKPD Provinsi Bali. (Rls)